FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr.FATIMAH juga membubuhkan cap jempol pada Akta Ikrar Wakaftersebut;Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr.FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat IItercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHICabang Umbulharjo.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif,maka dapat diketahui bahwa lbu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhipersyaratan sebagai seorang WAKIF.

FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri(Tergugat Il) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW KecamatanUmbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggarketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukumikrar wakaf tersebut tidak sah;Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H.

FATIMAHselaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat ituhanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr.

Adanya penyimpangan niat wakaf dari wakif diberikanpersyarikatan Muhammadiyah yang dianggap oleh judex factisebagai iktikat tidak baik Sunardi Syahuri didasarkan padadasar hukum yang salah. Tidak ada satu saksi pun yangmengatakan demikian, bahkan sebaliknya Saksi AntonSudarmaji bin Muh.

AbubakarPodungge dan Hj.Nuni Helingo (Wakif) serta Penggugat PerimonPodungge dan diterima oleh ketua Takmirul masjid yakni alm.Ridwan Podungge' selaku anak dari wakif serta diketahui dandisahkan oleh Lurah Bulotadaa Timur, sehingga pemberian wakafoleh wakif kepada nazhir adalah sah menurut Hukum.5.

Dalam rekonvensi .1.Bahwa jawaban dalam konvensi diambil alin dalam gugatan rekonvensi.Bahwa pemberian wakaf atas tanah sawah yang terletak dikelurahan Bulotadaa timur sebagaimana yang tercantum dalam suratpemberian wakaf tanggal 1 Agustus 1985 dari wakif Hi. AbubakarPodungge dan hj.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk Memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secaralisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang Memiliki daya tahan lamadan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurutsyariah yang diwakafkan oleh Wakif.6.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalahpejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrarwakaf.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 215 ayat 2 KompilasiHukum Islam disebutkan Wakif adalah orang atau orangorang ataupun badanhukum yang mewakfkan benda miliknya;Menimbang, bahwa sebagaimana dengan aturan tersebut dalam30pasal ayat (2) Undangundang nomor 41 tahun 2004 dan pasal 215 ayat 2Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami mengenai kedudukan wakif adalahpihak

., pada persidangan terbuka untuk umum PengadilanAgama Pasuruan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama,telah datang menghadap :PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat tinggalKota Pasuruan, sebagai wakif (Pihak Pertama), selanjunyadisebut Penggugat ;MelawanTERGUGAT (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan),tempat tinggal Kota Pasuruan, sebagai Pembuat Akta IkrarWakaf (Pihak Kedua), selanjutnya disebut Tergugat ;Bahwa Penggugat

mengadakan perdamaian dihadapan mediator pada hari Selasatanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437Hijriyah. dengan kesepakatan sebagai berikut :Pasal Bahwa yang dimaksud kesepekatan dalam hal ini adalah kesepakatan untukmengakhiri sengketa dalam gugatan wakaf perkara Nomor 1652/Pdt.G/2015/PA.Pas.yang terdaftar di Pengadilan Agama Pasuruan, antara PENGGUGAT melawan KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo yang dalam hal ini TERGUGAT;Pasal 2Bahwa Pihak Pertama wakif

pada tanggal 10 Januari 2007 Masehi bertepatandengan tanggal 10 Muharrom 1428 Hijriyah dengan disaksikan oleh beberapa orangyang telah dewasa dan cakap menyatakan wakaf berupa tanah milik wakif, SertipikatNo.2775 yang terletak di Kota Pasuruan dengan ukuran 10 m x 5 m =50 m?

sebagaimana dalam Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 29 Januari 2007 Masehibertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1428 Hijriyah ;Pasal 5Bahwa Pihak Kedua mengaku pencatatan luas tanah wakaf sebagaimana tercatatdalam Akta Ikrar Wakaf No.W2/002/01/2009, tersebut tidak sesuai yang dimaksud olehPihak pertama (wakif), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 tersebut di atas;Pasal 6Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling menyadari atas adanya kehilafanpencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf dimaksud, dan oleh

Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi. Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;- Surat Keterangan Ahli waris ;- Putusan Nomor 273/1986 ;- Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;- Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN MUCHLIS bin UMAR ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Chadijah bin Umar meninggal duniadilanjutkan kontrak oleh Fauzi Bantam kepada Basir Latuconsina ;Bahwa dalam Islam pemberi wakaf disebut sebagai wakif dan penerima wakaf disebutsebagai Natzir ;Bahwa Nadzir bisa orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang tergantung yang diinginkanWakif ;Bahwa bila Nadzir meninggal dunia, wakaf bisa diturunkan kepada anak Nadzir untukmengelola wakaf tersebut, bukan sebagai hak milik dan hal ini diatur dalam UndangUndang mengenai Wakaf ;Bahwa setahu saksi Surat Wakaf tersebut

Chadijah bin Umar disebut (Wakif) kepadaalmarhum Hi. Ahmad Bantam disebut (Nazir) selaku penghulu Kotamadya Ambonsekaligus Imam Besar Mesjid Raya AlFalah ;Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama almarhumah Hj.

