Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 27/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut ; Memerintahkan terdakwa DULHADI Bin SARNADI tetap dalam tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Agustus 2011 ;e Perpanjangan keIl Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang : Sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampaidengan O7 September 2011;e Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang : Sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampaidengan 21 September 2011 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang : Sejak tanggal 22September 2011 sampai dengan 20 Nopember 2011 ;Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh ANASTOTO, SH, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl.Macan

Putih Nomor 17 Desa Kalipucang KecamatanJatibarang Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 8 April 2011 yang dalam tingkatbanding tertanggal 8 September 2011 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23Agustus 2011 Nomor : = 27/Pid.Sus/2011/PNal.2 dari 44 Halaman Put.No

MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari terdakwaDULHADI Bin SARNADI tersebut.e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor :27/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan terdakwa DULHADI Bin SARNADItetap dalam tahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribulima ratus rupiah).Demikian diputuskan

,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Pengadilan Tinggi Semarang sebagai KetuaMajelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. dan Hj.

ELISRUSMIATI, SH.MH. masingmasing Hakim Tinggi padaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal29 September 2011 Nomor :14/Pen.Pid.Sus/2011/PT TPKSmg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri paraHakim Anggotaal,43dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus

Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa danmengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sesuai denganTuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal28 September 2017 dimuka sidang Pengadilan Tipikor PNPalangkaraya;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa MajelisHakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :Halaman 76 dari 79 hal Put No.19/PID.SUSTPK/201 7/PT PLK.1.

Bahwa keberatan lainnya dalam memori banding Terdakwa, hal tersebutsecara tersirat telah dipertimbangkan dengan seksama oleh MajelisHakim Tipikor tingkat Pertama, oleh karena itu majelis Hakim Tipikortingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadlian Negeri PalangkarayaNomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN Plk tertanggal 26 Oktober

2017 serta memoribanding dari Terdakwa dan kontra memori Banding dari Penuntut Umum ,maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya Sependapat dengan pertimbangan hukum MaijelisHakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebagaimana telah tertuang dalamputusannya yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primairyang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pertimbanganpertimbanganhukum

tersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHalaman 77 dari 79 hal Put No.19/PID.SUSTPK/2017/PT PLK.Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkaraini pada tingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman yang dijatuhkankepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat Pertama, Majelis HakimTipikor Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat, sudah setimpaldengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh

karena Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingtelah sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan olehMajelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam perkara ini, sehingga dengandemikian alasanalasan Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwaharuslah dikesampingkan atau dengan kata lain tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 41/Pid.susTPK/2017/PN Plk

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 4 Juli 2012, Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta lamanya pidana sebagai pengganti, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Semarang, sejak tanggal 4 Juli 2012 s/d tanggal14 Maret 2012 ; 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ; 6 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak : tanggal 14Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ; 7 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak: tanggal13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ; 8 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Juli2012

AGOENGORTOYO, SH, JEKI VELANI, SH, PAULUS SIRAT, SH, LINA APRIANI,SH , Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Kantor ANWAR, AGOENG &ASSOCIATRS, yang beralamat di Jatingaleh 1 No.242 A semarang, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2012 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR PengadilanNegeri Semarang tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 22/

Panitera Muda TipikorPengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2012sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 74/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor Smg. Jo No. 22/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg.permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2012 ; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding dihadapan Plt.

Panitera Muda Tipikor PengadilanTIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimanaternyata dari akta permintaan banding nomor : 80/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor Smg.

Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis TIPIKOR, Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. dan H.

kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.l Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan faktayang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baikdi peradilan umum maupun peradilan Tipikor

MOHAMADTempat lahir : GorontaloUmur/tgl lahir : 47 tahun/26 Oktober 1964Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 1 BekasiAgama : IslamPekerjaan : Walikota BekasiPendidikan > S1Dalam Perkara ini Terdakwa ditahan oleh :Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1Januari 2011 dengan jenis penahanan rutan ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2011 sampaidengan tanggal 10 Februari 2011 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung 1, sejak tanggal11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor 2, sejak tanggal 13 Maret2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 ;Perpanjangan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejaktanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;e Penahanan Hakim Majelis Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 19April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 19Mei

6/TIPIKOR/2018/PT PDG

PUTUS ANNomor 6/TIPIKOR/2018/PT PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan TingkatBanding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : JUNAIDI, STp Panggilan JUN;Tempat Lahir > Lubuk Alung;Umur/ Tgl.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang tanggal 5 Maret 2018 Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT PDG, tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding;2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pid.Sus/TPK/201 7/ PN Pdg, tanggal 22 Januari2018;3.

