Tampubolon,Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Synergy Mitra Sejati dari AuditorIndependen kantor Akuntan Publik Drs.

Pertamina (Persero)
2.Nina Nurlina Pramono
3.Endang Sri Siti Kusumah Hendirawati
4.Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
5.Umar Fahmi

Anugerah Karya Perkasa maka Penggugat I dan Penggugat II mintadilakukan Audit / pemeriksaan secara resmi atas buktibukti pembukuan danpengeluaranpengeluaran yang tidak jelas dengan menunjuk Akuntan Publik Budiman,Wawan, Pamudji & Rekan dari Jakarta dalam melakukan pemeriksaan pembukuan PT.Anugerah Karya Perkasa tahun buku 2006, 2007 dan per30 Juni 2008, dimanaberdasarkan hasilhasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik tersebut tertanggal 13 Mei2009, hasil kesimpulannya sebagai berikut : Perusahaan (managemen

AnugerahKarya Perkasa;Bahwa atas dasar hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budiman,Wawan, Pamudyji & Rekan dari Jakarta maka Penggugat I dan Penggugat IT melakukanperhitungan selisih kerugian tersebut dan berdasarkan point 5 didalam LaporanPerhitungan Akuntan Publik tersebut dan Penggugat I dan Penggugat II menyimpulkankerugian yang diderita Penggugat I/PT. Anugerah Karya Perkasa adalah sebagaiberikut :Penerimaan kas Rp.23.214.476.370,Hal. 9 dari 26 hal. Put.

Anugerah Karya Perkasa;Bahwa dengan adanya kesimpulan dari Akuntan Publik tersebut, dan adanya laporankeuangan yang sulit ditelusuri, kondisi managemen yang tidak baik sehinggamengakibatkan keuangan tidak terkontrol maka Penggugat II selaku Direktur denganmendapat persetujuan dari Akuntan Publik telah merinci dan menghitung kerugiankeuangan yang diderita PT.

AnugerahKarya Perkasa sangat besar dan terbukti Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan hasilaudit Akuntan Publik telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan perusahaan danadanya keyakinan harta yang dimiliki Termohon Kasasi/Tergugat merupakan hasil dariPT.

publik Drs.

HARRY SUYITNO, MBA.bahwa saksi bekerja di kantor akuntan publik Drs.

NegeriJakarta Selatan guna memberikan datadata, dokumendokumen danketeranganketerangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publiktersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejakpermintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;Halaman 14 dari 25 halaman.

Indotruba Bee) FeaturesTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;Memerintahkan Akuntan Publik yang diangkat guna menyerahkan hasilpemeriksaan yang dilakukan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KetuaPengadilan

Mengangkat Akuntan Publik Saudara Irmansyah Macc., CPA dari KantorAkuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur,beralamat di Pulomas Satu Building GIl, Lantai 3, Jalan Jenderal A. YaniNomor 2 Pulomas, Jakarta 13210, sebagai ahli untuk melakukanpemeriksaan aspek keuangan PT.

IndotrubaTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh)hari sejak tanggal pengangkatan;5.

Menyatakan honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang timbulsehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan penetapanini dibebankan kepada PT. Indotruba Tengah;7.

Publik Drs.

B.Sitepu benarnamun apa yang diungkap oleh Akuntan Publik tersebut bertentangandengan AD/ART Yayasan Perguruan Wahidin.

Sebagai konteks pengawasan, dalam hal iniPengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili tidakmempertimbangkan apakah prosedur pemeriksaan/pengawasan yangdilakukan oleh Akuntan Publik Drs.

B.Sitepu sudah benar atau sesuaiprosedur, sebagaimana keterangan saksi Sardiman dan saksi Julianibahwa penghitungan yang dilakukan oleh saksi Sardinian SE tidakberdasarkan per satu tahun anggaran akan tetapi secara global sejaktahun anggaran 2004 + s/d tahun = anggaran 2007 halini bertentangan Surat perjanjian Kontrak Nomor : 255/445/AK/04 tanggal05 Juli 2004 yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.B Sitepu, denganyayasan perguruan Wahidin, seharusnya Akuntan Publik Drs.

PELAYARAN SURYA untuk tahun yang berakhir pada tanggaltangpl,31 December 2010 dan 2009 dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tanpa ada penyimpangan,sehingga dapat dibenarkan adanya hutang tersebut.

Lagi pula nampak nyata kegunaan hutanguntuk perusahaan, demikian telah dikonfirmasi sewaktu diaudit oleh Akuntan Publik, makaadanya hutang dan peruntukannya adalah benar guna kepentinganperusahaan ; Dengan demikian dalil angka 28 nampak tidak beralasan lagipula sifatnyamengulang dalil Penggugat sebelumnya sehingga wajar manakala ditolak ;Bahwa dalil angka 29 sifatnya emosional sebab Laporan Keuangan Perusahaan telahdiaudit oleh Akuntan Publik dan Penggugat pernah menugaskan Akuntan Publik gunamelakukan

Pelayaran Surya ;Bahwa, Penggugat HI dalam menjalankan tindakan sesuai garis perusahaan nota benediterima sehingga hasil kerjanya tiap tutup tahun buku di audit akuntan publik juga pernahdilakukan prosedur yang disepakati oleh akuntan publik yang di tunjuk oleh Tergugat nota benetidak ada keberatan.

Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P10 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P11 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Adapun translation loss menurut SPT Tahunan PPh BadanPemohon Banding dan dikoreksi oleh pemeriksa sebesar Rp 6.908.941.013,00merupakan angka sebelum di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Setelah diaudittranslation loss menjadi sebesar Rp 7.191.975.179,00 dengan keterangan PemohonBanding adanya adjustment.

publik, sedangsetelah diaudit menjadi sebesar Rp7.191.975.179,00 dengan keteranganadanya adjustment, namun Terbanding tidak memperoleh adjustment tersebut;e Terbanding melakukan penelitian terhadap hutangpiutang usaha yangmengakibatkan adanya laba/rugi selisin kurs, namun Pemohon Banding tidakdapat membuktikan bukti yang terkait dengan hutangpiutang tersebut sepertikontrak, perjanjian, invoice, dll;bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan tambahan tertulisNomor : S6527/PJ.07/2010

Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baru selesai dalammasa pemeriksaan berlangsung, yang berarti telah dilakukan tindakanpemeriksaan oleh Terbanding;e sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU KUP, pemeriksaan yangdilakukan Terbanding tentulah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Pemohon Banding;e Laporan audit Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) telahdisampaikan oleh Pemohon banding kepada Terbanding dalam prosespemeriksaan sehingga pada dasarnya dapat

digunakan oleh Terbandingsebagai dasar untuk memeriksa kebenaran laporan SPT Tahunan PPh Badanyang dilaporkan Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulistertanggal 2 Agustus 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa :e laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baruselesai pada saat pemeriksaan oleh Terbanding sedang berlangsung, danlaporan audit telah disampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaansedang berlangsung;e

audit report Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte)terbukti adanya saldo per 31 Desember 2004 atas :Cash on hand and in Bank (dalam ribuan) sebesar Rp6.103.343,Trade accounts receivable net (dalam ribuan) sebesar Rp3.817.138,Account Receivable from related parties (dalam ribuan) sebesar Rp29.206.239,Loan to a Stockholder (dalam ribuan) sebesar Rp53.398.920,Trade accounts payable (dalam ribuan) sebesar Rp124.382,Other accounts payable (dalam ribuan ) sebesar Rp651.753,Accounts payable

Menyatakan Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji telah melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum ;4. Menyatakan menurut hukum Bahwa LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS ATAS TRANSAKSI DAN PENERIMAAN DANA ANTARA PT. MANIRA ARTA RAMA DENGAN PT LADEWINDO GARMET MANUFACTURER dengan nomor : KASP/AK-01/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Sugeng Pamudji Msi Akt. CPA. CA. adalah Cacat Hukum dan dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Akt.CPA.CA dahulu sebagaiDirektur Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Sugeng Pamudji, padatanggal 21 mei 2015 telah meninggal dunia karena sakit.. Bahwa sejak awal tahun 2013 Sdr. Waseso ST ( Tergugat )berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PerseroaanTerbatas PT MANIRA ARTA RAMA tanggal 18 pebruari 2013Nomor 23 dari Notaris Bambang Prihandoko S.H.

