atas nama NarmiTennyKusnadi (Mantan Napi TPPU Narkotika) periode tanggal 18/09/2014S/d tgl 12/11/2014 dengan total nominal Rp. 320.200.000,00 danperiode tanggal 12/11/2014 dengan total nominal Rp. 200.000.000,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiCao Jing(Mantan Napi TPPU narkotika) periode tanggal 10/12/2013 s/d tgl04/03/2016 dengan total nominal Rp. 2.662.600.000,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiSahar(tersangka kasus TPPU Narkotika) periode tanggal 18/01/2013

atas nama NarmiTan Le Hunperiode tanggal 01/05/2013 s/d tanggal 07/10/2016 dengan totalnominal Rp.14.284.415.716,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiAandias(Mantan Napi kasus TPPU asal Narkotika) periode tanggal25/11/2013 s/d tanggal 22/12/2015 dengan total nominal Rp.4.976.260.000,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiChang SzeNgai (mantan kasus TPPU asal Narkotika/keponakan ChandraHalaman 15 /Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.

BCA No. 5830125100 atas nama NarmiCao Jing(Mantan Napi TPPU narkotika) periode tanggal 10/12/2013 s/d tgl04/03/2016 dengan total nominal Rp. 2.662.600.000,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiSahar(tersangka kasus TPPU Narkotika) periode tanggal 18/01/2013 s/d tgl27/09/2016 dengan total nominal Rp. 15.745.513.964,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiLina(Rekening terkait dengan sindikat peredaran gelap Narkotika)periode tanggal 21/01/2014 s/d tgl 28/11/2014 dengan

(Rekening yang dikuasai oleh Riawira alias Ayen, Mantan Napikasus TPPU Narkotika) periode tanggal 06/01/2015 s/d tgl 12/01/2016dengan total nominal Rp. 125.345.560.396,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 An.

Pengertian Pihak Pelapor :Halaman 75 /Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.PstBerdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksuddengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :1.

Sidik/09-TPPU/VII/2020/BNN, tanggal 15 Juli 2020, dalam Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/88-TPPU/VII/2019/ BNN tanggal 14 Oktober 2019 batal demi hukum;

ANDRYSETIADI KARYADI sendiri.PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)TIDAK BERPEDOMAN PADA UNDANGUNDANG NO. 8 TAHUN 2010TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG (TPPU).1.Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagai TindakPidana Asal berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/36/II/2016/NTB/SPKT tanggal 19 Februari 2016, ditangani olehSUBDIT Il DITRESKRIMUM POLDA NTB, sedangkan penanganandugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Laporan PolisiNomor : LP

Proses Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) TidakBerpedoman Pada UndangUndang No. 8 Tahun 2010 TentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU).Bahwa dalam eksepsinya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikandalam proses penangan tidak berpedoman pada UndangUndang No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) sesuai Pasal 74 dan Pasal 75 ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, seharusnya SUBDIT iDITRESKRIMSUS POLDA NTB berkoordinasi

Hal. 48 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN MtrMenimbang, bahwa dalam Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknyaterdapat 3 (tiga) Kemungkinan proses pembuktian terhadap TPPU, yakni :(a) TPPU dibuktikan setelah in krachtnya Tindak Pidana Asal;(b) TPPU dibuktikan bersamaan dengan menggabungkannya pada perkaraTindak Pidana Asal; dan(c) TPPU dibuktikan tanoa membuktikan terlebin dahulu Tindak Pidana Asal.Perihal poin (a), merupakan

kondisi normal dalam pembuktian TPPU.

Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam menafsirkan suatu ketentuan undangundang, tidak bolehmenyimpang dari maksud pembentuk undangundang maupun dasarkonstitusionalitasnya dan dalam hal ini harus diakui bahwa dalam Memorie vanToelichting UU TPPU, maupun Pertimbangan Hukum Hakim dalam PutusanMahkamah Konstitusi terkait dengan UU TPPU, kesemuanya menyatakanbahwa sebagai delik, TPPU merupakan sebuah follow up crime.

Dan SaksiAhli Menjawab Harta Warisan dan Hutang' terdakwa KepadaPihak Lain Tidak Termasuk Dalam TPPU.

Menyatakan Para Pemohon Banding tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UndangUndang RepublikIndoensia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 10 UndangUndangRepublik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimanadalam Dakwaan Tunggal:;.

