Ditemukan 362 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 —
265191
  • Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabillitas;sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi dan Napotisme.Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negarahukumyang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.1.1.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — RIVAL SELENG, S.H.;
6844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1015 K/Pid.Sus/2016dan kebenaran, terhadap putusan babas dapat dimintakan kasasi, khususnyaputusan bebas tidak murni (mengandung kesalahan/kekehruan dalampenerapan hukum);Adapun kesalahan/kekeliruan penerapan hukum oleh Judex Facti dalammemeriksa dan memutus perkara a quo pada pokoknya adalah tidakmenerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimanamestinya, yakni Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan semua faktadan keadaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa.
Register : 30-05-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 9 /Pdt.Sus.PHI / 2016 / PHI Dps
Tanggal 18 Agustus 2016 — SUGENG ANDRIANA, SH, dkk. melawan PT. DEGA PRODUCT DEVELOPMENT
6962
  • II D No. 3 Tabanan, Bali, atauasetaset TERGUGAT lainnya yang akan disebutkan kemudian, di atas dilakukanpenjualan secara lelang maupun dijual babas di pasaran yang hasilnya dipergunakan untukmembayar hakhak PENGGUGAT sampai lunas, termasuk apabila kelak timbul biayabiaya yang lainnya;Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh TERGUGAT, makaPENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah) sehari, untuk setiap hari TERGUGAT
Register : 26-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ROSLINA SH.
Terdakwa:
SUHENDRA WINATA bin Alm. MUHAMMAD HASAN
3318
  • karton Dutch Lady;
  • 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1;
  • 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick;
  • 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam;
  • 8 (delapan) Karton Cadbury;
  • 50 (lima puluh) karton Ah Huat;
  • 30 (tiga puluh) karton Nestum;
  • 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis;
  • 18 (delapan belas) karton Crispy Fish;
  • 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat;
  • 6 (enam) buah Selang;
  • 6 (enam) karton Tepung Kari babas
Putus : 10-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2009
Tanggal 10 April 2011 — Ir. RUSMADI CHANDRA ;
126105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasangkayu, Kab.Mamuju Utara ;# SHM Nomor : 4534 SU/129/BABAS/2006 atas nama UMAR seluas815 M? terletak di Kel. Martajaya, Kec. Pasangakayu, Kab. MamujuUtara ;" SHM Nomor : 23 SU/09/BAMBALAMOTU/2006 atas namaHUSNIATI seluas 811 MM? terletak di Kel. Martajaya, Kec.Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;CV. KLABAT dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) Nomor : 077/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentangPelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TINANGGULI yangterletak di Kec.
    Pasangkayu, Kab.Mamuju Utara ;# SHM Nomor : 4534 SU/129/BABAS/2006 atas nama UMAR seluas815 M? terletak di Kel. Martajaya, Kec. Pasangakayu, Kab. MamujuUtara ;" SHM Nomor : 23 SU/09/BAMBALAMOTU/2006 atas namaHUSNIATI seluas 811 WM? terletak di Kel. Martajaya, Kec.Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;CV. KLABAT dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) Nomor : 077/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentangPelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TINANGGULI yangterletak di Kec.
Register : 11-05-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pbu
Tanggal 7 Januari 2016 — PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI MELAWAN MARINUS APAU, Sp.D
110209
  • tersebut masih ada lahan milikmasyarakat disekitar tempat tersebut yangberupa hutan belukar dan tidak adamasyarakat sekitar itu yang protes saatdilakukan Land Clearing tersebut;e Bahwa pada saat itu yang saksi lakukanterlebih dahulu adalah melakukan landclearing, baru kemudian dibuat parit dantanah galian parit itu digunakan untukpembuatan jalan;e Bahwa pada saat saksi melakukan landclearing di lokasi tersebut tidak ada tanamtumbuhnya di lahan masyarakat, dan padasaat itu masih berupa hutan belukar/ babas
Register : 03-01-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 2/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 5 Maret 2018 — RUSTIDA BR SIANTURI, DKK VS Drs. SONTAN SIMANJUNTAK, DK
144134
  • 18.19.20.21.Soangkoepon Loemban Tobing di Jakarta, yang didalamnyamengangkat 7 orang penerima wasiat yang menyatakan;Menghibahwasiatkan babas dad bebanbeban kepada Ny. RustridaSianturi (Tergugat ) sebuah tempat tinggal berikut tanahnya terletak diPemantangsiantar, Jalan Gereja Nomor 100 (Butir kedua);Mengangkat pelaksana wasiat yaitu Tuan Manaor Napitupulu, S.H danTuan Drs.
Register : 20-07-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Sahuri
2.Agus Yani
3.Achmad Sakiyo
4.Muhamad Darsono
5.Abadi
6.Satim
7.Muslichun
8.Ahmad Mansur Fatoni
9.Ismail
10.Aris Tiyono
11.Azar Mahmud
12.Supriadi
13.Parno
14.Darwis Abadi
15.Sumarno
16.Darani
17.Muji Syukur
18.Adi Wahyono
19.Muliadi Manda
20.Sohadi
21.Emyunis
22.Supardi
23.Iswinarta
24.Muhamad Zakaria
25.Weni Fitri
26.Penget Pramono
27.Hasbi M. Yusuf
28.Taufiq Basar
29.Asan
30.Ramli
31.Agustiar
32.Marsono
33.Suhari
34.Ijai
Tergugat:
Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah
187136
  • Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukumyang dimaksud oleh Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Undangundang Nomor 28 TahunHalaman 56Putusan No.9/G/2018/PTUN.TPI1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan semua peraturan perundangundangan yang telah TERGUGAT uraikan pada angka romawi Illangka 1 huruf a sampai dengan huruf sebagaimana tersebutdiatas, yang menekankan bahwa tindakan dan keputusan yangdilakukan
Putus : 13-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PARDIC JAYA CHEMICALS
7646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalampimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dariNegara lainnya, atauorang atau badan yang sama balk secara langsungmaupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan,pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satuNegara dan dalam suatu perusahaan dari Negara lainnya,dan tiap kedua hal itu, diantara kedua perusahaan itu di dalamhubungan dagangan atau hubungan keuangannya diadakanatau diterapkan syaratsyarat yang menyimpang dari yanglazimnya terjadi diantara perusahaanperusahaan yang babas
Register : 01-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg.
Tanggal 26 Juli 2017 — Asep Ruslandi, dkk., Melawan; 1. PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO); 2.DANA PENSIUN RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA;
12320
  • tinggaldiBTN Purwadadi,Rt26/RwW05 Purwadadi Timur.Purwadadi,Subang, yangpensiun tanggal 01/01/2014, sebagaiPenggugat 476;477 Endang Sutrisno, Pekerjaan Pensiunan PT PG Rajawali II , bertempat tinggaldiBTN Purwadadi,Rt26/RwW05 Purwadadi Timur.Purwadadi,Subang, yangpensiun tanggal01/05/2013, sebagaiPenggugat 477;478 H Djamhuri, Pekerjaan Pensiunan PT PG Rajawali II , bertempat tinggaldiBTN Purwadadi,Rt26/RwW05 Purwadadi Timur.Purwadadi,Subang, yangpensiun tanggal 01/02/2011, sebagaiPenggugat 478;479 Ilyas Babas
Register : 09-06-2010 — Putus : 13-06-2011 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 486/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar
Tanggal 13 Juni 2011 — PURNAMASARI SETYAWAN ; Lawan; - ADMADHARMA DJOEPRIADI ; - OEN TJIAN HOK ; - LIE SANTO KARNADI ; - DHARMAN SIDHARTA ; - PT. HOTEL RESTAURANT MARAS ; - Ny.THILMA DJOHAN,SH,NOTARIS DAN PPAT ; - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
13925
  • Hotel Restaurant Maras, maka sahamsaham tersebut babas untuk diperjualbelikan termasuk antara Tergugat danTergugat IV. Tidak ada satu pun ketentuan dalam hukum Indonesia yang melarangadanya jual beli saham PT. Hotel Restaurant Maras antara Tergugat dan TergugatIV.
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
312283
  • objek sengketa telah dibatalkan kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut dan mencoret kesembilaan objek sengketa dari Buku Tanahyang tersedia untuk itu ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalampemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan halhal yang diajukan oleh parapihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan/Majelis Hakim babas
Register : 02-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat : Eti Rumiati Tergugat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau
314203
  • , tanggal 8 Oktober 2020, HalPermohonan Pembatalan Rekomendasi Khusus SHGB2536/Sungai Lekop dan SHGB 2627/Sungai Lekop atas namaEti Rumiati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,Nomor : B4175/A3.1/KL.01.07/11/2020, tanggal 9 November2020, Hal : Permohonan Pembatalan SHGB (Fotokopi sesuaidengan aslinya);: Surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Babas
Putus : 25-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si
10861 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Dasar 1945 Pasal 23E ayat (1) berbunyi untukmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negaradiadakan sate badan pemeriksa keuangan yang babas danmandiri artinya badan yang berwenang memeriksa pengelolaandan tanggung jawab keuangan Negara adalah BPK yang babasdan mandiri;b.
