Ditemukan 387 data
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1920K/Pid.Sus/2008Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan No : ,Tahuri : 2002, M. A : 03, tertanggal 10 April 2002 ;Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Nomor :Tahun : 2002, M. A : 04, tertanggal 10 April 2002 ;Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : RehabilitasiHutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : 030/RHUIV/2002tertanggal 15 April 2002 ;Surat Bukti, Nomor:K. =/P/2002, M.
Tokong ;Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), KegiatanRehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mau MauDusun Kelaug, Nomor : /RHL/ IV/2002 tertanggal 10 April 2002 ;Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan No : ,Tahuri : 2002, M. A : 03, tertanggal 10 April 2002 ;Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha KehutananNomor : Tahun : 2002, M. A: 04, tertanggal 10 April 2002 ;Hal. 108 dari 116 hal. Put.
72 — 11
., dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal S Maret 2007 sebagalmanaKutipan Akta Perkawinan No. 130/2007, kiranya dapat Para Tergugattanggapi sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahuri 1974 tentangPerkawinan ("UUP"), disebutkan perkawinan yang dilaksanakan sesuaidengan tata cara dan hukum masingmasing agamanya adalah sah;Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017/PN Bdg Bahwa namun dernikian dalam Pasal 2 ayat (2) TTUP
Terbanding/Penggugat : PT. MITRA JAYA CEMERLANG Diwakili Oleh : AMINUDDIN LINGGA, SH, MH.
50 — 44
Putusan No. 23/PDT/2016/PT.PLKKementerian Kehutanan (vide Pasal 5IB~ ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 60 Tahuri 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan FungsiKawasan Hutan, yang menyatakan bahwa (1) Kegiatan usahaperkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerahberdasarkan Rencana Tata Ruang Wlilayah Provinsi atau Kabupaten/Kotayang ditetapkan sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang
187 — 45
A3B No. 12/2004 ; Sehingga TERGUGAT IV TIDAK depat dimintakan pertanggungan jawabannya secarahukum atas beralihnya TANAH & BANCUNAN MILIK PENGGUGAT dan PENGGUGATkepada TERGUGAT II, karena TERGUGAT IV dalam membuat AJB No.12/2004 telah sesualdengan ketentuan hukum dan peraturari perundangundangan yang berlaku sebagaimana tersebutdi atas ;Adapun Pasal 21 PP No.37 Tahun 1998, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri"Adapun Pasal 22 PP No.37 Tahuri
MELANI SH
Terdakwa:
1.SARKANI BIN TOKAL
2.EFENDI BIN Alm ABU HASAN
79 — 60
MAN TAHURI denganjumlah biaya upah sebesar Rp. 3.500.000, yang melakukanpembayaran adalah saksi sendiri yaitu pada bulan Juli 2016 saksi lupahari dan tanggalnya saksi melakukan pembayaran upah tukangsebesar Rp. 1.500.000, dan kekurangan upah tukang saksi tidak tahuSiapa yang melakukan pembayaran karena pada tanggal 13 Agustus2016 saksi mengundurkan diri sebagai Ketua TPK;Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Halaman 48 dari 133 Halaman Bahwa sumber dana atau dana untuk pembayaran tersebut saksiterima
SAPARUDIN dan sdr MAN TAHURI dan merekamenerina uang tersebut dari saksi EFENDI selaku Bendahara DesaPaku Haji.
92 — 38
Bank Rakyat Indonesia(Tbk) berkedudukan di Jakarta;4 Bahwa Tergugat IV dalam memproses semua permohonan peralihan Hak atasHak Milik No. 885/Baturetno berdasarkan permohonan dari Pemohon yang telahdilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yangberwenang dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuaiketentuan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahuri 1960, PP No. 24 Tahun 1997dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sehingga proses peralihan hak atas tanahsah menurut hukum;
108 — 423
KUNTORO TAHURI,e Bahwa saksi awalnya sebagai Jamaah Masjid Assyukur sejak tahun1992, kemudian sebagai pengurus yaitu sebagai Ketua tahun 2011;e Bahwa Yayasan Masjid Assyukur berdiri sejak 9 Zulhijah Kemudian tahun1990 hijrah tahun 1991;e Bahwa Yayasan Masjid Assyukur didirikan atas inisiatif DirjenPerindustrian, Sekjen Perindustrian, Komisaris Warga Batik dan DirekturUtama Warga Batik;e Bahwa Yayasan Masjid Assyukur terletak di Jalan Raya Kebayoran LamaNo. 17 di lahan Departemen Perisdustrian;e Bahwa
Kuntoro Tahuri dan Drs.
