Pasal 116 huruf(f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamyang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohonyakni antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danhalaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlgpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum,karenanya petitum

Pasal 116 huruf(f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamyang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohonyakni antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum,karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan dengandiktum amar

Pasal 116 huruf(f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamyang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohonyakni antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum,karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;halaman 38 dari 60 halaman

Asrah telah meninggal dunia memiliki kewajibanuntuk membayarnya;Bahwa berdasarkkan keterangan saksi Edy Gunawan, S.T., bahwahutang Drh.

Bahwa dengantelah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.DALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa terkait telah diterimanya eksepsi Tergugat danTergugat Il Intervensi, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokoksengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup berdasarkkan hukumterhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak

Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat No.100/BAWASLUPROVJB/PM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019,yang menulikan dengan tegas pada poin 4:Selanjutnya berdasarkkan uraian sebagaimana dimaksud diatas direkomendasikan agar KPU Kabupaten Kuningan danKPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan dataperolehan suara sebagaimana dimaksud di atas terhadapSertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan SuaraModel DAA1 DPRD Kab/Kota dan Provinsi denganSertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suaramodel

Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang yang tergugatajukan sebagai alat bukti Tergugat 10 (T10) Pasal 162 ayat (3)menyebutkan Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukanpenggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi danKabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejaktanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis Menteri.Tetapi dalam hal ini Kepala Baitul Mal Aceh Singkil Pejabatnyadalam keadaan kosong dikarenakan Penggugat mengundurkan diri,sehingga Berdasarkkan

Pasal 116 huruf(f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamyang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohonyakni antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum,karenanya

;Sehingga total nilai biaya pekerjaan yang harus diterima oleh Penggugatpada pekerjaan tahap kedua adalah sebesar Rp. 3.448.600.000, (tigamilyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban PENGGUGAT tersebut,maka berdasarkkan SPPP, PENGGUGAT berhak untuk menerimapembayaran atas biaya pekerjaan itu dari TERGUGAT sebesar Rp.9.820.600.000, (Sembilan milyar delapan ratus juta dua puluh juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa untuk melaksanakan

Sedangkan yang menjadi obyek dalamgugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana ditentukan pada pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009tentang Perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa PenetapanTertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yangberupa tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal

Bahwa selain itu bidangbidang tanah berdasarkkan SHGU No. 1/1964dan SHGU No. 2/1964 yang sedianya dapat dinikmati oleh Penggugatdan ahli warisnya, seharusnya berakhir pada tahun 1989, namundemikian sejak tahun 1973 telah dicabut secara tidak sah dansewenangwenang oleh Tergugat dengan SK Mendagri tanggal27021973 Nomor:10/HGU/DA/1973 (dahulu Tergugat di bawahDepartemen Dalam Negeri), sehingga selama itu pula Penggugatdirugikan, tidak dapat memperoleh hasil dari usaha perkebunan NVKantjanawati & Co.

Pasal 116 huruf(f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamyang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohonyakni antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum,karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh

sekaligus secara maiteriilperbuatan tersebut salah dan tercela;Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan denganyurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmad RojaliNomor: 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah95Konstitusi tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsurmelawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatanmelawan hukum dalam arti Formil maupun Materiil, sedangkan dalam artimateriil mencakup fungsi negatif dan positif;Menimbang, bahwa berdasarkkan

Lamintang, DasarDasar Hukum Pidana,Penerbit Sinar Baru Bandung 1981, hal 54 dan 196 ).Dalam doktrin yang lainmengartikan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri ialahadanya suatu pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau jabatanatau kedudukkan yang dimiliknya, baik berupa uang maupun barang dandigunakan untuk kepentingan pribadinya maupun orang lain selain dirinyamisalnya untuk keluarganya ataupun golongannya;Menimbang, bahwa berdasarkkan fakta hokum sebagaimana telahdiuraikan

,masingmasing Advokat pada Kantor Advokat/ Law Office LANGSIRGINTING & PARTNER, beralamat di Jl Kumargo No. 11 Medan dan JalanPattimura No. 415 Medan, berdasarkkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09April 2012 ;Hal 15 dari 66Hal. Put. Perk. Pdt. No. 46/ Pdt.G/Plw/2012//PN.LPUntuk Pihak TERLAWANI dan Pihak TERLAWANII selanjutnya hadirKuasa Hukumnya Sdr. RISWAN H. SIREGAR, SH., M.Hum, MHD.

Bahwa benar berdasarkan pasal 2 KUHP Hukum Pidana Indonesiaberlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diIndonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNIDengan demikian unsur pertama Barang siapa telah terpenuhi.Unsur kedua Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum.Unsur ini merupakan unsur alternatif, namun berdasarkkan faktadipersidangan Majelis akan membuktikan unsur yang ada yaitu unsurdengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secaramelawan

atau pencairan danaAlokasi Dana Desa/Negeri baik tahap pertama maupun tahapkedua selambat lambatnya tiga hari sudah harus melaksanakanprogramnya sesuai Proposal Rencana Kegiatan yang disepakatidan selambat lambatnya satu bulan seteleh menerima danatersebut wajib menyampaikan Laporan Perkembambanganpelaksananaannya kepada Bupati Maluku Tengah.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor :900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf D butir 2, 3 dan 4tentang Pelaporan dijelaskan bahwa : Berdasarkkan

Untuk pembayaran sisa pekerjaan, maka akan diusulkanpengalokasian anggarannya pada APBD perubahan DKI JakartaTahun Anggaran 2012"Bahwa berdasarkkan Pasal 2 ayat 1 Addendum Kontrak ke4 yangberbunyi :7.

Terdakwa di Hotel Prima Padang.Bahwa pada tanggal 17 itu 2 (dua) kali ketemu dengan Terdakwa (Baca,Berita Acara Persidangan 73 74 ).e Saksi HASMITA menerangkan antara lain sebagai berikut : Bahwa saksi mendapat telepon dari saksi MULYADI yang akan berangkatke Padang dan pada malam nanti akan mampir di rumah saksi di Kayu Aro ;Bahwa saksi MULYADI mampir dirumah saksi dan kemudian saksimenemui saksi MULYADI di atas mobil berwarna hitam ;Bahwa saksi melihat TERDAKWA duduk di bangku belakang sopir .Bahwa berdasarkkan

sekaligus secara maiteriilperbuatan tersebut salah dan tercela;Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan denganyurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmad RojaliNomor: 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah95Konstitusi tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsurmelawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatanmelawan hukum dalam arti Formil maupun Materiil, sedangkan dalam artimateriil mencakup fungsi negatif dan positif;Menimbang, bahwa berdasarkkan

Lamintang, DasarDasar Hukum Pidana,Penerbit Sinar Baru Bandung 1981, hal 54 dan 196 ).Dalam doktrin yang lainmengartikan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri ialahadanya suatu pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau jabatanatau kedudukkan yang dimiliknya, baik berupa uang maupun barang dandigunakan untuk kepentingan pribadinya maupun orang lain selain dirinyamisalnya untuk keluarganya ataupun golongannya;Menimbang, bahwa berdasarkkan fakta hokum sebagaimana telahdiuraikan

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa, Ahli kenal dengan Tergugat sejak sekitar 1 bulan lalu, karenasaat itu Tergugat datang ke tempat praktek Ahli untuk memeriksakankondisi psikologi anaknya serta Tergugat sendiri ;Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Penggugat ;Bahwa, Ahli tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketatentang pengasuhan anak mereka yang biasa dpanggil Tea, yang saatini berumur sekitar 4 tahun ;Bahwa, Ahli tahu, berdasarkkan cerita Tergugat, kedua