DAN SUGENG PAMUDUJI.Sehingga dengan demikian Kantor Akuntan Publik ( KAP ) SugengPamudji secara hukum sudah tidak berijin lagi atau tidak dapat lagimelakukan Audit, Karena telah bergabung dan berganti namamenjadi KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI DANSUGENG PAMUDuJI..Bahwa ternyata KAP Sugeng Pamudji masih menjalankanoperasional kantornya dan mengeluarkan hasil Audit atas dasarHalaman 4, Putusan Nomor 146/Pdt/2017/PT SMGSURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang dibuat oleh Tergugat bersama, Tergugat Il dengan

Direktur dankantor Akuntan Publik (Tergugat Ill) telah meninggal dunia pada 21Mei 2015.. Bahwa benar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT Manira Arta Rama / PT Mataram tanggal 18Pebruari 2013 nomor 23 dan Notaris Bambang Prihandoko, SHDirektur Utamanya adalah GATOT SUPONO, bukan kami lagi(TERGUGAT / Waseso ST).

Bahwa oleh karena Waseso tidak pernah melaporkan kerjasamatersebut, dan terjadi keributan maka disepakati oleh merekaberdua untuk memeriksa kerjasama diantara mereka dengankantor akuntan publik Pamudji. sehingga dibuatlah perjanjiandengan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan judul suratperjanjian kerjasama audit akun pembayaran dan penerimaandana P.T Mataram dan P.T Ladewindo Garment Manufacturerh.

P 3 jo T Il 4 dan membuatlaporan audit sebagaimana tersebut pada bukti P 6 dilakukan untuk danatas nama Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji (sebagai lembaga)maka kematian Dr.

Publik yang sah, dimana audit yangdilaksanakan adalah terhadap gudang barang yang terletak di Jalan SatriaRaya Il, Nomor 17 Bandung, dimana hasil dari audit Akuntan Publik tersebutterdapat adanya hutang dagang dari Termohon Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belasmiliar rupiah);Bahwa ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa danmengadili perkara ini tidak jelas mempertimbangkan dari apa yang dijadikanHalaman 15 dari 22 Hal.

Publik,bahwa perlu diketahui gudang untuk penyimpanan barang yang terletak diHalaman 18 dari 22 Hal.

aset perusahaan;Bahwa demikian pula Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontramemori kasasi tambahan dengan menyertakan bukti putusan perdamaianNomor 202/Pdt.G/2015/PN Bib., antara Termohon Peninjauan Kembalimelawan Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMN International danisi putusan perdamaiannya pada pokoknya Akuntan Publik Abubakar Usman& Rekan GMN International menyatakan hasil audit mengandung ketidakbenaran serta kekeliruan, akan tetapi dalam perkara tersebut PemohonPeninjauan Kembali

selaku pemohon audit terhadap Akuntan PublikAbubakar Usman & Rekan GMN International tidak dijadikan pihak demikianpula apabila Akuntan Publik menyatakan laporannya mengadung ketidakbenaran serta kekeliruan dengan alasan laporan dibuat tanpa seizin daripihnak Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Akuntan Publik tersebuttidak memberikan alasan yang jelas secara terperinci dimana letak ketidakbenarannya dan kekeliruannya serta tidak membuat laporan perbaikan ataumemberitahukan mengenai ketidak

benaran dan kekeliruan dalam mengauditCV Sinar Mulya, seharusnya Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMNInternational menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik harus memberikanlaporan adanya ketidakbenaran dan kekeliruan dengan mengemukakanHalaman 19 dari 22 Hal.

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM, sebagaiManaging Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik(KAP) Hasnil, M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil,M.

No. 876 K/PID.SUS/2015Jasa Akuntan Publik ternyata bukti tersebut tidak dipertimbangkandalam putusan a quo ;c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik ;Pasal 25 :Akuntan publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen,laporan audit kinerja, dan laporan audit khusus denganmencantumkan nomor izin akuntan publik yang bersangkutan ;3.

Dengan latar belakang telah LulusUjian Certificate Profesional Investigator untuk Akuntan Publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor : CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor :Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Gideon Adi Dan Rekan ( Cabang ) Jalan A.Yani Nomor 88 RT.003/RW.008 Gedung Graha Pena Lantai 9 R.902,Surabaya60247.

ARAYA BUMI MEGAH, untukmendapatkan datadata, keterangan maupun dokumen LaporanKeuangan TERMOHON Tahun 2018;Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukanpemeriksaan terhadap TERMOHON dan membuat laporannya, yaitu :VALIANT GREAT EKAPUTRA,CA,CPA, terdaftar dengan NomorRegistrasi Akuntan Publik AP.1220, berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 127/KM.1/2016.

Dengan latar belakang telah LulusUjian Certificate Profesional Investigator untuk Akuntan Publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor : CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor :Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Gideon Adi Dan Rekan ( Cabang ) Jalan A.Halaman 24 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby7)8)9)Yani Nomor 88 RT.003/RW.008 Gedung Graha Pena Lantai 9 R.902,Surabaya60247

Bukti P42:Fotocopy sesuai dengan aslinya Chartered Accountantmenyatakan VALIANT GREAT EKAPUTRA menyandangsebutan sebagai Chartered Accountant ( CA INDONESIA)11.D49022, tanggal 30 Mei 2014;Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 1158/KM.1/2013,Tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Gideon Adi danRekan, 31 Desember 2013;Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Tanda TerdaftarKantor Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan Nomor :STTT.KAP00004/PM.22/2017;Fotocopy

sesuai dengan copynya Surat Tanda TerdaftarKantor Akuntan Publik di Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 253/STTT/VI/2015 yangdiberikan kepada Kantor Akuntan Publik Gideon Adi danRekan, tanggal 15 Juni 2015;Fotocopy sesuai dengan copynya Surat tertanggal 16Agustus 2919 yang dikirim kepada Direktur dan SegenapPemegang Saham PT Araya Bumi Mengah oleh salah satuPemegang Saham PT.

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) HasnilM. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima PekerjaanNomor : 01/SPKS/2003 yang menyatakan terdakwa Drs. H. HASNIL.MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :01/SPKS/2003 yang menyatakan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP)Hasnil M.

MULYO SUPRAPTO,di bawah sumpahpada pokoknyamenerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah karyawan Terdakwa pada Kantor Akuntan Publik HasnilM.

GLpersediaan coil dan GL biaya pembuatan hand guard dan foot ring sudah PemohonBanding tunjukkan kepada Terbanding sehingga Pemohon Banding sudah menunjukkannilai persediaan coil yang direklas ke persediaan hand guard dan foot ring dan semuapembelian coil telah diakui oleh Terbanding saat ekualisasi Pajak Pertambahan Nilaisehingga hasil pemeriksaan adalah salah mengerti dengan pencatatan akuntansi PemohonBanding, pengakuan persediaan hand guard dan foot ring telah diakui dan ditelaah olehKantor Akuntan

Publik. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, baik secara ketentuan Pajak maupun ketentuan akuntansi yang mana seharusnyatidak ada koreksi; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 karenapembelian a quo tidak didukung dengan dokumendokumen dengan rincian: NoKeterangan Jumlah (Rp) Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT.

Publik. bahwa koreksi ini seharusnya tidak terjadi karena pencatatanakuntansi Pemohon Banding telah benar;Pendapat bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanMajelis : buktibukti transaksi atas pengeluaran biaya bahan penolong Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.6.674.959,00 ;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa LaporanKeuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yangdapat membuktikan secara independen

Publik;bahwa Majelis berpendapat, Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Putusan Nomor 179 K/TUN/2014membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik ProfesiPenunjang Pasar Modal, dengan alasan subjektif akhlak dan moral, tidak berdasarkanadanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan sebagai mana telah difitnahkan(dituduhkan namun tidak terbukti).

Dan dalam proses pendaftarandimaksud penggugat telah memberikan Fotokopi yang telah dilegalisir ataspelatihan penggugat sebagai profesi penunjang pasar Modal (Akuntan Publik)dengan Sertifikat Nomor 003/PPLCLXI/2003 tanggal 7 s.d. 11 April 2003.Sehingga penggugat resmi menjadi Akuntan Publik yang terdaftar padaBAPEPAM sejak tanggal 06 Juni 2003;2 Bahwa berdasarkan Surat BAPEPAM Nomor S674/PM/2004 telah tertanggal 25Maret 2004 (Bukti P3), bahwa penggugat ditegaskan telah memenuhi kewajibanpelengkapan

Danbahkan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai Akuntan Publik di PPAJP(Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan RepublikIndonesia), sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia, dan sebagai Kurator padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan bahkan sebagai pengurus AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia, semua ini menunjukkan Penggugat memiliki Ahlakdan moral yang baik;Jelas Bahwa Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Akuntan Publik Profesi PenunjangPasar Modal

Publik Indonesia(FAPMIAPI) setiap tahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan KetuaBAPEPAMILEK ...

Publik Indonesia (FAPMIAPI) setiaptahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM/LEK ...

Publik Akhayadi & Chris sebesarRp.4.979.298.092, ;.

Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik(selanjutnya disebut UU No.5/2011), Pasal 3 ayat (1) menyatakan(kutipan):Akuntan Publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:a. jJasa audit atas informasi keuangan historis;b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; danc. Jasa asuransi lainnya.41.

Dimana sebelum UU No. 5/2011 berlaku, ketentuan tentang profesiAkuntan Publik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik (KMK No.423/2002) dandiubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik (PMK No.17/2008).42.

Pasal 1 ayat (2) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteriuntuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan ini.Pasal 1 ayat (3) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Halaman 19 dari 53 putusan perdata Nomor 149/PDT/2021/PT BDGKantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan usahayang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi AkuntanPublik dalam memberikan jasanya.Pasal 5 ayat (1) KMK

No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik wajib mempunyai KAP untuk dapat memberikanjasanya.43.44.45.46.Pasal 6 ayat (1) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Bidang Jasa Akuntan Publik dan KAP meliputi atestasi, termasuk auditumum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalamStandar Profesional Akuntan Publik dan Audit Kinerja serta AuditKhusus.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini menjelaskan bahwa menjelaskan ruanglingkup jasa yang dapat diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagaiAkuntan

Mengangkat Akuntan Publik Sdr. Agung Setiawan, Sdri. Novi Indriyanidan Sdr. Robinson dari Kantor Akuntan Publik Arman Hendiyanto danRekan berkantor di 88 Office Tower Kasablanka Floor 12 Unit G JalanCacablanca Raya Kavling 88 Jakarta Selatan 12870, termasuk ahli darikantor akuntan publik tersebut untuk memeriksa seluruh kekayaanTermohon termasuk dokumen, aset dan rekening milik Termohon dalamjangka waktu 90 hari sejak dilaksanakannya RUPS Luar Biasa;9.

Mengangkat akuntan publik Sdr. Agung Setiawan, Sdri. Novi Indriyanidan Sdr. Robinson dari Kantor Akuntan Publik Arman Hendrianto DanRekan berkantor di Arman Hendiyanto Dan Rekan berkantor di 88Office Tower Kasablanka Floor 12" Unit G Jalan Cacablanca RayaKavling 88 Jakarta Selatan 12870, untuk memeriksa seluruh kekayaanTermohon termasuk dokumen, aset dan rekening milik Termohondalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak dilaksanakannya RUPSLB:13.

Publik yang mengatur bahwa : JasaAsurans dalam hal ini audit hanya dapat diberikan oleh Akuntan PublikJo Pasal 57 Ayat (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapimenjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagaiAkuntan Publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);Bahwa telah ditemukan Novum 5 berupa Surat beserta Lampirandari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Nomor0880

Jenis Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi : Audit Laporan Keuangan;Hal. 27 dari 41 hal. Putusan No. 57 PK/Pid/2017 Audit Operasional; Audit Ketaatan, dsb5.2. Yang berwenang untuk melakukan kegiatan audit atas laporankeuangan adalah maka sesuai dengan undangundang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berhak melakukan auditAkuntan Publik yang telah memilki izin;5.3.

Sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang dan Pasal 57 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,general audit atau audit atas laporan keuangan dapat diberikanoleh akuntan publik;5.5.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwasetiap orang yang bukan Akuntan Publik tetapi menjalankanprofesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan Publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sesuai bukti novum 4 dan 5 tersebut menegaskan Audit

Ak, CPA tertanggal 22Februari 2014 (Akuntan Publik Resmi yang memilki izin dari MenteriKeuangan Republik Indonesia dan terdaftar keanggotaannya di InstitutAkuntan Publik Indonesia);Oleh karena Raden Edy Winarto tidak terdaftar sebagai anggota danbukan merupakan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang AkuntanPublik.

KAP K Gunarsa adalah KAP perseorangan yang mana tidakmempunyai Rekanan sesama Akuntan Publik atau nonAkuntan Publik (orang yang terlibat dalam bekerjapembuatan jasa keuangan yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang Akuntan Publik);2. Yang menandatangani, Sdr.

Nomor 5Denpasar dan berdasarkan Surat Tugas Nomor:19/STG/KG/IV/2013 Kantor Akuntan Publik K.

Yang melakukan dan yang membuat laporan:i. bukan seorang akuntan Publik;ii. bukan rekanan Akuntan Publik;ili. bukan rekanan non Akuntan publik;iv. bukan Seorang auditor;v. bukan seorang Pegawai KAP;vi. KAP dan AP K Gunarsa adalah KAP dan APperseorangan tidak mempunyai rekanan AkuntanPublik dan Rekanan non Akuntan Publik semuajasa audit dan ansurans harus dikerjakan oleh APK Gunarsa sendiri;Dengan bukti surat dari:1.

Gunarsa adalah benar akuntan publik yang berdomisili di Denpasar, Baliberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1112/KM. 1/2011. tanggal 11 Oktober20172 Sdr Tony, SE dan Sqr. Antara bukan akuntan publik mau pun rekan non akuntan publikyang terdaftar di Kementerian Keuangan, selain itu yang bersangkutan juga bukan auditoratau karyawan yang bekerja pada KAP K.

Berdasarkan surat dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia AIPI; INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIAindonesian institute of Gertie Futile doce intaatsMomer: OOS4/IWIAPV2014 Jakartla 24 Maret 2014Lampiran: Data Kantor Akuntan Publik daq Akuntan PublixKepada YihIbu Arum AndarvwallJL Tukad Yeh Sungi No. 20RenonDenpasarHak Tanggapan Alas Pengaduan ikan kepada Institut AKAP K.

Merdeka Inti Persada, tidakdikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tetapidikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA);Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan mengenaiKantor Akuntan Publik (KAP) diatur dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sedangkanketentuan peraturan perundangundangan mengenai KantorHalaman 30 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG2.0.2.6.2.7.2.8.Jasa Akuntan (KJA) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01

Bahwa berdasarkan Penjelasan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, angka Umum paragrafke2, dinyatakan: Akuntan Publik tersebut mempunyai peranterutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasikeuangan atau laporan keuangan suatu entitas.

Bahwa dokumen laporan keuangan yang disampaikan PT.Suramadu Nusantara Enjiniring telah dilakukan audit olehKantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan Nomor01423/GASC/AU.2/00151/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020;3.2. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.

LansekapKarya Abadi telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik(KAP) Ashari & Ida Nurhayati Nomor000035/2.1186/AU.2/04/10961/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayatitelah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuanganpada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaluiKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83/KM.1/2018 tanggal 2 Februari 2018.

Publik Jo.