71 — 24
,Anak Ketiga : Biaya selama 1Anak Ke Ill Kelas III MAN Serpong taHUri Uang masuk sekolah, Rp. 7.000.000, Rp. 7.000.000, Hal. 17 dari 84 Putusan Nomor XXXX/Padt.G/2020/PA.LPK. uang perlengkapan dllUang makan Rp. 2.000.000, 12 bulan Rp. 24.000.000,Vang puKU Rp. 1.500.000, 7 Rp. 3.000.000,persemesterUang pakaian sekolah Rp. 1.500.000, 2 Rp. 3.000.000,Uang transpot libursekolah Rp. 3.000.000, 3 Rp. 9.000.000,Uang les intensif kls Ill Rp. 25.000.000, Rp. 25.000.000,Total Rp. 75.000.000,Anak Ketiga : Kuliah
ARDIN SITOMPUL
Tergugat:
1.WAHYUDIN
2.WAGIRAN
3.RIDI
4.SUBAGIO
5.SUMARJONO
6.SUMPENO
7.TAWIN
8.SUMITRO
9.NURHADI SUWITO
10.RASWIN
11.DARYONO
12.TAHURI
13.JUREMI
14.SLAMET ICAH ARDIANTO
15.DARSIAH
16.DARNO UTOMO
17.JAMSORI
18.Ir.
139 — 65
- SHM No. 3797, Desa Lubuk Batu Tinggal, SU/GS No. 453/1998, tanggal 2 November 1998, Luas 20000 M2 atas nama: TAHURI.
- SHM No. 3799, Desa Lubuk Batu Tinggal, SU/GS No. 455/1998, tanggal 2 November 1998, Luas 20000 M2 atas nama: JUREMI.
- SHM No. 3815, Desa Lubuk Batu Tinggal, SU/GS No. 471/1998, tanggal 2 November 1998, Luas 20000 M2 atas nama: SELAMET ICAH ARDIANTO.
Penggugat:
ARDIN SITOMPUL
Tergugat:
1.WAHYUDIN
2.WAGIRAN
3.RIDI
4.SUBAGIO
5.SUMARJONO
6.SUMPENO
7.TAWIN
8.SUMITRO
9.NURHADI SUWITO
10.RASWIN
11.DARYONO
12.TAHURI
13.JUREMI
14.SLAMET ICAH ARDIANTO
15.DARSIAH
16.DARNO UTOMO
17.JAMSORI
18.Ir.
266 — 187
2018/PN MshHATUTEU ini terdiri dari yang memerintah dimuka disebut TITTAWANOjabatan dulu) adalah SARIMETEN (Panglima Perang) danLATUMOSSOL adalah Kapitan bersama dengan PIRSOUW jadi setelahtiba di piru moyang dari LATUMOSSOL memelihara sesorang yangberasal dari Tobelo Galela di Maluku Utara yang bernama ISMAIL,moyang dari LATUMOSSOL ini namanya SELNAU,sesuai cerita orangtua ke 3 (tiga) marga tadi dengan jabatan masingmasing membuatDusun masing,masing TITAWANO /ULUMENA membuat dusunbernama KELANG TAHURI
1.Ardin Sitompul
2.Ivonne Selvana Tuwewu
3.David Morris Sitompul
4.Marchal Sitompul
5.Tiffany Theresia
6.Yusy Prihatini
Tergugat:
1.Wahyudin
2.Wagiran
3.Ridi
4.Subagio
5.Sumarjono
6.Sumpeno
7.Tawin
8.Sumitro
9.Nurhadi Suwito
10.Raswin
11.Daryono
12.Tahuri
13.Juremi
14.Selamet Icah Ardianto
15.Darsiah
16.Darno Utomo
17.Jamsori
18.Ir.
79 — 19
Penggugat:
1.Ardin Sitompul
2.Ivonne Selvana Tuwewu
3.David Morris Sitompul
4.Marchal Sitompul
5.Tiffany Theresia
6.Yusy Prihatini
Tergugat:
1.Wahyudin
2.Wagiran
3.Ridi
4.Subagio
5.Sumarjono
6.Sumpeno
7.Tawin
8.Sumitro
9.Nurhadi Suwito
10.Raswin
11.Daryono
12.Tahuri
13.Juremi
14.Selamet Icah Ardianto
15.Darsiah
16.Darno Utomo
17.Jamsori
18.Ir.
249 — 81
SANDIPALA ARTHAPUTRA/PELAWAN Il, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahuri 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenyatakan"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuka. mengalinkan kekayaan perseroan ; ataub. menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan;Yang merupakan lebih dan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain maupun tidak."
1.ARDIN SITOMPUL
2.IVONNE SELVANA TUMEWU
3.DAVID MORRIS SITOMPUL
4.TIFFANY THERESIA
5.Suriyah binti Salijan
6.YUSY PRIHATINI
Tergugat:
1.WAHYUDIN
2.WAGIRAN
3.RIDI
4.SUBAGIO
5.SUMARJONO
6.SUMPENO
7.TAWIN
8.SUMITRO
9.NURHADI SUWITO
10.RASWIN
11.DARYONO
12.TAHURI
13.JUREMI
14.SLAMET ICAH ARDIANTO
15.DARSIAH
16.DARNO UTOMO
17.JAMSORI
18.Ir.
205 — 70
Penggugat:
1.ARDIN SITOMPUL
2.IVONNE SELVANA TUMEWU
3.DAVID MORRIS SITOMPUL
4.TIFFANY THERESIA
5.Suriyah binti Salijan
6.YUSY PRIHATINI
Tergugat:
1.WAHYUDIN
2.WAGIRAN
3.RIDI
4.SUBAGIO
5.SUMARJONO
6.SUMPENO
7.TAWIN
8.SUMITRO
9.NURHADI SUWITO
10.RASWIN
11.DARYONO
12.TAHURI
13.JUREMI
14.SLAMET ICAH ARDIANTO
15.DARSIAH
16.DARNO UTOMO
17.JAMSORI
18.Ir.
Terbanding/Tergugat I : Hj. NORSIAH
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. NAJAMUDIN, M.Si.
Terbanding/Turut Tergugat I : RUSNANI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
70 — 40
Tahun2005tentangPengadaanTanahBagiPelaksanaanPembangunanUntukKepentinganUmum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdinjana dalam pasal 14 ayat (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 65 Tahuri
362 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan keterangan saksi Riza Anis Zulfikar, bahwasebelumpenitipan uang ada dilakukan rapat di Kantor Cilandak dan saksi ikuthadir sekitar tahuri 2013. Yang dibicarakan masalah uang yangRp120 miliar, karena Direktur ketakutan atas transfer uang tersebutbila kena pajak, sehingga tidak ditransfer ke PT. GPP tetapi kePT.ALK;Faktafakta di atas menunjukan bahwa pengiriman uang sertapenitipannya dan rekening yang digunakan untuk menerima uangtersebut adalah kesepakatan bersama;4.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
PETRUS ERUPLEY, SE ALIAS ETUS
114 — 48
PUTURULAN.(32) 1 (satu) eksemplar Koran TAHURI, Kamis 04, s/d 10 Desember 2014.(33) 4 (empat) lembar Kwitansi Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Barat Untuk Pembayaran Bayar biaya Iklan Pemerintahyang dimuat oleh Tabloid MASARIKU AMBON Sebanyak 5 (lima) buah,Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 36/Pid. SusTPK/2017/PN AmbIhr a.
203 — 82
Malimpinghingga saat ini tidak ada permohonan permintaan rencana pembayaran dari UnitPelaksana Konstruksi (UPK) dan hingga saat ini tanah/lahan untuk lokasi Gl 150KV Malimping tersebut telah bebas/tuntas karena tanah diperoleh dari hibahPema, Lebak Banton =e easesseeeneessesseneeneeamenseneeneeemeeeeeneneeemeneeeeeeeaee> Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengadaan lahan/tanah GI 150 KV New Wiingilokasi tanah/lahannya telah tersedia (exsisting) karena telah dibebaskan oleh PT.PLN (Persero) sejake tahuri
90 — 206
AGUSRYMEMBIA selaku Penyedia Jasa (yang penuntutannya dilakukan secara terpisahlpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antarabulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan April tahun 2013, atau setidak tidaknya pada waktu waktii lain se lama tahuri 2012 sampro e.engan tahun2013,bertempat di lokasi pekerja (1 TB) (RUSUN 12100) atau tepatnyadikompleks Rumah Sakit Umum ANUTAPURA PALU jalan Palola Kel. DonggalaKodi Kec.
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 Tahun 1999 serta memerintahkan Pemerintah untukmencabut PP Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut dengan ketentuan apabiladalam waktu 90 (sembilan puluh) hari ternyata tidak melaksanakanpencabutan maka demi hukum PP Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat ;Menimbang, bahwa kenyataannya PP Nomor : 110 Tahun 2000masih dipakai sebagai dasar hukum untuk menyusun Anggaran DPRD KotaMalang Tahun 2000, dan Terdakwa diangkat sebagai Panita AnggaranDPRD Kota Malang Tahuri
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
104 — 55
PUTURULAN.1 (satu) eksemplar Koran TAHURI, Kamis 04, s/d 10 Desember 2014.4 (empat) lembar Kwitansi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten SeramBagian Barat Untuk Pembayaran Bayar biaya Iklan Pemerintah yang dimuatoleh Tabloid MASARIKU AMBON Sebanyak 5 (lima) buah, a.