Ditemukan 626 data
1.PT Senapati
2.PT Insight Investments Management
Tergugat:
Ny. Masitoh
Turut Tergugat:
Tn. Haminanto Adi Nugraha
339 — 215
aquo;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenghukum Penggugat I/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara aquo;Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, dipersidangan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16April 2018, sebagai berikut :POKOK PERKARA1.Hubungan Hukum Antara Turut Tergugat Dengan Para Penggugat1.1.Turut Tergugat merupakan pemegang saham minoritas
AGUS TRI HARTONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FAHRUROZI alias USTADZ FAHRUROZI alias ROZI Bin SARDJONO
321 — 99
dengan judul NEGARA ISLAM DI SUMATRA;
- 1 (satu) amplop SYAM ORGANIZER;
- 1 (satu) lembar surat tugas SYAM ORGANIZER;
- 2 (dua) lembar kertas dengan judul KAJIAN TEMATIK DAKWAH DAN JIHAD SEBAGAI JALAN IQOMATUDDIN;
- 1 (satu) buku berjudul PANDUAN KEBANGKITAN ISLAM;
- 1 (satu) buku SUARASYAM berjudul PEWARIS NEGERI YANG DIBERKAHI;
- 1 (satu) buku SUARASYAM berjudul KEMBALI SEKOLAH KEMBALI CERIA;
- 1 (satu) buku AL-WAIE berjudul DERITA MINORITAS
1.Hajjah ILMA
2.AINA
3.ZAILANI
4.ALHANI
5.ASPIAN
6.SUMARDI
Tergugat:
1.MUHAMMAD YUSUF AKARIM
2.SUKIMIN TARJONO
3.RACHMANTO TARJONO
4.SUKARTONO TARJONO
5.PT. GCL INDO TENAGA
125 — 56
PARA TERGUGAT mensomir PARA PENGGUGAT yangmenyatakan : dalildalil yang telah dikemukan oleh PARATERGUGAT adalah merupakan suatu kebohongan dan hanyamemutarbalikkan fakta yang sebenarnya, PARA PENGGUGATwajib menjelaskan dimana letak kebohongan yang dilakukan olehPARA TERGUGAT;Bahwa kedudukan TERGUGAT V adalah PT.GCL INDOTENAGA yang merupakan perusahaan Patungan (joint venturecompany) antara GCL POWER GROUP CHINA sebagaiPemegang saham mayoritas dengan PT.INDONESIA POWERGROUP sebagai Pemegang Saham minoritas
339 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali yang telah diakui oleh Judex facti memiliki benturan kepentingan.Benturan kepentingan yang dimaksud dalam hal ini ialah TermohonPeninjauan Kembalil memiliki kKedudukan ganda dalam kapasitasmyasebagai Direktur Utama pada Pemohon Peninjauan Kembali maupunDirektur pada Termohon Peninjauan Kembaii II;Apabila Judex Juris mau melihat lebih saksama dan menyeluruh, JudexFacti di dalam pertimbangannya telah mengakui /egal standing PemohonPeninjauan Kembali yang diwakili oleh pemegang saham minoritas
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
367 — 175
Sehinggatelah terjadi tirani mayoritas terhadap minoritas yang menyebabkanTERGUGAT tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas menerbitkanSurat Pembekuan IMB a quo dan bermuara pada penerbitan Obyek Sengketa in litis;Bahwa demikian pula tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugattersebut nyata dan jelas melanggar ketentuan pada Pasal 17 UUAdministrasi Pemerintahan , yang menyebutkan:1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. wa nn anna nn naan anne naan nn ===2) Larangan
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
192 — 151
ANAKANAK INI MERUPAKANBAGIAN YANG PENTING DARI PEKERJA DI 700.000 KAPAL NELAYAN YANGMENJALANKAN USAHA MEREKA DI SEPANJANG KEPULAUAN TERBESARDI DUNIA TERENTANG DI 17.000 PULAU, SEPANJANG 5000 KM KEARAHTIMUR DARI SABANG DI SUMATRA BAGIAN UTARA SAMPAI MERAUKE DIIRIAN JAYAPara pengacara tahanan di seluruh Australia dikaitkan dengan 4 (empat)Strategi :a) Cara hukum yang keras:(1) menantang bukti penuntutan berdasarkan Rontgen danmetoda Greulich & Pyle;(ii) mendapatkan bukti usia tahanan minoritas;b) Cara
Terbanding/Penggugat I : AMINAH BINTI ASNAWI DJEMAWI
Terbanding/Penggugat II : INDRA AFANDY
Terbanding/Penggugat III : RAHMAD RAMADHAN
57 — 45
jika terjadi perkembangan yang tidak menguntungkan ataumerosot.Bahwa didalam berbagai literatur bisnis Modal Ventura erat kaitannyadengan penyertaan modal yang dilakukan PMV terhadap PPU, padadasarnya bentuk pembiayaan penyertaan modal yang dilakukan PMVterhadap PPU tersebut secara otomatis akan berakibat pada tidakdiperlukan jaminan (coollateral) karena dengan penyertaan modal makasecara Yuridis Formal PMV tersebut menjadi pemilik dari PPU yangdibiayai, walaupun ia hanya sebagai pemegang saham minoritas
317 — 287
Dalam perseroan itu tergantung dari saham negara itu mayoritasatau minoritas, jika minoritas negara tidak berhak mengambil kebijakan, kalaumayoritas maka negara bertanggung jawab dalam kontek ini. Jadi tetap ujungnyabergantung pada RUPS yang hasilnya tergantung dari hasil RUPS. Kalau itudianggap perbuatan melawan hukum negara Pasal 2 dan 3 itu maka akan termasukdisitu.
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
367 — 55
Safina Air Cond) pada tahun buku 2016 sebesarRp.486.400.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratusribu Rupiah) telah dicatat sebagai pendapatan pada akun PendapatanDiluar Usaha sub akun Pendapatan Investasi Jangka Pendek;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;DAHLIA ZULFAH,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi ketua koperasi pegawai Kabupaten Bintan ataupemegang saham minoritas sebesar 0,3% di PT.BIS;Halaman 106 dari 231 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021
dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituTerdakwa Risalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Bahwa menurut Terdakwa keterangan saksi ada yang salah yaituterkait masalah Deviden yang tidak di terima oleh saksi sebagaipemegang saham minoritas
Pembanding/Penggugat II : Viar Nadi Putera Diwakili Oleh : ROBIN R SIAGIAN, SH.,LLM
Terbanding/Tergugat I : P.T. Sokka Tama Fiber
Terbanding/Tergugat II : Notaris Novita Bumbunan Siagian, S.Sos, S.H., MKn. Notaris di Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
169 — 87
sahamminoritas yang hanya memiliki 6.000 lembar saham, namun jelassebagaimana tertuang di dalam Akta No. 26/2020 terdapat susunanpengurus PT SIP yang diberikan tanggung jawab dalam mengelola PTHalaman 52 dari 118 putusan Nomor 393/PDT/2021/PT BDGSIP dengan baik, yang mana terhadap pengurus PT SIP tersebutlahharusnya PARA PENGGUGAT memintakan pertanggungjawaban ataswewenangnya, bukan kepada TERGUGAT I.Bahwa selain pertanggungjawaban pengurusan PT SIP bukanlahtanggung jawab TERGUGAT selaku pemegang saham minoritas
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
232 — 190
hak milik bendabenda tetap dari penjual kepada pembelibiasanya ini dilakukan dengan balik nama di BPN; Bahwa Penyerahan daftar perubahan kepemilikan saham dariperseroan ke departemen Hukum dan HAM itu merupakan penyerahanyuridis yang artinya bahwa perubahan tersebut sebagai dokumen hukumyang membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perubahan dalamdaftar kepemilikan saham; Bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan ada dua kepemilikan sahamyaitu kepemilikan saham mayoritas dan kepemilikan saham minoritas
337 — 116
BUMNdibentuk, harus dibentuk perseroan terbatas dan sahamnya bukan uangrupiah murni, tetapi saham;Bahwa yang dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT), bisa antarapribadi dengan pribadi, atau pribadi dengan badan hukum, atau badanhukum dengan badan hukum, dengan adanya pengesahan dari Menkumdan Ham;Bahwa maksud Badan Hukum adalah Badan Hukum yang sudahdibentuk dalam perseroan terbatas dan disahkan oleh Menkum danHam, ketika mendirikan perseroan terbatas lagi, dimungkinkan apakahsebagai pendiri dengan saham minoritas
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
460 — 2863
Suhardi) sebagai Direktur UtamaTERGUGAT walaupun dengan saham minoritas, dengan alasanpernyataan dari Sdr.
