Ditemukan 486 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-09-2014 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor 606/Pid.B/2014/PN.Kpn.
Tanggal 7 Mei 2015 — NATALIA DAMAYANTI
12166
  • seseorang dan karenaitu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secaranyata (terlebin dahulu kKemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orangtersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan,oleh karena itu syarat untuk penjatunan pidana adalah sekedar kecerobohanHalaman 82 dari 89 Putusan Nomor 606/Pid.B/2014/PN.Kpnserius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis(kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
PT SEBASTIAN JAYA METAL diwakili ANTONNO TJAHJONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
12980
  • Hal tersebutsemakin kentara apabila kita cermati lebih dalam di dalam penjelasan umummaupun pasal demi pasal, dimana di dalam keduanya, UU 30/2014 samasekali tidak memberikan penjelasan dan pemaknaan yang lebih terinciberkaitan dengan apakah keberadaan Pasal 87 UU 30/2014 secara tegasHalaman 25 dari 92 hal.
Register : 14-10-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
2.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
11.H. AA Surawan Bin H. Juanedi
12.Muhammad Sofwan, SHI bin KH. abu Bakar
13.Abuy Hasbullah, S.PSI bin H. Sukardi Wijaya
14.Supendi Bin Tinggul
15.Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya
236145
  • Namun dalamhukum pidana bahwa Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana,Jan Remmelink mengatakan bahwa syarat untuk penjatuhan pidanaadalah sekedar kecerobohan yang cukup Serius, ketidakhatihatian besaryang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata(kelalaian yang kentara/besar). Hal serupa juga dikatakan oleh WirjonoProdjodikoro yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yangdimaksudkan dengan culpa dalam pasalpasal KUHP adalah kesalahanyang agak berat.
Register : 11-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
245108
  • Terang (kelihatan, kedengaran, dan sebagainya),jelaskali, kentara. 2. Benarbenarada, adabuktinya,berwujud. 3.Terbukti.
Register : 25-09-2014 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor 608/Pid.B/2014/PN.Kpn.
Tanggal 7 Mei 2015 — HALIMURRAHMAN
8153
  • culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karenaitu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata(terlebin dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orangtersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan,oleh karena itu syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohanserius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis(kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
10943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaanbukti permulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebin kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah
Putus : 07-05-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn
Tanggal 7 Mei 2015 — PUTRA ARIF BUDI SANTOSA
13470
  • culpa di sini jelas merujukpada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berartitidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya)akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena ituseharusnya dilakukan, oleh karena itu syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedarkecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis(kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara
Register : 28-04-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 60/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 26 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Hj. Indrawati Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
3328
  • Dlsamping tentunyasebagaimana telah kami sampaikan pada bagian Eksepsi dalam jawaban ini,perolehan surat tanah yang diakui oleh PELAWAN sebagai miliknya adalahSuatu perolehan yang terlarang oleh Undangundang, karena perolehantersebut didapatkan dari jual beli antara suami kepada isteri.Lebih jauh lagi, perlawanan yang diajukan untuk menunda Eksekusi olehPELAWAN ini adalah suatu permohonan yang sangat kentara sebagai suatuupaya mengulurulur waktu.RPARA TERLAWAN (TERLAWAN I, TERLAWAN II,TERLAWAN III
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
409122
  • KemudianTerdakwa CORNELIS BUSTON mengatakan Kita tidak usah ikut mintauang pengesahan seperti Anggota, kita minta proyek aja biar tidakterlalu kentara, yang disetujui oleh Terdakwa II CHUMAIDI ZAIDI danTerdakwa Ill ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR bahwa untukPimpinan DPRD tidak dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentukkegiatan proyek di TA 2018 dan fee sebesar 2% dari Proyek MultiyearsJalan Layang Simpang Mayang Dalam Kota Jambi di TA 2018.
    Terdakwa II ABDULRAHMANISMAIL SYAHBANDAR dan ZOERMAN MANAP, pada bulanSeptember 2017 tersebut bertempat di ruang kerja Ketua DPRDjuga mengadakan pertemuan untuk membahas kepastian besarannilai uang tahun 2018 bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi, yangkemudian disepakati masingmasing Anggota DPRD akanmenerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Kemudian Terdakwa CORNELIS BUSTON mengatakan Kitatidak usah ikut minta uang pengesahan seperti Anggota, kitaminta proyek aja biar tidak terlalu kentara
    Kita minta proyek saja biar tidak terlalu kentara adalahZOERMAN MANAP. Dan pada saat itu CORNELIS BUSTON adadipertemuan tersebut namun terdakwa tidak memperhatikan reaksiCORNELIS BUSTON.Bahwa dalam pertemuan tersebut awalnya dibicarakan mengenai anggotayang minta fee. Besarnya fee yang diminta berdasarkan penyampaianZOERMAN MANAP adalah sebesar Rp200 juta perorang. Dan pada saatitu CORNELIS BUSTON juga ada dalam pertemuan tersebut. KemudianZOERMAN MANAP menghubungi ERWAN MALIK untuk datang.
    CORNELIS BUSTONberkata: Kita tidak usah ikut minta uang pengesahan seperti Anggota.Kita minta proyek aja biar tidak terlalu kentara. Sdr. ZOERMAN MANAPmenjawab: lyo, Saya setuju. Biar nggak kentara. Dan Sdr.