Upload : 09-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2009
Yunus Susanto, SH. (Kuasa Pemohon); Tito Pradopo
8577 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 125 PK/PID.SUS/20092.3.tersebut bukan diperuntukan pada kegiatan di Hotel Inna Tretesmelainkan diperuntukan bagi para anggota DPRD dalam rangkameningkatkan kapasitas sesuai dengan minat dan tupoksi para terdakwa.Dengan demikian, penerimaan sebagaimana nomenklatur uang sakupendidikan merupakan wewenang babas dari para terdakwa untukmengambil pilinan pendidikan bagi masingmasing para anggota DPRDdalam rangka meningkatkan kapasitas para anggota DPRD padaperiode 19992004.
Register : 21-02-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 2-K/PM.III-15/AD/II/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — Serka Risky Hidayah Cs. 3 Orang
11035
  • (Saksi9), Praka Didi Jumadi (Saksi10), Prada JeepWilson Tambunan (Terdakwa4) untuk menghadiri acara perpisahanMahasisiswa Undana Kupang dengan masyarakat Desa Sunsea,Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timur Tengah Utara dan sekira pukul20.00 Wita Saksi9 membonceng Saksi10 sedangkan dan Terdakwa2yang membonceng Terdakwa4 dan ke4 (empat) anggota Pos Nelutersebut berpakaian babas rapi Saksi9 menggunakan jaket warnaMerah, Terdakwa2 menggunakan baju switter warna merahsedangkan Terdakwa4 menggunakan pakaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum: IRMAYANI TAHIR, SH Terdakwa: HANS LUTHER OYAITOU
203185
  • .,15 Fantuan HUT 10.000.000, 10.000.000, 0,Kebangkitan16 Adat 13.000.000, 0, 13.000.000.Festival Teluk17 Tana Mera 30.000.000. 30.000.000. 0,Oprasional18 Tim 14 11.428.000, 0, 11.428.000,Bantuan Biaya19 Pendidikan 60.000.000. 15.000.000, 45.000.000.20 PKK/Posyandu 15.870.000, 0, 15.870.000,21 Insentif PAUD 21.000.000. 0, 21.000.000,Bantuan22 Janda/Duda/L 3.130.000, 0, 3.130.000.ansiaSosialisasiKampung23 Babas 10.000.000, 0, 10.000.000.Narkoba Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Jap halaman 161 dari
Register : 21-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 61-K/PM.I-02/AD/IX/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
1.Julham Efendi
2.Junjungan Niagara Tamba
3.Riki Suriadi
4.Robby Suhendra
5.Muhammad Rizki Siagian
6.Pirmansyah
7.Togu Simangunsong
8.Liki Ananda Putra Purba
9.Syukur Selamat Harefa
10.Enos Albert Mei Gowasa
11.Reza Rinanda M S
12.Dony Anggara
13.Subahagio
14.Muhammad Alif Ambar Buwono
15.Dicky Prayogi
16.Jefri Fernando Simbolon
17.Verianto Butar Butar
18.Jepri Parnada Sinaga
19.Ronaldo Sihar Maruli Sirait
20.Erwin Ariandi Sihombing
21.Desa Parlindungan Dongoran
195320
  • 02/AD/IX/2020Bahwa awal kejadian perusakan dan pembakarantersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan personelKipan B Yonif 126/KC lainnya melaksanakan apelmalam di samping rumah jaga Ksatriaan diambil olehPlh Pasilog Yonif 126/KC Letda Inf Agusri denganmenggunakan pakaian babas rapi dengan jumlahpersonel yang melaksanakan apel malam lebih kurang30 orang, setelah lebih kurang 15 menit kemudian apelmalam selesai, Terdakwa, Serda Togu, Serda Doni,Serda
Register : 09-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tpg
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.Nolly Wijaya, SH., MH
2.MONA AMALIA, SH
Terdakwa:
TONY TJANG
15866
  • France 70 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    47 Van Houten Cocoa Powder 350 g The Hersey Company 42 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    48 Dried Seaweed Malaysia 18 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    49 Superfine Dried Black Fungus - 2 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
    50 Serbuk Kurma Babas
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2514738
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luarbiasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyaikewenangan luas, independen serta babas dari kekuatan manapun dalamupaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannyadilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, sertaberkesinambungan.2.