Majelis Hakim Tingkat PertamaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan dari para Tergugat/Pembandingsebagaimana diuraikan diatas, tidak beralasan dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa benar orang tua para Tergugat/Pembanding telah melakukan transaksiganti rugi dari orang yang bernama H NG TJUNG KING, namun orang tuapara Tergugat/Pembanding tidak cermat, karena tidak meneliti lebih dahuluasal usul tanah yang hendak diganti rugi, yang ternyata tanah sengketamerupakan bahagian dari tanah Grant

Tergugat/Turut Terbanding sebagaimana ternyata dari bukti T.T10yang telah disesuaikan dengan aslinya, atau dengan kata lain bukti P2 samadengan bukti T.T10, sehingga penilaian Peradilan Tingkat Pertama terhadapbukti P2 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dalam putusannya dapatdibenarkan dan bukan merupakan kekeliruan atau manipulasi ;Menimbang, bahwa demikian pula keberatan terhadap kebenaran GrantSultan No.50 seb SURAT MENENTUKAN HAK KEBUN yang oleh paraTergugat/Pembanding dikatakan bahwa grant

lembagapenerjemah yang ditunjuk untuk itu seperti Lembaga Bahasa atau lembagapenerjemah resmi lainnya, maka bukti tersebut dapat dianggapketerangan/pernyataan sepihak dari Tergugat sehingga secara yuridis formalterjemahan tersebut diragukan kebenaran isi (content) maupun konteksnya;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan tersebut, jika tanah dalambukti T.1 tersebut sebelumnya berstatus sebagai tanah Kerajaan KutaiKartanegara yang sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No. 5Tahun 1960 (UUPA) disebut Grant

Tanah, bahwa bekas hakhak tersebut akan didaftarkan danditegaskan menjadi hak milik, jika yang mempunyainya pada tanggal 24September 1960 memenuhi syarat untuk menjadi pemilik; apabila tidakdimintakan penegasan konversi maka hak tersebut menjadi hak pakai dengan3839jangka waktu selama 5 tahun sejak berlakunya UUPA dan sesudah jangkawakiu tersebut terlampaui maka tanahnya menjadi tanah Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa untukkonversi tanah adat atau tanah bekas kerajaan/Grant

didaftarkan sesuai Peraturan Pendaftara Tanahyakni Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan kegiatanpengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hakhak atas tanahdan peralinan hakhak tersebut, pemberian suratsurat tanda bukti, yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegaratanggal 2 Oktober 2014 Nomor 000.590/1571/Pertanahan perihal Penegasanstatus Tanah Grant

Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah KabupatenKutai Kartanegara pada poin 3 bahwa syaratsyarat yuridis formal sesuaiketentuan pendaftaran tanah bahwa tanah hibah Kesultanan/Grant Sultandapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai salah satu alas hak untukdikonversi menjadi hakhak atas tanah (hak milik, HGU, HGB) apabilamemenuhi syaratsyarat fisikfaktual sebagai berikut:a.

Tanah hibah/grant sultan tersebut nyatanyata dikuasai secara fisik dandipergunakan terus menerus tanpa terputusputus dan dikelola denganbaik serta tidak diterlantarkan;b. Luas tanah hibah/Grant Sultan yang diberikan jelas batasbatasnya,tidak berupa batas alam seperti sungai, kampung, gunung, hutan dll;c. Tidak berupa hutan/semak belukar atau bekas hutan;d.

Bahwa benar objek sengketa berasal dari Grant Deli MaatschapijNo.34 (KotaprajaMedan) tanggal 19 April 1966 Atas namaMohamad Ganie, yang lalu berubah menjadi Sertifikat Hak PakaiNomor 258/Desa Kesawan yang berakhir haknya tanggal 31Desember 1969, yang pada Tahun 1971 berubah menjadi HakPakai Nomor 603/Desa Kesawan tanggal 28 Juli 1971 merupakantanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang didasarkankepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi diMedan pada tanggal 1 Juni 1970 Nomor :SK :

kapasitas untukmengajukan gugatan, sudah menjadi pokok sengketa,sehinggaharus diputus bersama pokok sengketa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbannganhukum tersebut diatas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/PembandingHalaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 135/B/2016/PT.TUNMDNdanFormul02/Proksi01/KIMTergugat I Intervensi/Pembanding dinyatakan ditolakseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :Bahwa benar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatadalah atas sebidang tanah yang berasal dari Grant

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nico Eka Putra bin Maizul Effendi) terhadap Penggugat (Febrian Rahmadewi binti Musyawar);
4. Menetapkan anak-anak bernama Gavin Darell Abiya, laki-laki, lahir tanggal 8 Januari 2016 dan Grant Darell Abiya, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2017, berada dibawah

Sunandar Priyo Sudarmo Kota Malang.Bahwa benar saksi berjalan menuju ke Utara, dengan mengendaraisepeda motor dan berboncengan dengan adiknya Tika Pramita.Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 5060km/jam pada jalur sebelah kiri jalan.Bahwa benar saksi melaju dengan tibatiba kendaraan Grant Livina dariposisi sebelah kiri memutar ke kanan.Bahwa benar saksi tidak sempat mengerem sepeda motor karenadengan sangat tibatiba kendaraan Grant Livina memutar arah.Bahwa benar saksi tidak

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat antara lain menyatakan bahwa : Penggugat adalah memiliki tanah objek perkara aquo yang didapatPenggugat dari Cholil Nasution dan Ahmad Irfan Nasution dengan AktaWaarmerking Nomor : 463/W/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012dengan judul Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi berdasarkan hal ini penggugat tidak dapat menjelaskan secara detailtentang riwayat perolehan tanah objek perkara tersebut dan mengenaikeabsahan mengenai status tanah Grant D564 seperti

Penggugat (Ic.Pemohon Peninjauan Kembali)mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan karena kepentinganPenggugat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa terlebih lagi dan sangat perlu sebenarnya menjadi catatan pentingdalam perkara a quo, akan fakta yang terungkap selama persidangan diHalaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 42PK/TUN/201612.13.Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksaperkara a quo, dimana Saksi Chairuddin sama sekali tidak pemahmengetahui perihal Surat Grant

sekali tidak tahumenahuperihal Hadji Mohamad Haroen, namunpun demikian pada kenyataannyaSertipikat Hak Milik Nomor: 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11lanuari 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 00147 / Pasar Baru / 2013,tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m", terdaftar Atas nama NirwanMunir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara, adalah jelasjelas diakui Termohon PeninjauanKembali Oc.Kantor Pertanahan Kota Medan), adalah berdasarkan fotocopySurat Grant

D564,dimana hal sedemikian rupa menjadi sangat janggal olehkarena Saksi Chairuddin yang mengalihkan hak kepemilikan atas Kios Adan Kios B kepada Termohon 11 Peninjauan Kembali sama sekali tidaktahumenahu perihal Surat Grant D564, maka oleh sebab itu, semestinyakepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dilindungidari praktek praktek curang dan tidak bertanggung jawab dari Termohon Peninjauan Kembali seperti dimaksud;Bahwa dengan banya berlandaskan fotocopy semata Termohon Peninjauan

Kembali sanggup untuk menerbitkan suatu Sertipikat adalahnyatanyata sangat jelas tidak bertanggung jawab dan merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang sarat dengan rekayasa negatif, dansangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali,mengingat asli dari Surat Grant D564 adalah di dalam kekuasaanPemohon Peninjauan Kembali yang diperoleh dengan caracara yang benaryang berlandaskan ketentuan hukum dan perundangundangan yangberlaku;Bahwa perihal sengketa perdata antara Pemohon

Bahwa, Tergugat mengajukan Gugatan kepada Kepala Kantor PertanahanKota Medan karena berkeberatan atas terbitnya sertifikat atas obyeksengketa, merupakan warisan dari orang tua Tergugat yang bernama WanMandar berdasarkan tanah Grant C No. 3331 tanggal 19 Agustus 1940dan Akte Jual Beli No.29, tertanggal 14 Agustus 1959, yang dibuatdihadapan dan oleh Adaslah Harahap Notaris di Medan, yang olehAlmarhum Wan Mandar maupun Tergugat dan ahli waris lainnya tidakpernah mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada

Bank Mandiri, Tbk sebesar RP, 15.000.000,(lima belas luta) perbulan ~~Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmembantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa Tergugat adalah ahli waris atas tanah seluas 957 M2, yang terletakdi jalan Adam Malik, Kelurahan Silalas, merupakan warisan dari orang tuaTergugat yang bernama Wan Mandar berdasarkan tanah Grant C No.3331tanggal 19 Agustus 1940 dan akte jual beli No.29 tertanggal 14 Agustus1959, yang dibuat dihadapan

Sedangkan Tergugat adalah pemilik yangsah dan satusatunya atas tanah yang terletak di Jalan Adam MalikNo.128, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medantersebut sesuai dengan bukti kepemilikan Grant C No.3331 yang sampaisaat ini belurm pernalt dicalbut 5

Yos Sudarso Km.8,2 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 727 tertanggal 20 Januari 1930 pecahan dari Grant Sultan Nomor 255 tanggal 6 Mei 1917 atas nama Tengku Maimunah tersebut dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat kuasa tanggal 20 Mei 2022 tentang pemberian kuasa kepada Penggugat unttuk pengurusan pengesahan Grant of Probate dan pencairan rekening bank peninggalan di Singapore.

dari 45 Hal Put.No.02/PID/2013/PT.GTLOJuta Rupiah) sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB), Nomor : 196.14/PPMSMP/2009 Tanggal 23 MaretBahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDSMP Satu Atap sampai selesai, ditetapbkan selama 90 (Sembilanpuluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 01 April 2009 s.d 30 Juni2009 dengan ketentuan mengikuti ketentuanketentuan yang ada;Bahwa antara bulan April 2009 s.d Januari 2010 Terdakwa telahmelakukan penarikandana Block Grant

sejumlah Rp. 400.000.000, (Empat RatusJuta Rupiah) sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB), Nomor : 196.14/PPMSMP/2009 Tanggal 23 Maret2009.Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDSMP Satu Atap sampai selesai, ditetapbkan selama 90 (Sembilanpuluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 01 April 2009 s.d 30 Juni2009 dengan ketentuan mengikuti ketentuanketentuan yang ada.Bahwa antara bulan April 2009 s.d Januari 2010 Terdakwa telahmelakukan penarikan dana Block Grant

Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SDSMPSatu Atap (Dekonsentrasi) :BAB III Poin A Angka 4, menyebutkan "Pelaksana kegiatan ditingkat sekolah adalah Panitia PengembanganSDSMP Satu Atap (P2SATAP), selanjutnyaPoin e, menyebutkan :" Melaksanakan kegiatan sesual dengan Proposal yang telahdisetujui.Bahwa dari Realisasi pencairan dana sebesar + 87 % tidakdipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yangtercantum dalam Proposal atau tidak sebanding dengan kemajuanpekerjaan sebagaimana

Mulia, Kecamatan Medan Deli, KotaHalaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/2014Medan, tanah mana diperoleh orang tua Penggugat (almarhum Tan Hong Seng)dari Almarhum Aman Daulat berdasarkan Akte Pelepasan Hak dengan GantiRugi dihadapan Notaris Ong Kim Lian No. 54 tanggal 15 Desember 1961,sedangkan Aman Daulat memperoleh tanah tersebut dari ahli waris TengkuHaroen Al Rasyid sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Roesli No. 64tanggal 11 Maret 1961, dan tanah tersebut adalah sebagian dari Grant

Sultan No.265 tanggal 16 Agustus 1926, dimana asli Grant tersebut hingga saat ini beradaditangan Penggugat, dan atas persetujuan orang tua Penggugat (ic.

Bahwa secara historis tanah seluas 10,2 Hektar diperoleh orang tua Penggugat(almarhum Tan Hong Seng) dari Almarhum Aman Daulat berdasarkan AktePelepasan Hak dengan Ganti Rugi dihadapan Notaris Ong Kim Lian No. 54tanggal 15 Desember 1961, sedangkan Aman Daulat memperoleh tanah tersebutdari ahli waris Tengku Haroen Al Rasyid sebagaimana tertuang dalam AkteNotaris Roesli No. 64 tanggal 11 Maret 1961, dan tanah tersebut adalah sebagiandari Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926, dimana asli Grant

Citra Agung Prima, jelas telah melanggarketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, dimana Tergugatmenerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 566/TanjungMulia tanggal 18 September 2008, Surat Ukur Nomor 186/TanjungMulia/2008 tanggal 17 September 2008, seluas 9.123 M2, atas nama PT.Citra Agung Prima, diatas tanah eks Grant Sultan No. 265 tanggal 16Agustus 1926, yang dalam hal ini berdasarkan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tanggal 8 September 2004 No. 123 PK/Pdt/2004

107 PK/TUN/2014Bahwa dalam asas ini sebelum Tergugat mengambil Keputusan, Tergugatharus mengambil sikap berhatihati dan bertindak jujur dan tidakmenyembunyikan data fisik yang sebenarnya serta Tergugat harus pulamempunyai gambaran yang jelas tentang semua fakta yang relevan dantidak mengabaikan fakta yang sebenarnya, akan tetapi harus pula melihatkepentingan penguasaan dan perolehan yang berasal dari tanah garapanyang semestinya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilikasal tanah Grant

pada suatu tempat yang manaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenangmemeriksa dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perobuatan manadilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangunmendapatkan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifatkhusus (spesific grant

melakukan, pada waktu dantempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkandiri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangunmendapatkan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifatkhusus (spesific grant

SarolangunTahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (RKASKPD) Dinas Pendidikan Bidang MenengahTahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 188.35/2145/KA tanggal 6Agustus 2009 tentang Penyampaian Peraturan Gubernur Jambi Nomor27 Tahun 2009;1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum PenggunaanDana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang Bersifat Khusus(Specific Grant

) Tahun 2009;1 (satu) rangkap Laporan Penyerapan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Bidang Pendidikan Bersifat Khusus (Specific Grant)Kabupaten Sarolangun Tahap Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap Laporan Penyerapan Penggunaan Dana BantuanKeuangan Bidang Pendidikan Bersifat Khusus (Specific Grant)Kabupaten Sarolangun Tahap II Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap minut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 84 Tahun2009 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium kepada PanitiaPemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan

Tergugat memanipulasi keabsahan Kop naskah Dinas tanpa LambangPemerintah Provinsi Maluku atas 1 (Satu) rangkap Surat Perjanjian PenggunaanDana bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor :03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang tidak sesuai denganPeraturan Gubernur Maluku Nomor 241 Tahun 2010 tentang Tata Naskah danb) Tergugat memanipulasi keabsahan isi Surat Perjanjian Nomor:03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang tidak sesuai denganketentuan Pedoman Pelaksanaan Block Grant

cacat yuridis yang mengakibatkanputusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena para Pelawan pada kenyataannya telahmenyampaikan perlawanan yang beritikad baik maka sangat beralasan hukumapabila Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik sehingga sangatberalasan hukum apabila perlawanan ini dikabulkan ;Bahwa apabila dicermati ternyata gugatan dalam perkara perdatadimaksud adalah mengenai sengketa tanah seluas 10.127 Ha milik T.Haroen AlRasyid yang merupakan bahagian dari Grant

Jo putusan No. 413 K/PDT/1988 Jo putusan No. 421PK/PDT/1993 telah ditentukan bidang tanah Grant Sultan No. 265 adalah milikahliwaris T.Haroen Al Rasyid, maka sudah sepatutnya tidak ada lagi putusanhukum lainnya diatas bidang tanah tersebut sehingga sangat beralasan hukumapabila putusan dimaksud dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum ;Bahwa untuk menjaga agar bidang tanah seluas 10.127 Ha yangmerupakan bahagian dari Grant Sultan No. 265, yang menjadi objek dalamgugatan perkara perdata Reg.

Menyatakan bidang tanah objek sengketa seluas 10.127 Ha yang terletak diKelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yangmerupakan bahagian dari Grant Sultan No. 265, yang merupakan objekdalam perkara perdata Reg. No. 82/Pdt.G/1999/PN.Mdn. adalah milikahliwaris T. Haroen Al Rasyid ;4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan Pengadilan NegeriMedan No.82/Pdt.G/1999/PN.Mdn, tanggal 27 Desember 1999 Jo.

Bahwa ketidak cermatan judex juris juga terlihat padaputusannya halaman 13 yakni :beens perkara yang telah lama tidak mendapat kepastian hukum,seharusnya judex facti tidak memihak maka seluruh perkara yangmenyangkut tanah grant sultan No. 265 di dalamnya sudah termasuktanah seluas + 10.127 Ha ........ dstPertimbangan judex juris yang demikian justru tidak mencerminkankeadilan sebab judex facti hanya menilai bukti dari PemohonPeninjauan Kembali karena No. 54 tanggal 15 Desember 1961sebagaimana termuat

Salah satu poinSurat Hibah tersebut adalah dihibahkan atas 2 (dua) bidang tanahdi Titi Papan yang semuanya atas Grant dari Sultan Mamun AIRasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli ke9. Berdasarkandokumen dan fakta ini, Drs. Tengku Azan Khan sah melakukanHalaman 8 dari 66 halaman. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014pemindahan hak atas tanah sebagaimana di maksud kepada pihaklain tanpa persetujuan dengan ahli waris lainnya;. Bahwa Drs.

Tengku Azan Khansecara sah menurut hukum memperjuangkan kelanjutan hakhakKesultanan Deli, Knhususnya memberikan keterangan sehubungantanahtanah di Sumatera Utara yang berhubungan dengan tanahtanah Kesultanan Deli, baik menyangkut sejarah panjang tanahKonsesi dan tanahtanah yang berhubungan denagan DomeinVerklaring Kesultanan Negeri Deli, apalagi yang menyangkut tanahtanah Grant Sultan yang diakui keberadaan menurut sejarah hukumpertanahan di Negeri Republik Indonesia ini;.

Melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku: Bahwa Tergugat telah menerbitkan sejumlah Sertipikatsebagaimana dikemukakan diatas melanggar ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, yakni Tergugat sebagaimanaditegaskan diatas justru telah menerbitkan sejumlah Sertipikatsebagaimana objek sengketa a quo, mengembalikan keberadaanalas Hak sesungguhnya dari pemilik Grant yang sah atau dari paraahli warisnya sebagaimana dimilki olen Penggugat berdasarkanpecahan dari Grant Sultan Nomor 1958

Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014Surat Permohonan tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar denganNomor berkas: 30539/2011, dengan dasar alas hak Akta Pelepasan Hakdan ganti rugi atas Grant Nomor 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari TengkuChairijah, dengan Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi Nomor 57 yangdiperbuat dihadapan Faridah Hanum, SH., Notaris/PPAT di Medantertanggal 31 Januari 2011, dst...........

Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*;Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah milikPenggugat dengan berdasarkan dalil Penggugat sebagai Pemegang/Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 8.786 M2 (delapan ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), berdasarkan AktaPelepasan Hak dan Ganti Rugi sebagian tanah Grant Nomor 1958tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, dengan

Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3173-LT-04012023-0125 yang semula tercatat bernama Jonathan Grant Tanurahardja menjadi Nathan Enzo Xu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4.

Arif, sebagai penjual dengan Muhammad Sjarif Bin Kaharuddin sebagai pembeli adalah sah dan berkekuatan hukum ;

PP No. 63 Tahun 2009 yangberbunyi:(2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yangdiperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotauntuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a dan PembinaTingkat golongan ruang IV/b;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapkan sebagaiTersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan TindakPidana Korupsi Dana Bantuan Block Grant Program NasionalRehabilitasi Ruang Kelas Ruang Berat

PP No. 63 Tahun 2009; Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapkan sebagaiTersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan tindak PidanaKorupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional RehabilitasiRuang Kelas Ruang Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Pemalang, dimana pada saat Penyidikan Penggugat tidak dilakukan Penahanan; Bahwa pada tanggal 23 September 2013, pada saat pemeriksaan diPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarangdilakukan Penahanan terhadap Penggugat dan

karena pada tanggal 6 Oktober 2014 Golongan pangkatPemohon Kasasi adalah Penata tingkat Golongan Ruang Ill/d, karenamasih dalam masa waktu menjalani hukuman disiplin yang dijatuhkanBupati Pemalang sampai dengan 1 Januari 2015;Putusan Judex Facti Melanggar Ketentuan Pasal 30 Ayat (3) PPNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapbkan sebagaiTersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan tindak PidanaKorupsi Dana Bantuan Block Grant

Iman Teguh, S.Pd. diturunkandari Pembina, Golongan Ruang IV/a menjadi Penata tingkat GolonganRuang Ill/d, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pangkatnyadikembalikan pada pangkat semula sebagaimana Keputusan BupatiPemalang Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013;Bahwa dengan adanya putusan hukum (putusan Pengadilan Nomor110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.SMG) atas perkara dugaan tindak PidanaKorupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional Rehabilitasi RuangKelas Ruang Berat SD Tahun 2012Kabupaten

yang disebutkan dalam Grant Sultan No. 218 tanggal 26 Juli 1932 tertulisatas nama atas Wan Abdul Kadir Barus yang dikeluarkan oleh Sultan Makmun AlRasyid Perkasa Alamsyah selaku Sultan Kesultanan Deli.11, Bahwa karena Penggugat telah melakukan segala apa yang menjadi kewajibannyasesuai dengan Akta Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 7 tanggal 4 FebruariHal 4 dari 59 Hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PN Mdn2004 dihadapan Lael Arofah, S.H., Spn.

sebagaimana disebutkan dan tertera dalam alashak Grant Sultan No. 218 tanggal 26 Juni 1923 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Sultan Deli yaitu Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsah,INCASU termasuk juga tanah yang dipergunakan oleh Tergugat seluas + 10 Ha atau +100.000 m2 yang dipergunakan sebagai asrama tentara/militer sampai dengan saat ini,adalah merupakan bahagian dari tanah seluas 30 bahu atau + 240.000 m?

Menyatakan demi hukum Perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanpa hak tanahmilik Penggugat seluas + 10 Ha atau + 100.000 m2 yang merupakan bahagian daritanah seluas + 30 bahu (tiga puluh bahu) atau + 240.000 m yang terletak d/h KampungMarindal sekarang setempat dengan dikenal dengan Kelurahan Harjosari Il, KecamatanMedan Amplas Kota Medan, dengan alas hak Grant Sultan No. 218 tanggal 26 Juni1923, yang dikeluarkan oleh Sultan Makmun Al.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua persoalan di atasMajelis Hakim, akan terlebih dahulu mempertimbangkan, eksepsi dari Tergugatdengan mempertanyakan apakah tanah perkara bahagian dari tanah dengan alashak Grant Sultan yang telah diganti rugi Penggugat dari Datuk Bursal BX danpenguasaan tanah perkara oleh Tergugat karena dipinjamkan oleh Datuk BursalBX selaku pemilik sebelumnya atau apakah tanah perkara adalah tanah negara ?

Menimbang,bahwa didalilkan Penggugat, bahwa tanah seluah lebih kurang30 Ha miliknya dengan alas hak Grant Sultan No. 218 tanggal 1923 atas namaWan Abdul Kadir Barus yang diperoleh melalui transaksi jual beli dengan DatukBursal BX pada tanggal 4 Februari 2004 berdasarkan Akta Melepaskan Tanahdengan Ganti Rugi Nomor 7 tanggal 4 Februari 2004 dihadapan LaelArofah,S.H.

(empat puluh sembilan milliar sembilan ratus enambelas juta rupiah) dengan menyertakan dokumen Rencana AnggaranBiaya (RAB) Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Baratdan Denah dan Gambar Rencana Stadion Olahraga Provinsi SulawesiBarat yang ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama denganpenandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0080/PPKA5.D/MENPORA/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008 tentang NotaKesepahaman atas Pemberian dana Bantuan Langsung (Block Grant)untuk pembangunan Stadion

Provinsi Sulawesi Barat antara KomitePembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi SulawesiBarat dengan dana bantuan langsung (Block Grant) sebesarRp.11.000.000.000, (Sebelas milyar rupiah) yang berasal dari DIPAAPBN Tahun Anggaran 2008 Kementerian Negara Pemuda danOlahraga Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 0001.1/09201.0//2008, tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila danatidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pembangunan StadionOlahraga maka kekurangannya menjadi tanggungjawab

(empat puluh sembilan milliar sembilanratus enam belas juta rupiah) dengan menyertakan dokumenRencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion OlahragaProvinsi Sulawesi Barat dan Denah dan Gambar Rencana StadionOlahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditindaklanjuti denganmelakukan kerjasama dengan penandatanganan Surat PerjanjianKerjasama Nomor : 0080/PPKA5.D/MENPORA/VIII/2008, tanggal21 Agustus 2008 tentang Nota Kesepahaman atas Pemberian danaBantuan Langsung (Block Grant) untuk pembangunan StadionProvinsi

Sulawesi Barat antara Komite Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan dana bantuanlangsung (Block Grant) sebesar Rp.11.000.000.000, (Ssebelasmilyar rupiah) yang berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2008Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2008 Nomor :0001.1/09201.0//2008, tanggal 31 Desember 2007, denganketentuan apabila dana tidak mencukupi untuk membiayai kegiatanpembangunan Stadion Olahraga maka kekurangannya menjadi17tanggungjawab Komite Pembangunan