Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinting tinring trining thening tinding thingking thinsing thining trinsing trunking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan Hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 20-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Dr. HADI SRIWIYANA, M.M VS KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM
126 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soedjai dengan diterbitkannyaSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/138.A/I/2015Ditreskrimum tanggal 16 Januari 2015, telah berjalan sesuai hukum,kebenaran, dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untukmenilai dan mempertimbangkan permohonan Praperadilan ini haruslahpendekatan yang bersikap "Formalistic Legal Thinking" yang merupakansubstansi fundamental Hukum Acara Pidana demi terciptanya kepastianhukum sesuai dengan makna tersurat dalam ketentuan peraturan perundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/Pid/2012
Tanggal 20 Maret 2012 — TATI Binti HENDRA
57 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.78/PID/2011/PT.JBI tanggal 14September 2011 telah menyimpang dari ketentuan Hukum Positif dalam HukumPidana yaitu adalah mencari kebenaran materiil, bukanlah kebenaran formil,dan di dalam memutus Perkara Pidana harus dihindarkan jalan pikiran danpenelahaan secara Formalistik Legal Thinking, sehingga pengadilan dalammemberikan putusan harus wajib mengetahui penalaran yang tidak sajaterdapat dalam persidangan tetapi harus menggali faktafakta yang terungkap dipersidangan dan yang berhubungan serta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final
Putus : 31-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
266 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan.Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-11-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1021/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 27 Desember 2018 — MUSLIM SIREGAR, DK
75 — 38
  • tersangka / Terdakwa bukan hanya denganmemberikan surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukumsebagaimana dilakukan kepada Terdakwa ;Meskipun Surat Pernyataan Tersangka Tidak Bersedia DidampingiPenasihat Hukum. dari tersangka ini ada, seharusnya tidak dapatmelumpuhkan dan/ atau menghilangkan ketentuan undangundang yangmewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagitersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;Dari segi pendekatan formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN SELONG Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Sel
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
1.LALU MURLI alias MAMIQ HURIANA
2.LALU MAHYAN
3.BAIQ NURI alias INAQ ZOHANAH
4.LALU MURAHAT alias MAMIQ SAAT
5.BAIQ NURMINI
Tergugat:
1.MAMIQ PASTIA
2.MAMIQ KUSMAWATI
3.MAMIQ SAHNI
4.MAMIQ SUDARNI
5.HAJI KASWINI
6.HAJI HUSPIANI
7.HAJI SAEFUL RAHMAN
Turut Tergugat:
1.LALU HASANUDDIN
2.LALU SAHRUL
3.BAIQ SUMIATI
4.BAIQ MARIATUN
5.BAIQ SITI
6.BAIQ INDRA BULAN
7.BAIQ NURIM
8.LALU SUL
9.LALU MUSTIADI
10.BAIQ SUBAHIYAH
73 — 25
  • Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikirsecara transformative.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 15 September 2020 — Pemohon:
PREDDY SETIAWAN
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat
227 — 95
  • Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskanmasalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap FormalisticLegal Thinking secara sempit;B. ALASANALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN AQUO PENETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH TERMOHONTIDAKLAH BERALASAN HUKUM, PREMATUR DANHANYALAH UNTUK KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 136/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 10 Januari 2019 — ABDUL KAYAT, H.S melawan SUNARSIH, Dkk
100 — 22
  • yang mengedepankan keadilan prosedural dengan tuntutan agarbadan peradilan saat ini mengedepankan keadilan substansial yang artinya Hakimdalam perkara Perdata tidak dapat lagi bersikap pasif untuk mencari kebenaranformil, tetapi harus lebih aktif untuk menemukan kebenaran materiel (ultimatetruth) ;Halaman 11 dari 63, Putusan No. 136/Pdt.G/2018/PN.Sda.Terhadap untuk menemukan kebenaran secara materiel (ultimate truth), mohonMajelis Hakim menghendaki meninggalkan pemikiran yang formalistis legal thinking
    , dan berpijak kepada pemikiran yang sociological legal thinking,karena dengan pemikiran ini akan di temukan suatu kebenaran sejati dari suatuperkara dengan tetap mempertahankan aturanaturan normative sebagai dasarpijakan ;Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan yang diuraikan diatas, mohon kepadaYth.
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 268/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt
Tanggal 19 Juli 2017 — DEVI bin JAINI
329 — 3
  • terkait dengan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di atasserta surat penugasan sebagai Ahli dari Instansi Badan Pengatur HilirMinyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memiliki tugas fungsi melakukanpengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusianBahan Bakar Minyak di selurun Negara Kesatuan Republik Indonesia.Adapun pelatihan di bidang Minyak dan Gas Bumi yang diikuti antara lain: Pelatihan IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Coursedi Paris, Francis (2009); Pelatihan Statistic, thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1141/B/PK/PJK/2017Xl.Kekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1144 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
69 — 814 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Pmn
Tanggal 8 Juli 2015 — EFRIZIL Pgl KUDIL
39 — 4
  • tidakdiatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana yang disimpulkan olehJaksa Penuntut Umum akan tetapi diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam penyusunan SuratTuntutan tersebut akan tetapi oleh karena Majelis Hakim didorong untuk tidakberpola pikir formalistic legal thinking
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-02-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 08-07-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Slmn
Tanggal 13 Juni 2013 — PERDATA Penggugat : Mrs. R Tergugat : - Mr.F
57 — 3
  • Bahwa sebagaimana yang Tergugat sampaikan di atas padaDalil Tergugat pada Pokok Perkara angka (5), untukmenanggapi dalil Penggugat tentang sifat Tergugat yangmenurut Penggugat sangat perhitungan, egois, dan lainsebagainya, adalah negative thinking / cara berpikirnegatif dari Penggugat tentang diri Tergugat saja, danmemiliki kecenderungan sebagai modus untuk memperolehalasan untuk bercerai dengan Tergugat, untuk lebih leluasamencapai niat bulus Penggugat menjalin hubungan asmaradengan Pria Idaman
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 35/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SOFYAN Diwakili Oleh : SOFYAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD SYAFA, SH
136 — 210
  • pihakKepolisian dalam hal ini Bapak KAPOLDA membantu untuk menyelesaikanKasus Pak TAUFIK yang di Duga melakukan Tindak Pidana Korupsi ADDDan AD.Maka dasar fakta hukum itulah Hakim Tingkat Pertama menerapkanhukum yang seadiladilnya dalam putusannya.Dan terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama Yang MemeriksaPerkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan, RasaKepastian, dan Rasa Kemamfaatan sebab jika Hakim Tingkat Pertamamenerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikap formalisticlegal thinking
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 26-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Mlg
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pemohon:
SUGENG PRAYITNO
Termohon:
KAPOLRI cq. KAPOLDA JATIM cq. KAPOLRES BATU cq. KAPOLSEK BATU KOTA cq. KA UNIT RESKRIM POLSEK BATU KOTA
79 — 17
  • dahulu memperhatikankepentingan dan ketertiban umum, disamping itu penerapan hukum acara yangterlampau teknis bisa mengingkari keadilan ataupun penuntutan sesuai hukumacara (due process) tanpa kebijaksanaan sering mendatangkan akibat yangtidak adil;Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukumacara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana(hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkansistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking