Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan Hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 18-11-2011 — Putus : 03-09-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 61/Pdt.G/2009/PN.Ska
Tanggal 3 September 2009 — IR.ROBERT SUSILOADI VS Drs.HERMAN YOSEPH SUTJIPTO BANUREJO, DKK
679
  • gugatan Penggugat, dengandemikian kekeliruan penyebutan sertifikat hak tanggunganatas tanah tersebut diatas hanyalah kekeliruan pengetikan(clerical error ), dan terhadap kekeliruan pengetikan( clerical error ) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwaMajelis Hakim dapat meluruskannya di persidangan olehkarena dalam sistem peradilan tujuan utama penegakan hukumadalah for interest for justice ( untuk kepentingankeadilan ), dengan demikian alur pemikiran eksepsitergugat IV yang telalu formalistic legal thinking
Register : 31-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN TILAMUTA Nomor 13/PID.SUS/2015/PN.TLM
Tanggal 3 Juni 2015 — UDIN IBRAHIM Alias UDIN
9048
  • Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally doing as aninterdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakankonsepkonsep yang saling berhubungan.Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin imu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akanakibatnya.
Putus : 25-06-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012
Tanggal 25 Juni 2012 — ALFIANSYAH Serma / 21970143980275 Ba Sub Unit Intel 2-1 Kodim 1011/Klk
7926
  • Mahkamah Agung (SEMA) No: 04tahun 2010, yang telah diinstruksikan kepada seluruh Kepala Pengadilan diIndonesia.Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukupdipertimbangkan secara hukum oleh Judex factie dengan tepat, jelas, dan tegas dalampenerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana aquo, sehingga dalamputusan Judex factie tingkat pertama telah memberikan penerangan hukum kepadamasyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secaradistinctive thinking
Putus : 09-06-2011 — Upload : 21-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 9 Juni 2011 — RENO MARINA SYAHPUTRI; PT. PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk.
5836 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Rekonvensi kurang dapat menerima cara PenggugatRekonvensi menangani kesepakatan dengan Creative DesignCompany yang bernama "Thinking Room" ;d. Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya dan bersalah atas tindakanmemberikan izin untuk pelaksanaan eksibisi handphone murah merekNexian pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 bertempat di eX"atrium Plaza Indonesia ;.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 17-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 20/Pid.B/2020/PN Atb
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum:
MARIO SAMUDERA SIAHAAN,S.H
Terdakwa:
YOSEP ANTONI Alias YOSEP
13883
  • Utara, tamat tahun 1996;e SMP Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 1999;e SLTA Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 2002;e $1 (Strata satu) Teknik Industri di Yogyakarta, tamat tahun 2007;e S 2 (Strata dua) Magister Teknik Kimia di Jakarta, tamat tahun 2013.e Diklat dan Kursus antara lain:e Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas,Cepu, 20 Oktober s.d 01 Nopember 2008;e IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course, Paris, 2630 Oktober 2009;e Pelatihan Statistic, thinking
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 22-02-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat:
PT. BAYER INDONESIA
Tergugat:
ASIH DEWI WIDJAJA
8924
  • SedangkanTergugat tidak memegang BPJS ;Bahwa seingat saksi, PT Bayer tidak untuk obatobat BPJS ;Bahwa obat BPJS adalah obat yang masuk ke Ecataloque Pemerintah ;Bahwa seingat saksi, target terendah dengan standard value dan apabila tidakmemenuhi target 100% tidak ada hukuman ;Bahwa saksi tidak tahu perihal target limit karena tidak pernah diinformasikan.Patokan saksi adalah melihat dari insentif saja ;Bahwa saksi berusaha selalu positif thinking saja.
Register : 13-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 82/Pid.Sus/2015/PN.Pmn
Tanggal 8 Juli 2015 — MULYADI Pgl MUL
383
  • tidakdiatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana yang disimpulkan olehJaksa Penuntut Umum akan tetapi diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam penyusunan SuratTuntutan tersebut akan tetapi oleh karena Majelis Hakim didorong untuk tidakberpola pikir formalistic legal thinking
Register : 21-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktg
Tanggal 13 Juli 2021 — Pemohon:
MISMA NADIA MALINTI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW
8315
  • Perlindungankepentingan umum jika dikaitkan dengan penerapan hukum acara yang terlaluteknis, maka dapat mengingkari keadilan, selain itu penerapan hukum terlaluStrict law atau formal legal thinking, sehingga menuntut segala sesuatunya dueprocess tanpa discretion, sering mendatangkan akibat yang tidak adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1), Pasal 18 ayat (3)dan Pasal 21 ayat (3) KUHAP harus disikapi secara bijak dan
Register : 02-10-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN TILAMUTA Nomor 35/Pid.Sus/2013/PN.TLM
Tanggal 18 Februari 2014 — Emus Bakari Alias Emus
5222
  • Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally36doing as an interdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan,merupakan konsepkonsep yang saling berhubungan; Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadariakan akibatnya.
Register : 21-09-2011 — Putus : 30-11-2011 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/TUN/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — DANIEL SARAGIH VS 1. KAKAN PERTANAHAN KAB. DELI SERDANG, 2.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO);
8764 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula putusanputusan dalam perkara perdata di maksudkan, ternyata objek/tanahnya tidak adarelevansinya/non identik dengan tanah yang dipersengketakan dalam perkara TataUsaha Negara ini, sehinggga hak Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah a quosesungguhnya belum pernah diperiksa/diadili oleh Pengadilan manapun ;Judex Facti bertindak terlalu kaku dan formalistik (Formalistik Legal Thinking)dalam melihat/mengartikan/menilai bukti alas hak kepemilikan yang ada padaPemohon Peninjauan kembali atas
Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 16-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Rap
Tanggal 17 Desember 2020 — Pemohon:
MALADI HASIBUAN, SE
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES LABUHANBATU
15829
  • , disamping itupenerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari ataupunHalaman 34.PUTUSAN Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Rappenuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition)sering mendatangkan akibat yang tidak adil ;Menimbang bahwa, walaupun demikian tertio dan penegakan Hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil)patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan Strictlaw atau formalistic legal thinking
Register : 06-03-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 41/PDT.G/2013/PN.SLMN
Tanggal 30 Oktober 2013 — PERDATA: SUMIYATI X 1.FERRYANTO SAADA 2.EDWARD WARMA RAYA, SH 3.RASMAWATI PURBORINI, SH 4.KANTORPERTANAHAN KAB BANTUL
21738
  • Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 115):38Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifatterlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanyaMajelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwadan fakta kejadian
Register : 26-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : NOOR HIDAYAT
Terbanding/Tergugat : ALAMSYAH. A
4825
  • Tergugat karena tidak jelas hubungan hukumdan kepentingan hukumnya, obyek gugatan tidak jelas dan kabur sebagaimana diuraikandalam jawabannya, dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut: Bahwa bahwa dalam memeriksa dan mengadili Suatu perkara sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan,maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalukaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
Register : 18-07-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN SENGKANG Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg
Tanggal 30 Juni 2016 — Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong
4916
  • denda sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, namunmenurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhipertanggungjawaban/ rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilanhukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastianhukum, dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebin menekankan kepadaHakim agar tidak bersikap Strict Lawdan formalistic Legall Thinking
Register : 11-04-2013 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/TUN/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — Tuan LATIF KUSUMA (Direktur Utama PT. DJABESMEN Ltd) VS KAKANWIL BPN PROV. DKI JAKARTA;
13852 Berkekuatan Hukum Tetap
  • S diatas, dapatlahdisimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta @ quo merupakanperbuatan yang melampaui wewenangnya, dan oleh karenanyaharuslah dinyatakan batal demi hukum;Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Banding dalam memberikanputusan tidak mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan didalam persidangan dan juga judex facti Pengadilan Tingkat Bandingdalam memberikan putusan selain memutuskan dengan penelaahansecara Formalistic Legal Thinking
Register : 29-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 9/PID.PRA/2017/PN.KPG
Tanggal 14 Juni 2017 — LOIS CHARLES LILY Melawan Kepala Kepolisian Daerah NusaTenggara Timur sebagai Penyidik
275149
  • Tersangka terhadap diri PEMOHONdan selanjutnya melakukan tindakan PENAHANAN dalam proses penyidikanterhadap tindak pidana yang diduga PEMOHON adalah sebagai SALAH SATUPELAKUNYA dan atau mempunyai keterkaitan dengan TURUT SERTA ,MEMBANTU atau BEKERJASAMA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telahberjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yangdilakukan untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan iniharuslah pendekatan yang bersikap formalistic legal thinking