Ditemukan 3977 data
96 — 16
hati hati ;Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pulasyarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkanmengenai status kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat maka dengan demikian selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbankan mengenai apakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanahtersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk BTPN KANTOR CABANG MUR CIAWITALI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TASIKMALAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : ASEP NUGRAHA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
65 — 41
perbuatanperbuatan yangsebelumnya, yang telah dinyatakan cacat hukum.Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 457/PDT/2021/PT BDG Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Garut pada halaman 63 yang hanya melihat dariprosedur pelaksanaan lelang nya saja adalah kurangteliti dalam membaca gugatan Penggugat/Pembandingkarena isi dari gugatan penggugat/Pembanding tidakmembahas atau mendalilkan mekanisme pelaksanaanlelang yang dilakukan oleh Terbanding II melainkanperbuatan Terbanding II yang melangar
Terbanding/Penggugat : YULFITA
40 — 35
., Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalammempertimbangkan positaposita maupun petitumpetitum gugatan penggugat, telahmelanggar syaratsyarat putusan, sebagaimana telah ditentukan dalam undangundang atau Hukum Acara Perdata, sedangkan putusan yang melangar UndangUndang adalah putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah harusdibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan PutusanMajelis Hakim Tingkat pertama, baik mengenai pertimbanganpertimbangan tentangposita gugatan,
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Ondri Putra pgl On
89 — 17
MERANTI yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unittruck Mitshubisi Colt Diesel PS 125 warna kepala dan bak kuning dengannomor polisi BA 9165 DE tidak memiliki surat surat atau dokumen yangsyah; Bahwa menurutpendapat saksi membawa kayu olahan jenis Kelompok MERANTI yang saksilakukan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit truck Mitshubisi Colt Diesel PS125 warna kepala dan bak kuning dengan nomor polisi BA 9165 DE tanpadisertai atau dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah, adalahperbuatan yang melangar
Ny. EPIVANA HULAU
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
84 — 17
Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalam Rekonvensimenyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasama antara Tergugatd.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugat d.R tertanggal 12April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Terbanding/Tergugat : PT ASIA QUATTRO NET
234 — 116
Bahwa lIsi pertimbangan putusan judex factie Pengadilan negeri JakartaSelatan halaman 73 s/d 79 tidak melangar syarat formil sahnya suatu putusanberdasarkan perundanganundangan yang berlaku;2. BahwaTerbanding/Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengandalil argumentasi yang diuraikan Pembanding/terbanding semula Penggugatpada angka 4 s/d 8 halaman 4 s/d 5 memori banding;3.
1.Hj INTAN SEPTIANI, SE
2.HARTONO, S.Pd.
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq HAMID
2.Ketua Panwas Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq. YAYA SUNARYA
3.Panitia Pemilihan Kades Cq Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Subang
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa Desa Pamanukan Cq INO SUTRISNO
2.PJS Kepala Desa Pamanukan Desa Pamanukan Cq EDI SUWARDI
3.Camat Kec Pamanukan Kab Subang
4.PLT Bupati Kab Subang
5.JAMALUDIN
6.ALIMIN
7.UNANG HIDAYAT
159 — 28
Bahwa Panitia Pilkades Pamanukan dalam tahapan sosialisasi kurangmaksimal terbukti penyebaran kartu undangan untuk pemilih sebagianbesar baru dibagikan H1 atau Hari Selasa siang sampai malam danmasih banyak masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tidak mendapatundangan ini memperlihatkan kesalahan Panitia yang melangar tahapanPilkades sehingga ini berdampak dengan kehadiran yang hanya 58%,dan panitia mencetak kartu Suara dan kartu undangan mengunakan dataHal. 18 dari 51 Putusan Nomor 35/Padt.G/2018
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
503 — 175
;Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah pejabatpemerintah yang menjabat sebagai Kepala Desa GrobogKulon yang merupakan bawahan dari Tergugat,seharusnya diberikan solusi dan memberikan pelindunganhukum, bukan malah diberikan Surat KeputusanHal 22 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGPemberhentian yang tidak sesuai prosedur dan tidakmemiliki kepastian hukum yang cenderungpenyalahgunaan Wewenang; Bahwa Tergugat telah melangar Asas Tertibpenyelenggaraan Pemerintahan, Tergugat dalammenerbitkan
100 — 24
Maka berdasarkan hal hal yang telah kami (Tergugat dan tergugat II)sampaikan , serta tidak adanya ITIKAD BAIK Pengugat melaksanakan MEDIASIdan itu berarti Penggugat telah melangar PERMA No.1 Tahun 2016 maka kamimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara nomor. 16 / Pdt.G / 2016 / PN.PIk untuk memutuskan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnyaMenyatakan Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona) danKurang
32 — 20
terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
186 — 31
Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 280 ayat (1) huruf h;4.
Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahuibahwa terdapat larangan untuk melakukan kampanye dengan menggunakanfasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
64 — 7
perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbuktisehingga unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
Syamsul Bayan, SH.,MH
Tergugat:
1.Muhammad Irvan Affiantari Joniansyah, SE
2.Drs. Saefudin, Msi
90 — 52
Utr.18.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pada bagian posita butir 9a s/d e haiaman 9 dan 10 gugatan PENGGUGAT yang sangat mengadaadadan faktanya gugatan PTUN Jakarta tidak dilakukan pencabutan dan lagipula TERGUGAT Il tidak memiki kapasitas untuk mencampuri danmemerintahkan PENGGUGAT untuk mencabut gugatan TERGUGAT ;19.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pada bagian posita butir f 1s/d 5 halaman 10,11 dan 12 gugatan PENGGUGAT karena dalildalil yangkonyol, brutal, menyesatkan, melangar etika
1.MUHTI
2.SAHARUDDIN
3.SIRAJUDIN
4.BASRI
5.AHMAD
6.JAFAR
Tergugat:
KEPALA DESA SANEO KABUPATEN DOMPU
112 — 80
Putusan No. 35/G/2018/PTUNMTR11.(1) huruf c karena : a. sebagaimana usia telah genap 60 tahun;b. berhalangan tetap; c. tidak memenuhi syarat sebagai perangkatdesa; atau d. melangar larangan sebagai perangkat Desa.(3). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapbkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati.(4).
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AGUSTAN alias AGUS
286 — 62
Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
SUNARYO
Tergugat:
1.PT. BANK BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR Cabang Panglima Polim
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kantor Wilayah DJKN Jawa barat
240 — 21
Memerintahkan Kepada PARA TERLAWAN dan TERLAWANlluntuk tidak melakukan LELANG dengan Melangar Hukum atas (SHM)NO.02602/Meruyung atas nama SUNARYO tanpa Fiat Ketua Pengadilansepanjang mengenai 1 (Satu) bidang tanah yang tercantum dalampetitum diatas;7.
Terbanding/Terdakwa : H. EDDY SOFYAN
156 — 103
Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang di susun secara kombinasi atau gabungan yang terdiri dari empatdakwaan yaitu kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua Subsider melangar pasal 263 ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana atau kedua primer melanggar Pasal 264ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua subsider melanggarpasal 264 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
Pembanding/Penggugat II : MUSLIM
Pembanding/Penggugat III : EKO DJOKO WIDODO
Pembanding/Penggugat IV : SARIAMAN POERBA
Pembanding/Penggugat V : RUBYEM NILAWATI
Pembanding/Penggugat VI : MARYAM
Pembanding/Penggugat VII : ELLY NAPITUPULU
Pembanding/Penggugat IX : BISRIYAH
Pembanding/Penggugat X : HJ. RISWANI HANIM
Pembanding/Penggugat XI : HJ. DEMES SUWARNI
Pembanding/Penggugat XII : ENDANG SURIYANTI
Pembanding/Penggugat XIII : ERMA KEUMALA
Pembanding/Penggugat XIV : YULIE ASTUTI
Pembanding/Penggugat XV : SUMIATI
Pembanding/Penggugat XVI : UMMI KALSUM NASUTION
Pembanding/Penggugat XVII : HJ.ERNAWATI SUDJARNI
Pembanding/Penggugat XVIII : YULIMAR TANJUNG
Pembanding/Penggugat XIX : SULIYATI
Pembanding/Penggugat XX : WAGINTEN
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANI EVELINA SIMANJUNTAK
Pembanding/Penggugat XXII : ANNI ARIYANTI
Pembanding/Penggugat XXIII : ROHAENY
Pembanding/Penggugat XXIV : LINA
Pembanding/Pe
70 — 56
Tentang gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) Bahwa dalil gugatan para penggugat tidak jelas dapat menguraikanperbuatan melangar hukum atau perbuatan yang bertentangan denganketentuan hukum apa yang telah dilakukan tergugat III terhadap parapenggugat atau setidaktidaknya alasan secara hukum.Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2020/PT MDNBahwa dalam dalil gugatan para penggugat menyatakan padapokoknya para penggugat pemilik atas tanah seluas + 8 Ha (delapanhektar) atau
FITRI WATU PAKSI, SH
Terdakwa:
HERI HERMAWAN Bin SUMARNO
115 — 14
dengan merusak, memotong, atau memanjat ataudengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanayang didakwakan kepada mereka, yaitu melangar
143 — 66
Bahwa jika PARA PENGGUGAT merasa Surat yang dikeluarkanoleh Bupati Tangerang dengan surat Nomor 591/029/PL.DTRP,Tanggal 12 Juli 2007 melangar hukum seharusnya PARAPENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Bupati Tangerang bukankepada Gubernur Banten (TERGUGAT) karena Gubernur hanyamenetapkan Keputusan tentang Pembaharuan Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Ruas Jalan TolCinereSerpong Nomor: 596/Kep.272Huk/2015, tanggal 1 Juni 2015,tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah