Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 232/Pid.B/2016/PN Pdg
Tanggal 23 Juni 2016 — DONI SAPUTRA TANJUNG Pgl DONI ;
14516
  • MTmenerangkan PIP Semarang adalah salah satu penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semarang hanya menyelenggarakan DiklatPelaut tingkat , Il, Ill dan M sedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANTV dan ATT V PIP Semarang tidak pernah menyelenggarakan hinggasekarang. Unit penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.
    MT menerangkan PIP Semarang adalah salah satupenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semaranghanya menyelenggarakan Diklat Pelaut tingkat , Il, Ill dan NMsedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANT V dan ATT V PIPSemarang tidak pernah menyelenggarakan hingga sekarang. Unitpenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.
    Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK (Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.
    (UPT) Diklat Laut salah satunya adalahtermasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unit penyelenggara tekhnis(UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikat ke direktorat JendralPerhubungan laut dan setelah itu barulah Direktorat Jendral PerhubunganLaut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihat sertifikat ANT V atasnama Yosman Telau Mbanua berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu6200044724N50211 adanya kode
    Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.
Putus : 26-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 K/PID.SUS/2013
Tanggal 26 Agustus 2013 — FIRMANSYAH, ST
7249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan KabupatenSumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten SumbawaTahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentangPengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program danrencana fisik perencanaan Tekhnis
    DED (Detail Engineering Design) diDinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran danasebesar Rp. 166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) untukmelaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Alas, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type Cuntuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminaltype C untuk terminal Plampang ;Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan
    Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunanprogram) sebagai sekretaris ;3 Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota ;4 Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagaianggota ;5 Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagaianggota ;Hal. 3 dari 36 hal. Put.
    No. 1206 K/Pid.Sus/2013Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secaratertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itutanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yangterdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syaratsyarat /spesifikasi tekhnis yang sah ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH, ST dan telahdilakukannya pembayaran kepada CV.
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
14417
  • (PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I) ;Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2008 saksi bersamadengan pengurus Koperasi Primair lainnya
    (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Ratoon ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)432 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I);Bahwa setahu saksi Ide/Gagasan pendirian Pabrik Gulaberkembang dari Tim Teknis Disbun
    (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Bahwa saksi tidak tentu selalu hadir dalam RAT yangdiadakan oleh KUBP Rosan Kencana, kadang
    RINI SUKRISWATI, Msi selaku KetuaTim Tekhnis Propinsi/Disbun Propinsi.
    Rini Sukriswati, Msiselaku Ketua Tim Tekhnis Propinsi karena wewenangnyabersama sama dengan Terdakwa selaku Ketua KUBP RosanKencana dan Ir.
Putus : 14-07-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 14 Juli 2012 — YOHANES FERNANDEZ;
3314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 133/U/2003tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberian bantuan Block Grant danPetunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK.Pembina Kecamatan Tahun 2006Nomor: 902/ 119/PK/2006 tanggal 6 April 2006 mengatur bahwa padaprinsipnya pengelolaan dana bantuan tersebut secara Swakelola, sehinggaDrs.
    (Terdakwa) sebagai Staf Tekhnis; danDrs. BERNARD TUKAN sebagai Anggota;Adapun tugas panitia tersebut adalah :a. Membuat proposal pelaksanaan pembangunan dengan dilampiri gambarrencana pembangunan, rencana alokasi biaya (RAB) dan jadwalpelaksanaan pekerjaan;b.
    Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;4.
    Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;.
Putus : 05-05-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl
Tanggal 5 Mei 2014 — SETIAWAN PUTRA Bin MUHTADIN
7736
  • Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 05 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para
    Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para
    Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para
    Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada
    Etiawan Putra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 01 Maje kepadapembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.
Register : 21-10-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 39/ Pdt.G / 2013 / PN.SBB
Tanggal 3 April 2014 — 1. WAHIDIN LAWAN 1. NURDIN HS 2. SUKARDI 3. DAHLAN 4. HADLI 5. AHMAD YANI 6. SUHARDI 7. FUAD
5222
  • Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Para Tergugat terkaitdengan Pemohonan
Register : 23-06-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 327/Pid.B/2014/PN Pdg
Tanggal 11 September 2014 — Ir.DESMAWI pgl DESMAWI
686
  • DEMAKARYA PRAKARSA yang merupakan kontraktor yang melaksanakanpekerjaan Pembangunan Turap Penahan Tanah SMA Negeri Sumbardi Padang Panjang dengan kontrak dengan Dinas Pendidikan ProvSumatera Barat No. 42102/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 .Dalam pembangunan turap SMA tersebut terdakwa mengangkat saksiKHAIRUL ANWAR sebagai pelaksana tekhnis pembangunan TurapPenahan Tanah SMA Sumbar di Padang Panjang tersebut dan biayauntuk melaksanakan pekerjaan pembangunan turap tersebutmenggunakan uang saksi
    Sumatera barat.Dalam pembangunan turap SMA tersebut terdakwa mengangkat saksiKHAIRUL ANWAR sebagai pelaksana tekhnis dan biaya untukmelaksanakan pekerjaan pembangunan turap tersebut menggunakanuang saksi Khairul Anwar yang nantikan akan terima kembali oleh saksiKhairul Anwar setelah mendapatkan pencairan tarmen.Pada bulan Agustus 2013 terdakwa selaku Direktur CV. Dema KaryaPrakarsa mengajukan permintaan pembayaran tarmen kepada DinasPendidikan Prov.
    lapanganBahwa tugas saksi sebagai pengawas tekhnis lapangan adalah melakukanpengawasan terhadap kwalitas konstruksi dan mutu dan kwalitas bahantermasuk dana atau keuangan perusahaan tersebut.Bahwa pada tahun 2013 ada pekerjaan Pembangunan Turap PenahanTanah SMAN 1 Sumbar di Kota Padang Panjang.Bahwa dasar pekerjaan proyek tersebut adalah Kontrak kerja Nomor :471.02/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 dimana saksi dalampengerjaan proyek tersebut selaku penanggung jawab tekhnis proyekpekerjaan Pembangunan
    DEMAKARYA PRAKARSA dimana yang menjabat sebagai direktur adalahterdakwa sendiri sedangkan yang menjabat sebagai pengawas tekhnislapangan sesuai dengan kontrak adalah KHAIRUL ANWAR, STBahwa Khairul Anwar adalah adik kandung terdakwa sendiri yang terdakwaangkat sebagai pengawas tekhnis lapangan.Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut pertama kali yakni dalampekerjaan Bor File terdakwa dimodali oleh saksi Khairul Anwar.Bahwa uang tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada saksi.Bahwa setelah pembayaran
    DEMA KARYA PRAKARSA.Bahwa dasar pekerjaan proyek tersebut adalah Kontrak kerja Nomor :471.02/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 dimana dalam pelaksanaanproyek tersebut terdakwa Desmawi adalah sebagai Direktur pada CV.DEMA KARYA PRAKASA sedangkan saksi khairul Anwar ST adalah selakupenanggung jawab tekhnis proyek pekerjaan Pembangunan Turap PenahanTanah SMAN 1 Sumbar di Kota Padang Panjang tersebut.Bahwa benar pada pelaksanaan proyek tersebut saksi khairul Anwar STjuga mendanai pekerjaan awal proyek
Register : 26-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2016 — Pidana Korupsi - Ir. ITJEU KRISMIATI
10716
  • GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUM! HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.
    GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/IIV2012 denganperingkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.
    GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUMI HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.
    GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/II/2012 denganperingkat sebagai berikut :Hal.36 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.
    Terdakwa selaku Direktur Utama PT Bumi HarmoniIndoguna telah menugaskan tim tekhnis untuk mencari tenaga ahitersebut, sehingga untuk proses perekrutan secara detail terdakwa tidakmengetahuinya.Bahwa Terdakwa lupa siapasiapa saja yang ikut menjadi tim tekhnistersebut, namun tim tekhnis tersebut ada dibawah koordinasi dari Sdr.IMAM SISWO selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna.Bahwa laporan khusus mengenai perekrutan tenaga ahli tidak ada,namun Sdr. Sdr.
Register : 26-03-2013 — Putus : 13-08-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 13 Agustus 2013 — MAWARDI Bin JAMALUDDIN
7911
  • Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranPembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapasawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh
    No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.
    Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranHal. 29 dari 90 Hal. Put.
    H.Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.
    Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan danPembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi KhususHal. 95 dari 90 Hal. Put.
Register : 12-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN DOMPU Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Dpu
Tanggal 10 Mei 2017 — - PURNAMA IRAWAN (PENGGUGAT); - M. YUSI A.R., S.H. (TERGUGAT) ; - NINING H. MUNIR (TURUT TERGUGAT) ;
7028
  • Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan danketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yangjuga dikemukakan dalam buku I Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabilaTergugat belum memberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan suratgugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa
Putus : 05-05-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl
Tanggal 5 Mei 2014 — SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN
7336
  • Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 05 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para
    Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para
    Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para
    Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para
    Septi Muda (terdakwa) untukTriwulan I dan II dan Setiawan Putra (Terdakwa) untuk triwulan III dan IV.e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 11 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 67/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM
10852
  • RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.
    Dukungan tenaga tekhnis atau terampil sesuaiyang dipersyaratkan dalam LDP,7. Dukungan peralatan,8. Dukungan keuangan dari Bank Pemerintahsebesar 10% dari nilai total HPS.Bahwa evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis danEvaluasi Harga / Biaya dilakukan terhadap 3perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT.Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdana dan PT.Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulusevaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi HargaHarga/Biaya adalah PT.
    Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargatersebut adalah untuk menentukan apakah perusahaanlulus atau tidaknya dalam hal Administrasi, Tekhnis danKewajaran Harga. Bahwa perusahaan yang dilakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah 3 perusahaan yang memasukkan penawaranyaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya CiptaPerdana dan PT. Jaya Sakti Konstruksi.
    REKA = ENAMGUNITA ~ untuk melakukanPengawasan Tekhnis Pekerjaan Proyek Peningkatanjalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading Pematang Aur Kab.
    pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan TekhnisPeningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.
Register : 23-11-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 280/Pdt.P/2018/PN Bgr
Tanggal 20 Desember 2018 — Pemohon:
DIDI LAKSANA
10314
  • Blok 10B No. 34 RT08 RW 10 Kelurahan Meruya Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan juga Buku IIPedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata Umum MahkamahAgung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1, Permohonandiajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohonatau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang meliputi tempat tinggal Pemohon, dalam permohonan ini terlihatPemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan
    Negeri Bogor, akantetap Pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum PengadilanNegeri Bogor, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Barat,sehingga oleh karena itu Permohonan Pemohon yang ditujukan kePengadilan Bogor tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 118 HIRdan juga Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata UmumMahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1;2.
    Didi Laksana (Liauw Kwan Hong) ;Point 3 : Menetapkan bagian waris dari masingmsing ahli waris sesuaidengan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Tekhnis AdministrasiDan Tekhnis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesiaedisi 2007 halaman 47 pada pada angka 12 mengenai permohonan yangdilarang salah satunya pada point b adalah : Permohonan untuk menetapkanstatus keahliwarisan.
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 66/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — ANTARIKSA Bin MURNI
11455
  • Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten Seluma oleh PT.
    Seluma No. 24 Tahun 2014 Tanggal 1April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dilingkungan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan UmumKab.
    Seluma No.24 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kab.
    Dukungan tenaga tekhnis atau terampil sesuai yangdipersyaratkan dalam LDP,7. Dukungan peralatan,8. Dukungan keuangan dari Bank Pemerintah sebesar 10% dari nilaitotal HPS. Bahwa evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Harga /Biaya dilakukan terhadap 3 perusahaan yang memasukkanpenawaran yaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdanadan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulus evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Harga/Biaya adalahPT.
    RekaEnam Gunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten Seluma oleh PT.
Register : 21-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 174/Pdt.P/2015/PA.Sit
Tanggal 2 Desember 2015 — PEMOHON I dan PEMOHON II
130
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal26 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap padapermohonannya, namun ternyata dipersidangan Pemohon dan Pemohon Iltidak dapat membuktikan permohonannya;Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis perlu menampilkan dalil syarlsebagai pendukung pendapat Majelis tersebut sebagai
Register : 14-06-2011 — Putus : 14-06-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN CURUP Nomor 48/Pid.B/2011/PN.Crp
Tanggal 14 Juni 2011 —
5017
  • Penuntutannyaterpisah) dibawa ke Polres Rejang Lebong dan atasbarang bukti yang ditemukan di rumah orang tua FahrulRozi (penuntutan terpisah) selanjutnya dikirimkebalai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu untukdilakukanpengujian ; 2 ere eee eee ee eee eee eeeBahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujianterhadap barang tersebut dimana hasil pengujiandari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:13/NK/KS/RL/11/2011 tanggal O07 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh Drs Fimi Apt.M.SiManejer Tekhnis
    Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrad, Kosmetika dan Produk Komplemenpada BPOM Bengkulu serta Berita Acara PengujianBarang Bukti yang ditanda tangani oleh YUSMANELISselaku Penguji dan diketahui oleh Manejer Tekhnis DrsFIRNI, Apt, MSI tanggal 7 februari 2011 denganhasi barang bukti yang diserahkan' oleh PihakPenyidik tersebut telah dilakukan pengujian darihasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampeladalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan No.
    Penuntutannyaterpisah) dibawa ke Polres Rejang Lebong dan atasbarang bukti yang ditemukan di rumah orang tua FahrulRozi (penuntutan terpisah) selanjutnya dikirimkebalai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu untukdilakukanpengujian ; 2 ere eee eee ee eee eee eee Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujianterhadap barang tersebut dimana hasil pengujiandari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:13/NK/KS/RL/11/2011 tanggal O07 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh Drs Fimi Apt.M.SiManejer Tekhnis
    Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrad, Kosmetika dan Produk Komplemenpada BPOM Bengkulu serta Berita Acara PengujianBarang Bukti yang ditanda tangani oleh YUSMANELISselaku Penguji dan diketahui oleh Manejer Tekhnis DrsFIRNI, Apt, MSI tanggal 7 februari 2011 denganhasi barang bukti yang diserahkan oleh PihakPenyidik tersebut telah dilakukan pengujian darihasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampeladalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan No.
