Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus
Register : 02-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN RAHA Nomor 38/Pid.Sus-LH/2016/PN Rah
Tanggal 4 Mei 2016 — Penuntut Umum:
Feby Rudi Purwanto
Terdakwa:
RISTANG BIN SIDEKING
83 — 40
  • lainnya, dan sebagaimana diketahui pula terhadap kayukayu dengan jenisrimba campuran berjumlah 2.010 batang yang Terdakwa naikkan dan atur diataskapal tersebut tidaklah di lengkapi dengan izin atau dokumen yang sah dari pihakyang berwenang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah pulaterpenuhi terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan kedua penuntut umum yaitu melangar
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 08-11-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1626/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat vs Tergugat
35 — 22
  • Jikaterbukti melangar hukum/dihukum jelas dalam peraturan yang ada diPTP NusantaraVIl termohon diberhentikan dengan tidak hormat(dipecat).f. Termohon sudah membawa Surat Keterangan dari Wali NagariGunung Malintang No: 001/SK/GM2018 tanggal 3 Januari 2018.Dengan demikian tindakan pemohon tidak berdasar dan batal demihukum.g.
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus
Register : 16-03-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam.
Tanggal 2 Juli 2015 — MISRAN
140 — 29
  • suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
    Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1kele KUHP
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-10-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Pra/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Oktober 2017 — Pemohon:
DEDDY WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SUMUR BANDUNG
114 — 79
  • Bahwa berkas pemeriksaan perkara belum selesai dan belum sempurna dilakukanoleh Termohon, karena faktanya bahwa Termohon telah mengirimkan berkasperkara untuk diperiksa oleh Penuntut Umum dan penuntut umum telahmengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik (P19) Nomor B1921/0.2.10/Ep.1/08/2016, tanggal 8 agustus 2016, selanjutnya pihak penyidiktelah mengembalikan berkas perkara atas nama Donny Sopandy, ST, MM dkk172.yang disangka melangar pasal 362 KUHPidana kepada penuntut umum, akantetap penuntut
    Termohon) ;b.Bahwa berkas pemeriksaan perkara belum selesai dan belum sempurnadilakukan oleh Termohon, karena faktanya bahwa Termohon telahmengirimkan berkas perkara untuk diperiksa oleh Penuntut Umum danpenuntut umum telah mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik (P19)Nomor B1921/0.2.10/Ep.1/08/2016, tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnyapihak penyidik telan mengembalikan berkas perkara atas nama DonnySopandy, ST, MM dkk yang disangka melangar pasal 362 KUHPidana kepadaPenuntut Umum, akan tetapi
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 22/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
WAYAN ARYAWATI, S.kom.M,Kes
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
194 — 147
  • Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat danAsas tidak menyalahgunakan kewenangan ;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 02-12-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 26 Mei 2015 —
53 — 26
  • ditunjuk PDPDE dan uangnya disetorkan ke kasirPDPDE dan dimasukan kerekening PT.PDPDE Hilir bukanrek.joint account.e Deposit yang melalui transferan masuk ke rekening PDPDE Hilir,bukan ke rekening Joint Acount.Berdasarkan faktafakta diatas sejak dimulainya kerjasama ini sudah bisadipastikan bahwa operasional dan manajemen SPBU bukan dijalankan olehPenggugat tetapi sepenuhnya dijalankan Tergugat dan hal ini juga diketahuioleh Dewan Komisaris sebagai penandatanganan Joint Account.Halhal tersbut diatas melangar
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 25 September 2019 — TAKDIR ALI SYAHBANA Als BOGEL Bin Alm MAULANA
129 — 27
  • Kesimpulan dan Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa:Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan PutusanPutusan Mahkamah Agungtersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan,bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terobukti mengkonsumsiNarkotika jenis shabu, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapatmembuktikan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methaphetahamine bagidirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Subsidairyaitu melangar
Pengadilan PN Bintuhan Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bhn
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
GUSMAN
Tergugat:
1.SONY WAHYUDI
2.RIDWANSYAH
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
123 — 69
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bhn3. Menetapbkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-01-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 PK/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — dr. HM ROSIHAN ANWAR, vs. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat cq PT BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN cq PT BANK BNI CABANG KAPUAS, dkk
162 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahan baranghasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP di ancam dengan pidanapenjara selama empat tahun;54.Bahwa dengan telah di terimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas Mesinmesin milik Penggugat (inlitis),barang bukti dari Tergugat pada tanggal16 September 2002 maka telahterjadi Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Koperasi Pulau TeloLestari dan Turut Tergugat ;55.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 30-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 14/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat: JOHNNY TANDIARI Tergugat: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
173 — 132
  • Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 19-03-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Ktp
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Tn. IRWAN RUDIANSYAH RIMBA
Tergugat:
1.SUHARDI
2.SAUNAN
3.DARIYAH
4.JAMHER SAMAT
5.SURYADI
6.ARIFIN
7.NG A HENG
8.DJUTINA
9.ABDUL HAKIM
10.ADITYA FACHREZA
11.KEPALA DESA SUNGAI NANJUNG
12.KEPALA DESA PAGAR MENTIMUN
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KETAPANG
93 — 12
  • , tercatat atas nama DJUTINA,sehingga penerbitan sertipikat tersebut bukan merupakan perbuatan melanggarhukum, dan Penggugat tidak dapat membuktikan proses pendaftaran tanahtersebut telah melangar hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelishakim berpendapat petitum nomor 2, 3 dan 4 Penggugat tidak beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3 dan 4 Pengugatsebagai
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 27-11-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
Yayasan Suluh Mulia Pionir y diwakili oleh Riama Roska Sihombing
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
244 — 286
  • Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2011 TentangBangunan Gedung, Bab XI Sanksi Dan Denda; Pasal 164, ayat 1:Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 163ayat (1) dan (2) meliputi pada tahap pembangunan dan/ataupemanfaatan berupa : Peringatan tertulis, jika pemilik melangar pasal 5, .........
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2248 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt bin SUPANGAT VS MAMAN SETIAMAN P, DKK
53 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebenarnya telah disadari oleh Judex Facti untuk beban pembuktianperbuatan melawan hukum telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1365KUHPerdata, yang menyatakan : Tiap perbuatan melangar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.; Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harusdibuktikan, yang terdiri dari :e Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kalalaian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HAPPY AL HABIEBIE, SH
Terdakwa:
ANSORI bin MUHAMMAD
51 — 6
  • TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN KEDUABahwa dakwaan Kedua dari perkara ini adalah Tanpa Hak dan Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang diatur dan diancam pidana melangar pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut : Unsur Setiap Orang Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
ABU ABDURACHMAN.SH
Terdakwa:
ILHAM Als AMENG Bin MUKRI
58 — 22
  • masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 26-02-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 41/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 4 Mei 2018 — -. NURHAYATI UN, dkk vs -. SILVESTER CHANISTAN, dkk
60 — 24
  • Bahwa seharusnya berita acara pelaksanaan eksekusi No.92/PDT.G/BA.EKS/ 2001/PN KPG pada tanggal 18 maret 2010 hanyamelaksanakan sesuai dengan bunyi amar dictum putusan no.92/pdt.g/2001/ pn.kpg tertangal 28 november 2010 yang batas batasnya tersebut diatas sehingga jurusita Pengadilan Negri Kupangsudah mempunyain patokan batas batas tanah yang akan dieksekusisehingga dalam pelaksanaan tidak melampui batas atau melangar batastanah milik yang disebut dalam batas tanah tersebut diatas;.
Pengadilan PN PONTIANAK
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 87/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 21 Desember 2015 —
66 — 11
  • Secara Lelangterhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminan atas hutangH.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan pada tanggal 10Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Il sebagaimana ternyatadari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi Hak Tanguungan Dan FidusiaHalaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2015/PN.Ptk.Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 yangdiumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27 Oktober 2011 (BuktiP.9), perbuatan mana Melangar
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Gpr
Tanggal 30 Nopember 2015 — YUNUS,Dk
LAWAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk Cabang Kediri (Bank JATIM Kediri)
43 — 14
  • Cohen pada tahun1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, = yaitu1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2 Melanggar hak subyektif orang lain ; 3 Melanggar kaidah tatasusila ; 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. Bambang Tri Hermanto bin Mutolib, Dk.
119 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Koperasi Dengan Dasar Rapat Anggota Tahunan untukdigulirkan kepada kelompok tani mana.dalam Peraturan tidak ada aturan yang mendasarinya, sebagai dasaraturan perbuatan melangar hukum formil dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum.2.3.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
90 — 12
  • PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,