Ditemukan 257 data
97 — 20
dengan Tergugat atas sebidang tanahsebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor M : 1191, atas nama :MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha.Persil No.94,Klas Il, Yang terletak di Br.Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, KabupatenKlungkung .Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat maka tidak ada Perselisihan Hukum berupa PerbuatanMelawan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung tanggal 138 Desember 1958 No.9064
Darwis Bin M.Adam
Tergugat:
Ridwan Ismail
Turut Tergugat:
1.Kantor Notaris Henni Emalia, SH
2.Kantor Notaris CENDRI NARFIS MARIESTA
3.Kantor Notaris Budi Harto, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah
5.Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah
6.PT Bank Danamon Indonesia TBK
114 — 43
Hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlakuntuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak" ;Dalam Pokok PerkaraHalaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Str1.Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatanPenggugat kecuali bila ada halhal yang diakui secara jelas dantegas, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;Bahwa
Hj Dara Sofia ST
Tergugat:
1.Abdul Yassak
2.Notaris Ika Susilawati SH M Kn
3.Notaris Irma Savitry Harahap, S.H
4.Emira
5.Notaris Yusrawati, S.H.
6.M. Daud
7.Erwin
8.Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
213 — 64
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agungtanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlakuntuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak; sedangkan fakta hukumnya tidak ada hubunganhukum antara Tergugat IV,VI dan VII dengan Penggugat.Bahwa khusus untuk Tergugat IV,VI dan VII, gugatan Penggugat terhadapTergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimanatidak ada hubungan hukum antara Tergugat IV,VI dan VII denganPenggugat
75 — 14
Tergugat yangberada di Desa Gunung Pelawan, Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu danDesa Silip, Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka adalahtanah/lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat kepada masyarakat, danBUKAN lahan/areal kebun milik Alm Surah Bin Mat Yusuf sebagaimanadidalilkan Para Penggugat Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antaraPara Penggugat dengan Tergugat atas lahan/areal perkebunan kelapa sawit.Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958No.9064
SUBIANTONO WIDJAJA, SH
Tergugat:
1.Kepala LPP Radio Republik Indonesia Semarang
2.Kantor Kekayaan Negara Kota Semarang
49 — 2
adalahcacat hukum dan tidak sah ;Bahwa selain itu pihak dari Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasidan Koperasi RI yang diwakilkan oleh Tuan Sridojo Tirtoprodjo selakuKepala Kantor Daerah Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah adalahpatut dipertanyakan dan mohon dibuktikan dalam persidangan apakahada surat pendelegasian kewenangan untuk melakukan Ruislagtersebut ; Bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat maka hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958 No.9064
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
197 — 78
Hal tersebut,sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958Nomor. 9064 K/Sip./1958, yang menyatakan bahwa, Syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak.Bahwa, dalildalil Gugatan PARA PENGGUGAT nyatanyata tidakmemenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana nyatanyataberdasarkan fakta hukum, tidak ada hubungan hukum, antara TERGUGATIl dengan PARA PENGGUGAT.
62 — 28
Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No. 9064 K/Sip/1958 yang isinya: Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihnan hukum antara duapihak.2. Gugatan Penggugat Kabur dan atau tidak cermat.B. TENTANG POKOK PERKARA69701.I. Bahwa apa yang Tergugat A, D, E dan Fkemukakan dalam eksepsi diatas merupakanbagian yang tidak terpisahkan dan termasukdalam pokok perkara ini.II.
86 — 7
terang alasan apa yang dijadikandasar Tergugat X dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum,sedangkan Tergugat X tidak pernah memasuki, menguasai dan menggarap tanahmilik Penggugat, tidak pernah pula membeli tanah dari ahli waris almarhumLastiman bin Walimas bin Marban, dengan demikian gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUH Perdata, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam putusan Nomor : 9064
110 — 27
Halsejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggalini13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya"syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak"; Dalam hal ini yang berselisih adalahantara Penggugat dengan Tururt Tergugat yangtidak jadi menerbitkan sertifikat atas permohonanPenggugat.GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).Bahwa sebagaimana telah didalilkan olehPARATERGUGAT diatas bahwa dasar dari pengajuangugatan PARA PENGGUGAT
97 — 37
PA.SKGXXXXXXXXXXXXXmasingmasing menerima warisannya, oleh karenanyaGugatan Kewarisan yang dilakukan Para Penggugat (anakanak 4H)XXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan hukum Kewarisan antaraTergugat, (Hj.Indo Illang), Gugatan Kewarisan yang demikian salah dan keliru,Karena tidak tepat orang yang di tarik dan didudukan (gemis aanhoeda nigeid)oleh karena Gugatan Kewarisan salah sasaran pihak yang di gugat, sehinggagugatan error in personHal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
163 — 79
Tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapatdibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawanhukumBahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 9064 K/Sip/1958tanggal 13 Desember 1958 , yang isinya syarat mutlak untuk menuntutseseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak.
Asiah
Tergugat:
1.H. Indo Intang
2.H. Daeng Masikki
72 — 14
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya sbb:syarat mutlak untuk menuntut Seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak;Bahwa untuk Tergugat 2, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidak ada hubunganhukum antara Tergugat 2 dengan Penggugat, selain itu gugatan Penggugatkepada Tergugat 2 adalah salah alamat, selaku menantu dari H.Wero tidakpernah menguasai
Terbanding/Tergugat I : SUKIRNO bin SAIBAN
Terbanding/Tergugat II : NOOR FATASANI bin ROHMAT S. WALDY
Terbanding/Tergugat III : SARASWATI RETNO PUSPITASARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Kudus Jawa Tengah
161 — 106
Oleh sebab itu tidak ada hubunganhukum dan perselisihan hukum selama ini antara Penggugat denganTergugat II atas sebidang tanah seluas 1.294 M2 yang terletak di DesaGarung Kidul RT 10 RW 01 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;Bahwa hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untukmenuntut Seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak;Sementara antara Penggugat dengan Tergugat II selama ini
18 — 6
13501692f10accc0619f24976000eb8af788d029623f8b93f5a007d145 1400514514005 145140051451400514514005145 1400514514005 14514005 145 14005 14514005 14514005 14514005 1451400514514005 1485802013827a526f137b75a0075 14d46dd9f948 lefde9d400514514005 14514005145 14005145 14005145 1400514514005 14514005 145140051451400514514005145 14005 14504d0063f89d75bfecc907863fb3d75 160423df3388d4fa90a0935c97c3df874be 1 fd4ee35ff00 1 Odf36b3e2bbc1 89afdd4aac6bff003ce35fe151d33d4d7a04d3245 1b492b08e34 196772005 lea4d78cfc42fdalbc2be19925b3d1cbeb9a9ae5556d5818377a1 9064
153 — 95
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak;DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELASBahwa apabila kita meneliti dan mencermati uraian dalil gugatanPenggugat maka dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dankabur, yaitu tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat, dan terkesandalil Penggugat dalam gugatannya hanya asalasalan
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihakDasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak JelasDalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, TergugatIV, dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelasdengan alasan bahwaapabila diteliti dan dicermati uraian dalil gugatanPenggugat maka dasar hukum dalil gugatan Penggugat
175 — 12
Bahwa sangat jelas bahwa gugatan Tergugat dalam rekonvensi terhadap Penggugat dalamrekonvensi tidak memenuhi syarat dalam perjanjian apalagi dikatakan melakukan perbuataningkar janji (wanprestasi), persoalannya disini karena tidak ada hubungan hukum antaraPenggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi.Bahwa dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya : Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depanPengadilan adalah adanya
70 — 36
Hal ini sejalan dengan Putusan mahkamah Agung Nomor : 9064 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan bahwasyarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanyaperselisihaan hukum antara dua pihak.Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan dan berdasar hukum gugatanPenggugat adalah batal demi hukum atau sekurangkurangnya dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard).B GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (QObscuurLibel)1 Bahwa Penggugat
55 — 13
Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 9064 K/Sip/1958Tanggal 13 Desember 1958 yang isinya : "syaraf mutlak untukmenuntut seseorang di depart Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak".Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat karena Tergugat melakukan transaksi jual beli bukandengan Penggugat akan tetapi dengan 33 (tiga puluh tiga) orang ahliwaris Asmita Ursid, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat, dan Tergugat tidak mungkin
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa hal ini sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlakuntuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak";h.
Muhammad Mulyono, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Al Kausar
98 — 6
16) 2 (dua) buah sim card nomor 6210 0760 9064 0284 00 dan 6210 0740 8284 7828 00 milik Sertu Muhammmad Al Kausar (Terdakwa).
Dikembalikan kepada Terdakwa.
17) 1 (satu) pasang sepatu PDL loreng warna hitam merk Brother ukuran 42 milik Mayor Ckm dr. Beni Arjihans, M.Si. Med, Sp.B. (korban).
Dikembalikan kepada keluarga korban.