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan Perundang Undangan yang berhak yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negaraatau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungankerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakimbaik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -------------------------------------------------------------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 10 Januari 2012 Nomor. 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta besarnya uang pengganti dan lamanya pidana sebagai pengganti, akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Jagakarsa, Jakarta Selatan.Agama : Islam.Pekerjaan : Wiraswasta.Pendidikan : S1.Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:1.Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20MaretPerpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 AprilPerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejaktanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei710 eePerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejaktanggal 30 Mei 2011 sampai

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejaktanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejaktanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September9. Perpanjangan PLH.

Ketua Pengadilan Tipikor , sejak tanggal 21September 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember10.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Nopember 2011sampai dengan tanggal 19 Desember11.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Desember 2011sampai dengan tanggal 18 Januari12.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Januari 2012sampai

Papandayan 772 Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2012 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILANTINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 10 Januari 2012, Nomor57 /Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tertanggal 1 Agustus 2011 No.Reg.Perkara: PDS01/0.3.42

Terdakwa sebagaimanadalam relasnya tertanggal 16 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat HukumTerdakwa juga mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapanPanitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 16 Januari 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta PermintaanBanding Nomor : 4 / Banding / Akta.Pid / 2011 / PN.Tipikor.Smg dan Aktapermintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan carasah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum

ROSIDUN ; ------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 01 Maret 2012 Nomor 72 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tpk.Smg., yang dimintakan banding tersebut ; ----------------------------------------------- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -------------------------------- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Oktober 2013 Nomor. 60/ Pid.Sus / 2013/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Drs. H. TEGUH SIHONO, MS, MM.

DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa

Palangka raya tidakmempertimbangkan dengan baik dan benar Nota Pembelaan (Pledoi)Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2017;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada PN Palangka Rayabersifat subyektif dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan atauperaturan perudangundangan terhadap' Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang ditetapkan oleh Jaksa penuntut Umum;.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada PN Palangka Rayabersifat subyektif karena mengabaikan fakta persidangan pendapat ahliSudirman, SE.,SH.

Bahwa setelah majelis tingkat banding memeriksa dengan seksamaPutusan majelis hakim tipikor tingkat pertama ternyata Putusan yangdimintakan banding tersebut telah mempertimbangkan NotaPembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa;2.

Bahwa mengenai besarnya kerugian keuangan Negara yangdiakibatkan oleh perbuatan Terdakwa telah dipertimbangan majelishakim tipikor tingkat pertama yang uraiannya telah mempertimbangkanketerangan para saksi serta laporan temuan Inspektorat PropinsiKalteng Nomor 700/1309/LHPK/INSP/2013 tanggal 8 Juli 2013 dimanaterdapat kemahalan harga antara nilai pembelian barang dalam kontrakdengan harga senyatanya;3.

,MHHakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 4 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor12/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 5 Oktober 2017 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmenyerahkan memori banding tertanggal 17 Oktober 2017 yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Rayapada tanggal 19 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa Il melalui PenasihatHukumnya

Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKMenimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Tidak Pidana Korupsi dalam menafsirkan unsur dengan caramelawan hukum; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangka Raya dalam menyusun surat putusan tidak sesuai denganketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwaputusan memuat pertimbangan yang disusun secara

Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKPalangka Raya, pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh kami :UMBU JAMA, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding sebagai Ketua Majelis, SURYA YULIE HARTANTI, SH,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding danGATUT SULISTYO, SH, MH., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding masingmasing sebagai Anggotaberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Bandingtanggal

di Kantor PT.Bali Pasific Pragamayang beralamat di Lontar Serang ;Bahwa saksi menemui saksi Dadang Prijatna dan saksi Yayan lalusaksi disuruh mengakui melaksanakan Pekerjaan Normalisasi MuaraPantai Karangantu,tetapi saksi tidak mau karena saksi tidak tahu ;Bahwa wakiu pulang saksi diberi amplop oleh saksi Dadang Prijatnadan saksi langsung ke Polda Banten menyerahkan amplop tersebutternyata isinya uang Rp.500.000,(lima ratus riburupiah) uang tersebutsaksi serahkan kepada Kompol Zaenudin Penyidik Tipikor

ditangani PT.Bali Pasific Pragamaselama ini apabila ada temuan BPK saksi selaku Komisaris menyuruhHalaman 81 dari 199 halaman Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PN Srgmenyelesaikan dan mengganti kerugian keuangan negarasebagaimana temuan dari BPK ;Bahwa mengenai Proyek Normalisasi Muara Pantai Karangantu saksibaru tahu ada masalah ketika diperiksa oleh penyidik Polda Banten ;Bahwa apabila teroukti kerugian keuangan negara tersebut harusditanggung oleh PT.Bali Pasific Pragama berdasarkan PutusanPengadilan Tipikor

Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, masing masingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSerang Nomor : 5/Pen.PidSus/TPK/2016/PN.Srg, tanggal 20 Juli 2016,Halaman 198 dari 199 halaman Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PN Srgputusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSelasa, tanggal 27 September 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdidampingi HakimHakim Anggota, dibantu oleh SITTI HARYATI