Keberatan Karena Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) TidakSemua Aset/Harta Dapat Dikategorikan Sebagai Hasil TPPU;Sebagaimana dalam pemeriksaan Saksi Ahli pada persidangan yaitu SaksiAhli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)yang bernama Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H., yang mana padasaat itu Andri Marpaung bertanya pada Saksi Ahli yang pada intinya :Apakah harta warisan dan hutang Terdakwa termasuk dalam hasildari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ????.

, oleh karena itu mohon agar Ketua PengadilanTinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusanpengadilan pada tingkat pertama.Tidak Sependapat Karena Dalam Perkara Tindak Pidana PencucianUang (TPPU) Tenggang Waktu (Locus Delicti) Tindak Pidana Awalmenjadi patokan terhadap Aset/Harta Terdakwa yang dapat didugahasil TPPU;Selanjutnya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) TenggangWaktu (Locus Delicti) Tindak Pidana Awal menjadi patokan terhadapAset/Harta Para Pemohon Banding yang dapat

Menyatakan Para Pemohon Banding tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UndangUndangRepublik Indoensia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 10UndangUndang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;4.

JawaTengah dalam perkara TPPU), yang masingmasing atas perintah dari Sdr.MIMING (DPO) dan Sdr. YANTO TRI (DPO) sedangkan saksi ASRI AliasHERIZAL SAIFUDDIN ( NAPI TPPU) atas perintah Sdr. SALAHUDIN aliasBANG DIN, saksi INTAN atas perintah Sdr.

Secara normatif, Pasal 4 Undangundang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindakpidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagaiprofesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitaspribadi karena turut Serta, membantu atau melakukan permufakatan jahatuntuk melakukan TPPU bersamasama dengan pelaku lainnya;Bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalamPasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelakutindak pidana

mengenai kesengajaan oogmerk,sengaja sebagai maksud, karena penuntut umum menjelaskan tigakesengajaan dalam hukum pidana, namun dalam pasal ini (Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangg TPPU) yang dimaksud adalah sengajasebagai maksud, tidak masuk sengaja sebagai kepastian dan sengaja denganmenyadari kemungkinan.

) diantaranya beberapaPengadilan Negeri di Jakarta, Papua, Batam, Aceh, Surabaya, Medan, Palu danMamuju;Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik DitresnarkobaPolda Sulsel terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana asal narkotika yangdilakukan oleh Suryadi Als Daddi dan Terdakwa;Bahwa PPATK memliki tugas antara lain fungsi analisis atas laporan transaksikeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang;Bahwa seseorang sampai diduga melakukan TPPU berdasarkan UndangundangNomor

daritindak pidana maka dia itu dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa dengan menggunakan rekening orang lain yakni isteri, anak atau suamiyang diduga merupakan hasil dari tindak pidana adalah merupakan bagian darimodus TPPU;Bahwa dari laporan Penyidik ke PPATK terkait dugaan TPPU yang dilakukan olehTerdakwa Suryadi Als Daddi dengan menggunakan rekening istrinya;Bahwa Laporan Hasil Analisis PPATK yang terlampir dalam BAP bukan sebagaialat bukti, Karena merupakan hasil analisis dari PPATK atas

Aktif dan TPPU Pasif;Bahwa TPPU Aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu kegiatanyang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal usul harta kekayaanhasil tindak pidana, sedangkan TPPU Pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5yaitu berupa perbuatan menerima atau mengusai pentransferan harta kekayaanhasil tindak pidana;Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN EnrBahwa rumusan tindak pidana pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undangundang TindakPidana Pencucian Uang keduanya samasama

Selanjutnya bahwa dalam TPPU, pelakuTPPU dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yakni pelaku TPPU secara Akif danpelaku TPPU secara Pasif. Pelaku TPPU secara aktif yaitu setiap orang yangmelanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sedangkan pelakuTPPU secara Pasif yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 5 UU.

Narkotika) tanggal 23 November 2009 s/d. 29 April2010 dengan total nominal Rp.201.000.000,00; 90)Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1190004755086 atas namaTJEUW NJAN JOENG SUWARTO ANWAR (rekening yang dikuasaioleh DEVY YULIANA, Napi TPPU Narkotika) tanggal 24 Juni 2016(sebanyak 4 kali) seluruhnya dengan total nominal Rp.200.000.000,00; 91)Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1190004755086 atas namaTJEUW NJAN JOENG SUWARTO ANWAR (rekening yang dikuasaioleh DEVY YULIANA, Napi TPPU Narkotika) tanggal

DEVY YULIANA, Napi TPPU Narkotika) tanggal 17 Oktobewr 2017s/d. 30 April 2015 dengan total nominal Rp. 5.413.667.952,00; 94)Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1190004755086 atas namaTJEUW NJAN JOENG RUSKAN (Napi Kasus TPPU) tanggal 29Oktober 2015 (sebanyak 18 kali) seluruhnya dengan total nominal Rp.880.000.000,00;95)Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1190004755086 atas namaTJEUW NJAN JOENG SAHAR tanggal 25 April 2013 s/d. 16 Mei 2017 dengan total nominal Rp.6.355.921.034,00;96)Mutasi Rekening Bank

27 Oktober 2015(sebanyak 5 kali) seluruhnya dengan total nominal Rp.225.000.000,00; 92)Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1190004755086 atas namaTJEUW NJAN JOENG TAN LOK TJUN (rekeNing yang dikuasai olehDEVY YULIANA, Napi TPPU Narkotika) tanggal 27 November 2008 s/d.01 Oktober 2010 dengan total nominal Rp. 558.498.500,00; 93)Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1190004755086 atas namaTJEUW NJAN JOENG HERRY KISWANTO (rekeNing yang dikuasaioleh DEVY YULIANA, Napi TPPU Narkotika) tanggal 17 Oktobewr

Pengertian Pihak Pelapor : Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksuddengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK;; Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi : 1) Penyedia jasa keuangan : 1. Bank;2. Perusahaan pembiayaan;3.

mengenai kesengajaan oogmerk, sengajasebagai maksud, karena Penuntut Umum menjelaskan sengaja dalamhukum pidana, namun dalam pasal ini (Pasal 4 Undang Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang TPPU) yang dimaksud adalah sengaja sebagaimaksud, tidak masuk sengaja sebagai kepastian dan sengaja denganmenyadari kemungkinan.

) diantaranya beberapaPengadilan Negeri di Jakarta, Papua, Batam, Aceh, Surabaya, Medan, Paludan Mamuju;Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan PenyidikDitresnarkoba Polda Sulsel terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana asalnarkotika yang dilakukan oleh Suryadi Als Daddi dan Terdakwa;Bahwa PPATK memliki tugas antara lain fungsi analisis atas laporantransaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang;Bahwa seseorang sampai diduga melakukan TPPU berdasarkan Undangundang Nomor

berasal dari tindak pidana maka dia itu dikenakan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa dengan menggunakan rekening orang lain yakni isteri, anak atausuami yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana adalah merupakanbagian dari modus TPPU;Bahwa dari laporan Penyidik ke PPATK terkait dugaan TPPU yangdilakukan oleh Suryadi Als Daddi dengan menggunakan rekening istrinyayakni Terdakwa;Bahwa Laporan Hasil Analisis PPATK yang terlampir dalam BAP bukansebagai alat bukti, karena merupakan hasil analisis

Aktif dan TPPUPasif;Bahwa TPPU Aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yaitukegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal usulharta kekayaan hasil tindak pidana, sedangkan TPPU Pasif sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 yaitu berupa perbuatan menerima atau mengusaiHalaman 13 dari Halaman 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Enrpentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana;Bahwa rumusan tindak pidana pada Pasal 3 dan Pasal 4 UndangundangTindak Pidana Pencucian Uang keduanya

mengenai kesengajaan oogmerk, sengaja sebagai maksud, karena PenuntutUmum menjelaskan sengaja dalam hukum pidana, namun dalam pasal ini(Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU) yang dimaksudadalah sengaja sebagai maksud, tidak masuk sengaja sebagai kepastian danHalaman 28 dari Halaman 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Enrsengaja dengan menyadari kemungkinan.

Bahwa oleh karena tanahtanah tersebut yang akan dilelang oleh ParaTergugat adalah merupakan tanah milik Penggugat yang bukan merupakantanah hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maka sudahseharusnya apabila kedua SHM No.1397 dan 1398 untuk dikembalikankepada Penggugat selaku pemilik yang sah;p.

Bahwa mencermati kedua dalil Penggugat tersebut jelas adapihakpihak lain yang seharusnya juga dapat menjelaskan dudukperkara dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yanghalaman 8 dari 38 halaman Pkr. No. 3/Pdt.2022/PT.

negara a quo bukanlah dari TPPU, karenakesempatan pembuktian Penggugat atas hal dimaksud telahdilakukan di dalam persidangan Nomor 205/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Pst.g.

SMG.terbukti adalah hasil dari TPPU dari hasil kejahatan tindak pidanaperedaran narkotika yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga sudahtidak tepat lagi Penggugat apabila mengajukan gugatan keberatan ataspelelangan dengan alasan bahwa barang rampasan negara a quobukanlah dari TPPU, karena kesempatan pembuktian Penggugat atas haldimaksud telah dilakukan di dalam persidangan Nomor 205/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Pst.10.

melakukan penyitaan terhadap tanahtanah milik Penggugat, untuk mengetahui apakah tanahtanah Penggugat yangdisita olen BNN Pusat tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana PencucianUang (TPPU) atau merupakan hasil jerin payah dari Penggugat dan juga untukmengetahui apakah tanah SHM nomor 114 atas nama Marfuah tersebut termasuktanah yang disita dalam perkara TPPU tersebut maka BNN Pusat harus ikutdigugat didalam perkara ini;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsidari Tergugat

, kalau tidak ada perintah transfer dari Terdakwa tidak adaunsur TPPU;= Bahwa salah satu unsur TPPU yakni Pasal 3 dan Pasal 4 adalah yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 TPPU;= Bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan;= Bahwa jika tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapansebagai tindak pidana asal tidak terbukti, maka tidak ada tindak pidanapencucian uang karena TTPU tindak pidana lanjutan.

Jadi kalau dia langsung alternatif, makakerepotan majelis hakim, misalnya majelis hakim memilin TPPU, jugadibuktikan tindak pidana saat itu juga, padahal dia nempel di unsur pasalpasal TPPU tersebut.

Kalau tindak pidana asal itudisidik TPPU juga ada disidik, kKemudian para penyidiknya pengenmemerlukan TPPU, maka penyidikannya disiplit, tetapi penyidikmembuktikan 2 (dua) kali, Tindak Pidana asalnya dibuktikan karenaTPPU tidak, karena ada harta kekayaan itu merepotkan;= Bahwa dalam hal TPPU, hartanya harus dirampas oleh negara, kalauterbukti dia TPPU;Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg= Bahwa menurut Ahli, kalau misalnya terbukti TPPU, bisa dirampas hartakekayaannya untuk menutupi

Jika terpenuhi apakah dia TPPU, TPPU itu pasal 3,dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan.

Maksud saya domainnya sudahberubah;= Bahwa dalam pembuktian TPPU, tadi ahli jelaskan untukmenyamarkan.

),saksi Janti (warga binaan Lapas Tanjung Gusta terkait kasus narkotikadan TPPU) dan saksi Haryanto Chandra als Gombak (warga binaanLapas Cipinang terkait kasus narkotika dan TPPU) melakukan transaksikeuangan terkait bisnis narkotika menggunakan beberapa rekeningyang dikuasai bahkan atas nama orang lain yang diperoleh dengan caramembeli dari sesama napi.

Transaksi menerima pentransferan dari rekening BCA An Riawira(mantan napi kasus TPPU).

),saksi Janti (warga binaan Lapas Tanjung Gusta terkait kasus narkotikadan TPPU) dan saksi Haryanto Chandra als Gombak (warga binaanLapas Cipinang terkait kasus narkotika dan TPPU) melakukan transaksikeuangan terkait bisnis narkotika menggunakan beberapa rekening yangdikuasai bahkan atas nama orang lain yang diperoleh dengan caramembeli dari sesama napi.

bank.hal 99 dari 122 hal Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PT.DKI 2.Transaksi menerima pentransferan dari rekening BCA AnRiawira (mantan napi kasus TPPU).

, pelaku TPPU dibagidalam 2 kategori, yaitu : Pelaku TPPU Aktif (Berdasarkan Pasal 3 dan pasal 4 UU RI Nomor8 tahun 2010 tentang TPPU); Pelaku TPPU Pasif (berdasarkan Pasal 5 UU RI Nomor 8 tahun2010 tentang TPPU);Bahwa UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU pelaku Aktif danPelaku Pasif TPPU adalah : Pelaku Aktif berdasarkan : Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU adalah setiaporang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar

tahun 2010tentang TPPU adalah setiap orang yang menerima atau menguasaipenempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sSumbangan,penitipan, penukaran atau menggunakan harat kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;Bahwa terdakwa merupakan pelaku aktif TPPU;Bahwa unsurunsur yang terdapat dalam setiap perbuatan TPPU adalahsetiap orang, menempatkan, mentransfer, mengalinkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk

, pelaku TPPU dibagidalam 2 kategori, yaitu :Pelaku TPPU Aktif (Berdasarkan Pasal 3 dan pasal 4 UU RI Nomor8 tahun 2010 tentang TPPU);Pelaku TPPU Pasif (berdasarkan Pasal 5 UU RI Nomor 8 tahun2010 tentang TPPU);Bahwa UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU pelaku Aktif danPelaku Pasif TPPU adalah :Pelaku Aktif berdasarkan :Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU adalah setiaporang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri

kepada yang berhak;Bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa ini termasuk dalamharta kekayaan hasil dari TPPU karena harta kekayaan terdakwatersebut berasal dari bidang kehutanan;Bahwa berdasarka Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 8 tahun 2010 tentangpencegahan dan pemberantasan TPPU bahwa hasil tindak pidanamerupakan harta kekayaan yang diperoleh dari TPPU adalah tindakpidana korupsi, penyuapan, narkotikam psikotropika, penyelundupantenaga kerja, penyelundupan migran, bidang perbankan, bidang

, pelakuTPPU dibagi dalam 2 kategori, yaitu :Pelaku TPPU Aktif (Berdasarkan Pasal 3 dan pasal 4 UU RI Nomor 8tahun 2010 tentang TPPU);Pelaku TPPU Pasif (berdasarkan Pasal 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010tentang TPPU);Menimbang Bahwa UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU pelakuAktif dan Pelaku Pasif TPPU adalah :Pelaku Aktif berdasarkan : Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU adalah setiaporang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa

Bahwa penetapan tersangka pada diri Pemohon yang di dasarkan padalaporan Widodo Agus Hartono adalah tidak sesuai dengan ketentuanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yangmengatur mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai Pelapor dalamperkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) khususnya dalam pasal 17ayat 1 yang menegaskan :Pihak Pelapor meliputi:a. penyedia jasa keuangan:bank;perusahaan pembiayaan;perusahaan asuransi

Bahwa dengan adanya penetapan tersangka yang di dasari dari laporanWidodo Agus Hartono yang terbukti melanggar ketentuan perundangundangan, saat ini telah merugikan Pemohon karena dari perkara pidanaaquo telah menghambat pemberian PB (Pembebasan Bersyarat) oleh DirjenPemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.RI kepada Pemohon, jikamemang benar adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) olehPemohon seharusnya sewaktu Termohon masih melakukan penyidikanterhadap Pemohon dalam perkara pidana penipuan

) kepada Termohonhal ini sesuai dengan kententuan pasal 2 ayat (1) huruf q ( tindakpidana penipuan ) UU No 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UUNo 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo pasal 2 ayat (1) huruf r Nomor 8Tahun 2010 tentang TPPU, sehingga apa yang didalilkan oleh KuasaHukum Pemohon tidaklah benar dan tidak mendasar, oleh karena itupantaslah untuk ditolak.8.

yangdilakukan oleh Pemohon dengan jelas dan terang benderangmemenuhi unsur seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat(1) huruf gq ( tindak pidana penipuan ) UU No 25 Tahun 2003 tentangperubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo pasal 2 ayat(1) huruf r Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU hal ini telah dapatdibuktikan oleh Termohon berdasarkan 2 alat bukti yang sah jo pasal184 KUHAP.9.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka romawi V.DASAR ATAU ALASANALASAN MATERIL PERMOHONANPEMOHON terhadap dalil PEMOHON angka 10 bersama iniTermohon tidak perlu menanggapi, tetapi alangkah baiknyaPemohon agar memahami makna pasal demi pasal UU Nomor 8tahun 2010 tentang TPPU dimana proses penyidikan berdasarkanHalaman 24 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smratas Laporan Pelapor didasari adanya Putusan Pokok PerkaraPenipuan yang dilakukan oleh Pemohon atas diri Sdr.