Ditemukan 767 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Terdakwa : MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
Terbanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
292195
  • Saksi AbhliElektison Somi dan Saksi Ahli Syakran Rudi; yang secara tegas dibawah sumpah mengatakan bila hal itu tidak di penuhi maka Tim 9(sembilan) lah yang seharusnya di persalahkan;Bahwa di dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 untuk menentukankegiatankegiatan yang berhubungan dengan Persediaan, Peruntukandan Penggunaan Bumi/Tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan a).Negara dst, juga mensyaratkan tentang adanya membuat suaturencana berkaitan dengan penggunaan Bumi/Tanah, Air dan RuangAngkasa sebagaimana termaktup
Register : 10-04-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN KALABAHI Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat:
MARTHEN ALOKAMATING
Tergugat:
1.SEMUEL PADALANI
2.ANTIPAS PADALANI
3.BENDELINA PADALANI
4.PEBE MANGMANI
5.ALEK LETIKARI
6.TIMNA PADALANI
7.MARKUS PADALANI
8.Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
10030
  • Penggugat dankuasa Tergugat , Il, Ill, dan tergugat VII, dan tergugat IV, V, dan tergugat VI danturut tergugat telah mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaanperkara ini masingmasing pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang isiselengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita AcaraPersidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
341208
  • Ayat (2) : pemegang pelimpahan kewenanganpemberian hak atas tanah di LARANG dengan sengajaMEMECAH, bidang tanah yang telah siap untuk diberikandengan sesuatu hak kepada seseorang atau badan hukumdengan maksud agar penetapan pemberian hak tersebutdapat diterbitkan olehnya menurut ketentuan pelimpahankewenangan dalam peraturan ini;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, termaktup atausesuai dengan Pasal 9 Ayat 2 Anka (2) Huruf (c), Permen AgrariaKBPN No. 9 Tahun 1999, Keterangan mengenai tanahnya
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — SRI HARJONO, SH M.Acc Bin R.SASTRO TARUNO
9425
  • dilaksanakanadalah berupa :petujuk pelaksanaan program nasional rehabilitasi sekolah rusak berat,dilakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan Provinsi dan Dinaspendidikan kab/kota,mengumpulkan data yang akan menerima bantuanmelakukan sampling terhadap sekolahsekolah yang di usulkan olehdinas kabupaten/kotamemverifikasi data yang sudah masukmenetapkan calon penerima bantuandibuatkan SPPBdisalurkan kepada rekening sekolah yang ditetapkan sebagai penerimabantuan.Bahwa untuk pengawasan dan pembinaan sudah termaktup
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
18756
  • Contohnya jika ada temuan yang ditemukan dalam hal ini BPKmaka BPK member kesempatan kepada penyedia jasa segera untukmengembalikan temuan kerugan Negara selama 60 hari sesualsebagaimana diatur dalarn Undangundang No. 15 tahun 2004 tentangpemeriksaan keuangan Negara sebagamana termaktup dalam pasal 23menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaanNegara/dan badanbadan lain yang mengelola keuangan Negaramelaporkan penyelesalan kerugian Negara atau daerah kepada BPKselambat/ambatnya
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
932247
  • Penetapan pengadilan selanjutnya seharusnya memuatapaapa yang tertuang/termaktup dalam amar putusan. Bahwapenetapan Pengadilan Negeri selanjutnya menyimpang dari apayang termuat dalam Putusan Landraad yang palingbertanggungjawab adalah PEMOHON YANG MEMINTAPENETAPAN TERSEBUT, karena pemohonlah yang membuat danHalaman 158 dari 302 Putusan No 465/Pid B/2021 PN.Pdg.memuat permohonannya. Status akta tersebut DAPATDIBATALKAN UNTUK PERKARA PERDATA.
Register : 08-01-2015 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 26/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2015 —
1168
  • mengerti dan Terdakwa maupun < Penasihat Hukumnya tidakmengajukan eksepsi atau keberatan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar saksi-saksi yaitu :IMAM JAUHARI, JONGGARA S, BAGUS SATRIYANTO, DEDY EFENDI yangmasing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah maupun yangdibacakan dipersidangan yang masing-masing keterangannya sebagaimanatermaktuf didalam berita acara persidangan yang menyingkat putusan ini, makasemua keterangan-keterangan para saksi tersebut telah termaktup