Apabila Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui oleh Badan Permusyawaran Desa,maka Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan secara formal/ dinasyang ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ;d. Setelah ada Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, kemudian Kepala Desamenerbitkan Peraturan Desa ;Bahwa Penerbitan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam hal :a. Keuangan Desa :1) APBDes ;2) Pertanggungjawaban APBDesa ;3) Pungutan Desa ;b.

(Empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : SENIN, tanggal : 4 Mei 2015,oleh kami KURNIA MUSTIKAWATI, SH.selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWANSUNDARIAWAN, SH.MH dan DWI NURAMANU, SH. MHum masingmasingsebagai hakim anggota.

., selaku Kepala Desa, dan ASPIYAK selakuBadan Permusyawaran Desa (BPD), antara lain berisi Panitia Ajudikasi Tingkat Desayang susunannya meliputi: 1. Pengawas Aspiyak (Ketua BPD), 2. Ketua EdyMuchlison (Kepala Desa), 3. Sekretaris M. Anwar (Sekretaris Desa), 4. BendaharaMujib (Kaur Kesra & Pembangunan), 5. Pelaksana Teknis Lapangan/Perdusun, denganperincian pengeluaran biaya : 1. Untuk Ketua RT Rp.10.000, 2. Untuk BPDRp.10.000, 3. Untuk Camat Rp.5.000, 4. Untuk meterai Rp.12.000, 5.

Sos., mengundangdan dihadiri oleh pengurus BPD dan Ketua RW, Ketua RT, perangkat Desa, KepalaDusun untuk mengadakan rapat desa sehingga membuat Peraturan Desa (PERDES)Jambewangi Nomor: 02 Tahun 2005 yang semula tertanggal 02 Agustus 2005sehingga direfisi menjadi taanggal 02 Juli 2005, tentang Biaya Pensertipikatan TanahDalam Rangka Proyek LMPDP (Ajudikasi) Tahun 2005, yang ditandatangani olehTerdakwa EDY MUCHLISON, S.Sos., selaku Kepala Desa, dan ASPIYAK selakuBadan Permusyawaran Desa (BPD), antara

Saksi SUYAMTO menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi tinggal di Desa Baturetno sejak kecil tahun 1968 sampaisekarang 3Bahwa jabatan saksidi keorganisasi kemasyarakatan/pemerintah desa sebagaiketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) disamping itu juga pernahmenjabat sebagai Ketua RT tahun 1982 di RT 02 RWBahwa setahu saksi memang benar ada lowongan Kepala Desa karena fungsisebagai Ketua BPD adalah dalam tahap ke I membentuk panitia bersamadengan Kepala Desa,Tokoh masyarakat,Ketua RT

warga desa juga sudah dikumpulkan untuk diberikanpenjelasan mengenai penggunaan uang hasil sewa tanah desa tersebut;> Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut sampai sekarang masihberlaku dan tidak pernah dibatalkan;> Bahwa terhadap uang hasil sewa tersebut saksi selaku Kaur Keuanganada catatannya yaitu sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam jutarupiah) yang diterima oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh SaifulImmadudin;> Bahwa pada saat disewakan sudah dilakukan musyawarah denganBadan Permusyawaran

BENNY BAGUS YUNI PRAYOGO, Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD)Desa Ketapang, berkantor di Jalan Raya Situbondo, Desa Ketapang, KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagai .........ssecseeees PENGGUGAT II;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :R.WISHNU RADJASA SH, JAENURI SH, HARI PRAKISTO SH,HENDRA PRASTOWO SH, Advokat dan Advokat magang, berkantor padaKantor Advokat dan Bantuan Hukum "R.WISHNU RADJASA dan rekan" JalanBrigjen Katamso No.4A Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal

menerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yangdidakwa oleh Penutut Umum telah memalsukan surat ijazah; Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang; Bahwa pemilihan kepala Desa Patawang dilaksanakan pada tanggal 27Juni 2016 dan yang diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu Filmon Rihi,Didimus Umbu Domu Halakadu, Yakob Riwu dan Mehang Matolang; Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawangberdasarkan Surat Keputusan dari Badan Permusyawaran

