Ditemukan 4391 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sejata sekira serewa sejaka selina sujiwa sajiwa seliwa seiwa setiya sejawa sejiwan sejiwo
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN Parigi Nomor 194/Pid.B/2016/PN PRG
Tanggal 2 Mei 2017 — ANDI IFDAL alias IDAL VS JPU
111 — 11
  • Namun demikianMajelis Hakim berpendapat, tanoa mengurangi prinsip yang ditentukan dalampasal 185 KUHAP tersebut, prinsip itu sendiri tidaklah sama sekali bermaksudmenyampingkan prinsip yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, yangmengharuskan saksi untuk memberi keterangan disidang pengadilan yangbenarbenar sejalan dan sejiwa dengan keterangan yang telah diberikannyadalam berita acara pemeriksaan penyidikan, untuk itu Majelis Hakim dalampersidangan ini akan menilai secara obyektif hal tersebut dalam menjatuhkanpidana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 04-04-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 192/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
PT. MARINA ANCOL GREEN HOTEL
Tergugat:
1.PT. KARUNIA INDAH SEJAHTERA
2.PT. PROSYS ENGINEERS INTERNATIONAL
3.SIANTO YOHANES
4.SUPENDI WIDJAJA
5.KURNIA TUGIONO
162 — 133
  • Bahwa dalil Penggugat yang tertuang dalam surat Perbaikan gugatanini adalah merupakan satu kesatuan ("sejiwa") yang tidak terpisahkan daridalildalil gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban, sebagai berikut :Hal 25 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Suharja,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
266 — 217
  • Atas prinsip ini memang pada hakikatnyahukum telah menentukan, keterangan saksi yang dapat dinilai hakimsebagai alat bukti, hanya keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan.Namun demikian, tanpa mengurangi prinsip yang ditentukan dalam Pasal185 KUHAP tersebut, prinsip itu sendiri tidak sama sekali bermaksud untukmenyingkirkan prinsip yang diatur Pasal 163 KUHAP, yang mengharuskansaksi untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan yang benarbenarsejalan dan sejiwa dengan keterangan yang diberikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 691 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — DODI SUGRIWA bin RACHMAT ATUN
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 691 K/Pid.Sus/2015Bahwa menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwaketerangan Saksi seabgai alat bukti ialah adalah apa yang Saksinyatakan di sidang pengadilan, namun prinsip ini tidak menyampingkanprinsip yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) KUHAP yangmengharuskan Saksi untuk memberikan keterangan di sidangpengadilan yang benarbenar sejalan dan sejiwa dengan keteranganyang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan.Atas perbedaan tersebut Majelis Hakim tidak begitu saja,
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
355 — 162
  • dilakukannyapembayaran ganti rugi, hal tersebut sudah memenuhi asas jual beli tanahdalam peraturan hukum tanah nasional, yaitu asas terang dan tunalsebagaimana dalam Yurisprudensi yang merujuk pada PutusanMahkamah Agung Nomor 674 K/Pdt/1989 tanggal 8 Desember 1990,yang kaidahnya sebagai berikut:pahwa menurut jiva UUPA No 5 tahun 1960 serta yurisprudensi tetapMARI telah ditentukan bahwa transaksi jual beli tanah adalah bersifatkonstante handeling atau perbuatan tunai atau simultanous transfer,yang sejiwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 3 Maret 2010 — H. KGS. TASWIN ZEIN, SE., MM
140 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan suratpemanggilan yang disampaikan kepadanya olehPanitera/Jurusita ; Pemberitahuan kepada Jaksa (tanpa menyebutnama) untuk hadir ke Pengadilan dilakukan dengansurat pemanggilan yang disampaikan kepadanya melaluiPanitera/Jurusita ; Pemeriksaan terhadap permohonan' peninjauankembali dilakukan oleh Hakim dalam persidanganPengadilan ; Kedudukan Jaksa dalam pemeriksaanpersidangan peninjauan kembal i bukan sebagaiPenuntut Umum ;Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI itu sejiwa
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
305 — 165
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
219 — 124
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
224 — 147
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
285 — 1044
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
227 — 160
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero