Ditemukan 4988 data
229 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen padaKantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalammelaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya yaitumelakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukanpemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka imporlainnya, telah memberikan bantuan asistensi kepada Yusran Arief
HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen padaKantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, telahmenerima uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratusdua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan2005 berikut suratsuratnya, dari Yusran Arief selaku Pemilik PT.
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
167 — 76
Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang diterapkan Tergugat sebagai dasar Penerbitan objek sengketa a quobertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku?;3. Apakah objek sengketa a quo dibenarkan berlaku surut menurutperaturan perundangundangan yang berlaku?
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
AHMAD FAHMI
193 — 44
BPJS Kesehatan pada RSUD Batubarasetelah dibayarkan oleh Kantor BPJS Kesehatan cabang Tanjung Balai tidakditetapkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) melainkan tetap disimpan direkening penampung RSUD Batubara pada Bank Sumut, dimana hal tersebutbertentangan dengan PP58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal57 ayat 2 ditentukan : bendahara penerimaan wajib menyetor seluruhpenerimaan ke RKUD selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja;Menimbang, bahwa terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
113 — 39
memasuki Yusuf (alm) yang terdapat Kapolsek Tanjung Bintangdan rombongannya, pada saat itu saya melihat sebagian besarmasyarakat yang ada disitu membawa senjata tajam, senjata api danbatu saat itu saya dapat melihat sekitar dari handpon Saudara AndiHardianto yang digunakan sebagai alat penerangan selanjutnya Saksimelihat Saudara Andi Hardianto masuk lewat pintu menemuiKapolsek dan rombongannya, adapun di dalam rumah tersebut ada 7(tujuh) orang, Kapolsek, 3 (tiga) anggota polisi dan 3 (tiga) orang sipilyang
35 — 40
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/I/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh.
43 — 25
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/IV2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh.
134 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Ayat (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretarisdaerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahandan memenuhi persyaratan sesuai denganperaturan perundangundangan.Ayat (5) Camat dalam menjalankan tugastugasnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)dibantu oleh perangkat kecamatan danbertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melaluiSekretaris Daerah kabupaten/kota.Ayat (6
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
350 — 261
Nuartha tertanggal 22 oktober 2014 yangdikuatkan oleh keterangan Saksi NYOMAN HARRY MULYADI;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah pula memperhatikanbukti surat TT1 Turut Tergugat berupa berkas Pendaftaran Pencatatan Sipilyang diajukan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil KotaDenpasar (Turut Tergugat), yang ternyata juga telah menguatkan dalilPenggugat. Bahwa pada lampiran berkas tersebut terdapat Surat PernyataanSakit tertanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh dr.
55 — 23
;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka apakahtindakan Terdakwa DRA.HJ.HATIYATUL MALICHAH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya dalam proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram,yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah
1.RADU TARIGAN
2.NUNIK SUMARWANTI
3.ROSMANIAR
4.SOETAWIDJAYA
5.SUDARNI
6.RUSMINI
7.HADI SUDARMINTO
8.NIA KURNIASIH
9.SUSANA S
10.SITI DARWATI
11.IGNATIUS SANTOSO
12.NANI ASIAH
13.ROESMIYATI
14.PANIGORANN SIREGAR
15.WELLYZAR SJAMSURIDZAL
16.HADI BE
17.KOOKON KONIAH
18.HASNI HASAN
19.PANOGARI H.T
20.ANIMARWATI
21.TRI RAHAYU NINGSIH
22.SUSANTI AGUSTINI
23.DRA NURAINI R. LUBIS
24.WASIMAH ARLAND
25.ROHANI NAINGGOLAN
26.MAIMUNAH
27.ACHDARI
28.H AZHIM HANIF SE
29.AJI SUKMAJAYA
30.H EUIS SUBARIYAH
31.AGUS TANATAKARIANTA
32.SRI SUSTINAH
33.JEAN MC DONALD H
34.ALIEF MEILANA
35.SRI BUDIATI
36.DRA HERNAWATI
37.HJ. SRI MULAD SUMANTORO. BA
38.BENNY SUTISNA
39.RUSNI ARSYAD
40.KONSIAH SINGADJI
41.NURAINI
42.RAMZANI SH
43.RULLY RAHMATILLAH J
44.INENG KURNIASIH
45.DODDY ARUWAN
46.HATJE ACHWANTORO
47.C
Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia cq Komando Daerah Militer Jaya
2.KEMENTERIAN AGRARIA RI DAN TATA RUANG RI CQ BP KOTA ADMINISTRSAI JAKTIM
Turut Tergugat:
1.PEMDA DIKI JAKARTA CQ WALIKOTA JAKTIM CQ KEC MAKASAR CQ KEL CIPINANG MELAYU
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.PT. Mercu Buana Raya Contractors
275 — 54
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengaku sebagaiahli waris maupun purnawirawan dan warakawuri Maupun orang sipilyang tidak berhak KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur sejak tahun 1978,kalau dihitung sampai dengan pengajuan gugatan a quoyang diajukanpada tahun 2019, berarti sudah 41 tahun Penggugat tidak menggunakanhaknya.;c.
83 — 16
RUDHIYATIN WIDIANTORO ;Bahwa sebagai ahli memiliki sertifikat tenaga ahli utama teknik sipilyang di keluarkan oleh Intakindo (Ikatan Nasional Tenaga AbhliKonsultan Indonesia) dan di sahkan oleh LPJK (LembagaPengembangan Jasa Konsultan) ;Bahwa saksi sebagai ahli pernah meninjau kelapangan untukmelakukan penelitian terhadap robohnya dermaga di Desa Rejai Kec.Senayang pada bulan Oktober 2009 ;Bahwa dari hasil penelitian di lapangan di peroleh fakta bahwa :e Konstruksi dermaga Desa Rejai sudah roboh
189 — 69
Dan benar keempat MTC yang dicairkan dananya dan diterima olehterdakwa DHANA WIDYATMIKA tersebut adalah berasal dari beberapaMandiri Traveller Cheque yang dibeli oleh saudara Ardiansyah dan saudaraRudi Kurniawan ;Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM15831SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 Nopember 1995 dan memperoleh NomorInduk Pegawai : 19740303 199511 1 001;Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No : KEP162
Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan unsur ke1 Dakwaan KEDUAKedua Primair Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara, perlu diperhatikan faktafakta sebagai berikut :a.Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :KM1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 Nopember 1995 dan memperoleh NomorInduk Pegawai : 197403031995111001 ;b.
61 — 51
alm) dan Mumung Supriyatna(alm) karena sasaran tembakan pistol Terdakwa merupakan organ tubuhmanusia mematikanBahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatan menembakmenggunakan pistol CZ 99 dengan 8 (delapan) peluru mengenai tubuhkorban lalu HendiWinardi dan Mumung Supriyatna meninggal dunia adalah perbuatanmelawan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk menghilangkannyawa para almarhum dan pistol tersebut diberikan satuan kepadanyabukan digunakan untuk menembakin para almarhum sebagai orang sipilyang
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
PARMIN Alias BAPAK ARIS Bin IMAN JAMIN.
218 — 69
No. 28 tahun 1999 tentang penyelengaraannegara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.Bahwa Kedudukan seorang Kepala Desa dalam pengertian pasal 1 angka 3 UURI No. 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan adalah dikualifikasi danatau dikonstruksi sebagai Aparatur
120 — 53
dalamPasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai alat bukti sedangkan secara materiil Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah percakapan dari SMS yangmenginformasikan Tergugat menceraikan Penggugat, namun alat buktitersebut tidak didukung dengan keterangan ahli/digital forensik yangmemperjelas kapan terjadinya tersebut, maka majelis menilai bukti P.2 tidakmempunyai kekuatan pembuktian dan dinilai sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
batas kewenangannya dan tidak memeriksa dan mengadili perkara a quomenurut hukum acara;6 Bahwa Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyadan sekaligus melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo; hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:e Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan hukum putusannyapada halaman 75 baris ke8 dari atas menyatakan: Menimbang, bahwaberdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
139 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 94 K/TUN/2017Kedudukan Tergugat Il dalam membuat Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHKPPN) adalah dalam profesi sebagaiAuditor Independen Negara dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipilyang secara profesi bertanggungjawab langsung atas isi Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), dan bukandipertanggungjawabkan kepada Tergugat selaku atasan Tergugat Il diBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
53 — 18
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
136 — 77
bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sifat melawan secara formil adalah legalitas,dimana dalam hukum pidana dikenal dengan tiada suatu perbuatan yangdapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (pasal 1 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa dalil perbuatan Melawan Hukum yang menjadidasar dalam Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
303 — 102
tahun 1993 tentangProsedur, Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang,Kebisingan Dan Marka Pesawat Udara (KM 90/1993) tertanggal 27 Desember1993 yang memuat Civil Aviation Safety Regulations (Regulasi KeselamatanPenerbangan Sipil, CASR) part 33: Airworthiness Standards: Aircraft Engines(standar kelaikudaraan untuk mesin pesawat terbang) yang merupakanregulasi penerbangan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan Pesawat.CASR merupakan paket peraturan perundangundangan penerbangan sipilyang