Ditemukan 600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perundang perjudan perudian perdana perusan perawang penduang peradana perunding pergudang petudang pegudang penudang
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Perijinan
Register : 01-02-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 27-03-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 2/G/2011/PTUN.DPS
Tanggal 28 Juli 2011 — PENGGUGAT:
- NI MADE TRISNA DHARMAYANTI;
- I GEDE SUNJAYA, S.Pd.M.M.Kes.;
TERGUGAT:
- KOORDINATOR KOPERTIS ( KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA ) WILAYAH VIII;
TERGUGAT II INTERVENSI;
- I MADE SUNDAYANA, SE.MM.Kes.
124 — 46
  • ;Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negaradinilai bertentangan dengan peraturan perundang undanganyang berlaku apabila keputusan yang bersangkutanbertentangan dengan ketentuan peraturan perudang undanganyang bersifat prosedural, substansial, atau. dikeluarkanoleh pejabat yang tidak berwenang ;a.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
TUA ALPAOLO HARAHAP, S.H.,M.H selaku DIREKTUR LAW FIRM TOSA & PARTNERS
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG PONCOWATI
Turut Tergugat:
1.CAMAT TERBANGGI BESAR
2.KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
161 — 129
  • Jika Tergugat TidakManjalankan sesuai dengan Peraturan perudang undangan yangberlaku. maka Tergugat dapat dikatakan Perbuatan MelanggarHukum.Jika sudah Melanggar Hukum tentunya identic denganMelakukan Tindak Pidana.4.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-06-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
TADA BOLO HEGE RIHI, S.Pi
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
117 — 143
  • /2009/PTK tanggal 15 April 2019 ; (vide P2 = T4) telah mempunyai kekuatanhukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalilgugatan Penggugat halaman 4 dan jawaban Tergugat maka telah terpenuhi prosedurpemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perudang
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 29-05-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 58/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 29 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : IR.H.BAMBANG LEGOWO
Pembanding/Tergugat II : H. RASIDIN
Pembanding/Tergugat III : SUSI HARIYANTI
Pembanding/Tergugat IV : RONALDI ADE SAPUTRA
Terbanding/Penggugat : NASRI UMAR, SH.MH
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
59 — 37
  • V,pada tanggal 30 April 2020 dan Pemberitahuan kepada Penggugat /Terbanding tanggal 4 Mei 2020, telah memberitahukan secara sah dan saksamaoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Jambi masing masing selama 14 harisejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding /Para Tergugat I,II,III dan IV, telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukanoleh Peraturan Perudang
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 102/PDT/2020/PT DPS
I Ketut Sutika, melawan I Komang Agus Wijaya Negara,
108 — 66
  • Oleh kerenanya obyek yang diperjanjikan dandiatur baik dalam Akta No. 24 dan Akta kuasa No. 25 adalah sesuatuyang bersifat halal, tidak bertentangan baik dengan ketentuan hukumyang berlaku atau peraturan perudang undangan, norma kesopanandan aturan lain sebagainya :Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka Akta Perjanjian JualBeli No.24 dan Akta Surat Kuasa No. 25 tertanggal 11 Juni 2015 adalahAkta yang sah berlaku dan mengikat bagi Para Pihak sebagai ketentuanUndangundang bagi Para Pihak yang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 13-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 34/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
Yustinus Haryadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
SURIANSYAH
252 — 207
  • Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak mengutamakanlandasan Perudang undangan sebagai dasar Tergugat dalammenerbitkanSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 128 /Kel DurianPayung/Tanggal 2 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 25/DurianPayung/2014, Tertanggal 2 Desember 2014 dengan luas 1203 M? atasnama pemegang hak PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2013 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 114/PDT.G/2011/PN.Smda
Tanggal 11 Februari 2013 — PT. Mutiara Etam Coal (dahulu CV. Mutiara Etam Coal) Melawan PT. Mesra Prima Coal
204 — 48
  • 124 ayat (2) ;Bahwa berdasarkan Undang Undang Investasi yang ada memang disebutbahwa apabila sahamnya mayoritas maka dia dianggap Investasi Asing ;Bahwa kalau yang dimaksud dalam pasal 23, yang namanya badan HukumIndonesia, badan Hukum yang didirikan di Indonesia boleh sahamnyaasing, tetapi apabila dia masuk secara atau seperti Newmon atau asiliitu tidak bisa, tapi kalau seandainya PTNewmon didirikan di Indonesia itu boleh;Bahwa kalau terhadap perjanjian itu bisa bisa saja, tapi terhadapperaturan perudang
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 23-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
MINARTY
Tergugat:
1.SABARUDIN
2.ZULHER ZISPAR
3.ALI WARDANA
4.MOHAMAD ALI, S.H
Turut Tergugat:
1.ROBERT FAISAL, S.H., ATAU JON ASTRA, S.H.
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
48 — 11
  • baik dan olehkarenanya dilindungi oleh hukum, karena Tergugat sebagai pembeliyang baik telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pelaksanaan Tugas BagiHalaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN JmbPengadilan pada huruf a, alinea ke 2 yaituMelakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukanperaturan perudang
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 11-12-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 07-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 166/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 7 Januari 2016 — Pembanding/Penggugat : SITI MARYAM Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Pembanding/Penggugat : Siti Rohana Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Pembanding/Penggugat : Siti Mastani Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Terbanding/Tergugat : NAHARUDDIN (Nahar Alias/ atau Nahar Aman Jalal)
Terbanding/Tergugat : JUBAIDAH
Terbanding/Tergugat : HARUN IDRUS (Aman Lisa)
Terbanding/Tergugat : SABDE (Sabde Aman Aini)
Terbanding/Tergugat : YUSI SARIMAN (Yusi Sariman aman Lia)
Terbanding/Tergugat : USMAN
65 — 102
  • Untuk itu pelaksanaan lelang atasangunan Pelawan yang akan dilakukan oleh Terlawan I telah nyatanyata bertentangandengan peraturan perudang undangan yang berlaku. Untuk itu cukup beralasan hukumbagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakaneksekusi lelang yang akan dilakukan terhadap agunan Pelawan oleh Terlawan I tidak sahdan batal demi hukum;23.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Upload : 05-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 K/PDT.SUS/2011
1. PT. NUSA INTI SHARINDO, 2. PT. CHEVRON PACIVIC INDONESIA, 3. PT. AVIA JAYA INDAH; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
186 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Paus, Rumbai, Pekanbaru,Propinsi Riau, adalah pelaku usaha yangberbentuk badan hukum= yang didirikanberdasarkan peraturan perudang undanganRepublik Indonesia berupa PerseroanTerbatas dengan Akta perubahan terakhirNo. 16 tanggal 12 Agustus 2008 yangdibuat oleh Winarti Lukman WidjajaS.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebuttelah disetujui oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesiadengan No.
    Yos sudarso No.363 Rumbai,Pekanbaru, adalah pelaku usaha = yangberbentuk badan hukum= yang didirikanberdasarkan peraturan perudang undanganRepublik Indonesia berupa PerseroanTerbatas dengan Akta Perubahan terakhirNo. 11 tanggal 8 Juli 1999 yang dibuatoleh Diti Kresnari Iskandar, S.H.,Notaris di Pekanbaru.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 02-02-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 3/G/2011/PTUN-KPG
Tanggal 26 Mei 2011 — dr. YOVITA MARIA BERNADETTE MOI vs BUPATI NGADA
104 — 44
  • ; Menimbang, bahwaterhadap inti pokok persengketaantersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikutMenimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilaibertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakuapabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabatyang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang bersifat prosedural dansubstansial :Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis berpendapatbahwa yang harus perlu diuji dahulu
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Prp
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
37 — 78
  • mneurut hukum tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagaiTersangka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel dan PutusanPengadilanNegeri PasirPengaraian Nomor 01/ Pid.Prap/2019/PN.PrpBahwa beberapa contoh Putusan Praperadilan tersebut tentunya dapatdijadikan rujukan dan yurisPrudensi dalam memeriksa perkara Praperadilanatas Tindakan Penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya diluar pasal 77KUHAP.Tindakan lain yang salah atau keliru atau bertentangan denganPeraturan PerUdang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
162 — 472 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Perudang Undangan yang digunakan sebagaidasar hukum hanya Peraturan Perundang Undangan yangtingkatnya sama atau lebih tingg! ;3. Peraturan Perundang Undangan yang akan dicabut denganPeraturan Perundang Undangan yang akan dibentuk,Halaman 71 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/201947.4.8.4.9.Peraturan Perundang Undangan yang sudah diundangkantetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasarhukum ;4.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 13-02-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 03-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 7 Juli 2015 — PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO & RICO ALVIANO
84 — 46
  • Sawahlunto tetap saja menerbitkan Objek Sengketa ataspermohonan RICO ALVIANO. " 2220222 2 2222 =15 Dikarenakan atas perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa atas namaRICO ALVIANO, maka perbuatan TERGUGAT telah merugikan kepentinganhukum PENGGUGAT dan bertentangan dengan Azazazaz Umum Pemerintahanyang baik (AAUPB) Pasal 3 yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas TertibPenyelengaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, AsasKeterbukaan, AsasProporsionalitas, Asas Akuntabilitas juga bertentangan dengan Peraturan Perudang
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
97 — 36
  • Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atautindakan dan pasal peraturan perudang undangan yang menjadi dasarhukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan terdakwa;. Hari dan tanggal diadakan musyawarah Majelis Hakim tingkat bandingkecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal:;. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyatan terpenuhi semua unsur dalamrumusan tindakpidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atautindakan yang dijatuhkan;i.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 110
Tanggal 19 Januari 2011 — Serka Agus Priatin
40 — 21
  • ./ Menimbang : aBahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutBahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secara tanpa hakdan melawan hukum menerima dan menyerahkanNarkotika golongan secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan78sosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 8/PDT.G/2013/PN.SGR
Tanggal 20 Agustus 2013 — Perdata - Penggugat 1. MADE WIDHI ARTHA DANA 2. NGURAH PARTA WIJAYA - Tergugat 1. KETUT OKA 2. KOMANG AGUS DARMA PUTRA 3. GEDE NGURAH SURYA ANJAYA 4. NYOMAN ARJAYA 5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng 6. MADE SUKIARTA
57 — 45
  • atas bukti bukti yang sah dantidak terbantahkan, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu (uit voerbaar bji voorrad), meskipun Para Tergugatmengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali ; Bahwa oleh karena jalan musyawarah (damai) yang dilakukan oleh ParaPenggugat terhadap diri Tergugat II, II dan IV tidak mendatangkan hasil30.ini,13maksimal, maka perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Singarajauntuk mendapatkan menyelesaikan sesuai dengan peraturan perudang
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-1991 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 130/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 21 Maret 1991 — Ir. IRWAN DJAJA VS 1. Ny. CHRISTINE, TUAN BAMBANG EKO, DKK
331 — 732
  • Verklaard);Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang tibul untuk keseluruhan;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang telah diuraikan Turut Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yangintegral;Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugatkecuali yang diakui dengan tegas kebenaranya;Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuaidengan ketetuan peraturan Perudang
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
Terdakwa:
Raden Sandyaji, S.STP, M.AP Als Sandy Bin Sunarto
160 — 19
  • Babel.Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Tdn Ahli menjelaskan bahwa SOP tidak termasuk didalam peraturan PerundanUndangan sesuai dengan Undangundang No. 12 Tahun 2011 tentangpembentukan Peraturan PerudangUndangan sehingga SOP tidak bisabertentangan dengan Peraturan Perudang Undangan atau aturan yanglebih. tinggi. Sehingga apa bila ada akibat yang ditimbulkan daripelaksanaan SOP tersebut yang bertanggung jawab yaitu Satuan Kerjamasingmasing selaku pembuat aturan tersebut.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 430/PID.B/2010/PN.KPG
Tanggal 14 April 2011 — ARNOLD MILIANS ROBERT HERE alias ROBBY
94 — 42
  • b) Peraturan perudang undangan yang manakah yang telahdilanggar oleh Terdakwa ?