Ditemukan 600 data
- NI MADE TRISNA DHARMAYANTI;
- I GEDE SUNJAYA, S.Pd.M.M.Kes.;
TERGUGAT:
- KOORDINATOR KOPERTIS ( KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA ) WILAYAH VIII;
TERGUGAT II INTERVENSI;
- I MADE SUNDAYANA, SE.MM.Kes.
124 — 46
;Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negaradinilai bertentangan dengan peraturan perundang undanganyang berlaku apabila keputusan yang bersangkutanbertentangan dengan ketentuan peraturan perudang undanganyang bersifat prosedural, substansial, atau. dikeluarkanoleh pejabat yang tidak berwenang ;a.
TUA ALPAOLO HARAHAP, S.H.,M.H selaku DIREKTUR LAW FIRM TOSA & PARTNERS
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG PONCOWATI
Turut Tergugat:
1.CAMAT TERBANGGI BESAR
2.KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
161 — 129
Jika Tergugat TidakManjalankan sesuai dengan Peraturan perudang undangan yangberlaku. maka Tergugat dapat dikatakan Perbuatan MelanggarHukum.Jika sudah Melanggar Hukum tentunya identic denganMelakukan Tindak Pidana.4.
TADA BOLO HEGE RIHI, S.Pi
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
117 — 143
/2009/PTK tanggal 15 April 2019 ; (vide P2 = T4) telah mempunyai kekuatanhukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalilgugatan Penggugat halaman 4 dan jawaban Tergugat maka telah terpenuhi prosedurpemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perudang
Pembanding/Tergugat II : H. RASIDIN
Pembanding/Tergugat III : SUSI HARIYANTI
Pembanding/Tergugat IV : RONALDI ADE SAPUTRA
Terbanding/Penggugat : NASRI UMAR, SH.MH
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
59 — 37
V,pada tanggal 30 April 2020 dan Pemberitahuan kepada Penggugat /Terbanding tanggal 4 Mei 2020, telah memberitahukan secara sah dan saksamaoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Jambi masing masing selama 14 harisejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding /Para Tergugat I,II,III dan IV, telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukanoleh Peraturan Perudang
108 — 66
Oleh kerenanya obyek yang diperjanjikan dandiatur baik dalam Akta No. 24 dan Akta kuasa No. 25 adalah sesuatuyang bersifat halal, tidak bertentangan baik dengan ketentuan hukumyang berlaku atau peraturan perudang undangan, norma kesopanandan aturan lain sebagainya :Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka Akta Perjanjian JualBeli No.24 dan Akta Surat Kuasa No. 25 tertanggal 11 Juni 2015 adalahAkta yang sah berlaku dan mengikat bagi Para Pihak sebagai ketentuanUndangundang bagi Para Pihak yang
Yustinus Haryadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
SURIANSYAH
252 — 207
Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak mengutamakanlandasan Perudang undangan sebagai dasar Tergugat dalammenerbitkanSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 128 /Kel DurianPayung/Tanggal 2 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 25/DurianPayung/2014, Tertanggal 2 Desember 2014 dengan luas 1203 M? atasnama pemegang hak PT.
204 — 48
124 ayat (2) ;Bahwa berdasarkan Undang Undang Investasi yang ada memang disebutbahwa apabila sahamnya mayoritas maka dia dianggap Investasi Asing ;Bahwa kalau yang dimaksud dalam pasal 23, yang namanya badan HukumIndonesia, badan Hukum yang didirikan di Indonesia boleh sahamnyaasing, tetapi apabila dia masuk secara atau seperti Newmon atau asiliitu tidak bisa, tapi kalau seandainya PTNewmon didirikan di Indonesia itu boleh;Bahwa kalau terhadap perjanjian itu bisa bisa saja, tapi terhadapperaturan perudang
MINARTY
Tergugat:
1.SABARUDIN
2.ZULHER ZISPAR
3.ALI WARDANA
4.MOHAMAD ALI, S.H
Turut Tergugat:
1.ROBERT FAISAL, S.H., ATAU JON ASTRA, S.H.
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
48 — 11
baik dan olehkarenanya dilindungi oleh hukum, karena Tergugat sebagai pembeliyang baik telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pelaksanaan Tugas BagiHalaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN JmbPengadilan pada huruf a, alinea ke 2 yaituMelakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukanperaturan perudang
Pembanding/Penggugat : Siti Rohana Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Pembanding/Penggugat : Siti Mastani Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Terbanding/Tergugat : NAHARUDDIN (Nahar Alias/ atau Nahar Aman Jalal)
Terbanding/Tergugat : JUBAIDAH
Terbanding/Tergugat : HARUN IDRUS (Aman Lisa)
Terbanding/Tergugat : SABDE (Sabde Aman Aini)
Terbanding/Tergugat : YUSI SARIMAN (Yusi Sariman aman Lia)
Terbanding/Tergugat : USMAN
65 — 102
Untuk itu pelaksanaan lelang atasangunan Pelawan yang akan dilakukan oleh Terlawan I telah nyatanyata bertentangandengan peraturan perudang undangan yang berlaku. Untuk itu cukup beralasan hukumbagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakaneksekusi lelang yang akan dilakukan terhadap agunan Pelawan oleh Terlawan I tidak sahdan batal demi hukum;23.
186 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
Paus, Rumbai, Pekanbaru,Propinsi Riau, adalah pelaku usaha yangberbentuk badan hukum= yang didirikanberdasarkan peraturan perudang undanganRepublik Indonesia berupa PerseroanTerbatas dengan Akta perubahan terakhirNo. 16 tanggal 12 Agustus 2008 yangdibuat oleh Winarti Lukman WidjajaS.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebuttelah disetujui oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesiadengan No.
Yos sudarso No.363 Rumbai,Pekanbaru, adalah pelaku usaha = yangberbentuk badan hukum= yang didirikanberdasarkan peraturan perudang undanganRepublik Indonesia berupa PerseroanTerbatas dengan Akta Perubahan terakhirNo. 11 tanggal 8 Juli 1999 yang dibuatoleh Diti Kresnari Iskandar, S.H.,Notaris di Pekanbaru.
104 — 44
; Menimbang, bahwaterhadap inti pokok persengketaantersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikutMenimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilaibertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakuapabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabatyang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang bersifat prosedural dansubstansial :Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis berpendapatbahwa yang harus perlu diuji dahulu
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
37 — 78
mneurut hukum tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagaiTersangka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel dan PutusanPengadilanNegeri PasirPengaraian Nomor 01/ Pid.Prap/2019/PN.PrpBahwa beberapa contoh Putusan Praperadilan tersebut tentunya dapatdijadikan rujukan dan yurisPrudensi dalam memeriksa perkara Praperadilanatas Tindakan Penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya diluar pasal 77KUHAP.Tindakan lain yang salah atau keliru atau bertentangan denganPeraturan PerUdang
162 — 472 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Perudang Undangan yang digunakan sebagaidasar hukum hanya Peraturan Perundang Undangan yangtingkatnya sama atau lebih tingg! ;3. Peraturan Perundang Undangan yang akan dicabut denganPeraturan Perundang Undangan yang akan dibentuk,Halaman 71 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/201947.4.8.4.9.Peraturan Perundang Undangan yang sudah diundangkantetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasarhukum ;4.
84 — 46
Sawahlunto tetap saja menerbitkan Objek Sengketa ataspermohonan RICO ALVIANO. " 2220222 2 2222 =15 Dikarenakan atas perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa atas namaRICO ALVIANO, maka perbuatan TERGUGAT telah merugikan kepentinganhukum PENGGUGAT dan bertentangan dengan Azazazaz Umum Pemerintahanyang baik (AAUPB) Pasal 3 yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas TertibPenyelengaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, AsasKeterbukaan, AsasProporsionalitas, Asas Akuntabilitas juga bertentangan dengan Peraturan Perudang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
97 — 36
Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atautindakan dan pasal peraturan perudang undangan yang menjadi dasarhukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan terdakwa;. Hari dan tanggal diadakan musyawarah Majelis Hakim tingkat bandingkecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal:;. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyatan terpenuhi semua unsur dalamrumusan tindakpidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atautindakan yang dijatuhkan;i.
40 — 21
./ Menimbang : aBahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutBahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secara tanpa hakdan melawan hukum menerima dan menyerahkanNarkotika golongan secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan78sosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan
57 — 45
atas bukti bukti yang sah dantidak terbantahkan, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu (uit voerbaar bji voorrad), meskipun Para Tergugatmengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali ; Bahwa oleh karena jalan musyawarah (damai) yang dilakukan oleh ParaPenggugat terhadap diri Tergugat II, II dan IV tidak mendatangkan hasil30.ini,13maksimal, maka perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Singarajauntuk mendapatkan menyelesaikan sesuai dengan peraturan perudang
331 — 732
Verklaard);Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang tibul untuk keseluruhan;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang telah diuraikan Turut Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yangintegral;Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugatkecuali yang diakui dengan tegas kebenaranya;Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuaidengan ketetuan peraturan Perudang
MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
Terdakwa:
Raden Sandyaji, S.STP, M.AP Als Sandy Bin Sunarto
160 — 19
Babel.Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tdn Ahli menjelaskan bahwa SOP tidak termasuk didalam peraturan PerundanUndangan sesuai dengan Undangundang No. 12 Tahun 2011 tentangpembentukan Peraturan PerudangUndangan sehingga SOP tidak bisabertentangan dengan Peraturan Perudang Undangan atau aturan yanglebih. tinggi. Sehingga apa bila ada akibat yang ditimbulkan daripelaksanaan SOP tersebut yang bertanggung jawab yaitu Satuan Kerjamasingmasing selaku pembuat aturan tersebut.
94 — 42
b) Peraturan perudang undangan yang manakah yang telahdilanggar oleh Terdakwa ?