50 — 8
CMS setelah diaudit berkenaan dengan pengelolaan jalan ;Bahwa BUMN Persero dapat dibgi kedalam saham, apa bila di bagi kedalam sahamdan negara memegang mayoritas 51% maka dapat dikatakan itu BUMN, tetapi bilanegara memegang saham 5% maka tidak dapat dikatakan itu perusahaannegara,seperti halnya negera juga mempunyai saham di BCA yang minoritas tetapiBCA bukan perusahaan negara sehingga apakah kerugian BCA adalah kerugiannegara, ini terkait dengan persoalanpersoalan hukum perusahaan.Bahwa berdasarkan
326 — 146
700.000 KAPAL NELAYAN YANG MENJALANKAN USAHAMEREKA DI SEPANJANG KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA TERENTANG DI17.000 PULAU, SEPANJANG 5000 KM KEARAH TIMUR DARI SABANG DISUMATRA BAGIAN UTARA SAMPAI MERAUKE DI IRIAN JAYAPara pengacara tahanan di seluruh Australia dikaitkan dengan 4 (empat) strategi :Halaman 50 Putusan Sela Nomor : 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst35.36.37.38.a) Cara hukum yang keras:(i) menantang bukti penuntutan berdasarkan Rontgen danmetoda Greulich & Pyle;(ii) mendapatkan bukti usia tahanan minoritas
121 — 42
Paladin Internasional karena saksisebagai pemegang saham minoritas ;Bahwa PT. Peladin Internasional bukan satu group dengan PT>Intertech Indonesia dan juga tidak satu management;Bahwa antara PT. Pro Intertech Indonesia (PII) dengan PT. PaladinInternasional berbeda, hanya sama pemegang saham saja namuntidak ada hubungannyaBahwa Terdakwa Toto dan Terdakwa Tirzan sebagai pemegangsaham di PT.
Diana Rosalina Halim
Tergugat:
1.PT Hitakara
2.Andres
3.Raharjo Sapto Ajie Sumargo
4.PT Trinity Interlink
5.Mikael Adam Mulia Handoko
6.Gabriel Khrisna Agung Handoko
7.Raphaelle Diandra Permata Handoko
Turut Tergugat:
Notaris PPAT Hartono SH
324 — 168
UL Pte eX TET EX S) TeV eX YETTA) Uriel baruTergugat Ill 55,56% 77,78%Penggugat 33,33% 16,66%Tergugat V,VI,VII 11,11% 5,56% yang mana dilakukan oleh PT.Hitakara (Tergugat 1), Andres (Tergugat II)dan Raharjo Sapto Ajie Sumargo (Tergugat Ill ), agar nantinya dalamsetiap pengambilan keputusan apapun tidak diperlukan lagi hak suaradari Penggugat, karena hanya dengan suara yang dimiliki oleh RaharjoSapto Ajie Sumargo (Tergugat Ill) sudah bisa mencapai kuoroum,sehingga Penggugat menjadi pemilik saham minoritas
1.WIDI TRISMONO, SH
2.OPIK BARLIA, SH
Terdakwa:
4.PRAMUDIYO
5.SUCIPTO
6.MURSENO
373 — 231
, dan komisaris itu Kedudukannya sejajar,sehingga seharusnya Direksi bisa menolak apabila pemegang sahammemaksa Direksi harus mendapatkan profit entah bagaimana caranya;Bahwa kebijakan yang boleh dilakukan oleh Direksi harus memenuhisyaratsyarat yaitu harus prudent/penuh kehatihatian, dilakukan untukkepentingan perusahaan, dilakukan sesuai keahlian, dan hal tersebutmerupakan hal yang patut atau JIumrah dilakukan;Bahwa yang dimaksud dengan derivative suite/nak derivative adalah hakpemegang saham minoritas
302 — 176
Persentase Persentase sahamsaham awal Ley 1 a8)1 Tergugatill "55 ,56% 77.78%2 Penggugat 33,33% 16,66%3 TergugatV,VI,VIl 11,11% 556% yang mana dilakukan oleh PT.Hitakara (Tergugat I), Andres (Tergugat II)dan Raharjo Sapto Ajie Sumargo (Tergugat Ill ), agar nantinya dalamsetiap pengambilan keputusan apapun tidak diperlukan lagi hak suaradari Penggugat, karena hanya dengan suara yang dimiliki oleh RaharjoSapto Ajie Sumargo (Tergugat Ill) sudah bisa mencapai kuoroum,sehingga Penggugat menjadi pemilik saham minoritas
176 — 85
jika terjadi perkembangan yang tidak menguntungkan ataumerosot.Bahwa didalam berbagai literatur bisnis Modal Ventura erat kaitannya denganpenyertaan modal yang dilakukan PMV terhadap PPU, pada dasarnya bentukpembiayaan penyertaan modal yang dilakukan PMV terhadap PPU tersebutsecara otomatis akan berakibat pada tidak diperlukan jaminan (coollateral)karena dengan penyertaan modal maka secara Yuridis Formal PMV tersebutmenjadi pemilik dari PPU yang dibiayai, walaupun ia hanya sebagai pemegangsaham minoritas