Ditemukan 4494 data
64 — 12
PENGGUGAT untuk setiapbulannya selalu mendapatkan Upah dari Koperasi Persada Madani yangberupa pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH), Jasa Rekrut dan Bonus JasaProduksi, oleh karenan nsur h imana k1 ayat 15 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi; Tentang Unsur UpahBahwa PENGGUGAT sebagai Unit Manajer telah mendapatkan perintahdari Koperasi Persada Madani sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur(SOP) tahun 2013 (revisi) halaman 44 nomor ke3 disebutkan ;3.3.
116 — 64
Bahwa terhadap kerugian Materiil dan non Materiil yang dikemukakan olehPenggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan sudah seharusnyadikesampingkan dan/atau ditolak karenan tidak berdasarkan ketentuanhukum yang berlaku dan berdasarkan KUHPerdata Pasal 1865. Setiap orangyang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untukmeneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajibmembuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;8.
135 — 18
Jika tekanan lebih dari9 kg/cm maka system rem akan rusak(jebol) pada unit tidak ditemukan meterindikator tersebut karena meterkombinasi hancur.Kondisi hose tekanan udara ke meterindikator tekanan udara kompresor yangdi dashboerd putus karenan benturan saatkecelakaan.
50 — 56
terjadinya cerai talak yang diajukan olehTergugat Rekonpensi, meliputi pemberian mutah, nafkah iddah, sedangkantentang hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati dalam mediasi tanggal29 April 2021 yaitu hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi dannafkah 3 orang anak yang masih dalam tanggungan sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampaianak tersebut mandiri dengan kenaikan 10% dari jumlah yang disepakatitersebut;Menimbang, bahwa oleh karenan
70 — 8
gugatanPenggugat, diterima oleh Tergugat bersamaan dengan replik Penggugat yaknipada tanggal ; 17 Juni 2019, padahal Tergugat menyampaikan eksepsibersamaan jawaban pada tanggal; 27 Mei 2019,Bahwa dalam gugatan status Agama adalah sangat penting karena menentukankopetensi Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili, akan tetapidalam perkara aquo Pemohon atau Penggugat tidak menyebutkan beragama apasehingga tidak jelas peradilan apa yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, maka oleh karenan
73 — 23
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa DEDE HADI SUPRIADI secara umum memilikikewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dan kedudukannya selaku PejabatPenguji dan Penandatangan SPM, dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah melakukanpengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), menyetujui dan menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM), dimana terdakwa karena jabatannya bertanggungjawab kepada Kepala SatuanKerja Non Vertikal tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
7 — 6
Bahwa Pemohon d.K telah mendalilkan seolah olah Termohon d.Knusyuz sehingga pengajuan cerai ini diajukan di Pengadilan AgamaSoreang, padahal pakta yang sebenarnya tidak demikian, secara hukumbisa saja Termohon d.K membantah atau menolak (melakukan eksepsi)karenan kewenangan relative, akan tetapi Termohon d.K tidak melakukanitu dikarenakan fakta yang ada memang betul kondisi rumah tangga sudahtidak harmonis sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalanperceraian merupakan jalan yang maslahat
88 — 35
DALAM EKSEPSI1.Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil/alasandalam Replik Penggugat, kecuali terhadap halhal yang Termohon akui secarategas.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perubahan dan/atau pergantian jenisperkara dari permohonan menjadi gugatan tidak menyebabkan kerugiankepentingan Tergugat tidak beralasan secara hukum dan hanya asumsi sepihakPenggugat semata, karenan Permohonan Hak Asuh Anak (hadhanah) atauPermohonan Pengalihan Hak Asuk Anak (hadhanah) tidak
70 — 64
Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidanatambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidanapemecatan maka karier seorang prajurit terhenti danhilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagaiseorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidanatambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorangprajurit akan berdampak terhadap masa depankeluarganya oleh karenan itu penjatuhan pidana tambahanmerupakan upaya terakhir apabila seorang prajuritmemang
63 — 30
(tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tigaratus delapan puluh lima rupiah) dan saat itu tidak diselesaikan olehPenggugat kepada Tergugat maka dilakukan penjualan melalui lelangoleh KPKNL;Bahwa terhadap kerugian Materiil yang dikemukakan oleh Penggugat tidakdapat dibuktikan oleh Penggugat dan sudah seharusnya dikesampingkandan/atau ditolak karenan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlakudan berdasarkan KUHPerdata Pasal 1865.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia BRI Syari'ah Cabang Langsa
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : RIZAL EFFENDI
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa
50 — 19
pelelangan oleh Terlawan II pada tanggal 28 Februari 2017; Bahwa atas pelelangan tanggal 28 Februari 2017 yang dilaksanakanoleh Terlawan II dimana Terlawan III tertarik untuk ikut sebagai salah satupeserta lelang, dan kemudian terhadap pelelangan tersebut olehTerlawan II ditunjuk Terlawan Ill selaku pemenang lelang berdasarkanberdasarkan Risalah Lelang Nomor : 040/2017 tanggal 28 Februari 2017; Bahwa berdasarkan uraian diatas membuktikan gugatan PerlawananPelawan dalam perkara a quo adalah kabur karenan
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karenan itu secara yuridisberdasarkan bukti bukti baru(Novum) yang Pemohon PK ajukan ini makatelah nyata bahwasanyaPemohon PK adalah pemegang hak/mendapatpelimpahan yang sahterlebih dahulu) atas Goa sarang BurungWalet Ranggasan, DesaMapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten daerahTingkat Il Berau.10.
YUSNELLI GAMI
Tergugat:
1.Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
2.Pemerintah RI, Cq. Menteri Perhubungan RI, Cq. Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
3.HAYATI INDUSWARI
126 — 25
Bahwaberdasarkan uraian diatas Tuduhan Penggugat terhadap Tergugat B Dengansemenamena telah menteror tergugat sama sekali tidak benar;Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN PmnMenimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat B Penggugat telahmembantah dalam repliknya yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apadidalilkan oleh tergugat B salah karenan menurut para Penggugat dalildalil yangdiajukan oleh para Penggugat sudah jelas;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab jinawab tersebutsetelah
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Suhartono
81 — 48
Namun demikian mengenaipermohonan keringan hukuman karenan menyangkut diripribadi Terdakwa makan Majelis akan sekaligusdipertimbangkan dalam hal yang meringankan danmemberatkan pidananya.: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakimtidak menemukan adanya halhal yang dapat dijadikanalasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, olehkarenanya Terdakwa harus dipidana.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalammengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifathakekat dan
Pembanding/Tergugat II : MA'PUL Diwakili Oleh : ASIH MUSTIKA PERTIWI, SH
Terbanding/Penggugat : SUPARTI
Terbanding/Turut Tergugat I : DWI SANTOSO Diwakili Oleh : ASIH MUSTIKA PERTIWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PAERAN Diwakili Oleh : ASIH MUSTIKA PERTIWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kelurahan Lugosobo
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
113 — 45
Turut Tergugat Ill tidak akan menanggapi lebih jauh karenan Objektersebut TIDAK SEBAGAI OBJEK GUGATAN. Dan Turut Tergugatlll telah menyampaikan keberatannya pada EKSEPSI.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusansebagai berikut :DALAM EKSEPSId.Menerima Eksepsi Turut Tergugat III mengenai kewenangan Absolut untuksepenuhnya;.
42 — 3
Karenan ya,ketika orang melakukan penyerahan Narkotika kepada orang lain ataupemindahtanganan Narkotika kepada orang lain, sekalipun tanpa motifekonomis / keuntungan / perdagangan, hal tersebut sudah dikategorikansebagai peredaran gelap Narkotika.
25 — 14
,uang senilai Rp.100.000,(seratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) sudah dalam kekuasaan terdakwa dan berpindahtempat dan juga 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokiatype 105 warna hitam serta sim card handphone yang sudah dipatahkan dandibuang oleh saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI dan 1 (satu) buahhandphone merk Nokia type 1280 warna merah telah dalam kekuasaan saksiEGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI dan juga telah berpindah tempat;Menimbang, bahwa karenan
73 — 38
Kasim Karaeng Pata pada persidanganberikutnya); Bahwa oleh karenan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/kabur/tidakberlandaskan hukum, cacat formil (abscuur libel), kKarenanya harus ditolak atausetidaktidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Niet On Vankelijke (N.O.); Dalam Pokok Perkara1. Bahwa Tergugat dan II memohon agar segala sesuatu yang disampaikanoleh Tergugat dan II dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pulatermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara2.
17 — 3
Terhadap Sertifikat Hak Milik No.324 dinyatakan Sertifikat Hak Milik No.324 atas nama HERBY BUADIARTOKADIR / Tergugat adalah CACAT HUKUM, tidak mempunyai kekuatan hukum /mengikat atau cacat Vuridis dan karenan a tidak memo un ai keabsahanberlakunya ;12. Perkara daftar No. 122/Pdt.G/2007/PN.Sby. Jo Putusan Perkara padapengadilan Tinggi Surabaya No. 52/Pdt/2008/PT.Sby. Terhadap Sertifikat HakMilik No. 324 dinyatakan mengadung cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;1913.
116 — 12
Oleh karenan kedua dalil yang diajukan oleh pelawantidak berhubungan satu dengan lainnya maka gugatan pelawan Pelawan harus ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima.Bahwa tanah yang dimohonkan untuk di eksekusi oleh pihak terlawan sekarang masihditempati oleh saudara Istri Pelawan alas nama Mariana Tondang dan anakanaknya adalah sudah diberikan kepada pelawan dengan ganti ruginya sebelumperkara No. 23/Pdt.G / 2002 / PN.