Ditemukan 561 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : india indi indah indra induk indik indin indit indil indis
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 144/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : Suherman Bin Abdul Karim Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Pembanding/Tergugat II : Rio Mulyadi Bin Tazarmin Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Penggugat : ELIMAWARTI WAHAB BINTI WAHAB
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi cq Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh
80 — 67
  • Agrarische Wet (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalampasal 51 Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie (Staatsblad1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu;2. a. Domeinverklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (Staatsblad1870 No. 118);10. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam Staatsblad 1875 No.119A;11. Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dariStaatsblad 1874 No. 94f;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Agustus 2014 — I. PT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), Cq. PERTAMINA UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH VII SULAWESI, Dkk vs INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, Dkk
322 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lokasi tersebut karena menyewa dari PT Pelabuhan IVCabang Makassar;Bahwa apa yang dikemukakan oleh yang mewakili PT Pelabuhan IV CabangMakassar dalam pertemuan tanggal 15 Juli 1998 tersebut di atas, adalah pararel denganapa yang dikatakan oleh Tergugat II1 Intervensi ketika menjawab gugatan yangdilancarkan oleh Tergugat I12 Intervensi, dalam jawaban mana dikatakan:Secara de facto Tergugat I telah menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa sejaktahun 1922 berdasarkan Staatblad Van Neder Landsch Indie
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum
Register : 28-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
YUNIATI, SH.
Terdakwa:
HERLAMBANG HARI WIBOWO Bin RAKIMAN
116 — 18
  • hutang maupun menghapuskan piutang;4) Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapatdilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawalidengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belandahy dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 76/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — LINAWATY ALS GOH GIM KIAT VS PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
70 — 50
  • Agrarische Wet (S. 187055) sebagai yang termuat dalam pasal 51Wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie (S.1925447) danketentuan dalam ayat ayat lainnya dari pasal itu ;2. a. Domeinverklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarisch Besluit(S.1870118) ;b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam S 1875119a ;c. Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dariS.187494f ;d. Domeinverklaring untuk Kresidenan Manado tersebut dalampasal 1 dari S.187755 ;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — HANDOKO LIE
372 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membuat Akta Notaris Agoes Salin Nomor 47,tanggal 25 Agustus 1982 tentang Pernyataan Penanggalan HakAtas Tanah dan Bangunan yang isinya pada pokoknya:o Menanggalkan hak dan menyerahkannya kepada PemerintahDaerah Tingkat Il Kotamadya Medan seluruh hak dan wewenangatas tanah Negara seluas 34.776 M2 yang merupakan gabungandari sebahagian bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 33sebahagian dan Eigendom Nomor 9 sebahagian terdaftar padaKantor Agraria Kotamadya Medan, atas nama Het GubernementVan Nederland Indie
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.
Tanggal 28 April 2016 — -
60 — 24
  • terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang tindak pidana korupsi ini adalah sejalandengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagianbesar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata barang siapayang merupakan terjemahan dari kata Belanda hij dimana hal tersebutmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijike person (manusia) yang hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-12-2014 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 13 Juli 2015 — - Ir. Alexander lawrentius Dacosta / Direktur PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Radio Mutiara FM) LAWAN - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia - Dirjend Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika - Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Rafio Kelas II Medan - PT. Radio Kardopa Medan
117 — 35
  • Foto copy Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia daerah ProvinsiSulawesi Barat Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentangRekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga PenyiaranKomunitas Jassa Penyiaran Radio Komunita Musik Indie Manakarradinazegelend sesuai asli selanjutnya diberi tanda bukti ; T EI 13;14.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUIT HARAPAN
271 — 135
  • Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDNBahwa selain itu juga Penggugat/Terbanding telah mengajukanbukti P23a De Wetboeken Wetten en Verordeningen, BenevensDe Grondwet Van De Republiek Indonesia, P23b, HimpunanPeraturan Perundangundangan Republik Indonesia disusunmenurut Sistem ENGELBRECHT, P23c, STAATSBLAD VanNederlandsch Indie Over her jaar 1924 yang menyatakan GB 50tertanggal 24 Juni Tahun 1924 tidak terdapat dalam staatsblaadtersebut.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Sbg
Tanggal 11 Juni 2015 — ROBERT HUTAGALUNG vs Hj. FATIMAH BATUBARA, dkk
61 — 6
  • Weskust Mastchappij,opgericht 1909 dengan dasar Kadasteral No. 58/Djanuari/1909; Oleh Pemilik NVANPILLO telah menghibahkan Areal Perkebunan Karet miliknya kepada yangbernama Marhoelalan gelar Lopian Toea Hoetagaloeng bertempat tinggaldulunya di Aek Horsik, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dahulumenjabat SEBAGAI Kepala Kuria di Badiri, tanah tersebut ada terletak diKilometer 2122 di Kampung Lopian, Badiri, seluas 28 hectar yang kesemuanyatelah dituangkan di atas kertas Zegel Nederlandsch Indie
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
174 — 84
  • Kompilasi Hukum Islam belumberlaku, akan tetapi dalam praktek bagi masyarakat yang beragama IslamHukum Islamlah yang berlaku, kemudian pemberlakuan Hukum Islam inidilegalisasi oleh pemerintahan Hindia Belanda.Bahwa pada fase pemerintah Hindia Belanda, hukum Islam pertama kalidiberlakukan sebagai hukum kepada bangsa Indonesia yang beragamaIslam, berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 di Belanda dan StaatsbladNomor 2 di Indonesia yang terkenal dengan Reglement op het bleid derRegeering van Nederlandsch Indie
    Kompilasi Hukum Islambelum berlaku, akan tetapi dalam praktek bagi masyarakat yangberagama Islam Hukum Islamlah yang berlaku, kemudianpemberlakuan Hukum Islam ini dilegalisasi oleh pemerintahan HindiaBelanda.Bahwa pada fase pemerintah Hindia Belanda, hukum Islam pertama kalidiberlakukan sebagai hukum kepada bangsa Indonesia yang beragamaIslam, berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 di Belanda danStaatsblad Nomor 2 di Indonesia yang terkenal dengan Reglement ophet bleid der Regeering van Nederlandsch Indie
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2009 — Putus : 17-12-2009 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 5/Pdt.G/2009/PN.Stg
Tanggal 17 Desember 2009 — Tuan H. ABU BAKAR Bin H. ISMAIL, Dkk LAWAN H. A. M. JAFARI Bin A. M. SAHIDIN, Dkk
104 — 28
  • NamaTempat tanggal/ lahir/UmurAgamaPekerjaanKewar ganegaraanPontianak, Propinsi Kalimantan Barat disebutPenggugat 8: INDIE LUKMAN bin AHMAD ZAINI: Sintang/55 tahun: Islam: Purnawirawan TNI: Indonesia: JI. Cik Ditiro No. Rt 09/Rw 03 KelurahanKapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab.SIntang, Propinsi Kalimantan Barat disebutPenggugat 9: ABDUL MALIK bin AHMAD ZAINI: Sintang/30 November 1958: Islam: Pegawai Negeri Sipil: Indonesia: Jl. Cik Ditiro No. Rt 09 /Rw 03 KelurahanKapuas Kanan Hulu, Kec.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.PBR.
Tanggal 30 Desember 2013 — Drs. M. NAJIB. SMH, MELAWAN SUHERMAN, ABU BAKAR, SH HJ. DARWANI, HERMANTO, ERIZAL, YULIMAR, FATIMAH ANY,
66 — 16
  • Agrarische Wet (S. 187055) sebagai yang termuat dalam pasal 51 wetop de staatsinrichting van nederlands indie (S. 1925447), danketentuan dalam ayat ayat lainya dari pasal itu ;li. a. " Domeinverklaring " tersebut dalam pasal 1 'Agrarisch Besluit (S.1870 118)b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011
Dr.Frans H. Winarta SH.MH(Kuasa Pemohon); Scott Anthony Rush
398 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek vanStrafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI). WSNImerupakan turunan dari WvVS negeri Belanda yang dibuatpada tahun 1881 dan diberlakukan di Negara Belandapada tahun 1886. Pada tahun 1811 Perancis menjajahBelanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukumpidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonapartemenjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancismeni nggalkan Belanda.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
296 — 240
  • CV INDIE Wilayah 96.373.500,00GLOBAL KecamatanIMPERIUM Adipala,KabupatenCilacap, JawaTengah35, PT SAMUDERA Wilayah 96.712.500,00KARYA KecamatanSEJAHTERA Dukuhwaru,KabupatenTegal, JawaTengah36. CV BIMA Wilayah Kraton /96.854.500,00BUSIMAR Yogyakarta37. CV RIKA DARA Wilayah 96.797.500,00AYU KecamatanKaligesing,KabupatenPurworejo, JawaTengah38. CV IYOKOTO Wilayah 96.799.300,00COMPANY Purworejo,KabupatenPurworejo, JawaTengah39.
    Bahwa untuk kegiatan Sosialisasi Sektor Saksi menagihkan ke KESDM sebanyak15 paket pekerjaan, dengan nilai satu paketnya sekitar Rp86.000.000,00;Bahwa selain itu Saksi juga meminjamkan beberapa perusahaan kepada POPPYDINIANOVA untuk keperluan penagihan kegiatan Sosialisasi Sektor;Bahwa perusahaan yang Saksi pinjam untuk kegiatan Sosialisasi Sektor antaralain: PT SAMUDERA KARYA SEJAHTERA, PT YOGA WIDYATAMA GAMA, CVPRASASTI IMPERIUM, CV PRATAMA MULYA ABADI, CV ARDERAMAMANDIRI, CV INSYAN SEJATI, CV INDIE
    kepada Saksiyaitu kegiatan Sepeda Sehat dalam Rangka Hemat Energi, dimana Saksi disuruhuntuk menagihkan ke KESDM;Bahwa untuk Sepeda Sehat Saksi mendapat 14 paket pekerjaan dengan nilaisatu paketnya sekitar Rp86.000.000,00;Bahwa untuk kegiatan Sepeda sehat Saksi juga menggunakan beberapaperusahaan pinjaman antara lain : CV GLOBAL ANTAR NUSA, CV PRATAMAMULYA ABADI, CV SAMIR GLOBAL, CV VIKY WIRAKENCANA, CV INSYANSEJATI, PT ILEX MUSKINDO, CV ARIF INDAH PERMATA, PT ARDERAMAMANDIRI, PT YOGA WIDYATAMA, CV INDIE
    CV ICA CITRA dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.122495Y/019/110 tgl 26/06/2012 sejumlah Rp.87.509.546,00, Surat PerintahMembayar (SPM) No. 02243/ESDM/S)JHH/2012 tgl. 20/06/2012Rp.87.509.546,00 atas Surat Perintah Kerja No. 17/SPK/P2K.P/PL.S/SJH/II/2012tgl. 27/02/2012 sejumlah Rp.98.225.000,00 dan dokumen pendukungnya. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan sosialisasi mengurai dampakpositif kenaikan harga BBM untuk menyelamatkan APBN melindungi haksubsidi rakyat kecil oleh CV INDIE
    Adipala oleh CV INDIE GLOBAL IMPERIUM. 1 (satu) bundel dokumen laporan kegiatan sepeda sehat dalam rangkasosialisasi hemat energi di Kec. Cimangli, oleh CV ARUNG INDONESIA. 1 (satu) bundel laporan kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialiasi hematenergi di Kec. Kedung Banteng oleh CV GRAFIKAKO CEMERLANG. 1 (satu) bundel dokumen laporan kegiatan sepeda sehat dalam rangkasosialiasi hemat energi Kec.
Pengadilan PN BLORA Perdata Tanah
Putus : 15-09-2016 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN BLORA Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bla
Tanggal 15 September 2016 — AHMAD SHOHIB SUHADAK lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI / KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH) NGAWI,
141 — 43
  • kwitansipembayaran uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2012, NOP: 33.16.030.004.9000001.2berikut lampirannya;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2013, NOP: 33.16.030.004.9000001.2berikut lampirannya;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2014, NOP: 33.16.030.004.9000001.2berikut lampirannya;Fotokopi Regeering Almanak voor Nederlandsch Indie
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 4 September 2018 — Penuntut Umum:
HERU HARYANTA, SH
Terdakwa:
EDY MARYANTO,SE Bin SUKARDI
107 — 38
  • termasuk korporasi.Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuanundang undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yangdapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawalidengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hijdimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistemhukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-05-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 29 September 2017 —
185 — 35
  • terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang tindak pidana korupsi ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalamsebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kataparang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hij dimana haltersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT LINTEC INDONESIA VS ABDUL MALIK, DKK (178 Orang)
288 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Operator Tidak44 Robiyanto indie Kawin Rpo Rpo Rp0 Rp170.000/ Rp836.000 Rp1.006.00045 Romelan a petator 1 Rp0 Rp143.640 Rp0 Rp170.000/ Rp836.000 Rp1.149.640Saipul Operator46 a var eee 2 Rp0 Rp191.520 Rp0 Rp170.000/ Rp836.000 Rp1.197.520Junior47 Samino eae 3 Rp50.050 Rp239.400 Rp0 Rp170.000/ Rp836.000 Rp1.295.450nJunior; Sub Tidak48 Setiyono Fareiia Kawi Rpod Rpod Rp0 Rp170.000 Rp836.000 Rp1.006.000nOperator Tidak49 Setyawan Middle Kawin Rpod Rpod Rp0 Rp170.000 Rp836.000 Rp1.006.000Sigit Operator50
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 8 Juni 2017 — Penuntut Umum:
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
316 — 417
  • Penyerahan tanah Negara (besteming)berdasarkan ordonantie dimuat dalam Staatsblad Nederland Indie ;Bahwa tanah yang sudah dibestemingkan kepada Staats Spoorwegen, lalu diukur,dipetakan, dan diuraikan dalam GROND KAART (Peta Bidang Tanah). PembuatanGrond Kaart dilakukan menurut teknik geodesi oleh land mester (petugaspengukuran kadaster).
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — Drs. SUTARTO
82 — 14
  • terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang tindak pidana korupsi iniadalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihatdalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengankata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hi/dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yanghal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie