Ditemukan 381 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dangang dinding dindong dandung djadang dendang dandang dondang dundung dindang diundang
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-09-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 249/Pid.B/2013/PN.GS.
Tanggal 29 Juli 2013 — ASHARI SUBING Bin MUHAMMAD TAYIB
22 — 13
  • Menyatakan Terdakwa ASHARI SUBING Bin MUHAMAD TAYIBbersalah melakukan tindak pidana yang melakukan niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niagasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tenganMinyak dan Gas Bumi ;2.
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ENREKANG Nomor 81/PID.B /2013/PN.EKG
Tanggal 3 Oktober 2013 — YUSRI FULLAH Alias UCI Bin TAJUDDIN
34 — 10
  • Di mana di sebutkan bahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harusmemiliki legalitas usaha (HO, SITU, SIUP dan TDP) dengan jumlah maksimal 15 liter per hari dan SuratEdaran Bupati Enrekang Nomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembatasanpenggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ENREKANG Nomor 74/PID.B /2013/PN.EKG
Tanggal 3 Oktober 2013 — BAHARUDDIN alias ABA Bin HASAN TAO
42 — 7
  • Di mana di sebutkanbahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harus memiliki legalitas usaha (HO, SITU, SIUP dan TDP)dengan jumlah maksimal 15 liter per hari dan Surat Edaran Bupati Enrekang Nomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembatasan penggunaan Bahan Bakar MinyakBersubsidi.w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus Migas
Register : 19-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN-Lsm
Tanggal 9 Februari 2017 — KHAIRUL SAPUTRA BIN ABDUL MUTALLEB
110 — 11
  • Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana , Subsidiairmelanggar pasal 53 huruf b Jo pasa 23 ayat (2) huruf b Undang Undang R.1Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana dan Lebih Subsidiair pasal 53 huruf d Jo pasa 23 ayat (2) huruf dUndang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jopasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas,
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Putus : 05-05-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN POSO Nomor 43/PID.SUS/2014/PN.PSO
Tanggal 5 Mei 2014 —
27 — 6
  • puluhempat) jergen dan BBM jenis Minyak tanah 9 (Sembilan)jergen serta Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 3 (tiga) jergen belum sempatterjual oleh terdakwa 2 (dua) berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yangsedang melaksanakan patroli;Bahwa terdakwa 1 (Satu) dan terdakwa 2 (Dua) dalam melakukanpengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa memilikidokumen atau Ijin usaha Niaga yang sah dari pihak yang berwenang;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf dUndang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 13-02-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 114/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
1.WASIT GINTING, dkk
2.PRASETIA, SP
3.MONNI PANDIA
4.JIDIN GINTING, SH
5.RAJA URUNG MAHESA TARIGAN, S.KOM
6.PERDATA GINTING
7.RAMLY SITEPU, SH
8.EVA ADRIANI MATONDANG
9.HERTY DELIMA PURBA
10.SARIJON BAKO, SP
11.MANSYUR GINTING, ST
12.ONASIS SITEPU
13.JON KARYA SUKA TENDEL,S.Sos,
Tergugat:
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KARO
39 — 29
  • Sehingga Tergugat selakupimpinan DPRD Kabupaten Karo tetap melanjutkan rapat paripurna padatanggal 26 Maret 2018 mengingat rotasi alat kelengkapan dewan harusterbentuk dan masa jabatan DPRD kabupate Karo akan segera berakhir;bahwa sikap Tergugat melanjutkan rapat paripurna tanggal 26 Maret2018 adalah implementasi dari kewajiban anggota DPRD yangmendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan sebagaimana diatur dalam pasal 373 poin dUndang Undang Nomor 17 Tahun 2014
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 27-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN SANGGAU Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN Sag
Tanggal 22 Januari 2015 — Pidana -.SUFRIADI Alias ADI Binn IBRAHIM
25 — 4
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan terdakwa dalam hal ini tidakmemiliki izin usaha niaga untuk melakukan kegiatan niaga bahan Bakar Minyak.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang RI.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 12-05-2008 — Putus : 01-12-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 19/G/2008/PTUN-PTK
Tanggal 1 Desember 2008 — AZWAR RIDUAN selaku Penggugat melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG 2. TAN HWA alias TAN HERRY alias HERI
89 — 34
  • B/1998/PN.STG tanggal 13Januari 1999 juncto Putusan Pengadilan TinggiPontianak Nomor 09/Pid/1999/PT.PTK tanggal 7 April1999, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2huruf dUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan TataUsaha Negara obyek sengketa telah memenuhi ketentuanPasal 2 huruf d Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang
Pengadilan PN Meureudu Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN Meureudu Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mrn
Tanggal 7 April 2021 — Penuntut Umum:
CUT MAILINA ARIANI, S.H
Terdakwa:
Mukhlis Bin Ilyas
164 — 31
  • dan gas bumi adalahbadan usaha;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakimmenilai perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli bahan bakar minyak jenispremium bersubsidi tanpa adanya izin untuk itu Sudah cukup membuktikanbahwa Terdakwa telah melakukan niaga tanpa adanya izin usaha niaga;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas makaunsur melakukan niaga tanpa izin usaha niaga telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf dUndang
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Khusus
Register : 01-11-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN BATURAJA Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2018/PN BTA
Tanggal 21 Nopember 2018 — Terdakwa
114 — 37
  • Pasal 76 DUndang undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secarasah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Hakim berketetapan bahwaAnak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau MembujukAnak Melakukan Persetubuhan Dengannya ;Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti secara sah menurut hukum danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — 1. ACHMAD YUSUF, dkk VS PT HOTEL INDONESIA NATOUR
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 29 PK/Pdt.SusPHI/201512.13.mengajukan upaya hukum untuk diselesaikan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf dUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat;Bahwa sejak adanya Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal16 Juni 2005, maka tidak ada lagi sengketa tentang pemutusanhubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena sudahdiperiksa
    32.33.34.Bahwa Para Penggugat adalah orangorang yang namanamanyatermasuk dalam amar Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat a quo sehingga segala dalil dan tuntutan ParaPenggugat sudah diperiksa dan diputus oleh Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang merupakan lembagayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubunganindustrial sebelum terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 124 ayat (2) huruf dUndang
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bek
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
WILLIAM JACKSON SIGALINGGING, S.H.
Terdakwa:
DANIEL alias ANGA anak ATUK
57 — 31
  • GasBumi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,Terdakwa untuk dapat menjual BBM jenis Solar tersebut makaTerdakwa harus memilik Izin Usaha Niaga dari Menteri,sedangkanberdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa tidak memiliki Surat IzinUsaha Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim,unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpaIzin Usaha Niaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 16-05-2012 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 44608/PP/M.X/99/2013
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
138 — 38
  • Membaca bunyi pasal dengan penjelasan di dalam pasal 16 ayat 1 UU KUP tidak sejalan dundang Nornor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undangundang Nomorbahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk perundangundangan atas normabatang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalim:kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.
    ayat (1) dan Pasal 26Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa menurut Majelis, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana diatur dalam PPeraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiltidak termasuk Surat Keputusan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undangundang 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dundang
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 19-12-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN BATAM Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terdakwa:
YANDI Als ANDI Bin ALM BANUN
480 — 107
  • dipertimbangkan halhal sebagai berikut :Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan polusi udara ; Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran yanglebih luas dan memperparah kerusakan hutan ;Keadaan yang meringankan : Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi di kemudian hari ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (8) huruf dUndang
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 04-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 20/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 14 Desember 2017 — PENGGUGAT: -A.A. ISTRI RAI ADI; TERGUGAT: -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR; PARA TERGUGAT II INTERVENSI: -COKORDA ISTRI MAS, DKK
136 — 57
  • Asas Kecermatan 5n nn nn nn nn nnn enone nnn nnn nn nnneBahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf dUndang UndangNomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanmenyatakan :yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yangHalaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.DPS12.13.mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusandan/atau tindakan sehingga keputusan
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ENREKANG Nomor 77/PID.B /2013/PN.EKG
Tanggal 3 Oktober 2013 — JUALI BADDU ALIAS JUALI BIN BADDU
44 — 9
  • Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ataubantahan dan bahkan telah membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangansaksisaksi yang masingmasing memberikan keterangan
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pts
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.BAYU KUSUMA NUGROHO, S.H.
2.SIMON GINTING,SH
Terdakwa:
DEDI Alias DEDI Bin ARKIM
95 — 45
  • Pasal 76 DUndang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi undang undang, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus
Register : 04-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Wng
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HAFIDH FATHONI SH
Terdakwa:
SURANTO Bin YATNO
117 — 16
  • SISWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN.Wng83 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;AtauKeduaBahwa terdakwa SURANTO Bin YATNO bersamasama dengan saksiKONTAK SANTOSO (terdakwa lain yang penuntutanya dilakukan terpisah) danSdr.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 18-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 385/Pid.B/LH/2017/PN Tgt
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ADAM DONIE. M ,SH
Terdakwa:
WAHYU SETIAWAN Bin JOKO SETI
394 — 16
  • berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Gergajian dariUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan dengan nomor :090/217/KPHP/BGNI/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dengan hasil kayuyang dikuasai oleh terdakwa merupakan jenis kelompok kayu Indah (Ulin)dengan jumlah 107 potong dan volume 1,0142 M*%.Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 385/Pid.SusLH/2017/PN Tat.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitumelanggar ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 12 huruf dUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-02-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — 1. SOESANTO, DKK VS PT. JASA SARANA MEDIA SEMESTA (PT. JSMS)
53 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari aspek hukum perdata, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf dUndang Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 ayat 4 junto Pasal1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), bahwakesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Ataudengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak causanya harus halal, dalam arti suatu causa terlarang, apabila dilarangoleh undangundang.