Ditemukan 1302 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Bgr
Tanggal 18 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
176
  • Mengizinkan Pemohon (TUBAGUS GRANT BIN TUBAGUS YUSIADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ANISA NUR FITRIANA BINTI ACEP NUR ALAM) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
    4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 .,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Register : 06-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA BATAM Nomor 1511/Pdt.G/2020/PA.Btm
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7344
  • Modal/Investasi di Fotosintesa Resto & Cafe, di Palm Spring,Batam;12.Bahwa terkait Fasilitas Perusahaan (yang didapat/diperoleh atas namapasangan suami istri di tempat dimana Bapak Rinaldi Mulyono BinMursini bekerja di luar negeri, seperti uang married rate / housinggrant, yang diperkirakan jumlahnya sekitar 1 milyar rupiah, perluketerbukaan dan kejujuran dari Tergugat untuk menjelaskannya.Karena uang married rate / housing grant itu didapat dari perusahaandengan persyaratan Tergugat sebagai pasangan
    Bahwa terkait Fasilitas Perusahaan (yang didapat/diperoleh denganpersyaratan atas nama pasangan suami istri di tempat dimana BapakRinaldi Mulyono Bin Mursini bekerja di luar negeri, yaitu uang marriedrate /housing grant, yang diperkirakan jumlahnya sekitar 1 milyar rupiah.Dan uang married rate / housing grant itu didapat dari perusahaan disaatTergugat sebagai pasangan suami istri.
    Maka uang married rate /housing grant agar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, untuk Penggugatsebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk Tergugat sebesar 50% (limapuluh persen);. Bahwa terkait Harta Bersama (HartaGonoGini) seperti Asuransi,Saham, Surat Berharga, Tabungan, Deposito, Tanah, Perhiasan/Emas, danInvestasi, agar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, untuk Penggugatsebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk Tergugat sebesar 50%(lima puluh persen);.
Putus : 19-11-2009 — Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/PID.SUS/2009
Tanggal 19 Nopember 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI ; RISNAWATY A. LIPUTO ;
4135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran Paket ASemester 7 dan Paket B Semester Tahun 2006 berupa bantuan uangtransport tutor, penyelenggara, ATK warga, ATK kelompok belajar, dll.Sebesar Rp. 103.070.000, (seratus tiga juta tujun puluh ribu rupiah),(SPM No.0029/ 3 Juli 2006, SP2D nomor.337904D/082/1 1 4/04072006)dilakukan pemotongan sebesar 10 % yakni Rp. 10.307.000, (Sepuluhjuta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;7.
    Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran KeaksaraanFungsional (KF) Tahun 2006 berupa bantuan uang transport tutor,penyelenggara, ATK Warga belajar, ATK Kelompok Belajar, penyusunanbahan ajar Tematik, dan lainlain sebesar Rp. 85.590.000, (delapanpuluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), (SPM No. 0030/ 4Juli 2006, SP2D nomor. 337905D/082/114/04072006) dilakukanpemotongan sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 8.559.000, (delapan jutalima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;8.
    Pembayaran bantuan langsung (Block Grant) pelaksanaan kegiatanpengurus forum komunikasi paguyuban tutor KF dan TLD/FDI, sebesarRp. 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), (GPM Nomor :0013/ 01 Mei 2006, SP2D nomor : 337093D/082/114/0205 2006)dilakukan pemotongan sebesar 10% yakni sebesar Rp. 1.250.000, (satujuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;.
    Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran Paket ASemester 7 dan Paket B Semester Tahun 2006 berupa bantuan uangtransport tutor, penyelenggara, ATK warga, ATK kelompok belajar, dll.Sebesar Rp. 103.070.000, (seratus tiga juta tujun puluh ribu rupiah),(SPM No.0029/ 3 Juli 2006, SP2D nomor.337904D/082/1 14/04072006)dilakukan pemotongan sebesar 10 % yakni Rp. 10.307.000, (Sepuluhjuta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;7.
    Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran KeaksaraanFungsional (KF) Tahun 2006 berupa bantuan uang transport tutor,penyelenggara, ATK Warga belajar, ATK Kelompok Belajar, penyusunanbahan ajar Tematik, dll. Sebesar Rp. 85.590.000, (delapan puluh limajuta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), (GPM No. 0030/ 4 Juli 2006,SP2D nomor. 337905D/082/114/04072006) dilakukan pemotongansebesar 10 % yakni sebesar Rp. 8.559.000, (delapan juta lima ratus limapuluh sembilan ribu rupiah) ;8.
Upload : 05-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/PDT/2009
Anna Paulina, Dkk.; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi
4643 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Serdang) No. 50 denganSertifikat Hak Milik No. 193 dan tanah mana luasnya + 536nf, dengan batas batas dan ukuran sebagai berikut Utara berbatas dengan Ex Grant C No. 142 ukuran 23 m; Timur berbatas dengan Jl. D.I Panjaitan ukuran 12 m; Selatan berbatas dengan Hak Pakai No. 103 ukuran 30,20mM ; Barat berbatasan dengan Ex. Grant C No. 410 ukuran28,3 m;Hal. 2 dari 15 hal. Put.
    No. 349K/Pdt/2009Bahwa tanah Ex Grant C yang terletak di sebelah Baratseluas + 881 nf dengan batas batas sebagai berikut Timur : Tanah Penggugat Penggugat Barat : Parit milik Pemda Tebing Tinggi Selatan : Tanah Marga Lumban Gaol Utara : Tanah milik Tergugat I, tanah manatelah dikuasai dan digunakan secara baik dan terusmenerus oleh orang tua Penggugat Penggugat sejak tahun1959 tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;Bahwa tanah seluas + 881 nf?
    Tanah Grant C (Controleur) tanah terperkara yangdikonversi menjadi tanah Negara dikuasai PemerintahHal. 15 dari 15 hal. Put. No. 349K/Pdt/2009Kota (Gemeente dahulu) juga didukung~ keterangansaksi : Pandiangan dan Wagiran, sebagaimana dalamsertifikat sertifikat yang diterbitkan BPN dalammenentukan batas Kaveling apabila kosong, disebutGrant C, ternyata bisa diperjual belikan dengan tokohpenjual bernama Djojo (fiktif) kepada pembeli TermohonKasasi (br.
    Tanah Grant C tersebutlah yang dimohon orang tuaPemohon Kasasi dengan Suratnya Prod Pi, oleh karenakecuraman tanah Pemohon Kasasi di belakang bangunanrumah Pemohon Kasasi, memerlukan perluasan/ pemekarandi belakang bangunan rumah supaya tidak runtuh ;Ternyata kembali tidak dipertimbangkan Pengadilan Tinggidalam putusannya oleh karena tanpa dukungan bukti lain.Pahalhal surat tersebut tidak pernah dibantah oleh pihaklawan, malahan didukung oleh keterangan saksi' R. br.Pandingan.
Putus : 24-11-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 Nopember 2014 — Ir. BAMBANG TURYONO bin SIHONO HARDIMARTOJO
8455 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Februari March 2008 (fotokopi);1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), Supervision.September Oktober 2006, Mission Aide Memoire (fotokopi);1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (P059931) Aide Memoire of Supervision Missin, April 11May 15,2007 (fotokopi);1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), SupervisionMission
    Februari March 2008 (fotokopi);54 1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), Supervision.September Oktober 2006, Mission Aide Memoire (fotokopi);595 1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (P059931) Aide Memoire of Supervision Missin, April 11May 15,2007 (fotokopi);56 1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124)
    , SupervisionMission, November 2008 Aide Memoire (fotokopi);57 1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), SupervisionMission, April 2010, Aide Memoire, General Progress (fotokopi);58 1 (satu) bundel Nusa Tenggara Barat Water Resources Management Project(NTBWRMP) (Grant TF055997), Supervision Mission, May 2009 Aide Memoire(fotokopi);59 1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project II(WISMP 2), Preparation
    FebruariMarch 2008 (fotokopi);1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), Supervision.SeptemberOktober 2006, Mission Aide Memoire (fotokopi);1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (P059931) Aide Memoire of Supervision Missin, April 11May 15,2007 (fotokopi);1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), SupervisionMission
    , November 2008 Aide Memoire (fotokopi);1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project(WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), SupervisionMission, April 2010, Aide Memoire, General Progress (fotokopi);1 (satu) bundel Nusa Tenggara BaratWater Resources Management Project(NTBWRMP) (Grant TF055997), Supervision Mission, May 2009 Aidememoire (fotokopi);1 (satu) bundel Water Resources Irrigation Sector Management Project II(WISMP 2), Preparation Mission (April 520, 2010
Putus : 15-06-2011 — Upload : 27-12-2011
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 33/PID.SUS/2011/PN.PDG
Tanggal 15 Juni 2011 — JAINAL ABIDIN DAMIRI bin SAFRI
282113
  • Banten Nomor : 800/419 Dispend/2008 tentangPenetapan Subsidi Bantuan Peralatan Laboratorium TIKsePropinsi Banten Tahun Anggaran 2008 tanggal 12November 2008 (fotocopy yang di legalisir);56.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja Pembangunan Nomor : 200/PPMSTIK/SPTBP/2008tanggal 26 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);57.1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak tanggal 26November 2008 (fotocopy yang di legalisir);58.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan(SPPB) Dana Blok Grant
    BojongPandeglang tanggal 14 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);67.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan(SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/016 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi JenjangPendidikan Dasar Program Penuntasan Wajib Belajar 9Tahun Dinas Pendidikan Propinsi Banten Tahun Anggaran2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Menes Pandeglangtanggal 14 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);68.1 (satu) lembar Berita
    (SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/017 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi JenjangPendidikan Dasar Program Penuntasan Wajib Belajar 9Tahun Dinas Pendidikan Propinsi Banten Tahun Anggaran2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Sumur Pandeglangtanggal 14 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran/PenarikanDana (BAPPD) Nomor : 421.3/017 BAPPB/TIK/Dispend/2008Kegiatan Penerapan Teknologi Informasi dan
    November 2008(fotocopy yang di legalisir);87.1 (satu) lembar Fakta Integritas SMPN 1 KaduhejoPandeglang tanggal 14 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);88.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan(SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/023 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi JenjangPendidikan Dasar Program Penuntasan Wajib Belajar 9Tahun Dinas Pendidikan Propinsi Banten Tahun Anggaran2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 1.
    (SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/023 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi JenjangPendidikan Dasar Program Penuntasan Wajib Belajar 9Tahun Dinas Pendidikan Propinsi Banten Tahun Anggaran2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 1.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIARAYA GLUESINDO SEMESTA
5637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;= Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.495.870.386,00;1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut :Halaman 16 Alinea ke7:Bahwa kondisi khusus sebagaimana yang dimaksudkan Laporan Keuangandan Laporan Auditor Independen KAP Grant
    Oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas penjualan tersebut dikoreksi dengan dasar harga jual pasar.Hal ini diperkuat dengan laporan KAP Grant ThorntonHendrawinata di point 24 halaman 26;Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 740/B/PK/PJK/2013127.2.2. Bahwa dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratarataprosentase laba kotor untuk penjualan ke pihak non istimewaadalah 24%, sedangkan penjualan kepada pihak yang mempunyaihubungan istimewa hanya 7%.
    sedikit (hanya mencakup 10% dari seluruhpenjualan Urea Formaldehyde ke AFR), sehingga harga yang dikenakan akanlebih tinggi dari pada penjualan ke AFR yang terjadi lebih rutin dan dalamkuantitas yang lebih besar;e Kesimpulan: harga jual kepada pihak luar adalah lebih tinggi, namun mengingatvolume transaksi dan kuantitas yang tidak rutin sifatnya, kami menyimpulkanbahwa harga jual tersebut adalah wajar;1 bahwa berdasarkan Analytical Review of Sales Comparison of AverageUnit Price yang dibuat KAP Grant
    Harga Jual per unitAFRP2 AAFRP3 IDAMAFRPI1Urea Formaldehyde 1.713,53 1.710,74 1.727,17 1.726,26 Bahwa berdasarkan perbandingan penjualan barang berupa UreaFormaldehyde tersebut di atas, dapat diketahui harga jual barang tersebutkepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bervariasi.sehingga tidak dapat dijadikan sebagai harga pembanding atas produksejenis yang dijual kepada pihak yang tidak mempunyai hubunganistimewa:Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor IndependenKAP Grant
    mempunyai hubungan istimewa sebesar 95% daritotal penjualan dan sisanya sebesar 5% dijual kepada pihak yang tidakmempunyai hubungan istimewa, sehingga penjualan secara kuantitas barangtidak dapat diperbandingkan:Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26258/PP/M.VI/15/2010 tanggal 01 Oktober 2010 Halaman 16 Alinea ke7, MajelisHakim Pengadilan Pajak telah berkesimpulan bahwa:"pahwa kondisi khusus sebagaimana yang dimaksudkan LaporanKeuangan dan Laporan Auditor Independen KAP Grant
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 10/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 8 Juli 2015 — HARTONO THOMAS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
3822
  • Kepala SeksiPendaftaran Tanah atas Grant S. No. 331 seluas 2.215 m2, dan dalam suratdimaksud diterangkan bahwa Grant S No. 331 atas nama Tengku Thariah telahhilang berdasarkan Surat Keterangan Komandan Seksi Kota Kepala KepolisianMedan Barat Tanggal 16 September 1972 No. Pol.Sk.525/IX/1972 ; .
    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat Sumatra Utara Up.Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatra Utara (sekarang Kantor WilayahPertanahan Provinsi Sumatra Utara) tanggal 20 Agustus 1975, jelasDITERANGKAN :nnne nnn anne cence nec nee ncn nee cn e cence cence bahwa Grant S No. 331 milik ahli waris Tengku Syed Ngah Mahdar danalmarhum Tengku Thariah telah DITANGGALKAN HAKNYA menurut Hukum; Bahwa Kepala Sub.
    Direktorat Agraria Kota Medan (sekarang Kepala KantorPertanahan Kota Medan / Tergugat) ub Seksi Pendaftaran Tanahdibebankan untuk menghapus buku tanahnya dan menarik kembali grose grant dan mencatat tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara; Memberikan hak kepada Profesor Tengku Dzulkarnain, SH untuk diterbitkanSEnipikal Hak SAKAI j=~0nnnnnn nan nnmnnn nnn nnn nan nnnnen ann nmannamnnannnenn Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 1976, Kepala Sub.
Putus : 02-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/TUN/2013
Tanggal 2 April 2013 — PT. BUMI MANSYUR PERMAI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
6423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat I cq Badan PertanahanNasional Kota Medan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tanggal 27Oktober 2011 dan Sertipikat pada tanggal 31 Oktober adalah Grant SultanNomor 723 yang letak tanahnya di Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal,Kabupaten Deli Serdang, bukan di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan MedanSunggal, Kota Medan, pada persidangan untuk pembuktian Tergugatmengajukan bukti Grant Sultan Nomor 698 dan yang lebih tidak relevan lagiTergugat Intervensi II1 s/d 6 membuktikan Grant Sultan
    Putusan Nomor. 23 K/TUN/20131 Grant Sultan Nomor 698, Vide Bukti T6, terletak di Padang Bulan atasnama Imam Ahmad;2 Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 2431933, Vide Bukti T7, tanahnyaterletak di Kampoeng Lalang Soenggal;Berdasarkan bukti Tergugat II Intervensi I s/d VI, yang dipergunakan sebagaialas hak permohonan sertipikat dan surat Keputusan objek perkara, adalah :1 Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909, Vide Bukti T.IL Int.
    Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, dalam SoeratPembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, Bukti T.II.Int.I s/d VI2tersebut, tidak ada tercantum Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909, yang adaadalah Grant Sulthan Nomor 723 tahun 1909 terletak di Kampoeng LalangSoenggal;Alas hak Penggugat adalah berupa sertipikat tanah dan suratsurat Ganti Rugi,Vide Bukti P1 s/d Bukti P24 terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, KecamatanMedan Sunggal, Kota Medan;Berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut di atas
    , telah terbukti dengan jelasbahwa dalam perkara yang dimohonkan Kasasi a quo terdapat perbedaan letaktanah dan alas hak sebagai dasar penerbitan Sertipikat dan Surat Keputusanobjek perkara, yaitu penerbitan sertipikat dan surat keputusan objek perkaraditerbitkan Tergugat berdasarkan Grant Sulthan Nomor 698, terletak di PadangBulan atas nama Imam Ahmad dan Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24Maret 1933 yang tanahnya terletak di Kampoeng Lalang Soenggal, Vide BuktiT6 dan T7 sedangkan alas hak Tergugat
    II Intervensi I s/d VI, Vide BuktiT.IL.Int.I s/d VI1 dan Bukti T.I.Int.I s/d VI2 adalah berupa Grant SultanNomor 699 Tahun 1909 dan Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret1933 (tidak ada tercantum Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909, yang tercantumadalah Grant Sultan Nomor 723 tahun 1909) yang tanahnya terletak diKampoeng Lalang Soenggal sedangkan tanah milik Penggugat terletak diKelurahan Tangjung Rejo, Kota Medan, maka oleh karena itu :Pertimbangan hukum Judex Facti yang mengatakan : .......
Putus : 28-05-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 PK/Pdt/2018
Tanggal 28 Mei 2018 — Ahli Waris Almarhum M. Amin Ginting yaitu: SYAMSUL HILAL GINTING DKK VS SUWANDI DKK
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali tanggal 9Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juns dalam hal iniMahkamah Agung terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyatadengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa obyek sengketa/obyek eksekusi Pengadilan Negeri MedanNomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001 tanggal 07 Desember 2005 batasdan luasnya berbeda dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 78/TanjungMulia milik Pelawan: Bahwa dalil kepemilikan Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor 78 berasal dari Konversi Grant
    Mulia, yang berada di Kelurahan Kota Matsum Medan; Bahwa objek sengketa yang akan dieksekusi berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Medan Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001 tanggal07 Desember 2005 berasal dari Grant Sultan Nomor 415 Tahun 1939yang merupakan pecahan dari Grant Sultan Nomor 258 Tahun 1917terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, KotaMedan; Bahwa dengan demikian objek sengketa sebagaimana didalilkanPelawan letaknya berlainan dengan objek sengketa yang akandieksekusi:Menimbang
Putus : 07-11-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 7 Nopember 2014 — HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN
8122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 92 PK/PID.SUS/2013School Improvement Grant Program/SIGP) Kabupaten Ponorogo yang diterimaPemerintah Indonesia dari hibah Pemerintah Belanda = sebesarRp781.064.001,36 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribusatu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa dalam situasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh PemerintahIndonesia khususnya menyangkut peningkatan mutu pendidikan, Pemerintahberupaya untuk
    Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia melaluiDepartemen Pendidikan Nasional telah mendapatkan dana hibah dariPemerintah untuk Program Peningkatan Mutu Sekolah SD/MI dan SLTP/MTsNegeri dan Swasta (The School Improvement Grant Program/SIGP).
    orang yaitu Ketua Komite Sekolah dan satuanggota masyarakat yang juga sebagai anggota Komite Sekolah serta bukansebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana rekening tersebut dibuka dalamtabungan Britama di Bank BRI Kabupaten penerima dana hibah, denganketentuan dana hibah tidak diperkenankan adanya pemotongan atau biayaapapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun sedangkan pemanfaatandana program ini harus sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan ProgramPeningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant
    Membiayai pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh Tim TeknisKabupaten/Kota atau pihak manapun juga;Bahwa Kabupaten Ponorogo termasuk penerima dana hibah ProgramPeningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/SIGP)masuk dalam kategori 3 yaitu terdapat 86 sekolah SD/MI dan SLTP/MTspenerima dana hibah dengan jumlah dana seluruhnya Rp6.470.000.000,00(enam milyar empat ratus tujun puluh juta rupiah) setelah Kabupaten Ponorogomendapat kepastian akan menerima dana hibah sejumlah tersebut
    kegiatan yang bolehdibiayai dari dana program ini meliputi antara lain :Pembelian buku dan bahanbahan pembelajaran sekolah;Guru berbantuan sementara;Pembelian alat bantu mengajar;Renovasi ruang kelas;Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;om ks SP eyPembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaanair bersih dan sanitasi sekolah;Dana program ini (The School Improvement Grant Program/SIGP) akandiberikan kepada sekolah penerima dengan perincian sebagai berikut :1.
Register : 20-09-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 299/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 3 Januari 2018 — PEMERINTAH RI VS SOEHERI
4033
  • P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas namaAlmarhum Tengku Sahmenan.Bahwa seharusnya Alas Hak Grant No.
    Tengku Sahmenan tidakpernah melakukan jual beli sebidang tanah dengan Surat Hak MilikNo. 59 berdasarkan alas hak Grant No. P.1598/1957 bertanggal 17Desember 1957 kepada Saudara Suheri Aciu;b. bahwasebagai salah satu ahli waris Alm. Tengku Sahmenanpernah melihat tetapi tidak memiliki dan menguasai Surat Hak MilikNo. 59 berdasarkan alas hak Grant No.
    Tengku Sahmenanberkeinginan agar Saudara Suheri/Aciu mengembalikan SuratSurat Hak Milik No. 59 berdasarkan alas hak Grant No.P.1598/1957 bertanggal 17 Desember 1957 kepada Ahli Waris.e. bahwa Alm.
    P.1598/1957tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan;Bahwa seharusnya Alas Hak Grant No.
    Kalaupun memang Surat Hak milik berdasarkan Akta Grant Sultan NoP. 1598/1957 tanggal 17 December 1957 tersebut benarbenar adaASLINYA danBUKAN FOTOKOPI, jika diteliti lebih lanjut, Surat Hakmilik berdasarkan Akta Grant Sultan No P. 1598/1957 tanggal 17December 1957 dalam klausulnya antara lain menyatakan sebagaiberikut:Fatsal 1Hak memperusahai tanah ini diserahkan lamanja tiada ditentukan.Setiap waktu sesudah orang jang berhak didengar, maka hakmemperusahai tanah ini boleh diambil kembali, jaitu:Halaman
Register : 24-02-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 1 Oktober 2014 — Tandeanus lawan Tengku Khairul Amar
9030
  • Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Penggugat adalah sesuai suratpermohonan atas sebidang tanah setelah diukur secara kadasteral sesuaidengan Peta Bidang Tanah No.518/2011 tanggal 31 Oktober 2011 seluas13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan PadangBulan Seiayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, statusnyaadalah tanah negara, bekas Grant Sultan No. 699 yang tidak terdaftar dalamdaftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telahdikuasai oleh
    Bahwa proses penerbitan objek sengketa cq.Sertipikat Hak Milik No.1869,5.3.Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Tandeanus/Penggugatberasal dari tanah negara bekas Grant Sultan No.699 yang tidak terdaftardalam buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, dimana tidak jelasletak tanah dalam Grand Sultan tersebut.Bahwa pengakuan Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut merupakanbukti yang autentik dan tidak terbantahkan, bahwa Sertipikat
    Sultan No.699 yang tidakterdaftar dalam buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, oleh karena itupatut kiranya Majelis Hakim untuk menolak petitum No.l dan 3 GugatanPenggugat.Bahwa historis tanah yang didalilkan Penggugat merupakan asal usul yangdibuat sendiri oleh Penggugat berdasarkan datadata yang diduga tidak jelasletak tanahnya didalam datadata tersebut dan hal tersebut dapat dibuktikan1311.12.dengan fakta yang tidak dapat dibantah, sebab pemilik tanah objek sengketasebelum dibeli oleh
    Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Milik oieh Penggugat adalah sesuai suratpermohonan atas sebidang tanah setelah diukur secara kadasterai sesuaidengan Peta Bidang Tanah No.518/2011 tanggal 31 Oktober 2011 seluas13.356 m2, terletak di Jalan Pasar I / Jalan Abdul Hakim, Kelurahan PadangBulan Selayang I, Kecamatan Medan Seiayang, Kota Medan, statusnyaadalah tanah negara, bekas Grant Sultan No. 699 yang tidak terdaftar dalamdaftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telahdikuasai oleh
    Sultan No.699, tidak terdaftardalam daftar umum buku Grant pada kantor Pertanahan Kota Medan terletak di jalanPasar I / jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Selayang,Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, semula dikuasai oleh H.
Putus : 30-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 Oktober 2014 — EKO SANDY WIYONO,SPd. MM ; KEJAKSAAN NEGERI NGASEM;
6238
  • Menyatakan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah Proposal Bantuan langsung (Block Grant) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Integrasi Posyandu Tahun 2010 Pos PAUD Seruni V Dusun Jombangan.2. 2 (dua) buah Proposal Dana Bantuan Kelembagaan Kelompok Bermain Aisyiyah II Tahun 2010 ; 3. 1 (satu) buah Proposal Pengajuan Bantuan Tempat Penitipan Anak (Pendidikan Anak Usia Dini) PAUD Permata Gama 2010.4. 1 (satu) buah
    Dini (Pos PUD) Integritas Posyandu Tahun 2010 Pos PAUD Nusa Indah II Desa Tertek ; 10. 1 (satu) buah Proposal Bantuan Langsung (BlockGrant) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Integrasi Posyandu Tahun 2010 Pos PAUD Bougenvile III Desa Tretek.11. 1 (satu) buah proposal Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Program PAUD Strawberry Tahun 2011 ; 12. 1 (satu) bendel Daftar nama Lembaga Penerima Block-Grant
    APBD 1 Propinsi Jawa Timur Tahun 2010, Block Grant Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD Formal dan Non-Formal Kabupaten Kediri Tahun 2011, dan Sasaran Block Grant Rintisan Bermain (KB) Non Formal dan Formal (TK) Kabupaten Kediri Tahun 2011 ; 13.
    ., untuk membayar uangpengganti sebesar Rp. 61.100.000, (enampuluhsatujuta seratusribu rupiah) palinglama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukumtetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun; 4 Menyatakan barang bukti berupa : 11 (satu) buah Proposal Bantuan langsung (Block Grant) Satuan PAUD Sejenis (SPS)Pelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Integrasi Posyandu Tahun2010 Pos PAUD Seruni
    Dini (Pos PUD) Integritas PosyanduTahun 2010 Pos PAUD Nusa Indah II Desa Tertek.10 1 (satu) buah Proposal Bantuan Langsung (BlockGrant) Satuan PAUD Sejenis (SPS)Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Integrasi PosyanduTahun 2010 Pos PAUD Bougenvile IIT Desa Tretek ; 11 1 (satu) buah proposal Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ProgramPAUD Strawberry Tahun 2011 ; 12 1 (satu) bendel Daftar nama Lembaga Penerima BlockGrant APBD Propinsi JawaTimur Tahun 2010, Block Grant
    Hal. 9 dari 80Bahwa saksi SRI HARTATI Binti SOEMADI SISWOPOERNOTO selaku bendahara PosPAUD SERUNI V mendapatkan dana bantuan Block Grant pada tahun 2010, dengankronologi Pos Yandu SERUNI V Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menerimabantuan langsung (Blockgrant) Satuan Paud Sejenis (SPS) pada tahun 2010 yaitu awalnyasaksi SRI HARTATI diajak oleh saksi ISMIYATI (Ketua Pos Yandu SERUNI V) ke BuLurah / Ketua PKK Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kemudian saksi SRIHARTATI dengan saksi
    Pare Kab.Kediri) Sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk DIKNAS Kabupaten Kediri dan Rp.200.000, (Duaratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan kesemua uang tersebut diserahkan kepada terdakwa,untuk Laporan Pertanggung Jawaban yang membuat adalah Terdakwa dan tidak sesuai denganyang sebenarnya ; sehingga untuk program penyaluran dana BLOK GRANT I Propinsi Jawa Timur Tahun 2010dilakukan pemotongan oleh Terdakwa dari kelima
    lembaga PAUD diatas dengan total sebesarRp 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) ; Kemudian pada tahun 2011 terdapat Block Grant Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)PAUD Formal dan Non Formal Kabupaten Kediri Tahun 2011 dan untuk bantuan tersebutkhusus untuk UPTD Pare terdapat 6 (enam) lembaga PAUD yang menerima yaitu meliputi : e PAUD PERMATAGAMA 222 n nnn n nnn nn nnn necesBawha pada awalnya Saksi LILIK SURYANI selaku Kepala PAUD PERMATA GAMAdisuruh oleh Terdakwa membuat proposal
Putus : 19-05-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 K/Pdt.Sus-KPPU/2020
Tanggal 19 Mei 2020 — I. PT. AYEM MULYA ASPALMIX, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
459161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;2) Menyatakan bahwa Terlapor II (Kelompok Kerja/POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala
    Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesifik Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017, Terlapor III (PT.
    Supriyanta, M.M. selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR), Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan BerkalaJalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana Spesific Grant/APBDKabupaten Kediri TA 2017 tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;Menyatakan bahwa Terlapor I (Kelompok Kerja/POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi Dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) PaketPekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode
    Lelang 902207) padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber DanaSpesifik Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017, Terlapor III (PT.
    Supriyanta, M.M. selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang (PUPR), Kabupaten Kediri pada Paket PekerjaanPemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber DanaSpesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang UndangNomor 5 Tahun 1999;Menyatakan bahwa Terlapor Il (Kelompok Kerja/POKJA)Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Unit LayananPengadaan (ULP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan(Kode Lelang
    902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang (PUPR) Sumber Dana Spesifik Grant/APBD KabupatenKediri TA 2017, Terlapor Ill (PT.
Putus : 19-10-2011 — Upload : 16-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 PK /Pdt/ 2010
Tanggal 19 Oktober 2011 — EDDY SUSANTO VS. Drs. SUTRISNO SEKIJUNG, DKK
3030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Kasasi/para Tergugat / Para Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut :Bahwa antara Penggugat Eddy Susanto dengan Tergugat Benny Dinataselaku Kuasa dari Suria Dinata als Soh Pek Soei telah dijalin suatu ikatan/Perjanjian Kerja Sama yang dituang didalam suatu Akta yaitu Akta No.12, AktaNo.15, Akta No.16 dan Akta No.17 yang dibuat dihadapan Notaris ParlaunganNasution, SH di Medan dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Januari2003, dalam hal menyangkut tanah seluas + 73 Ha Bekas Grant
    No. 508 PK /Pdt/ 2010Bahwa adapun tanah seluas + 73 Ha Bekas Grant Sultan No.265 tanggal16 Agustus 1926 yang telah di Konvensi menjadi Hak Milik No.10/HM/DS/1960tanggal 12 Desember 1960 oleh Kepala Agraria Daerah Deli Serdang itu yangsekarang menjadi Daerah Kota Medan itu adalah terletak di Kelurahan TanjungMulia, Kecamatan Medan Deli dan Kelurahan Pulo Brayan Bengkel sertaKelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur itu batasbatasnya adalah seperti berikut :e Sebelah Utara dengan Kampung
    Tanjung Mulia ;e Sebelah Barat dengan Pulo Brayan ;e Sebelah Selatan dengan Kebun Sampali dan Kampung Pulo Brayan ;e Sebelah Timur dengan Kebon Sampali ;Bahwa sedangkan Tergugat II sendiri mengaku di atas tanah yang samatersebut memilik Grant Sultan No.265 tanggal 7 Januari 1916, yang setahuPenggugat Grant Sultan No.265 tanggal 7 Januari 1916 tersebut olehPengadilan Tinggi Medan telah dibatalkan dengan putusannya tanggal 11Nopember 2000 No.329/Pdt/1000/PT.Mdn yang diperkuat oleh MahkamahAgung RI
    dengan SertifikatHak Miliknya No.1944 tanggal 5 Nopember 2004, dan tanah seluas1326 M2 dengan Sertifikat Hak Miliknya No.1945 tanggal 5 Nopember2004 yang kedua bidang tanah itu merupakan sebahagian yang tidakterpisahkan dari tanah seluas + 73 Ha Bekas Grant Sultan No.265tanggal 16 Agustus 1926 yang telah di konvensi menjadi Hak MilikNo.10/HM/DS/1960 tanggal 12 Desember 1960 oleh Kepala AgrariaDaerah Deli Serdang waktu itu dan sekarang masuk Daerah KotaMedan ;.
    Asli Grant Sultan No.265 tertanggal 16 Agustus 1926, terdaftar atas namaTengku Haroen Al Rasyid ;b. Asli akta Jual Beli tertanggal 27 Maret 1976 No.55 yang dibuat dihadapanRahmad Santoso, SH. pada waktu itu Notaris di Medan, luas tanah +50.427 M2, terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, KelurahanTanjung Mulia ;c. Asli Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 1982, yang dibuat dihadapanDjaidir, SH.
Putus : 21-05-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 59/Pdt.G/2011/PN.TPI
Tanggal 21 Mei 2012 — -M.RIFAI Alias Thong Liang (Penggugat I) -Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat I) -CV. IKA CIPTA LESTARI (Tergugat II) -Bupati Bintan (Tergugat III) -Camat Teluk Bintan (Turut Tergugat I) -Lurah Tembeling Tanjung (Turut Tergugat II)
7618
  • (lima belas ribu meterpersegi) yang terletak di Kampung Tembeling RT 02/RW O1 Kelurahan TembelingTanjung Kecamatan Teluk Bintan, yang merupakan pemecahan dari surat Grant Nomor :63/11/1966 seluas 19.000 M, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan dengan kolame Sebelah Selatan berbatasan dengan M.Salehe Sebelah Barat berbatasan dengan Angsokime Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan2.
    yang terletak di KampungTembeling RT 02/RW 01 Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan, yangmerupakan pemecahan dari surat Grant Nomor : 63/II/1966 seluas 19.000 M2 sebagaimilik PenggugatMenyatakan Terggugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum kepada Penggugat ;Menghukum Tergugat III menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosongkepada Penggugat;Memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk menerbitkan Surat baruatas tanah milik
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;Dan atau : Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa menghendaki lain, mohonPutusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Tergugat III, Turut Tergugat I danTurut Tergugat II telahmengajukan jawaban sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa Tergugat III menyangkal dalildalil Penggugat kecuali apaapa yangdiakui secara tegas.Bahwa Penggugat dalam mendalilkan pada butir 1, Grant Nomor : 63/11/1966 sangat keliru dan tidak mengerti Undangundang
    Nomor 5 Tahun1960 tentang Pokok Pokok Agraria, Istilah Grant disebutkan dalam PasalVI ketentuan Konvensi dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1960tersebut, Penggugat mendalil Grant padahal sebenarnya Hak Pakai.Bahwa Penggugat mendalil telah memiliki sebidang tanah seluas 15.000 m2yang terletak dikampung Tembeling RT.02/RW.01 Kelurahan TembelingTanjung Kecamatan Teluk Bintan yang merupakan pecahan / bagian dariKeputusan Kepala Daerah Kepulauan Riau Nomor : 63/H/1966 tentang HakPakai berdasarkan Undangundang
    yang terletakdikampung tembeling RT.002/Rw.001 Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan TelukBintan, yang merupakan pemecahan dari surat Grant Nomor : 63/II/1966 seluas 19000M?sebagai milik Penggugat;5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanHukum kepada Penggugat;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu ( univoerboar bijvooraad) meskipuntimbul verset, banding ataupun kasasi.7.
Putus : 21-06-2011 — Upload : 25-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2885 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Juni 2011 — ARIES HAKIM SANUSI vs. NYONYA ADJA BISNISYAH alias ADJA BISNI, dkk
7122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2885 K/Pdt/2010Notaris di Medan (bukti P1);Bahwa alas hak tanah yang Penggugat beli tersebut adalah:Surat Grant Sulthan tahun 1937 nomor 672, tanggal 21 Maret 1937 (buktiPll);Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 630.2/548/PKM/1991,tanggal 25 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan (bukti Plll);Surat pengakuan dari penyewa dan penghuni tanah yang dibeli (bukti PIV);dan,.
    (TergugatVil), Notaris di Medan, adalah bukan merupakan objek tanah yang tersebut didalam Surat Grant Sultan tahun 1937 No. 672, tanggal 21 Maret 1937 danSurat keterangan pendapatan tanah tanggal 25 Juli 1991 No. 630.2.1548/PKM/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan,tegasnya objek tanah kepunyaan/milik Penggugat yang terletak di Jl.
    Namun, Pengadilan Tingkat Pertama (PNMedan) dalam mengadiliperkara a quo tidak menelaah lebih dalam dan tajam buktibukti tertulisyang dikemukan oleh Pemohon Kasasi/PenggugatAsal, hal manaterbukti dari Pengadilan Tingkat Pertama (PNMedan) tidakmemperhatikan dan mempertimbangkan Surat Grant Sulthan tahun 1937nomor 672 tanggal 21 Maret 1937 yang dilengkapi denganpenterjemahannya oleh Program Studi Bahasa Arab Fak.
    No. 2885 K/Pdt/2010PKM/1991, tanggal 25 Juli 1991 serta Surat gambar situasi nomor:2609.1991. yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/PenggugatAsal (suratbukti Pl, PXXV dan PIl terlampir);23.Bahwa di dalam Surat Grant Sulthan tahun 1937 menyebutkan AjaSebah sebagai pemilik hak kebun yang luasnya diperkirakan lebihkurang 200.000 m2, yang dibeli dari Datuk Nul. Grant Sulthan dilengkapidengan gambar peta, juga letak dan batasbatasnya cukup jelas.
    Seluas 34.000 m2 dan seluas 7.195 m2 dijual kepada PemohonKasasi/PenggugatAsal (surat bukti PXXVIIl, PXXIX, PXXX, danPVI, PVIl terlampir);24.Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (PNMedan) tidak memperhatikangambar/peta yang ada pada Grant Sulthan tahun 1937 dengangambar/peta yang ada di surat Gambar situasi No. 2609/1991 salingberhubungan dan sangat berkaitan satu sama lainnya, begitu jugaterhadap Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) No. 630.2/548/PKM/1991, dengan Grant Sulthan No. 672 tahun 1937
Putus : 19-06-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26PK/PID.SUS/2008
Tanggal 19 Juni 2008 — H. ABDUL LATIEF, S.T., M.H. alias H. MAJID bin H. ABDURRAHMAN
4663 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sejumlah Rp.700.000.000,dan dana pendamping yang bersumber dari APBD KabupatenHulu Sungai Tengah sejumlah Rp.175.000.000. ; Karena mendapat bantuan pembangunan unit sekolah baru,Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengahberdasarkan petunjuk block grant pembangunannya dikerjakansecara swakelola dengan membentuk panitia pembangunan yangterdiri dari unsur birokrasi, sekolah dan masyarakat sekitar lokasipembangunan unit sekolah baru, selanjutnya Panitia tersebutdiangkat berdasarkan Surat Keputusan
    ;Karena mendapat bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru,Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengahberdasarkan petunjuk block grant pembangunannya dikerjakansecara swakelola dengan membentuk panitia pembangunan yangterdiri dari unsur birokrasi, sekolah dan masyarakat sekitar lokasipembangunan Unit Sekolah Baru, selanjutnya Panitia tersebutdiangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Hulu SungaiTengah, akan tetapi panitia ini diprotes oleh karena tidak sesuaipetunjuk teknis yaitu banyak unsur
    No.26 PK/Pid.Sus/2008Kalimantan Selatan Nomor : 55/PP/Disdik/2004 tanggal 16Agustus 2004, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengahmendapat alokasi bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru yangdananya bersumber dari block grant sejumlah Rp.700.000.000,dan dana pendamping yang bersumber dari APBD KabupatenHulu Sungai Tengah sejumlah Rp.175.000.000.
    CahayaSugriwa tanggal 24 Juni 2004 ; 1 (satu) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja BelanjaLangsung Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah Tahun 2004tanggal 10 November 2004 ; 1 (satu) lembar Surat Menteri Pendidikan Nasional tanggal 14Mei 2004 Nomor : 66/MPN/DS/2004 perihal ProgramPembangunan Dikdasmen melalui dana bantuan (Grant) ; 1 (satu) buah buku Pedoman Pelaksanaan Block Grant 2004diterbitkan Direktur Pendidikan Menengah Umum ; 1 (satu) lembar Surat BNI tanggal 26 Juli 2005 Nomor : BBI/4/493/R
    Block Grant Bab II huruf B angka 7 huruf a angka 3 ;Realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga (AL alias M, dkk.)tanpa memperhatikan realisasi pekerjaan yang dilaksanakandi lapangan, dan pembayaran kepada tenaga kerja (tukang)bukan berdasarkan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan (30%, 50%, 75%, 95% dan 5%) sebagaimanapekerjaan dengan kontrak (lelang), melainkan sistempembayaran khusus dalam block grant/swakelola, yaitu :a. 50%, apabila Panitia Pembangunan USB telah melaksanakan pekerjaan
Register : 29-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 429/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 9 Januari 2019 — PEJABAR PEMBUAT KOMITMEN (PPK) VS TENGKU ISYAWARI BINTI TENGKU ISYAMUDDIN, DKK
11070
  • Obyek Perkara3.1.Bahwa Para Penggugat akhirakhir ini baru mengetahui ternyata diatas sebagian tanah private/pribadi milik Sultan Amaluddin SaniPerkasa Alamsyah (Sultan Deli X) berupa Grant Sultan yangdikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah,Daftar No. 90/ Dbl.
    Bukti kepemilikan dari masing masing pemilik sertifikatsebagai peganti Grant Sultan diragukan keabsahannya;2. Atas persilpersil yang diterbitkan SHM tidak pernahdiadakan pengukuran;3. Penerbitan Sejumlah SHM tersebut tidak ditempuhpengurusan sebagaimana mestinya.4.
    Bahwa pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Medan Binjai pada seksiIl dan III telah 100 % sedangkan saksi Tanjung Mulia Helvetia sepanjang6.071 km baru diselesaikan + 5,2 km (85,620 %) sedangkan sisinya lebihdalam proses penyelesaian karena adanya penguasaan masyarakat(penggarap) diatas tanah sertifikat hak milik dan adanya perkara diatastanah tersebut dengan mendalilkan Grant Sultan sebagai bukti kepemilikandalam mengajukan gugatan, setelah diteliti pada daftar Grant Sultan yangterdapat pada Kantor
    Pertanahan Kota Medan yang diajukan dalil gugatansebagai bukti Kepemilikan diragukan kebenarannya, diatas hak tanahpenggugat/terbanding Grant Sultan No. 264 konvensi jadi surat keteranganNo. 90/KLD.DBL/1960 sebagai objek yang diganti rugi atas pengadaanpembangunan Jalan Tol MedanBinjai, dimana didalilkan nama dan luastidak sama dengan yang dalilkan para penggugat/ para terbanding, setelahditeliti pada daftar Grant Sultan yang terdapat pada Kantor PertanahanKota Medan ;Didasarkan alasanalasan tersebut
    Sultan Mamoen AlRasyid kepada anakanaknya dan istrinya tertanggal28 Februari 1925 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa tanah aquoberupa Grant Sultan yang telah di konversi dan merupakan bagian dari hartapeninggalan yang menjadi hak milik Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah(Sultan Deli X) dan belum dibagibagikan kepada para ahli waris nya yangberhak atas tanah/lahan aquo, in casu para penggugat, dengan dasar berupahak Grant Sultan yang di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahaitanah