Ditemukan 1108 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 645 K/Pdt/2013 Tanggal 29 Januari 2014 — KMS. Firdaus vs Mulyanto,dkk
14 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tanah tersebut PenggugatPenggugat miliki atas dasar waris dariorang tua PenggugatPenggugat bernama Chamim Mudjianto yang telahmeninggal dunia pada tanggal 27 April 1998 (Bukti P.1), dimana Alm orangtua PenggugatPenggugat mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1960dikuatkan dengan bukti surat yang diterbitkan oleh Kerio/Anggota LandReform Desa Sukarami tanggal 20 Januari 1964 Nomor 272/1964 yangdiketahui oleh Pasirah/Ketua Panitia Land Reform Marga Talang Kelapatanggal 21 Januari 1964 Nomor
39/PLM/1964 dan diketahui oleh asistenWedana/Ketua Panitia Land Reform Kecamatan Banyuasin Nomor 350/PLK/1964 tanggal 31 Januari 1964 yang diperkuat dengan SuratKeterangan yang diterangkan oleh Lurah Talang Betutu dengan Nomor 594/132/TB/XIV95 tahun 1995.
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Kis Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 57
123 — 57
KisBahwa karena tidak terbantahkan dalildalil eksepsi tergugat, maka tergugattetap pada dalildalil eksepsi Verjaring yang pertama dan Verjaring yangkedua;Bahwa terang dan jelas Tergugat membantah bahwa objek tanah terperkarayang pertama (luasnya:1496 M ) bukan lah objek waris, karena memang bukanmilik alm.XXXXXXXXXX dan istrinya, perolehan hak atas tanah terperkarajelas melalui program land reform yang diberikan pemerintah;Bahwa sebelum menjadi objek /Jand reform tanah terperkara berstatus tanahNegara
KisBahwa karena penggugat tetap pada dalil gugatanya namun tidak mampumengurai secara jelas hak apa yang melekat atas tanah terperkara sebelummenjadi objek Land Reform sehingga dapat dinyatakan sah secara hukumdisebut objek waris;Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali surat gugatan ParaPenggugat cacat formil. Maka wajar dan patut dalam hukum gugatan parapenggugat dinyatakan batal demi hukum atau sekurangkurang dinyatakantidak diterima.
Kismelebihi luas tanah yang telah ditentukan dengan alasan untuk sebagailahan pemukiman masyarakat dan tidak untuk wilayah perkebunan; Bahwa padaprinsipnya Land Reform adalah program pemberian lahan pertanian untukmasyarakat dan bukan pembagian lahan pemukiman masyarakat sepertidalil para penggugat, bahwa kalaupun para penggugat tetap pada dalilmemiliki tanah dengan jumlah 1890 M? + 1496 M? = 3.386 M?
Fotokopi surat Keterangan tanah objek land reform, atas namaSainem, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugatmengakui kebenaran alat bukti tersebut, kKemudian diparaf oleh KetuaMajelis dan diberi kode bukti (P.1);2.
Fotokopi Surat Land Reform nomor 219/DA/HML/A/1974 tanggal 8 Juni1974, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kKemudian diparaf olehKetua Majelis dan diberi kode bukti (T.4);5.
Register : 11-11-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 545/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 13 Nopember 2020 — Pemohon:
M. Aminuddin
24 — 15
M. Aminuddin
24 — 15
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 14-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 28 Agustus 2019 — Pemohon:
JUBIT
15 — 5
JUBIT
15 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Register : 11-11-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 546/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 13 Nopember 2020 — Pemohon:
1.Munadi
2.Irhamni Sri Lestari
17 — 10
1.Munadi
2.Irhamni Sri Lestari
17 — 10
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Putus : 12-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 108/PDT.P/2016/PN SDA Tanggal 12 Mei 2016 — YANI MARLIANI
12 — 2
12 — 2
sebagai calon jemaah haji;Menimbang, bahwa penetapan nama dalam keperdataan mempunyai fungsiyang pada pokoknya yaitu:1 Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas dansah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satuanggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan denganpihak lain;2 Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat terutama dalam hubungankekeluargaan;3 Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansosial (social reform
Register : 10-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 17 Desember 2020 — Pemohon:
Ni Nyoman Yuly
61 — 22
Ni Nyoman Yuly
61 — 22
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Putus : 30-07-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pdt/2018 Tanggal 30 Juli 2018 — H. MUH. NUR, dkk VS ABIDIN bin KARING
71 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan TinggiMakassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalahmilik orang tuanya yang diperoleh dari program land reform
Register : 09-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Tsm Tanggal 23 Januari 2020 — Pemohon:
EMUH MUHYIDIN
45 — 8
EMUH MUHYIDIN
45 — 8
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 06-01-2021 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Mtr Tanggal 20 Januari 2021 — Pemohon:
Wyn. Novi Kristanti
21 — 8
Wyn. Novi Kristanti
21 — 8
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Putus : 05-09-2013 — Upload : 09-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 1153/ PDT.P/ 2013/ PN.TNG Tanggal 5 September 2013 — YOHAN EDWARD SUMANTI dan WIWIK NURHAYATI
48 — 14
48 — 14
Nomor 1 Tahun 1974) ;Menimbang, bahwa pencatatan dalam perkawinan oleh pejabat yangbewenang dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :1. untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelasdan sah bagi yang berkepentingan ;2. akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dannegara ;3. agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(social reform
Register : 04-03-2013 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN SITUBONDO Nomor 181/PDT.P/2013/PN.STB. Tanggal 11 Maret 2013 — Perdata
- ZAINURI yang juga dikenal dengan nama A. ZAINURI GHAZALI
36 — 4
36 — 4
mempunyaifungsi yang pada pokoknya yaitu :1.Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yangjelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian namaatas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalammelakukan hubungan dengan pihak lain ;Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan ahklak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakatdan Negara ;Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform
Register : 28-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 22/Pdt.G/2015/PTA.Bjm Tanggal 29 Oktober 2015 — PEMBANDING vs TERBANDING
51 — 10
51 — 10
Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 AndIn Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.
Register : 10-03-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 188/Pid.B/2014/PN. Jmr Tanggal 19 Agustus 2014 — LIMA ALIAS P. HARMOYO
29 — 4
29 — 4
SLAMET JUNAEDI (SAKSI AHLI):Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Negara bekas eks Hak Erpacht Verponding/ tanah Land Reform No. 502 yang terletak di Lingkungan Gumuk Bago, KelurahanTegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;Bahwa tanah tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat;Bahwa masyarakat menggarap tanah tersebut atas dasar hak garap yang berupa suratperjanjian alih hak barat ;Bahwa kriterianya sebagai penggarap aktif antara lain adalah dua tahun berturut turutmengerjakan
yangterletak di Gumuk Bago, Kelurahan Tegalbesar, Kelurahan Tegalbesar, KecamatanKaliwates, Kabupaten Jember, pada tahun 2001 tersebut dan telah membayar kepadaterdakwa Rp. 4.000.000,, kemudian kepada Pak To Tammin Rp. 4.000.000, selain adabiayabiaya untuk menguasai tanah tersebut, dikuatkan dengan bukti kwitansi pembayaransebagaimana terlampir dalam BAP Penyidikan ;e Bahwa saksi ahli Slamet Junaidi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negarabekas eks Hak Erpacht Verponding / tanah Land Reform
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Juni 2017 — AH. SAHRI, VS ACHMAD ANWAR DK
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun amar putusan menolak gugatan Penggugat (AH Sahri);Nampak jelas Turut Tergugat dalam dalil jawaban sebagaimana uraianputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12/G/2008/PTUN.Sby pada halaman 7 baris ke 4 atau angka 2;Bahwa tanah yang diterbitkan Serifikat Hak Milik No. 9 Desa Karangdiyengatas nama Kajit berasal dari tanah Negara obyek Land Reform LRsebagaimana surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal15 Desa 1964 No.
I/Agr/9/XI/99/HM/III/Tn.Erfp.Halaman 7 baris ke 9 atau angka 3:Menurut penelitian dari Kepala Seksi Land Reform ternyata tanah tersebutkekeliruan letak tanahnya, sehingga surat keputusan tersebut diatas tidaksesuai lagi dengan kenyataan penguasaan penerimaan hak dalam hal ini Kajit;Dan sesuai bukti yang disampaikan Turut Tergugat dalam perkara dimaksudsesuai dalam putusan halaman 12 yaitu bukti T6 dan T7;Dengan demikian Tergugat telah secara nyata dan jelas mengetahuibahwsanya Sertifikat Hak Milik
Register : 06-08-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 20 Agustus 2019 — Pemohon:
YULI MARISA
26 — 5
YULI MARISA
26 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Register : 09-09-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 19 September 2019 — Pemohon:
ANDI ARIFIN
16 — 7
ANDI ARIFIN
16 — 7
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
87 — 60
87 — 60
Him. 367).Lebih lanjut, Wolf Ladeyjinsky, ahli landreform yang diundang pemerintahJaman orde lama untuk mengkaji pelaksanaan land reform di Indonesiamenjabarkan bahwa reforma agraria (land reform) adalah sebagaitindakan yang meliputi seluruhnya atau sebagian besar dari unsureunsursebagai berikut:1. Distribusi tanah kepada kaum tak bertanah serta pengaturanpembiayaan yang layak bagi pembeliaan tanah penyakapan.2. Jaminan bagi penguasaan tanah dan penyakapan tanah yang adil.3.
(LadejinskyW, Agranan Reform in Asia, Leiden, 1980.
Soeprapto, tujuan /and reform di Indonesia untukmembebaskan petani dan rakyat jelata dari bentukbentuk kolonialisme,imperialisme, feodalisme dan kapitalisme yang dijabarkan dalam:Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.Larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntal.Redistribusi tanah.Penebusan dan pengembalian tanah rakyat jelata yang digadaikan.a KR WH >Pengaturan bagi hasil pertanian.
Il Lombok Tengah dalam hal inikepada PENGGUGAT, Bahwa sebagaimana kita ketahui bersamasasaran dari kebijakan pemerintah dalam bidang Reforma Agraria(landreform) tersebut adalah petanipetani bukannya sebuah instansipemerintahan yang bernama Pemerintahan Desa.Bahwa selain kebetulan, mungkin tanah obyek sengketa yang merupakantanah redis hasil program Panitia Land reform Daerah TK.
Apakah Panitia Land reform KabupatenLombok Tengah atau Desadesa yang mengaku mempunyai tanahobyek sengketa (Terbanding sampai dengan Terbanding VIII?Pertanyaan berikutnya adalah SIAPAKAH PIHAK yang diberi ijin olehPanitia Land reform Kabupaten Lombok Tengah? ApakahTERBANDING sampai dengan TERBANDING VIII atau justruPembanding????
Register : 01-10-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN RABA BIMA Nomor 67/PDT.G/2014/PN.RBI Tanggal 8 Juni 2015 — HASAN BIN ABDURAHMAN
MELAWAN
H. MANAN JAFAR
72 — 19
72 — 19
Padatahun 1963 ada peristiwa pembagian tanah negara kepada masyarakat tidakmampu sebagaimana amanat PP. 224 Tahun 1961.Kepada seorang warga masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkanjatah pembagian tanah redistribusi oleh Panitia Land Reform, disyaratkan harusmemenuhi kewajiban atau melakukan halhal sebagai berikut :a. Petani yang mendapatkan hak atas tanah pembagian,wajib membayar gantirugi kepada negara Cq. Pemerentah daerah Cq. Panitia Land Reform ;b.
Begitu juga isteri/ jandanya yakni BINTA Ina Rae dan anaknya/penggugat tidak sama sekali mengerjakan tanah sengjeta sampai bertahuntahun;Dengan keadaan tanah sengketa yang demikian, juga janda dan anaknya tidakmembayar ganti rugi,tidak menjadi anggota koperasi tani, tidak bayar pajak,Panitia Land Reform Kabupaten Bima masih memberi toleransi kepadajandanya yakni BINTA Ina Rae alias Ina Ru bersama anaknya yakni penggugat untuk tetap memenuhi kewajibankewajiban tersebut diatas,mengingat alm.
Panitia Land Reform , yakni denganjalan meminta bantuan tergugat untuk mengurus dan memenuhi semuakewajiban yang disyaratkan tersebut diatas dengan perjanjian, tanah obyeksengketa akan dialihkan kepada tergugat dengan jalan jualbeli lepas ;Bahwa dengan itu, tergugat bersedia dan tergugat telah mengurus sertamemenuhi semua kewajiban An. Alm.
Register : 28-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 12 September 2019 — Pemohon:
ENGKUS
20 — 5
ENGKUS
20 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;Halaman 5 dari 7 Penetapan perkara permohonan Nomor 122/Pat.P/2019/PN.Tsm.4.