Ditemukan 460 data
SUMIATI
16 — 14
berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebutdiatas, maka akan dibuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasandan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksan
HASNAWATI
21 — 2
ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orangtua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksan
MARICE BR SIAHAAN
16 — 9
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
APRIANTI
21 — 11
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
11 — 1
Bahwa hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinyasudah sangat dekat, sehingga apabila pernikahan anak Pemohon dengancalon istrinya tidak dilaksan akan akan menimbulkan banyak mudharatdan masalah;. Bahwa selain syarat umur, Semua syaratsyarat pernikahan antara anakkandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah terpenuhi, untukitu. Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini kePengadilan Agama Pontianak;.
11 — 6
seadiladilnya menurut hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugatdiwakili kuasa hukumnya hadir di muka sidang, dan Tergugat telah datangmenghadap di muka sidang secara pribadi, selanjutnya Majelis Hakim berusahamendamaikan dengan manasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;dan Tf digatOgil c, @iggilan Nomororang lain untuk ines 38 janes Wate wase dan ketidakhadirannya tidal BUEKL akes fu hukum;Jak berperkaratmah dapat dilaksan
9 — 2
persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal04 Pebroari 2016 dan tanggal 12 Pebroari 2016 yang dibacakan di mukasidang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga prosesmediasi sebagai mana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidakdapat dilaksan
8 — 8
M E N E T A P K A N
1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rakhayuddin bin Alimuddin) dengan Pemohon II (Rani binti La Umar) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2015, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau,;
CHINDY OKHTAVIA
29 — 7
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
8 — 0
seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangansedangkan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilannomor: 0780/Pdt.G/2012/PA.Pct,tanggal 21 September 2012 dan tanggal 04 Oktober 2012tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir danmenghadap di persidangan;Bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir, makamediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksan
10 — 5
berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon,agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata wajib dilakukanmediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makamediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksan
6 — 0
BahwaPemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksan akanPada tanggal 30 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasansebagaimana bukti Kutipan Nikah Nomor :0080/018/II/2017 tanggal 30Januari 2017;2.
Eka Apriana
11 — 10
dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon pada akte kelahiran anak pemohon,hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksan
11 — 6
Surat:Kutipan Akta Nikah Nomor 251/82/IX/2011 tanggal 16092011 yangmenyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksan akan diLiliriaja,Kabupaten Soppeng pada tanggal 16 September 2011, dan telahdicocokkan dengan aslinya bertanda P.1Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.WspB.
Rachmad Abdullah Laa
14 — 7
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas anak pemohon, hal tersebut berdasarkanketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil dapat dilaksan
4 — 0
BahwaPemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksan akanPada tanggal 08 Juli 2005, yang dicatat olen Pegawai pencatat NikahKantorUrusan AgamaKecamatanPpalengaan Kabupaten Pamekasansebagaimana bukti Duplikat Akta Nikah Nomor :25/IX/2005tanggal 27September 2013;2.
24 — 2
dengan Jalan Kepondok Perkebunan + 27 Mdan tanahJimah + 10 M, tanah Sumardi + 20 M, tanah Isman + 20M ;Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana diuraikan diatas, makaPenggugatPenggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakamuntuk memanggil pihakpihak yang bersengketa hadir di Persidangan padahari yang telah ditetaopkan untuk itu dan memberikan putusan sebagaiberikut :Menerima dan mengabulkan gugatan PenggugatPenggugat untukseluruhnya ;Menyatakan sita jaminan ataupun sita hak milik yang telah dilaksan
11 — 2
berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon,agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata wajib dilakukanmediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makamediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksan
PATIMAHDARNA
17 — 13
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
15 — 8
No.0175/Padt.P/2015/PA.SkgMenimbang, bahwa dari dalildalil dan pengakuan para dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara apakah pemikahan Pemohon dengan Pemohon Il yang dilaksan tahun 1975 diDesa Ulaweng Riaja, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sah menurut hukum ?