Ditemukan 3977 data
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian syarat pertama dari adanya nebis in idem menurutpendapat Majelis telah terpenuh.KEBERATAN KELIMABahwa Pengadilan Negeri Enrekang dalam pertimbangan hukumnya bahwaperkara ini adalah Nebis in Idem adalah telah sangat keliru/salah dan melangar hukum,karena yang dimaksudkan dengan NEBIN In IDEM adalah telah sangat jelas, diaturdalam pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya yaitu :a Subyek (Penggugat maupun Tergugat) yang sama, dengan perkara yang telahdiputus Pengadilan yang telah mempunyai
65 — 7
tinggal bersama kakek di Ds kalisalak, kec Limpung, kabBatang sedangkan kedua orang tuanya telah bercerai, bapaknya tinggaldengan istri yang baru di Ds Wonokerso , kec Limpung, Kab Batangsedangkan ibunya bekerja sebagai TKI di Singapura;Bahwa antara terdakwa antara terdakwa dengan saksi A S belum pernahterikat suatu perkawinan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaituKesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2001Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melangar
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
SUTRESNO Bin SURATNO
67 — 12
Sus/2018/PN Bbs, halaman 20 dari 29hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur unsur tindakpidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanSubsidaritas yakni dakwaan primair melangar Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo.Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkandakwaan subsidair melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b, Jo.
30 — 4
OenSolo Baru korban atas nama SRI HARYANI pada tanggal 28 April 2014dinyatakan telah meninggal dunia.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kumolatif yaitu melangar Pasal 310 ayat (4) UndangUndangHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014.
368 — 30
harusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara jugadikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melangar
23 — 2
Na IXX yang pada pokoknyameneangkan saksi Tiler Tampubolon mengalami luka lecet di kepala bagianatas sebelah kiri, luka memar di pundak kanan dan luka lecet pada pundak luarkiri;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang Kumulatif Alternatif, yaitu : Pertama melangar Pasal 363
78 — 44
Pid.B/2014/PN.MshMenimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair melangar
63 — 7
HP Flexy merk ZTE warna merah dan sebuah HP merk Nexianhitam kuning ;Menimbang bahwa selanjutnya dari faktafakta yang terungkap dipersidanganmaka Majelis Hakim akan membuktikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang telah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslahmemenuhi unsurunsur dalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas yaitu Primair melangar
187 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Melangar WewenangBahwa menurut hemat Pemohon tindakan Judex Facti Pengadilan TinggiTanjung Karang yang memeriksa dan mengadili eksepsi tentang kompetensirelatif adalah melanggar wewenang. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR mengatur bahwa pengajuan eksepsikewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaanpada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.
23 — 15
shabushabu tersebut yang di kirimoleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarnabening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZATMETHAMPHETAMINE.Bahwa ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakandalam dunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredarbebas di Pasaran bebas , dan apa bila ada orang lain yang telahmemiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokterdan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebuttelah melangar
SUDARTO, SH, MH
Terdakwa:
IRWAN Alias IMPE BIN AMBOESSO
128 — 40
Rp108.500.000,00 (seratusdelapan juta lima ratus ribu Rupiah); Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi; Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yangtercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dandipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas Primair melangar
1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat LPKNI, diwakili oleh Wilson Siddiq, Dkk
2.Agus Budiyanto
Tergugat:
1.PT.BPR Anugerah Dharma Yuwana
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Pusat Jakarta Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Jember
158 — 38
Menyatakan tergugat telah melangar Perjanjian dengan cara membuataturan sendiri.9.
373 — 54
terdakwaharusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara jugadikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melangar
SATINAH
Tergugat:
1.NARSUM
2.MAIN
130 — 31
Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja.
25 — 3
Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalamperkara a quo adalah sebagai pemakai atau penyalah guna Narkotika Golongan untuk dirinya sendiri.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanLebih Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
55 — 13
KUSAIRI, Sp.OG.29RSD Kol.TelahDokter padaKES IMPULANwanita agilpukul 6 dan 10 ;Menimbang,mempertimbangkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan denganyang didakwakan Penuntut Umum,tersebut memenuhiMenimbang,Umum dengan dakwaan AlternatifKESATU :PRIMAIR melangar PasalNomor 23 tahunAnak ;SUBSIDIAIR melanggar PasalNomor 23 tahunAnak ;ATAU ;KEDUA melanggar PasalMenimbang, bahwa olehUmum berbentuk Alternatifmempertimbangkan dakwaanbersesuaian denganpersidangan yaituAbundjanidilakukanbaliq
129 — 53
Memerintahkan kepada Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya agar menghentikan penggarapan serta menghindarkan diri daritindakan tindakan yang melangar hukum terhadap hak milik Penggugat atassebidang tanah seluas seluas 3.400 m?
128 — 27
buktiT.5 dan T.6 tidak dapat dibenarkan dan memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuktidak mempertimbangkannya karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukanoleh UndangUndang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim selalumenguraikan pengertian pokok Perbuatan Melawan Hukum yang kini telah berkembang tidakhanya sekedar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW yang pada pokoknyaadalah : tiap perbuatan melangar
115 — 47
Perbuatan para Terdakwa melangar SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.3.
372 — 12
PN.Jthkonservasi tidak boleh dikeluarkan dokumen ataupun surat izin dari pejabatyang berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumtersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu melangar