Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO
59 — 11
  • tanggal 22 Mei 2013.61wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 JoPasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
    menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejaktahun 2009 ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Putus : 16-12-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 34 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Desember 2015 — Drs.H.FAHMI SABERI, M.AP Bin SABERI.
113 — 13
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatan dan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban Pengeluaran PelaksanaanKegiatan. Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Tekhnis Kegiatan sesuai dengan sesuaidengan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten TapinNo.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012/ Tentang Penunjukan Pelaksana TekhisKegiatan Penyediaan barang dan Jasa pada tahun anggaran 2012, dalam bidangperjalanan dinas adalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP
Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
149 — 35
  • Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Oktober 2015 — TONGGUNG NAPITUPULU
103 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 20 Maret 2014 — Ir. RAHANSI Bin Suludin
59 — 11
  • Paiman karena kelompoktani mereka yang layak untuk mendapat proyek tersebut;Bahwa untuk lahan tersebut tidak mesti ada sertipikat, asal adapengelola lahan tersebut;Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut ada Tim Pendamping,yaitu Tim Tekhnis;Bahwa saksi tidak tahu lagi untuk pengajuan tahap keduapencairan yang 100%;Bahwa menurut peraturan menteri kehutanan untuk proyek inibersifat swakelola;Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey olehUniversitas Jambi;Bahwa saksi tahu ada tandatangan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
118 — 161
  • Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu Membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakanHalaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kditugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2010 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN SERANG Nomor 252/Pid.B/2010/PN.Srg
Tanggal 25 Nopember 2010 — Ir. SJACHPUTRA BIN MIAZ ANWAR Cs
258 — 69
  • Pulau Panjang terhadapkegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh KWDHarapan Maju dan ternyata disana tidak ada kegiatanbudidaya rumput laut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutdiatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangansaksi yang menyatakan tidak mengetahui tentang PedomanTekhnis Nomor: 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus2004 dan Penetapan Nomor: 79/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal25 Agustus 2004 karena seluruh dokumen tentang pencairanmerujuk kepada Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penipuan
Register : 12-11-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor 265/Pid.B/2015/PN.Bau
Tanggal 3 Februari 2016 — - ABADI MAKMUR, S.IP Bin MAKMUR - MUHAMMAD SYAMRIZAL KAPITA Als. ATAM - JUNADI
121 — 58
  • RI dalam bentuk pertimbangan tekhnis dandaftar Nominative nama, lalu jika disetujui oleh Menpan akan dikeluarkanpersetujuan penetapan alokasi formasinya dengan lampiran daftar Nominativedari BKN, yang diserahkan kepada instansi pusat atau daerah sabagai dasaruntuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN (Kanreg) ; Bahwa terkait dengan penjelasan ahli tentang prosedur pengangkatanHonorer KI menjadi PNS, maka 171 (seratus tujuh puluh satu) orang di Kab.Bombana menurut aturan sesuai dengan PP No
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
86 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIIV2014 untuk melakukan penyesuaian/perubahan volumepekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lo selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor Pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
    melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIIV2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan VolumePekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/PID.SUS-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 September 2015 — HAMKA, S.Pd
50 — 14
  • ANWAR, ST sebagai Tim Perencana.Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengawas atau tenaga tekhnis untukkegiatan pelaksanaan program pengembangan daerah 3T di SMA Negeri Paleleh.Bahwa benar tugas saksi dan lelaki MOH.
    negosiasi penawaran harga karenasetelahmengajukan penawaran dan Rencana Anggaran Biaya yang saksi masukan melalui emailkemudian muncul surat perintah kerja (SPK)/Surat Permtah Mulai Kerja yang tertandatanganlangsung oleh terdakwa HAMKA, S.Pd selaku kepala sekolah.Bahwa benar saksi melakukan penawaran langsung kepada terdakwa HAMKA, S.Pd selakukepala sekolah, karena sepengetahuan saksi bahwa terdakwa HAMKA, S.Pd yang merupakankepala sekolah selaku penanggungjawab kegiatan.Bahwa benar spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — SYARIF HIDAYAT, SE Alias SYARIF HIDAYAT Alias SYARIF KENTUNG
91 — 67
  • . = Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). = Buku J, Buku II dan Buku HI Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatanJalan Badami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku I DPA SKPD). = Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan DaerahKabupaten
    Karawang Tahun Anggaran2010 tanggal 28 Januari 2010.SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.661Huk/2010 tentang Penetapan Kembali Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan KabupatenKarawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 18 Oktober 2010.Surat Keputusan Bupati Karawang No. : 910/ Kep.608Huk/2009 tentang Standar Satuan HargaBarang dan Jasa dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2010.Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun 2010.Buku Bimbingan Tekhnis
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
114 — 54
  • memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah
Register : 15-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 91/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : ANDI TJORA
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
46 — 31
  • .; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
316 — 210
  • ., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 323/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — EDI alias SODON bin SAFI’I
57 — 14
  • SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — ADRIANUS WENAS, DKK vs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Robinson Kindangan kepada Tergugat Ill untuk mendapatkansuatu. kepastian hak, dan oleh karena telah memenuhisyaratPertanahan, baik secara tekhnis maupun yuridis, dan karenakewenangan (kompetensi), sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriHalaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanketentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;3.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 9 Januari 2015 — - Drs. SUDIRMAN LANNURUNG, M.Si Vs. - JPU
177 — 38
  • ALIMUDDIN membayarutangnya karena kami tidak mencampuri ; Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Solusinya mengenai pembayaran utang H.ALIMUDDIN karena kami hanya mengawasi kegiatan dan menerima LaporanRPH Kota Makassar ; Bahwa secara tekhnis kami tidak melakukan Pengawasan karena hanyamenerima Laporan dari RPH Kota Makassar ; Bahwa saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas RPH tidak pernah mengur H.ALIMUDDIN, karena kami hanya berhubungan dengan Direktur Utama RPHdan Badan Pengawas tidak mencampuri Operasional
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-09-2009 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 984/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 14 September 2009 — Terdakwa TJAHYA RACHMAT WINARDI, SE
84 — 10
  • PST.pengangkutan, PKS dalam bisnis dan PKS mengenaikemitraan ;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat pembuatan PKSdengan mitra secara umum adalah menguji kelayakan Mitra,Prosedural Hukum dan sebagainya ;Bahwa mekanisme terbitnya PKSPKS adalah dari awal tentusaja dilakukan oleh Tim tekhnis bagian bisnis mengadakankontrakontra, pertemuan dan sebagainya kemudian setelahitu kemungkinankemungkinannya dan setelah itu dibuatkandrafdrafnya oleh Manager Bisnis setelah itu dianalisalebih lanjut dan setelah semua
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
RADITYO, SH
Terdakwa:
FIFIN LESTARI
188 — 102
  • Manggeasi, Dompu, 22-8-2016 yang menerima Muhammad Adam;
  • 1 ( satu ) lembar kwitansi terima dari bendahara, uang sejumlah Rp. 10.050.000, untuk pembayaran pembelian pasir hodo 9m3 x 320.000, batu klai / alam 12m3 x 170.000 dan untuk pelunasan hak pekerjaan SPAL 41 M Dusun Manggeasi, Dompu 13-8-2016 yang menerima uang MUHAMMAD ADAM;
  • Keputusan kepala Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Nomor : 015/Pem/213/IX/2016, Tentang Pengurus Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 324/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — AJID bin (alm) SARIDI, dkk
83 — 37
  • HalamanBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis