Ditemukan 522 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilana pengadilang pengadilan pengadsilan pengadillan pengadiilan peengadilan penegadilan pengadilian pengadilanã pengadilann pengadilanb
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Waris
Register : 04-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp
Tanggal 12 Agustus 2021 — Perdata
308 — 215
  • DALAM EKSEPSIEksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan1. Bahwa pada Posita Gugatan angka 24, Para Penggugat menyampaikanbahwa Tergugat X tidak dapat menunjukkan warkah persetujuan semua ahliwaris, baik persetujuan semua ahli waris, akta hibah, surat wasiat, dan jugaakta pembagian hak bersama. Kemudian, pada Posita Gugatan angka 23,Para Penggugat sampaikan bahwa peralinan hak dari PEWARIS kepadaAYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 171bBuku Kedua Bab Kompilasi Hukum Islam;2.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 18/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat Astuti Alawiyah dkk Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Intervensi Sumali alias Somali
248 — 247
  • Kewenangan Pengadilan1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
2.PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
3.MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA
4.MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
5.ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Kesehatan RI
642 — 1168
  • KOMPETENSI PENGADILAN1.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaradi tingkat pertama (Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUU PTUN);Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat:
ANDI SATRIAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ,
2.HARRY UTAMA
3.WONG KRISYANTI
Intervensi:
DJAMBURI
137 — 85
  • KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministratifJakarta Pusat yang berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B15 Kav. 8Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,disebabkan karena objek sengketa ini berada pada wilayah kerja KantorPertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat;2.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 323/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : Ridha Hanny Beru Munthe
Pembanding/Tergugat II : Sinar Poltak Munthe
Pembanding/Tergugat III : Tongam Pandapotan Munthe
Pembanding/Tergugat IV : Juliana Br Munthe
Pembanding/Tergugat V : Manap G. Parulian Hutagalung
Terbanding/Penggugat I : Ir. Maria Doriamah Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Maria D. Munthe
Terbanding/Penggugat II : Mala Rhodearni E. M, atau ditulis dan disebut juga Malah Rhodearni Estumihi Munthe
Terbanding/Penggugat III : Maida A. K. Munthe, SH atau ditulis dan disebut juga Maida Angelina Kennedyana Munthe
Terbanding/Penggugat IV : Madawesi N. T. Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe
Terbanding/Penggugat V : Shienda Makaraja Muhaga Munthe
Terbanding/Turut Tergugat : Adi Pinem, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
146 — 162
  • Perihal keliru menarik Tergugat / Para Pihak ini jugaterlihat jelas pada Petitum Gugatan Para Penggugat yang tidak satupun berisituntutan terhadap Turut Tergugat.Halaman 39 dari 92 halamanPutusan 323 Pdt 2021 PT MdnC.Tentang Kewenangan / Kompetensi Absolut Pengadilan1.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 18/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
Pembanding/Terdakwa I : TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SARWOTO, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SARWOTO, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : SARWOTO, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum I : SARWOTO, SH., MH
118 — 60
  • Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000; (limaribu rupiah)3.Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan1.Negeri Jakarta Pusat Nomor : 87/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 20Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa TOGU SIAGIAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana KORUPSISECARA BERSAMASAMA* sebagaimana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;Halaman 63 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 18-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Juli 2019 — JULIA SUPARDI >< TIM KURATOR PT. Jaya Smart Technologi, PT. Royal Standard, Untung Sastrawijaya dan Irma Halim (Dalam Pailit) ; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
526 — 310
  • SLU dengan uraian sebagaiberikut:Harta Pailit Adalah Harta Debitur Pailit Yang Diputus BerdasarkanPutusan Pengadilan1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 09-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 11 Juli 2019 — Tim Kurator PT. Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) >< PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
864 — 404
  • SLU dengan uraian sebagaiberikut:Harta Pailit Adalah Harta Debitur Pailit Yang Diputus BerdasarkanPutusan Pengadilan1.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SYACHRIL
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : ADI GUNAWAN,S.H., NOTARIS BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
53 — 32
  • Bank Danamon Indonesia,Tbk).Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Sengketa Dapat Dilaksanakan TanpaFiat Eksekusi Pengadilan1.Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka13 halaman 12, angka 32, 33, 34, 35 dan 36 halaman 16 dan 17, yang padapokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang tidak sah karena tanpaadanya fiat eksekusi dari Pengadilan.Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMk) No. 27/PMK.06
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1013 — 2387
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-05-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Srg
Tanggal 18 Januari 2018 — - PENGGUGAT : RISNAWATI SE.,MSi - TERGUGAT : dr ALICE LAWADINATA
257 — 75
  • Menolak seluruh Tuntutan Penggugat yang lain dan selebinnya sepanjangtidak ada hubungannya dengan hakhak kewajiban dan kepentingan hukumTurut Tergugat IV ; TENTANG BEBAN BIAYA PERKARA DI PENGADILAN1. Bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkandalam Perkara:2.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
192 — 110
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.Bahwa dasar gugatan dari PARA PENGGUGAT dalammengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembangadalah ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 TentangPengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagaiberikut:KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahanegara yang berisi tindakan hukum tata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Oktober 2019 — KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM
427 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3318 K/Pid.Sus/2019UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan1.Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/ PN.Jkt.Pst, tanggal12 Juni 2019 tersebut;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM telahterbukti secara sah dan menyakinkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
386 — 389
  • Purbasesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya PEMOHON menguraikan dalildalil Keberatan sebagai berikut:A.B.DALIL TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN DANKOMPETENSI PENGADILAN1. Bahwa Putusan TERMOHON Perkara Nomor : 08/KPPUL/2004, tertanggal 11Juli 2005, telah diberitahukan dengan resmi, telah diambil dan diterima olehPEMOHON pada tanggal 15 Juli 2005 (Terlampir).2.
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5655 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Hasil Penelusuran Produk Pengadilan1. Wilayah KerjaPengumpulan produk pengadilan dilakukan pada PengadilanPengadilan Negeriyang berada di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang, Mahkamah Agung RI, MahkamahKonstitusi Rl, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Arbitrase Nasional, maupuntempattempat lain yang relevan, sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data,seperti Arsip Nasional RI, pusat dokumentasi hukum maupun perpustakaan.2.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
341 — 203
  • Kewenangan Pengadilan1.Bahwa seluruh (ketiga) Objek Gugatan a quo adalah sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata UsahaNegara yang berbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 74
  • cukupmemperlinatkan bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah gelap atau tidak jelas dankabur (abscuur libel) dan mengenai hal ini Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2,14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menguraikannya secara rinci pada penguraiantentang Kompetnsi Absolut Peradilan, untuk itu Gugatan dari Para Penggugattersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet OntvankelijkVerklaard.Tentang Kompetensi (Jurisdiksi) Absolute Pengadilan1
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 04-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 17/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 6 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Lucas J Kubela, SH
Terbanding/Terdakwa : DEASY SALY NATALIN KALASE, SH
79 — 24
  • /Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAPtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunutut Umum tersebut; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan1
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2409 — 4801
  • TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN DANKOMPETENSI PENGADILAN1.Bahwa PUTUSAN KPPU yang diajukan dalam keberatan a quo telahdibacakan dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh PARAPEMOHON KEBERATAN yakni pada tanggal 2 Juli 2020.Selanjutnya, PARA PEMOHON KEBERATAN mendaftarkanPermohonan Keberatan a quo atas PUTUSAN KPPU yakni pada hariSelasa, tanggal 21 Juli 2020.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
288 — 135
  • 1 (satu) keping CD CDR Verbatim yang didalamnya terdapatfilefile Laporan Keuangan Bulanan YKKBI dari April 2008 sampaidengan Maret 2009 dan Juni 2010.1045 1 (satu) keping CDR80 dengan merek GTPro dengan SerialNumber LH3166QG01228049D4 yang didalamnya terdapat filefilemengenai transaksi penggunaan dana FPJP dan PMS.Dipergunakan dalam perkara lain.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).3 Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan1