Ditemukan 468 data
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan Hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
67 — 9
gugatan Penggugat, dengandemikian kekeliruan penyebutan sertifikat hak tanggunganatas tanah tersebut diatas hanyalah kekeliruan pengetikan(clerical error ), dan terhadap kekeliruan pengetikan( clerical error ) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwaMajelis Hakim dapat meluruskannya di persidangan olehkarena dalam sistem peradilan tujuan utama penegakan hukumadalah for interest for justice ( untuk kepentingankeadilan ), dengan demikian alur pemikiran eksepsitergugat IV yang telalu formalistic legal thinking
90 — 48
Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally doing as aninterdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakankonsepkonsep yang saling berhubungan.Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin imu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akanakibatnya.
79 — 26
Mahkamah Agung (SEMA) No: 04tahun 2010, yang telah diinstruksikan kepada seluruh Kepala Pengadilan diIndonesia.Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukupdipertimbangkan secara hukum oleh Judex factie dengan tepat, jelas, dan tegas dalampenerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana aquo, sehingga dalamputusan Judex factie tingkat pertama telah memberikan penerangan hukum kepadamasyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secaradistinctive thinking
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat Rekonvensi kurang dapat menerima cara PenggugatRekonvensi menangani kesepakatan dengan Creative DesignCompany yang bernama "Thinking Room" ;d. Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya dan bersalah atas tindakanmemberikan izin untuk pelaksanaan eksibisi handphone murah merekNexian pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 bertempat di eX"atrium Plaza Indonesia ;.
54 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
MARIO SAMUDERA SIAHAAN,S.H
Terdakwa:
YOSEP ANTONI Alias YOSEP
138 — 83
Utara, tamat tahun 1996;e SMP Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 1999;e SLTA Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 2002;e $1 (Strata satu) Teknik Industri di Yogyakarta, tamat tahun 2007;e S 2 (Strata dua) Magister Teknik Kimia di Jakarta, tamat tahun 2013.e Diklat dan Kursus antara lain:e Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas,Cepu, 20 Oktober s.d 01 Nopember 2008;e IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course, Paris, 2630 Oktober 2009;e Pelatihan Statistic, thinking
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
PT. BAYER INDONESIA
Tergugat:
ASIH DEWI WIDJAJA
89 — 24
SedangkanTergugat tidak memegang BPJS ;Bahwa seingat saksi, PT Bayer tidak untuk obatobat BPJS ;Bahwa obat BPJS adalah obat yang masuk ke Ecataloque Pemerintah ;Bahwa seingat saksi, target terendah dengan standard value dan apabila tidakmemenuhi target 100% tidak ada hukuman ;Bahwa saksi tidak tahu perihal target limit karena tidak pernah diinformasikan.Patokan saksi adalah melihat dari insentif saja ;Bahwa saksi berusaha selalu positif thinking saja.
38 — 3
tidakdiatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana yang disimpulkan olehJaksa Penuntut Umum akan tetapi diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam penyusunan SuratTuntutan tersebut akan tetapi oleh karena Majelis Hakim didorong untuk tidakberpola pikir formalistic legal thinking
MISMA NADIA MALINTI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW
83 — 15
Perlindungankepentingan umum jika dikaitkan dengan penerapan hukum acara yang terlaluteknis, maka dapat mengingkari keadilan, selain itu penerapan hukum terlaluStrict law atau formal legal thinking, sehingga menuntut segala sesuatunya dueprocess tanpa discretion, sering mendatangkan akibat yang tidak adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1), Pasal 18 ayat (3)dan Pasal 21 ayat (3) KUHAP harus disikapi secara bijak dan
52 — 22
Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally36doing as an interdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan,merupakan konsepkonsep yang saling berhubungan; Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadariakan akibatnya.
87 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula putusanputusan dalam perkara perdata di maksudkan, ternyata objek/tanahnya tidak adarelevansinya/non identik dengan tanah yang dipersengketakan dalam perkara TataUsaha Negara ini, sehinggga hak Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah a quosesungguhnya belum pernah diperiksa/diadili oleh Pengadilan manapun ;Judex Facti bertindak terlalu kaku dan formalistik (Formalistik Legal Thinking)dalam melihat/mengartikan/menilai bukti alas hak kepemilikan yang ada padaPemohon Peninjauan kembali atas
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
MALADI HASIBUAN, SE
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES LABUHANBATU
158 — 29
, disamping itupenerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari ataupunHalaman 34.PUTUSAN Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Rappenuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition)sering mendatangkan akibat yang tidak adil ;Menimbang bahwa, walaupun demikian tertio dan penegakan Hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil)patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan Strictlaw atau formalistic legal thinking
217 — 38
Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 115):38Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifatterlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanyaMajelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwadan fakta kejadian
Terbanding/Tergugat : ALAMSYAH. A
48 — 25
Tergugat karena tidak jelas hubungan hukumdan kepentingan hukumnya, obyek gugatan tidak jelas dan kabur sebagaimana diuraikandalam jawabannya, dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut: Bahwa bahwa dalam memeriksa dan mengadili Suatu perkara sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan,maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalukaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
49 — 16
denda sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, namunmenurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhipertanggungjawaban/ rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilanhukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastianhukum, dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebin menekankan kepadaHakim agar tidak bersikap Strict Lawdan formalistic Legall Thinking
138 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
S diatas, dapatlahdisimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta @ quo merupakanperbuatan yang melampaui wewenangnya, dan oleh karenanyaharuslah dinyatakan batal demi hukum;Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Banding dalam memberikanputusan tidak mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan didalam persidangan dan juga judex facti Pengadilan Tingkat Bandingdalam memberikan putusan selain memutuskan dengan penelaahansecara Formalistic Legal Thinking
275 — 149
Tersangka terhadap diri PEMOHONdan selanjutnya melakukan tindakan PENAHANAN dalam proses penyidikanterhadap tindak pidana yang diduga PEMOHON adalah sebagai SALAH SATUPELAKUNYA dan atau mempunyai keterkaitan dengan TURUT SERTA ,MEMBANTU atau BEKERJASAMA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telahberjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yangdilakukan untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan iniharuslah pendekatan yang bersikap formalistic legal thinking