Ditemukan 595 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-07-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Sgr
Tanggal 5 Oktober 2016 — I GUSTI MADE BISMAYANA Alias GUS MOYO
51185
  • Wirjono Prodjodikoro bahwadi bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada olehseorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Register : 16-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 511/Pid.B/2017/PN Rgt
Tanggal 4 Desember 2017 — Terdakwa I. ALI MUHTARUM alias TAROM bin NAHROWI, Terdakwa ll. SATIR SANTOSO alias SATIR bin SALIM, Terdakwa lll. ARI SAPUTRA alias ARI bin (alm) RAMLI dan Terdakwa IV. RUDI ARISMAN alias RUDI bin (alm) MASPAR dan Terdakwa V. AGIL SEFRIANTO alias AGIL bin UDWAN
712
  • Yang juga terhitung masuk main judi ialahpertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian jugasegala pertaruhan yang lainlain;Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikan pertimbanganberkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa dalam kasus in concreto,apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalamDakwaan Alternatif Ketiga a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
Register : 27-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.SMG
Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
Yayuk Wijayanti
Termohon:
Kepala Desa, Desa Tluwah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
22872
  • Jadi, hakim yangberwenang menentukan hukum objektif mana yang harusditerapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkuthubungan hukum pihakpihak yang berperkara in concreto. Hakim sebagaiorgan pengadilan : a. Dianggap memahamib. Harus memberi pelayanan kepada setiap pencarikeadilan yang memohon keadilan kepadanya;c.
Register : 22-12-2014 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN RABA BIMA Nomor 96/PDT.G/2014/PN.RBI
Tanggal 18 Agustus 2015 — SITI MARIAM DKK MELAWAN MISBAH H.HASYIM DKK
8626
  • dengan demikian semakin jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah benarmilik para Tergugat, sehingga kalaupun penggugat telah mengajukan saksi saksitentunya sangat kontradiksi dengan bukti surat Tergugat yaitu bukti surat (T LII 1)yang telah ada dan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat, oleh karennya Majelishakim berkeyakinan bahwa semenjak telah dibuatnya surat pernyataan bertanda T I.II 1yang sama dengan bukti P .1 yang telah ditandatangai oleh penggugat M ALIJAMALUDDIN sendiri sehingga secara concreto
Register : 28-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN LEMBATA Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Lbt
Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15260
  • Bahwa apabila terjadi perbedaan latar belakang landasanfilosofis dalam pembentukan suatu kaidah hukum untuk suatu peristiwatertentu, maka penerapan kaidah hukumnya pun (in concreto) akan menjadiberbeda (vide : Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta);Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan di dalam fakta,muncullah hukumnya (in de feiten light het recht).
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/PDT.SUS/2010
DR. MANTIK WIBISONO, SP., PD.; RS. ADI HUSADA UNDAAN WETAN
158140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ";In concreto, Tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang secara sepihakmenyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah melakukan pelanggaran praktek kedokteran dengan hanyadidasarkan atas hasil evaluasi medis dari Komite Medik yang secarasepihak pula ditetapkan oleh Termohon Kasasi/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tanoa memenuhi ketentuan hukum yangdiatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.496
Register : 24-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
YOSEP HAKIM SAMBERI alias AKIM
2711
  • pelaku, maka dapat digunakan ukuran : Apakahia (Si pembuat/si pelaku) ada kewajiban untuk berbuat lain, dimana kalau iatidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadidasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa;Menimbang, bahwa untuk adanya pemidanaan perlu adanya kurangpendugaduga atau kurang penghatihati yang cukup besar dari si pembuat/sipelaku, yang berarti harus ada Culpa Lata;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan akan menilai danmempertimbangkan perbuatan in concreto
Putus : 27-07-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 344/Pid.Sus/2015/PN.Tbt
Tanggal 27 Juli 2015 — SAIDIR INTUN Alias SAIDIR
456
  • Tbtikan di kapal penangkap ikandan pada diri Terdakwa terdapat suatu bentukkesengajaan;Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikanpertimbangannya dalam kasus in concreto sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miswadi, Saksi L.Simatupang, Saksi Daniel Sidabutar dan Saksi Benyto Manik dan dikaitkandengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan olehTerdakwa, dimana selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta bahwa pada hariKamis, tanggal 28
Putus : 01-03-2011 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 02/PID.B/2011/PN-BKJ
Tanggal 1 Maret 2011 — RUDI HARTONO Bin SUKADAR
637
  • perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutanpidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidaksependapat karena jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, penjatuhan pemidanaandalam batas minimum sampai maksimum sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.Namun keadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legalpositivisme) karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto
Register : 17-01-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_2_PDT_G_2014_20_NOVEMBER_2014_DHD
Tanggal 20 Nopember 2014 — - MAHMUD NGARONG vs - KORNELIS SUARA,dkk
4814
  • menyatakan dalam Jawabanya bahwasanya Tergugatmendapatkan tanah berdasarkan pemberian dari Pemerintah Desa Mbay pada tahun 1979, sebagaimana pula bersesuaian keterangan saksiTergugat dipersidangan berikut jawabanya ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut yangmasing masing pihak mempertahakan bahwa tanah sengketa a quo telahdibagi oleh Pemerintah Desa Mbay dengan diketahui pemerintahkecamatan Aesesa, sebagaimana dallil gugatan penggugat poin 2,sehingga terhadap hal tersebut secara concreto
Register : 20-11-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor : 156/Pid.B/2014/PN.Tjg
Tanggal 7 Oktober 2014 —
456
  • Unsur turut serta berjudi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atauyang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur Pasal ini bukanlah sepertiyang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal56 KUHP, melainkan harus diartikan dalam pengertiannya secara umum menurut bahasa sehariharisehingga orang yang secara konkrit (in concreto) melakukan permainan judi juga dapat disebut
Register : 25-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.SBY
Tanggal 31 Maret 2021 — Pemohon:
SUJONO
Termohon:
KEPALA DESA MANYAR SIDOMUKTI
17688
  • . : 5/P/FP/2021/PTUN.SBYberwenang menentukan hukum objektif mana yang harusditerapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkuthubungan hukum pihakpihak yang berperkara in concreto. Hakim sebagaiorgan pengadilan:a. Dianggap memahami hukum;b. Harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohonkeadilan kepadanya;c.
Putus : 06-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 278/Pid.B/2016/PN Kdr
Tanggal 6 Desember 2016 — ERRY SAPTO ARGONO Als BAGONG Bin SAMINGUN HADI WINARNO
8115
  • bersifat alternatif dimana apabila salah satu darikomponen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki olehunsur ini ;Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN KdrMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur Pasal inibukanlah seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuan pidana yangdiatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, melainkan harus diartikan dalampengertiannya secara umum menurut bahasa seharihari sehingga orang yangsecara konkrit (in concreto
Register : 03-08-2011 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 560/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR.
Tanggal 18 September 2012 —
5425
  • Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut hukumBUKANLAH merupakan bukti peralihan hak atas tanah, PerjanjianPengikatan Jual Beli dimaksudkan dan bertujuan agar Penjual tidakmengalihkan penjualan suatu tanah kepada pihak lain, sedangkan peralihan hakatas tanah in concreto terjadi apabila Jual Beli tanah telah dilakukan secara"Terang dan Tunai" dan peralihan hak atas tanah tersebut dituangkan di dalamsuatu Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli tanah.Bahwa oleh karena Akta PPJB tersebut telah batal
Register : 18-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 85 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgr
Tanggal 8 Juli 2015 — KOMANG ARDIKA
4923
  • Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukanHalaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Sgr20suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Register : 01-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 119/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : PENDI RATANATAN Diwakili Oleh : Yitno Subagya
Terbanding/Tergugat : LINDA SASTRA WIJAYA a.d. LEI HO EN
Terbanding/Turut Tergugat : MULYA DARMAWAN
231727
  • Karena putusan hakim itupembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telah ditetapkandianggab benar, sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yangsempurna. Kekuatan bukti Sempurna itu berlaku baik antara pihakpihakyang berperkara maupun terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwayang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas, atau sebagaipersangkaan saja.
Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 PK/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — RAIMON DE CORINA VS NURIANUS A. ISU, DK
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sepnad selaku Tergugat secaraterpisah dan sendirisendiri;2.3 Hal itu sesual dengan kenyataan in concreto di lapangan, dimanapara Pelawan dan Sdr.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Maret 2016 —
9962
  • Immaterii), adalah merupakan ganti rugi pemWihan keadaan seperti semula.Dari uraian fakta hukum tersebut di atas, pada dasarnya berbeda atautidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum,ditinjau dari sumber hukum, bentuk, maupun wujudnya, oleh karena itu,dalam merumuskan posita atau dalil gugatan : Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganperbuatan melawan hukum dalam formulasi gugatan; Secara hukum adalah sangat keliru merumuskan dalil perbuatanmelawan hukum, jika in concreto
    Bahwa dari fakta hukum tersebut , terkhusus yang menyangkut mengenai segalasikap dan perbuatan Tergugat secara "in concreto" adalah termasuk perbuatanmelawan hukum vide pasal 1365 KUHPerdata, dan Penggugat berhak menuntutganti rugi berupa : 8.1.
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BARRU Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Bar
Tanggal 15 September 2016 — Penuntut Umum : SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. Terdakwa : BAKRI BIN ALADIN.
274
  • (tujuan hakiki dari perobuatanpelaku dan mens rea : niat pelaku) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof.Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidana hakim bertugasmenerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatuperbuatan melanggar hukum pidana.
Putus : 02-06-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/PDT/2014
Tanggal 2 Juni 2014 — HENDRA KARYADI, SH VS PT. DJONI TEXTINDO, DKK
158123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., hanya apabila dalam keadaan in concreto ada keseimbangan dankeserasian maka tercapailah kesepakatan yang sah antara para pihak";46. Bahwa berdasarkan penafsiran hukum argumentum a contrario, maka kaidah hukumdi atas harus diartikan tidak ada kesepakatan yang sah jika keadaan dalam perjanjiantidak seimbang bagi para pihak;47.