Adalah tidak benarbahwa Tergugat memberikan hadiah kepada Penggugat denganmembelikan sebidang tanah dan bangunan diatasnya, karena tidakada bukti tertulis dalam bentuk akta notaril atau) maharperkawinan.

Nomor 1086;Dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidaklah mempunyai kewenanganmelakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan tanah dengan SertifikatHak Milik Nomor 1086 kepada Tergugat IV, sehingga perbuatan dariTergugat tersebut adalah cacat dan batal demi hukum, oleh karena itutidaklah mempunyai kekuatan hukum16.Bahwa selanjutnya bila kita linat dari faktafakta hukum yang terjadi padaTanggal 20 oktober 2008, dimana Notaris/PPAT Lafita Katiri, S.H (TergugatIll) setidaktidak membuat 4 (empat) buah akta Notaril

PA.Tbhhukum perdata disebabkan dalam hukum acara perdata tidak terdapat alat buktipetunjuk.Menimbang, bahwa jika Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan denganalat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata maka bukti T.2, T.3, danT.4 dapat digolongkan sebagai bagian dari bukti surat.Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 bukanlah surat atau dokumenyang harus dibuat dalam bentuk tertulis oleh undangundang dan/atau harusdibuat secara notaril

Al Murabahah Nomor 46) ; 5 Bahwa Jaminan yang diserahkanPT AMA kepada BSM denganjaminan sebanyak 44 (empatpuluh empat) sertifikat hak milikantara lain adalah SHM No.38/Siswodipuran terletak di desaSiswodipuran,KecamatanBoyolali, Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah telah diikat denganHak tanggungan berdasarkanSHT No.485/2002, PeringkatPertama sebesarRp2.788.768.288, ; 6 Bahwa secara hukumkedudukan TERGUGAT IIIselaku kreditur pemegang HakTanggungan sudah kuat, karenasemua dokumen jaminan dibuatsecara notaril

Niaga;Bahwa untuk menghindari terjadi kehilangan rumah agunan Penggugatdalam format KPR tersebut, maka Penggugat memperoleh pendanaandari Seliyani guna menyelesaikan sisa kredit kepada Bank Cimb Niagadan menebus kembali SHM No. 3200/Pondok Pinang berikut biayabalik nama kepada Penggugat;Bahwa untuk menjaga dan melindungi hakhak keperdataan Seliyaniberupa dana yang telah dikeluarkan tersebut, maka disepakati olehPenggugat dengan Seliyani agar dilakukan melalui mekanismePengikatan Jual Beli secara Notaril

antara Penggugat dengan Tergugat terdapat duaperjanjian yang masingmasing saling berkaitan yaitu PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 066313200448 yang ditandatanganiPenggugat dan Tergugat serta perjanjian pengikatan jaminan fidusiasebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yangmengikat barang kendaraan mobil KIA Tipe New Rio SE 1.4, NomorPolisi BM 1111 DE sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugatkepada Penggugat, sehingga dengan demikian Akta Perjanjian yangwajid dibuat secara notaril

Samahalnya seperti keberadaan pejabat publik pembuat akta notaril(Notaris) tidak wajib diikutsertakan sebagai Tergugat ataupun TurutTergugat karena keberadaannya hanya sebagai fasilitator belakasehingga tidak memiliki urgensi untuk diikut sertakan. Demikianhalnya Ketika terjadi sengketa wanprestasi antara perusahaanEkspedisi dengan Pelanggannya, apakah pihak kurir wajib jugasecara formalitas diikut sertakan sebagai turut tergugat?

Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan di daftarkanpada kantor jaminan Fidusa dan di Asuransikan serta diatur dalam UUHalaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.SusBPSK/2015/PN RapNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusa.

TERHADAPKONSUMEN maupun KELUARGANYA itu adalah perbuatan melawan hukumpadahal kedudukan konsumen setara dengan PELAKU USAHA yang telahterwujud sebagai mana yang dikehendaki dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sanksi nya adalah ( Pasal 62) Undang Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 37/Pdt.SusBPSK/2015/PN Rap10.11Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pidana 5 (lima) tahunatau denda Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

membaca dan mempelajari Secara cermatsurat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 12 Juni 2020,dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Ingkar Janji,karena Para Pembanding semula Para Tergugat belum membayar lunasharga tanah tersebut didalam sertifikat Hak Milik nomor 61/Desa Meranginbeserta 1 Unit SPBU nomor:14.284.631 yang berada diatasnya sehinggamenuntut agar Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan ingkarjanji dan menyatakan batal demi hukum beberapa Aktaakta notaril

Menyatakan secara hukum aktaakta Notaril yaitu:a. Akte Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 5 September 2017 dan AkteKuasa No. 2 tanggal 5 September 2017, keduanya dibuat dihadapanNotaris Supardi, S.H., notaris di Semarang atas Objek Perkara SertifikatHak Milik No. 1192/Mangkukusuman, Gambar Situasi No. 222/1994tanggal 21 Maret 1994, luas + 177 m? berikut bangunan yang berdiridiatasnya dikenal dengan Rumah Makan Ibu Gina, tercatat atas namaKoesanto Soelijanto.b.

Menyatakan secara hukum Aktaakta Notaril yaitu:a. Akte Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 5 September 2017 dan AkteKuasa No. 2 tanggal 5 September 2017, keduanya dibuat dihadapanNotaris Supardi, S.H., notaris di Semarang atas Objek Perkara SertifikatHak Milik No.1192/Mangkukusuman, Gambar Situasi No. 222/1994tanggal 21 Maret 1994, luas + 177 m? berikut bangunan yang berdiridiatasnya dikenal dengan Rumah Makan Ibu Gina, tercatat atas namaKoesanto Soelijanto..

hutangnyakepada TERGUGAT dengan menandatangani Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 310/2013 tanggal 2492013 yang dibuatdihadapan Herry Susanto, Sarjana Hukum, MH notaris di Kota Samarinda(selanjutnya disebut SKMHT).Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut dibuatlah AktaPemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) Nomor 321/2013tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Herry Susanto, SarjanaHukum, MH notaris di Kota Samarinda;Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril

Bahwa APHT adalah merupakan akta notaril yaitu akta yang dibuat olehpejabat yangsah dan berwenang untuk itu, sebagaimana ketentuanyang diatur pada Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan :Suatu akta otentik talah suatu yang dibuat dalam bentuk yangditentukan undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat..

tentang Jaminan Fidusia adalahmemindah penguasaan atau memperjualbelikan atau memindahtangankan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuantertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan SertifikatFidusia yaitu Akta Notaris, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia danmembayar biaya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak);Bahwa Meknisme pembuatan Sertifikat Fidusia yaitu mengisi databerdasarkan akta jaminan fidusia yang dibuat secara Notaril

No. 198 K/Pdt/2014.Nomor 13 dan Nomor 15 tanggal 7 Desember 1992, dinyatakanbatal demi hukumPertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah jelas menunjukkansuatu kecerobohan dan kesalahan fatal dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, karena dalam setiapproses pengadilan, tidak pernah sama sekali menyebutkan adanyaakta nomor 13 dan 15, dan yang ada dan tidak terbantahkan sehinggamerupakan aktaakta yang benar adalah Akta Notaril PerjanjianPengikatan Jual Beli ("PPJB

) Nomor 7, Akta Notaril Kuasa MenjualNomor 8, Akta Notaril Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)Nomor 9, Akta Notaril Kuasa Menjual Nomor 10, Akta NotarilPernyataan Bersama dan Perikatan Nomor 11, Akta Jual Beli Notariil(AJB) Nomor 299 dan 300/Pesanggrahan/1994 sehingga denganadanya kesalahan dalam penunjukan Nomor akta tersebut (AktaNomor 13 dan 15 tidak pernah ada dan jelas salah) maka telahmenimbulkan persepsi yang keliru tentang adanya perbedaan alatalatbukti yang telah disampaikan dalam persidangan

(empat ratus tujun delapanmeter persegi) atas nama Nyonya Shirly Budiman (Bukti P4);Bahwa selain membuat surat kuasa tersebut (Bukti P6), Tuan JohansKiantoro dengan Nyonya Shirly Budiman, telah mengikatkan diri dalamperjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara notaril dengan AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 30 Maret 2002, nomor 31 yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bandung Nenny Isnaeni S.H. (BuktiP7).

