Nomor Urut 61 Lannpinam Undangundangy Repubilk Indonesiia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentarg Narkotkka dam barangbukti seielidh dipeiikea sisamya berupa 1 (satu) sadiet plastic besar berisiean KristalMetanfistamiaa dengan berat nem 18,7176 gram dam barang buikti urine tidak dikentiadikkan lagi hahis dipakai dalam pereitksaair;=Peyhuaian Terdidkwa sebagaimana diatur dan diancam pidama dalam Pasal127 ayat (1) hunwf a Undangauntiagg RI Nomor 35 Talun 2009 Tentang Narkotiike:Meninikang, balnwa Jakea Penuntut

ganti rugi;Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan telahada musyawara tentang bentuk dan besarnya ganti rugi;Menimbang, bahwa pihak pelaksana pengadaan tanah/Tergugat Ill, pihakyang membutuhkan tanah /Tergugat dengan pihak masyarakat yang berhak/paraPenggugat tidak sepaham tentang istilan musyawara sehingga Pengadilanmemandang perlu untuk melihat apa sebenarnya yang dimaksud denganmusyawara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan;Menimbang bahwa Pasal 68 (8) Peraturan Presiden Repubilk

langsung untuk menetapkanbentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);Menimbang bahwa Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden RepubilkIndonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk kepentingan umum berbunyi Penetapan besarnya nilai gantikerugian dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasilpenilaian jasa penilai atau penilai independen;Menimbang bahwa Pasal 72 Peraturan Presiden Repubilk

Ayat 93) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatanganioleh pelaksana pengadaan tanah dan pihak yang berhak yang hadi ataukuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 (3) ,Pasal 63 ayat (1) Pasal 72Peraturan Presiden Repubilk Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentinganumum maka musyawara yang dimaksud oleh Peraturan Presiden RepubilkIndonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk

berhakatas tanah mengenai setuju atau tidak setuju dengan jumlah ganti kerugian yangditetapkan oleh pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian daripenila, dan bukti dari telah diadakannya musyawara dituangkan dalam beritaacara kesepakatan yang memuat sikap pihak yang berhak, baik itu sikap yangsetuju maupun tidak setuju;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka baik UU No. 2Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentinganUmum maupun Peraturan Presiden Repubilk

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . melakukan perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negera Repubilk

Tambunan (32 M), maka sesuai dengan ketentuan hukumHal. 11 dari 23Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia sudah seharusnyaPenggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dansudah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubilk IndonesiaNomor: 1149 K/Sip/1979 tanggal 17041979;2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).1.

Dengan Badan Pelaksana;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanaberdasarkan UndangUndang Repubilk

Sumberpucung Kab.Malang, atau setidaktidaknya di tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadian Negeri Kepanjen,dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesiauntuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patutdiduga bahwa Dokumen Perjalanan Repubilk Indonesia itu palsu ataudipalsukan, memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidakbenar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Rebulik Indonesia bagidirinya sendiri atau orang lain, dengan cara atau

Pasal 132 ayat (1) UndangUndasng Repubilk Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseuaiDakwaan Primair Kami ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM TARMIZI Als.

Pembanding mengenaiputusan serta merta yang diajukan karena jelas sangat tidak berdasarsecara hukum dan adalah bentuk itikad tidak baik dari Pembanding dan jugaPembanding tidak memberikan jaminan yang nilanya sama dengan objekperkara atau setidaktidaknya memberikan jaminan sejumlah uang yangnilainya sama dengan nilai objek perkara untuk dapat dipertimbangkan olehMajelis Hakim, sehingga dengan demikian tuntutan Pembanding tersebutbertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Surat EdaranMahkamah Agung Repubilk

Bumi Tanpa IzinUsaha dari Pemerintah;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanaberdasarkan UndangUndang Repubilk

Sumberpucung Kab.Malang, atau setidaktidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadian NegeriKepanjen, dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan RepublikIndonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahuiatau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Repubilk Indonesia itupalsu atau dipalsukan, memberikan data yang tidak sah atau keteranganyang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan RebulikIndonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dengan cara ataurangkaian

Tambunan (82 M), maka sesuaidengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di PeradilanIndonesia sudah seharusnya Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard) dan sudah sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1979 tanggal 17041979;Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).1.

dapatdisimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, saat bersediamembelikan lagi pesanan narkotika jenis shabu yang diminta oleh saudari Neng(DPO) tersebut, adalah untuk ikut menikmati narkotika jenis shabu tersebuttanpa perlu mengeluarkan uangnya sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan,ataupun mengonsumsi narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang dalamhal ini adalah Menteri Kesehatan Repubilk

sebagaimana termuat dalam halaman 20 sampai halaman 28 putusan,terkait keterangan saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa maupunsurat yang terungkap sebagai fakta persidangan;Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sebagai Judex Juris telahpula tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 UndangUndang Republik Indonesia Nornor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,juga pertimbangan dari putusan Pengadilan Tinggi telah bertentangandengan prinsipprinsip dalam Bab II, Dasar, Azas Dan Tujuan UndangUndang Repubilk

Selama itu pula Tergugat tidakpernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahul alamatnyayang jelas dan yang pasti di wilayah Repubilk Indonesia ;9. Bahwa untuk permohonan ini Penggugat sanggup membayar seluruhbiaya yang timbul akibat perkara ini.Berdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Penggugat mohon agar sudilahkiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbuny! :1.

No. 832/Pid.Sus/2016/PN.Bdg. 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 33,4000gram, dengan kesimpulan bahan/daun tersebut adalah benar Ganjamengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 dan 9 lampiran UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja adalahtanpa hak karena tidak ada izin dan pihak yang berwenang.Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancam

Peraturan Presiden Repubilk Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 tanggal 27Februari 2009 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 ;7.

Nomor 39 tahun 2007tentang pengelolaan uang Negara/Daerah "perbendaharaan Negara adalahpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapbkan dalam anggaran pendapatan danbelanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam PenyelenggaraanPemilihan Umum Tahun 2009 ;Peraturan Presiden Repubilk

diJambi, dengan hasil pengujian No.PM.01.05.891.05.15.975 tanggal 18 Mei 2015yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI, dengan kesimpulan barang buktipositif mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) termasuk NarkotikaGolongan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sertawaktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukan kepada petugas bahwabarang bukti yang dimilikinya tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang.conannnon Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Repubilk

.01.05.891.11.15.2469tanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI, dengankesimpulan barang bukti positif mengandung METHAMFETAMIN (BukanTanaman) termasuk Narkotika Golongan dalam lampiran UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika serta waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapatmenunjukan kepada petugas bahwa barang bukti yang dimilikinya tersebutmempunyai ijin dari yang berwenang.4Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN MbnSebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Repubilk

melawan hukum danbarangbarang tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyakit yangdibawa dari negara asalnya, maka ditetapkan supaya barang bukti tersebutdirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengawasan barangmasuk ke wilayah Repubilk

Pembanding/Tergugat I : ABDULLAH
Pembanding/Tergugat II : BAKHTIAR
Terbanding/Penggugat : FATIMAH ZAHARA
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Repubilk Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Utara, Cq. Camat Kecamatan Lhoksukon (PPAT Kecamatan Lhoksukon)
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Utara, Cq.