    Kemudian Terdakwa CORNELIS BUSTON mengatakan Kita tidak usah ikut minta uang pengesahan seperti Anggota, kitaminta proyek aja biar tidak terlalu kentara, yang disetujui olen Terdakwa IlCHUMAIDI ZAIDI dan Terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDARbahwa untuk Pimpinan DPRD tidak dalam bentuk uang tetapi diberikan dalambentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan fee sebesar 2% dari Proyek MultiyearsJalan Layang Simpang Mayang Dalam Kota Jambi di TA 2018.
Register : 27-02-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Pre
Tanggal 16 Juli 2019 — Muhammad Arief Sudarman Alias Ari Bin Darmawan
27284
  • JUSMAN tidak saling kenal,kemudian saksi yang perkenalkan;Bahwa Saksi tinggal di Kota Tarakan bersama dengan om saksi;Bahwa bukan om saksi yang saksi jadikan jaminan karena om saksipada waktu itu lagi ada di tambak, sehingga saksi menjaminkan SaksiHENDRA;Bahwa Saksi HENDRA setuju saksi jadikan jaminan kepada H.JUSMAN;Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi agar tidakterlalu Kentara kalau ada narkotika jenis shabu yang saksi bawa;Bahwa saksi naik mobil sewa dari Kabupaten Sidrap ke Kota
Register : 04-02-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN Meureudu Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mrn
Tanggal 4 Mei 2020 — A. Hafidh Als. Guree Bin M.Husen, Dkk
13479
  • Culpa disini jelas diperlukan pada Kemampuan psikisHalaman 81 dari 88 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mrnseseorang dan karena itu dapat membuktikan culpa berarti tidak dapat dihindaripada awalnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukandan karena itu telah dilakukan;Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum = adalahkecerobohan yang serius, ketidakhatihatian besar yang cukup, bukan culpalevis (Kelalaian ringan), tetapi culpa lata (kelalaian yang kentara / besar
Putus : 21-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2015 — TUMPAL SIMANJUNTAK, S.H, DKK VS SUTRISIAH, DKK
8447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • padatanggal 24 Maret 2011;Bahkan sangat jelas dalam ingatan dan tercantum sangat mendetaildalam daftar bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi V, dimanaBukti P17 adalah sama dengan Bukti T.V1, ada dalam penguasaanfisik oleh Termohon Kasasi V dan telah ditunjukkan dalam persidanganperkara a quo;Sehingga tidak sepatutnya Judex Facti Tingkat Pertama menyampaikandalam pertimbangan hukumnya bahwa bukti P.11, P.12 dan P.17dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat buktitertulis, sebab sangat kentara
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
24076 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukan Halaman 29 dari 111 halaman Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2015 mekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
82322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 74Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MA belumdapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaanbuktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadikewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara
Register : 11-09-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 598/Pid.Sus/2014/PN.Llg
Tanggal 23 September 2014 — I. Nama lengkap : EFRAN EFIADI SYAHRIL,S.Sos Bin SYAHRIN KAMAL Tempat lahir : Muara Kelingi Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Desember 1977 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Padang Kecamatan Muara Beliti Kab.Musi Rawas Agama : Islam Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas II. Nama lengkap : ACH ZAEIN Bin H. JOHAN Tempat lahir : Semangus Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Maret 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Rt.07 Kel.Tabah Pingin Kec.Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Agama : Islam Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas III. Nama lengkap : SUPRIADI, SP Bin JUKRI Tempat lahir : Palembang Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 13 September 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Griya Atmani Wedhana Block C No.20 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Agama : Islam Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas IV. Nama lengkap : DASRIL ISMAIL Bin ARIFAI DANI Tempat lahir : Rantau Bingin Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1972 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Muara Beliti Jalan Kebun Karet II RT.13 Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Agama : Islam Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas V. Nama lengkap : MUHAMMAD HIDAYAT Bin H. ALI HEBAT Tempat lahir : Lubuklinggau Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Agustus 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Lingkungan II RT.08 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Agama : Islam Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas
396
  • Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan seriusyang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis (kelalaianringan), melainkan culpa /ata (kelalaian yang kentara/besar).Menimbang, bahwa Pengertian Hilang (1) tidak ada lagi; lenyap; tidakkelihatan: tibatiba benda itu dr pemandangannya; (2) tidak ada lagi perasaan(spt marah, jengkel, suka, duka), kepercayaan, pertimbangan, dsb: rasamarahnya kpd anak yg nakal itu sudah ; kepercayaan kpd orang yg setiap kaliingkar janji
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaanbuktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur UtamaPT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4532 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah cq DirektoratjenderalPajakharustetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaranpajakterutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah melaksanakan
Register : 16-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 80/Pid.B/2021/PN Skt
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
LUKAS JAYADI
347135
  • Terdakwa masih keciloleh karena orang tua mereka bertetangga dan orang tua Terdakwasering datang di Gereja orang tua saksi ; Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa itu orangnya adalah baikperangainya dan pendiam serta tidak pernah terlibat keributan ataupunminum minuman keras atau mabuk mabukan ; Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dan alasan apa sertapermasalahan yang menyebabkan Terdakwa menembak saksi Indriati /Bu Sugeng ; Bahwa ibu dari Terdakwa pernah mengalami sakit jiwa tetapi menurutsaksi tidak kentara
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
220140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ~...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabila pemerintahjuga melihat penuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT Ramayana Lestari...tampakjelas pemerintah telah