(Surat Kuasa No. 15/2001) dan PerjanjianPengikatan Jual Beli yang dibuat secara notaril dengan Akta PengikatanJual Beli tertanggal 30 Maret 2002, Nomor 31 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Bandung Nenny Isnaeni, S.H.

perdata, sehingga pengadilan perdataincasu Pengadilan Negeri Kelas A Bandung tidak memiliki kewenanganuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, maka mohonkepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa dalil Penggugat angka 7 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknyamenyatakan:Tuan Johans Kiantoro dengan Nyonya Shirly Budiman telahmengikatkan diri dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatsecara notaril

Syahdan yangtelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perseroansaudari Hajjah Masrupah dimana menurut bank surat kuasasecara notaril tersebut sah secara hukum.2) Saudara H.

MultiAgung Sarana Mandiri oleh Bank Pembangunan Daerah KalimantanTimur Cabang Sangatta berdasarkan Surat Kuasa Notaril nomor : 19tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat Notaris Muhammad Rasjid,S.H di Balikpapan Surat Kuasa Notaris tersebut sah secara hukum,pada poin 3 (tiga) menyebutkan :pelunasan kredit tersebutmerupakan tanggung jawab saudara H.

Syahdan yang telah mendapatkan persetujuandari Komisaris perseroan saudari Hajjah Masrupah dimana menurutbank surat Kuasa secara notaril tersebut sah secara hukum.2) Saudara H.

bukti yang sah sesuaidengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikdinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektroniksesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuatdalam bentuk tertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril

Bahwa Atas kehendak Notaris Anne Djoenardi SH, MBA di JakartaSelatan, dialinkan ke Notaris wilayah Jakarta Timur yaitu NotarisArminawan SH yang berpraktek di Jakarta Timur.Setelah ditandatangani Akte Notaril oleh Notaris wilayah Jakarta Timur yaitu NotarisArminawan SH dilanjutkan transaksi kKeuangan dari Pelawan/Tergugat ke Penggugat dan selanjutnya dilakukan penyerahan fisik dariJoseph Winato (Penggugat) ke Benny Winarto (Pelawan/Tergugat ).Setelah kami semua mengatakan janji nya pada Notaris AnneDjoenardi

Bahwa Turut Tergugat membuat Akta Notaril in casu berdasarkanpermohonan yang diajukan dan dihadiri oleh para pihak yang masingmasing dengan beritikad baik berlandaskan kesepakatan bersama dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT. Akta yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat sudah dilakukan denganbenar dan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yakni UndangUndang No.30 Tahun 2004 dan sesuai dengan kewenangan yangmelekat pada Turut Tergugat selaku Notaris / PPAT ;5.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap aktaNotaril in casu telah sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang No.30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Oleh karena Turut Tergugat telahmembuat akta Notaril sesuai dengan peraturan perundangan tersebutPutusan Nomor :34/Pdt.G/2018/PN Bgr Halaman 33di atas, Dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatanPenggugat untuk di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;6.

Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding /Tergugat )sudah menyatakan, perjanjian jual beli terhadap obyek sengketa dilakukansecara terang dan tunai, yaitu dengan melibatkan semua pemangku hak(right holders), serta semua pemangku kepentingan (stake holders) dalamhal ini pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk itu, dan segalasesuatunya dilakukan secara autentik, notaril, terouka, terang dan tunaiserta didasari atas niat yang baik dan tulus dari pihak Pemohon Kasasi II(dahulu Pembanding

kasasisekarang ini, Judex Facti tidak mengindahkan pertimbangan dansyarat yuridis yang diperlukan sebelum menjatuhkan putusannya, yangantara lain tampak dalam perintah untuk membayar uang paksa(dwangsoom), padahal: Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat)sama sekali tidak memiliki dan/atau menunjukkan suatu aktaautentikpun dalam mendukung uraian dan dalildalil gugatannya; Sebaliknya, Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/ParaTergugat) justru memiliki akta autentik baik berupa akta notaril