Il Dinas Pendapatan,Halaman 53Putusan Perkara No.120/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PPKAD) Kota Pematangsiantardengan Pimpinan Rapat Leonardo Simanjuntak,SH,M.Hum (AsistenAdministrasi Pemerintahan dan Kesra Kota P.

tersebut adalah 19 item jadi ada 7 itempekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dan dibayarkan untukHalaman 20 dari 100 Putusan Nomor 40/Pid.SusTP K/2015/PN Plk19 item barang dengan realisasi pembayaran senilaiRp. 2.383.215.000,dan tidak dilakukan pembayaran 100% yanghanya dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya dan tidak adadilakukan addendum; Bahwa setahu saksi sisa uang atas pengadaan barang yang hanyabisa dilaksanakan 19 item dari 26 item tetap berada pada KasDaerah Kabupaten Lamandau pada Dinas PPKAD

Selan (Ppkad)75) Map Peminjam An. Enos Asbanu76) Map Peminjam An. Mamu Landu Praing, Sh77) MAP Peminjam an. Agustinus Kause, ST1 (Satu) jilid dokumen Bukti Pembelian 1 (Satu) unit Notebook1 (Satu) jilid dokumen Laporan Auditor Independen PD. Mutis Jaya Tahun2012 dari Kantor Akuntan Publik1 (Satu) jilid dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2011 BPKPerwakilan NTT1 (Satu) jilid dokumen barang bukti Dump Truck PD.

Rp2,426.640,00 setiap bulan (Setaradengan 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Il/a);e Gaji Sekdes Rp2.224.420,00 (Setara 110% dari gaji pokokPegawai Negeri Sipil Golongan IlI/a);e Gaji untuk Perangkat Desa Rp2.022.200,00 (setara 100% darigaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a);e Jumlah penghasilan Kepala Desa dan Perangatnya desaPadang kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras KabupatenSeluma selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp271.753.279,00(Sumber dari Kemenerian Desa dan Dinas PPKAD

., memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :Bahwa benar Bank Jatim pernah mengirim surat nomor :053/30/PN/CGRStanggal 9 Januari 2015 yang menjelaskanbahwa berdasarkan permintaan dari Dinas PPKAD Kab Gresiksebagaimana dalam surat nya nomor 0/100/437.61/2015 tanggal 8Januari 2015 , telah melakukan pemindah bukuan dari RekeningKasda Kab.

nomor053/30/PN/CGRS tanggal 9 Januari 2015 kepada Dinas PPKADKab Gresik tersebut artinya telah melakukan transaksi pemindahbukuan dari Rekening Kasda Kab Gresik nomor 0271000014kepada pengirim atas nama TERDAKWA DUKUT IMAM WIDODOdi BCA Cab Gresik sebesar Rp 1.373.440.000, ( satu milyar tigaHal. 60 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.ratus tujunh puluh tiga juta empat ratur empat puluh empat riburupiah).Bahwa benar dalam surat Bank Jatim nomor : 053/30/PN/CGRStanggal 9 Januari 2015 kepada Dinas PPKAD

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala BidangPerbendaharaan dan Kas Daerah di Badan PPKAD Kabupaten Brebesberdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 TentangHalaman 54 dari 105 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN.SmgqTugas, fungsi, dan uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat DaerahKabupaten Brebes yaitu merumuskan konsep dan pelaksanaan kebijakan,pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidangperbendaharaan, kas daerah, dan pengadministrasian pelaksanaan belanjatidak

1.715.124.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratusdelapan puluh satu ribu rupiah) dengan lampiran yaitu Berita AcaraPembayaran dari Diknas Pora Nomor : 277/BAPLS/XII/2010 tanggal 18Desember 2010, Berita Acara Pemerksaan Barang Nomor (203/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 desember 2010, BenitaAcara Serah Terma Barang Nomor : 0803/PPKAPBNP/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 desember 2010, foto/dokumentasi,dan Surat Setoran Pajak tanggal 23 desember 2010 selanjutnya setelahdinyatakan lengkap PPKAD

TTMAKO GROUPPRATAMA telah tercatat sebagai aset daerah dan dilaporkan ke PPKAD;Bahwa benar ada daftar inventaris yaitu Aset daerah Pemda Wakatobiberupa komputer touch screen untuk jumlah dan merknya saya lupa;Bahwa komputer komputer tersebut tetap tercatat walaupun ada perintahuntuk dilakukan penarikan karena belum ada pengembalian;Bahwa PPN dan PPH untuk pengadaan komputer tersebut 10 % untuk PPNdan PPH 1,5 %;Bahwa yang melakukan pembayaran pajak adalah Perusahaan;Bahwa pembayaran pajak tersebut

yang membuat orang dinas dan Kontrak ditanda tangani; Bahwa Karena didalam kontrak tidak ada disebutkan hanya Cleaning Servicesaja didalam kontrak tersebut; Bahwa Sopir, Satpam dan Caraka tidak termasuk Cleaning service; Bahwa Ada buktinya uang yang telah dikembalikan itu;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkanbarang bukti yang disita secara sah menurut hukum antara lain sebagai berikut:15 F&M &11.SP2D dengan Nomor:a. 900/605/DPPKAD/SETWAN/DAU/BL2013;b. 900/658/D PPKAD

., MM. selaku bendahara pengeluaranadalah menerima, menyimpan, menatausahakan = danmembukukan uang dalam pengelolaannya serta melakukanpengujian dan pembayaran berdasarkan perintah dari PPK, dandihubungkan dengan mekanismepencairan, berdasarkanketerangan Terdakwa Samsir Muhammad Nasution, selakubendahara dipanggil oleh Terdakwa Darwin Sitepu selaku KepalaDinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukanpermintaan pencairan dana ke Dinas PPKAD (PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

.464.856.636, dan dari DAUsebesar Rp. 46.485.664,o Tahap V pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan 100 % sesuaijaminan bank sebesar 16 % yaitu Rp. 584.391.200, dari DAKsebesar Rp. 531.264.727, dan dari DAU sebesar Rp. 53.126.473,Bahwa Untuk pembayaran uang muka sebesar 20% PPK menyiapkandokumen kemudian dokumen diberikan kepada saksi untuk membuatdokumen SPP dan SPM ;Bahwa selanjutnya SPP dan SPM itu diverivikasi oleh PPK kemudian PPKmemberikan SPP dan SPM tersebut kepada ARI HUMA, ST untuk diajukanke Dinas PPKAD

H.SUARDI THAMAL, MM selaku KPA;

benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:# SD Tahun 1973 di Havea, SMP Tahun 1976 di Dolok Masihul, SMA Tahun 1980 di Tebing Tinggi, $1 Tahun 2007 di Universitas Teladan Medan,Riwayat Pekerjaan saksi : CPNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1981, PNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1982,i Kasubbag Keuangan di DPPKADTahun 2008, Kabid akutansi di DPPKAD 2011, Sekretaris di BPPKAD Tahun2015.Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksiselaku Kepala Bidang Akutansi di Dinas PPKAD

., M.Ec.DevKepala Badan PPKAD Kab.

Buktibukti surat yang telah disita dari BAZATULO ZEBUA, SE., M.Ec.DevKepala Badan PPKAD Kab.

sebagai PemberiKeterangan Ahli;= Bahwa benar tugas saksi selaku Bekerja di Kantor BPKP ialahMelakukan Pemeriksaan dan Lintas Sektoral termasukPermintaan dari Penyidik;= Bahwa benar dalam kasus ini Saksi Melakukan AuditInvestigasi dengan Nomor LHAI4015/PW 24/5/2009 tanggal17 Juli 2009, dengan Sasaran Membuktikan apakahpenyimpangan ini ada kerugian keuangan Negara;= Bahwa benar Berdasarkan register penutupan kas per 17Maret 2009, yang ditandatangani oleh Saudara DaudNdakularak selaku Kepala Dinas PPKAD

TPK/2018/PN Mtrpenerimaan sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dandisyahkan oleh PPKAD. Mekanisme pendistrian tiket, pencatatan dan tatacara pemungutanretribusi belum dibuat aturannya. Hal ini tidak sesuai denganperaturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi golongan jasausaha pasal 26 ayat (4) yang menyatakan tatacara pelaksanaanpemungutan retribusi ditetapbkan dengan peraturan Bupati;.

Persediaan barang kuasi (tiket wisata pantai) pada laporan per 31Desember 2015 Dinas PPKAD dan Dinas Pariwisata Kabupaten LombokUtara Nihil, kondisi tersebut tidak sesuai dengan permendagri nomor 13tahun 2006;. Adanya kekosongan tiket masuk wisata pantai domestik pada tanggal 24s.d 28 Maret 2015 kondisi ini tidak Sesuai dengan peraturan pemerintahnomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah.. Adanya pengakuan dari Sdr.

H.SUARDI THAMAL, MM selaku KPA;12) 1 (buah) Cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D LS_Hibah pada BPKAD, tanggal 22 Februari 2017;13) 1 (buah) Fotocopy SP2D Nomor : 0027/SP2D-LS/BPKAD-PPKAD-PB/2017 tanggal 22 Februari 2017;14) 1 (buah) Fotocopy BKU TA.2017;15) 1 (buah) keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 452.5/96/5/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Situs Mansinam sejarah Injl di Tanah Papua, tanggal 7 Mei 2015 ;16) Fotocopy Surat dari badan Pengelolan Situs Mansinam Objek Sejarah

PID.SUSTPK/2021/PT PLGdungut , berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM:00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD:Bandan pengelolah keuangan dan aset daerah BPKAD;437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM:00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Bandanpengelolah keuangan dan aset daerah PPKAD

Bulhasan bindungut , berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM:00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD:Bandan pengelolah keuangan dan aset daerah BPKAD;437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM:00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Bandanpengelolah keuangan dan aset daerah PPKAD;438

EKO TJIPTARTONO
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA DINAS PPKAD
Terbanding/Tergugat VIII : KAWIL BPN JATENG
Terbanding/Tergugat IX : MENTERI AGRARIA / BPN
Terbanding/Tergugat X : DIREKTUR PDAM BANYUMAS
Terbanding/Tergugat XI : KETUA DPD KAB BANYUMAS

memberitahukan kepada Terdakwa tentangpenunjukan langsung oleh Dinas PU Kabupaten Muna kepadaCV.Padatindo sebagai suplyer suku cadang alat berat ;67e Bahwa dokumendokumen pencairan anggaran dari pos perbaikanalat berat meliputi :e SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)e Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPPLS) yangditandatangani oleh bendahara pengeluaran;e Surat Perintah membayar yang ditandatangani oleh KadisPU selaku PA;e Surat Permintaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)kepada Kepala Dinas PPKAD

Mempertanggungjawabkan secara administratif ataspengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab denganmenyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaankepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaranmelalui Pejabat Penatausahaaan Keuangan yang bersangkutanpaling lambat tanggal 10 bulan berkutnya ; Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaanuang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikanlaporan pertanggungjawabkan penerimaan kepada pejabatpengelola keuangan daerah (PPKAD) selaku Bendahara