Ditemukan 581 data
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
71 — 45
Pengadilan Tinggi dapatmenyetujuinya dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, sehinggaoleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembandingdapat dikabulkanBahwa hal yang senada juga terpampang dalam Putusan PengadilanNegeri Bekasi Nomor 327/Pdt.G/2016/PN Bks tanggal 11 Januari 2017yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pertimbangannya MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada intinyamempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas
249 — 449
Memperolehkeuntungan finansial;Bahwa itikad buruk dan licik Para Penggugat dalam mengajukanGugatan terpampang nyata dari petitum yang dimintakan oleh Penggugatdimana Penggugat secara serakah tidak hanya meminta kepemilikanatas tanahtanah dan saham PT Lembah Kopo warisan Almarhum DickyBenyamin Masengi, namun juga meminta pembayaran dengan iotal44 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pat.G/2019/PN Cbisebesar US $ 1.709.500 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratusdollar Amerika Serikat)
1.FAJAR SETO NUGROHO, SH.MH.
2.HARIS FADILLAH HARAHAP, SH.
3.YULI WIDIOWATI, SH.
4.RESSY RHONEH THAIMIYAH SALAMPESSY, SH, MH.
Terdakwa:
BUDI SUDIARTO Alias BUDI FREN Bin SUDARYO
121 — 41
Investigasi DPP AWPI yaitu adanyadugaan 40 Desa di Kabupaten Pemalang terkait penyimpanganSiltap, tunjangan, dan operasional Pemerintah Desa sesuai pasal 81dan psal 100 PP No. 47 Tahun 2015 yang intinya Kades dalammenganggarkan Siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desatelah melampaui ketentuan yang mana 60% ADD kurang dari 500juta, 50% bagi ADD yang 500 juta sampai 700 juta, dan 40% bagiyang 700 juta sampai 900 juta, dan 30% bagi yang melampaui 900juta; Bahwa dari data infografis Desa yang terpampang
123 — 27
perjanjian HakSewa untuk bangunan, sementara disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat tentangkeberadaan bangunan eks Bioskop Tobing sudah dibangun/dimiliki oleh Penggugat sejaktahun 1938 selain telah didukung oleh keterangan saksisaksi pihak Penggugat, ternyatadalil ini sama sekali tidak disangkal oleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa demikian pula hasil sidang pemeriksaan setempat, diperolehfaktafakta hukum bahwa keadaan fisik bangunan eks Bioskop Tobing adalah berupabangunan lama/tua yang terlihat masih terpampang
143 — 23
Bahwa saksi tidak ingat kapan Panitia mulai bekerjanya; Bahwa mengenai proses pelelangan tidak tahu, tahunya proses lelang sudahselesai pada minggu ke2 bulan April 2011, dan terpampang di papanpengumuman; Bahwa saksi juga lupa yang sebagai pemenang lelang urutannya 1 sampai 3dan saksi juga tidak mengetahui tentang penawarannya; Bahwa setahu saksi yang membuat HPS Panitia dan sudah jadi disodorkankepada saksi; Bahwa tentang HPS oleh Sdr.
IWAN ARTO KOESOEMO, SH., MH.
Terdakwa:
ANDRI SALMAN, ST
221 — 100
Direktur Utama yang bertindak mewakili PDPasar Bermartabat; Bahwa keputusan yang bersifat kolektif kolegial adalah keputusan yangmenyangkut keuangan dan perusahaan; Bahwa saksi ikut menandatangani perjanjian pembiayaan mudharabahdan gadai deposito, karena saksi berasumsi bahwa Terdakwa sudahmelalui proses secara berjenjang, antara lain adanya rapat direksi; Bahwa Walikota tidak tahu bahwa PD Pasar Bermartabat ada kerjasamadalam bisnis garam juara; Bahwa saksi tidak tahu apakah Walikota fotonya terpampang
163 — 84
kapas menurut cerita pabrik gulabangrut sehingga dipinjamkan ke PKNT namun saksi tidak tahu yangmeminjamkan apakah Pak Gatot atau Jnon Van Leeuwen.Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PKNT namun bapak saksi tidakpernah bekerja di PKNTdan waktu PKNT kelola tanah Pak Gatot masihada dan menjadi karyawan.Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita bahwa tanah sengketa dijualkepada PKNT.Bahwa waktu PTP mengelola tanah, Pak Gatot masih ada tapi tidak jadikaryawan.Bahwa PTP 26 dan PTP 12 saksi tahu karena terpampang
107 — 59
Namun demikian, padalokasi objek terpampang tanda bahwa tanah tersebut dijual denganmencantumkan nama penjual H. Widjaja. Dalil Kuasa Para Tergugat bahwatanah tersebut telah dijual kepada pihak lain bersesuaian dengan fakta yangHalaman 125 dari 145Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjbditemukan dalam pemeriksaan setempat dengan adanya plang bahwa tanahtersebut dijual;Bahwa lagipula, dalam pembuktian, Kuasa Para Penggugat tidak dapatmenunjukkan asli dari fotokopi SHM 851.
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
322 — 331
Irianto Lambrie yang mengangkat anaknya menjadi TGUPP(Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) adalah sama persis denganSoeharto ketika mengangkat anaknya tersebut;Bahwa Saksi menanggapi kata gaya Orde Baru dengan melihat padaperistiwa Soeharto yang mengangkat anaknya menjadi Menteri Sosial;Bahwa Sdr Arkanata Akram di pemerintahan Kaltara (Kalimantan Utara)menjabat sebagai TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan),duta imunisasi dan duta baca yang Saksi ketahui dari media online, balihoyang terpampang
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
367 — 278
didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret2021, yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa telah melanggar ketentuan Pasal I UU 3/2020 hal mana objekHalaman 52 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDGsengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah mencantumkanUU 3/2020;Bahwa terhadap hal tersebut perlu Tergugat sampaikan bahwaseharusnya Penggugat membaca kembali dengan seksama objeksengketa a quo pada konsideran mengingat pada point ke 3 halaman 2,disana sangat terpampang
111 — 69
pertama kali saksi masuk di koperasi Mulatama tahun 2006samapai dengan saksi keluar / mengundurkan diri pada tahun 2011 secarastruktur organisasi Ketua Umum dijabat oleh Roni Nimbrod Sitorus;Bahwa Roni Nimbrod Sitorus meninggal pada bulan Mei 2010 lalu secarapekerjaan di gantikan oleh Hakim Sitorus namun secara strukturorganisasi posisi Ketua Umum belum diganti masih Roni Nimbrod Sitorus;Bahwa saksi mengetahul posisi Ketua Umum belum dirubah dalamstruktur organisasi karena struktur organisasi yang terpampang
675 — 587
lapangan;Bahwa kalau terjadinya survei itu Saksi tahu, tetapi apakah melibatkanwarga sekitar saksi tidak tahu;Bahwa yang Saksi tahu Tim dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) danKantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) tidakpernah melibatkan masyarakat sekitar, hanya dibimbing oleh Romo dariKlasis saja;Bahwa Saksi tahu syaratsyarat untuk diterbitkannya Izin MendirikanBangunan (IMB), itu) sesuai dengan formulir yang ada KantorPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) waktu itu, semuasyarat terpampang
56 — 31
Imam Suprihanto AliasGus Im sebagai ketua umum Aptesi pusat.Bahwa pada waktu saksi di Singkil sampai dengan waktu saksi menyerahkan uang10 juta, saksi belum pernah melihat susunan organisasi Aptesi terpampang di ruangtamu kantor Singkil.Bahwa saksi melihat peluang yang menjanjikan dan sangat menguntungkan bagimasyarakat.Bahwa menurut penjelasan Al Futukhi, sebagai pengurus daerah dijanjikan akanmendapatkan gaji, fasilitas kantor, inventaris mobil dan motor, asuransi kesehatandan pendidikan, dan yang
Terbanding/Penggugat : WIDYAWATI HIDAJAT
132 — 71
Bahwa Putusan No. 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 4 Juni 2018 tentangAkta Perdamaian yang telah (inkracht), antara Pembanding semulaTergugat dan Pembanding Il semula Penggugat Intervensi telahdisampaikan dan disebarluaskan kepada khalayak umum melaluiPengumuman Koran dalam Koran Pikiran Rakyat Bandung Raya edisiHari Selasa, Tanggal 3 Juli 2018, hal mana jelas terpampang di halaman2 koran tersebut memuat Pengumuman Tentang Putusan AktaPerdamaian yang mengakui objek perkara a quo sebagai hartapeninggalan
37 — 10
tidak adadan hanya perintah kerja yang diberikan secara lisan oleh Pak Endy dilokasi proyek atas inisiatif Pak Endy selaku pelaksana/ rekanan padaawal dimulainya proyek karena telah menggunakan tenaga kerja dariorangorang saksi ;Bahwa pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunanruang poliklinik pada RSUD dr.Soeroto tahun anggaran 2009 secarapastinya saksi tidak tahu, namun saksi mengetahui kurang lebih Rp.9.000.000.000, (sembilan milyard rupiah) yang saksi ketahui daripapan nama PT yang terpampang
43 — 10
karenadiberitahu oleh nasabahsebelumnya; Bahwa uang yang di tabung saksi adalah uang dari warisan ibuSaksi;Bahwa uang tersebut rencananya sementara di tabung di KSUDharmaPutraBahwa ketika istri saksi mengantarkan keponakannya kesekolahdiceritakan.............ceritakan orang tua murid yang lain bahwa KSU Dharma Putramemberi bunga yang besar dan istri saksi memberi tahukankepada saksi dan saksi menarik uangnya dari bank pemerintahkemudian di tabungkan ke KSU Dharma Putra ;Bahwa benar ada kalender terpampang
101 — 28
Bahwa pada saat mengikuti acara pelatihan tersebut barulah saksi mengetahuipenyelenggara pelatihan adalah Panitia Pelatihan Usaha Mandiri Bagi Kaum Muda karenadiberitahu oleh Terdakwa Ill selain itu didalam ruang aula dipasang spandukyang terpampang pihak dari penyelenggara ;7. Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
211 — 112
fotokopi sertifikat tanah tersebut, selanjutnya KJPP Pungs & RekanKantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaianterhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020 m2 di Desa Oematnunu,Kabupaten Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp.119.259.259.000,(Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta DuaRatus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau senilai Rp.450.000,/m2dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 (tiga) orangyang nama dan nomor teleponnya terpampang
fotokopi sertifikat tanah tersebut,selanjutnya KJPP Pungs & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudianmenerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosongseluas 256.020 m2 di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilaiharga pasar sebesar Rp.119.259.259.000, (Seratus Sembilan Belas MiliarDua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan RibuRupiah) atau senilai Rp.450.000,/m2 dengan hanya bersandar padainformasi pertelepon dengan 3 (tiga) orang yang nama dan nomorteleponnya terpampang
445 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
aspek yuridis, filosofis danpolitis), sehingga tidaklah mengherankan kalau ternyata Majelis Hakimnyatanyata tidak mempertimbangkan faktafakta social dan yuridisserta buktibukti yuridis formil yang secara keseluruhan terungkapdalam persidangan, sehingga putusan yang diberikan oleh Majelis Hakimtidak mencerminkan rasa keadilan publik sebagaimana tercermindari kalimat Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa;Bahwa katakata dan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa yang terpampang
72 — 14
Terdakwa Djaenuridengan Ramli Simanjuntak sekalikali ;Bahwa saksi tidak tahu apa kaitan Raml Simanjuntak di proyek pembangunan Bronjong tanggulkali kriyan tersebut ;Bahwa saksi apakah mengecek panjangnya saja atau mengecek Volumenya saja saksi mengecekpanjangnya saja Volumenya tidak ;Bahwa saksi tidak mengecek Volumenya karena pada waktu itu tidak digali kedalaman ;Bahwa saksi sering bertemu Terdakwa Djaenuri di lapangan ;Bahwa saksi ada melihat di proyek pembangunan Bronjong tanggul kali kriyan terpampang