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 321.500, ( tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, Gugum Surya Gumilar, S.H.

hukum pada UndangUndang TindakPidana Korupsi yaitu terkait pemahaman perbuatan melawan hukum adalahdiartikan secara formil artinya mesti jelas peraturan perundangundangan yangdilanggar pelaku pidana, maka dihubungkan dengan jenis danhierarkiperaturan perundangundangan menurut Pasal 7 Ayat (1) UndangUndangHal. 55 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganterdiri atas:UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia;Ketetapan Majelis Permusyawaran

Menolak Gugatan Penggugat I Dalam Rekonpensi , Penggugat IIT DalamRekonpensi dan Penggugat III Dalam Rekonpensi untuk selebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI e Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalamRekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar : Rp 3.576.000, ( tiga juta lima ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012,oleh kami

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 317.000, (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada hari SENIN tanggal 27 Juli 2020 oleh kami CHRISTIAN EDNIPUTRA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, S.H.dan IKAWATI UTAMI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakimAnggota.

Hukum AcaraPerdata Daerah Luar Jawa, serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 13 Oktober2020 Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaran

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H.

Atau dengan kata lain bahwayang tadinya eigendom beralih menjadi hak milik atas nama Baperki(organisasi sosial Indonesia/WNI);Jadi yang dimaksud Asing Cina oleh SK Menteri Keuangan tersebutadalah Badan Permusyawaran Kewarganegaraan Indonesia (Baperki);Baperki adalah bukan Organisasi Asing Cina, buktinya: Dari nama saja sudah membuktian bahwa Bukan Asing; Dalam Pemilihan Umum tahun 1955 Baperki menjadi salah satupeserta kontestan dan mendapat 2 (dua) Kursi di Konstituente(P.20); Surat bukti P.18,

atau tidak sah :1 Surat Keputusan Nomor : 141/957/HK/437.12/2013, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa TerpilihSebagai Kepala Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik,tanggal 23 Juli 2013 = yang diterbitkan oleh BupatiGresik ;222172 Surat Keputusan Nomor : 140/02/SKBPD.Tjw/VII/2013, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tajungwidoro,Kecamatan ...............Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, tanggal 5 Juli 2013 , yangditerbitkan oleh Badan Permusyawaran

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 397.500, (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal27 Januari 2021 oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H. selaku HakimKetua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H. ,M.H. dan IKAWATI UTAMI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakim Anggota.

Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa,Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2019/PN Prg22.23.24.25.26.oleh sebab itu tidak pantas dan tidak layak menjadi Panitia PemilihanKepala Desa (P2KD) Desa Olobaru, karena belum berkemampuan untukmenjalankan peraturan tersebut diatas, dan hal ini dapat dilihat dari hasilkinerjanya.Bahwa Tergugat XIII sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Olobaru,kurang memperhatikan kenerja Badan Permusyawaran

(lima ribu rupiah).Halaman 66 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2019/PN SbyDemikannlah, diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada tanggal 5 Desember 2019 oleh: Maxi Sigarlaki, SH ,MH sebagai ketuaMajelis, Sapruddin, SH. dan R. Mohammad Fadjarisman, SH. MH masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterouka untuk umum, oleh Majelis Hakim yang sama dan didampingioleh :Wenny R. Anas, S.Sos, S.Pd, SH, MH.

Penggugat mendapatkan Dokumen obyeksengketa dari Pihak Badan Permusyawaran Desa itupun berbentuk Copyan,berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar AsasKeterbukaan ini.Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraandan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dantidak diskriminatif.

16. 1 (satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa,Perangkat Desa,Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 di tetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

9.

Semidang AlasMaras Bantan Kab.Seluma TA 201616. 1 (Satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa,PerangkatDesa,Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 ditetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tanganilangsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secaramenurut hukum dan