Putus : 09-06-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 9 Juni 2011 —
308
  • Kabupaten Madiun dan diterima oleh TERDAKWA ;Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 800/748/402.113/Tahun 2007 tanggal 09 Juli 2007tentang Penetapan lokasi dan Kelompok sasaran kegiatan penguatan modalusaha Kelompok (PMUK) Program Pengembangan Agribisnis TahunAnggaran 2007 (dan lampirannya) ;i Surat Perjanjian Kerja Pengakuan Hutang Antara Kepala Dinas Peternakandengan Ketua Kelompok Nomor : 524/789/402.113/2007 tanggal 27Agustus 2007 ;1 (satu) buku Perencanaan tekhnis
    Herbono selaku Ketua Tim Tekhnis dan penandatangan Surat Perintah Membayar(SPM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli tahun 2007 sampai denganbulan Juli Tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan
    usaha ; Menggulirkan dana PMUK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan caramenyetorkan kembali modal awal ke kas kelompok, kemudian kelompok menyetorkandana tersebut ke kas daerah Kabupaten Madiun sebagai dana transitory (dana titipan) ;Memberdayakan Kelompok Tani dengan cara setiap peternak penerima bantuan wajibmenyetorkan bunga kepada kelompok Tani dengan jumlah sesuai dengan kesepakatanANG ZOta ; $= =n = nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn neeMengikuti petunjuk, bimbingan tekhnis
    /1 1 028 RIBUT 1.25 1.25 029 ADI SUTIKNO 1.25 12s 030 HERI 1.25 125 031 YUDIANTO 1.25 1.25 032 JUMADI 1.25 12s 0JUMLAH 45.5 21D 18 Dengan demikian terdapat kepemilikan lahan yang fiktif seluas 18 (delapan belas)I Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan Hijauan Makanan ternak(HMT) sejumlah 70 (tujuh puluh) orang ;e Bahwa guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan kebun HMT senilaiRp. 211.500.000, (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas bimbingan dari23IVKetua Tim Tekhnis
    karena dari keteranganbeberapa saksi yang terdaftar sebagai penerima honor/upah tersebut sama sekali tidakpenah menerima honor/upah dan tidak pernah tanda tangan dalam daftar penerimahonor/ upah tersebut, karena yang bersangkutan tidak ikut bekerja dalam pembuatankebun HMT ;Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan embung sejumlah 20 (duapuluh) orang ;Guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan embung senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas bimbingan dari Ketua Tim Tekhnis
Register : 22-03-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 7/Pid.B/TPK/2012/PN PDG
Tanggal 23 Juli 2012 — Drs. H.YAMAN, MM
9922
  • Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain:A.
    Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.
Register : 03-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 12 September 2017 — Penuntut Umum: MUIS ARI GUNTORO, SH Terdakwa: PURWANTO als KAMPRET bin DARMO
595
  • MUHAMMAD SAHLAN Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasilhutan, tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis (Ganis) danhalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor :116/Pid.Sus/2017/PN.WngPengawas Tenaga Teknis (Wasganis).
    diatur dalam Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestariyang memiliki Kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksilestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dandiberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis
    Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah : Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalamkegiatan pengukuran kayu bulat' rimba, kayu bulatmewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulat darihutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL
    ) pada tahun 2015, sedangkan persayaratanmempunyai Kartu Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selakupenguji adalah melakukan pegukuran dan menentukan mutukayu.
    diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasaldari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industriprimer yang memiliki izin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis
Register : 01-03-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst
Tanggal 14 Juli 2016 — Pidana Korupsi - MAULUDINO, A.Md
8719
  • Jasakons Putra Utama pesertayang dinyatakan lulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70)hanya 3 (Tiga) perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.
    Survindo Karya TekhnikNusantara (73,13);Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudianpada tanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukanpenetapan peringkat Tekhnis Pengadaan Jasa KonsultansiPekerjaan Penyusunan Lokasi Prioritas Nomor 89/PPT/SEKRBNPP/III/2012 dengan peringkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. DEKAMA SEKATA83, 70 Peringkat 2. PT. MIRANTHI 82,50 Peringkat IIKONSULTAN PERMAI3. PT.
    DEKAMA SEKATAseharusnya tidak lulus atau dinyatakan gugur kualifikasiadministrasi sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahapkualifikasi tekhnis apalagi ke tahap seleksi pelelanganselanjutnya, sedangkan pada saat kualifikasi tekhnis tahappembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan tidak melihatdokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir bagi paratenaga ahli yang disertakan oleh terdakwa yang dokumennyadipalsukan tersebut, sehingga seharusnya apabilahasilpembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan
    Survindo Karya Tekhnik Nusantara dan PT.Jasakons Putra Utama peserta yang dinyatakan lulus diatas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga)perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.
    ASMAWA TOSEPU.Bahwa saksi diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional PengelolaPerbatasan Nomor 9101975.1 Tanggal 13 Agustus 2012tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 91004 Tahun 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan BadanNasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012 dimanadalam Surat Keputusan tersebut saksi diangkat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan menggantikan Drs.