Chadijah BinUmar yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa Ridwan Muklis bin Umaralias Ridwan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Mesjid AlFalah Waihaongsebagaimana keinginan Wakif maupun Wasiat dari Nadzir sebelum meninggal dunia ;Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, ( dua riburupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secaratertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :IsMenyatakan dan

Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi.Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;e Surat Keterangan Ahli waris ;e Putusan Nomor 273/1986 ;e Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;e Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWANMUCHLIS bin UMAR ;5.

Di samping itu, menurut Terbanding, pada tahun 2015 Turut Terbandingsebagai wakif telah mengikrarkan wakafnya atas objek yang sama tersebutkepada Yayasan AnNur di mana Terbanding sebagai nazhirnya, sebagaimanatercatat dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.240508/1a/161/IX/2015 yangdibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia KotaHalaman 7 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA.

Melihat kenyataan demikian, makayang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah apakahpelaksanaan wakaf terhadap objek sengketa yang dilakukan di bawahtangan oleh wakif kepada nazhir, termasuk pelaksanaan wakaf yang tidaksah atau tetap sah.Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya pelaksanaan wakafmenurut Majelis Hakim tingkat banding, harus dilihat kepada pemenuhan syaratHalaman 8 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA.

Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,

Kai menjadi tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392K/AG/2006 tanggal 28 Februari 2007, yang menyatakan bahwa wakif(penggugat) sesuai Undang Undang telah menyerahkan objek sengketa untukselamanya. Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Naguib Husein) sebagai nazhirnya dinilai tidak sahkarena bertentangan dengan Pasal 15 Undang Undang No. 41 Tahun 2004tentang Wakaf, yang menentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapatdiwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam wakafyang dilakukan oleh Turut Terbanding kepada Yayasan AnNur tersebutHalaman 10 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Kdi ternyata objek wakaf bukan lagi milik wakif (H.

Terbanding (selaku Pengurus), Nazhir atas tanah wakaf seluas580.000M2 dengan SHM tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan KantorPertanahan Kota Palangka Rayatanggal 6 Januari 1993 An.Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL.,H. Ahmat Yasin, S.H., Sukardi, S.H., dan Zul Chaidir, S.H.,Para Advokat dari Kantor Hukum Wikarya F Dirun, S.H., M.H.

Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirinmenjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya bataldemi hukum;oO). Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkanFisik Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan BadanPertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993 yang semula An.Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin dan berubah menjadi An.Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya kepadaPenggugat;NN.

Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan perubahan nama pemilikatas tanah wakaf yang ada dalam SHM no. 3355 seperti semula An.Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin;9.

Banding, makaPengadilanTinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi IItelan mengajukan eksepsi antara lain bahwa Pengadilan Agama PalangkaRaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat Konvensimenyatakan bahwa pernyataan Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Iladalah tidak benar sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 3355 Tahun 1993 adalahtanah wakaf dari wakif

(Tergugat IV) dan kemudian melalui Kepala KantorPertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat VI) Sertifikat Hak Milik 3355(Wakaf) yang semula Pemegang Hak Kamuk Ranggan (Wakif) Pesantren AlMuhajirin menjadi Pemegang Hak Yayasan Pondok Pesantren Al MuhajirinPalangka Raya;Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo terdapatsengketa mengenai sah tidaknya rapat badan pengurus Yayasan PondokHal.8 dr.12 Hal. Put.

Fatimah selaku Wakif dan Rr.Fatimah juga membubuhkan cap jempolnya padaakta tersebut, sementara Rr. Fatimah tidakmungkin hadir ke Kantor Urusan Agama Kecamatanmenghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat IkrarWakaf (PPAIW), karena Rr.

Umbulharjo) dalam suaturapat dan/atau klarifikasi untuk membahas wakaf aquo yang bertempat dikantor Pimpinan DaerahMuhammadiyah Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009,bahwa dalam proses wakaf tersebut dan keluar AktaIkrar Wakaf Nomor =: W.2/90/K 13/tahun 1995tanggal 11 September 1995 tersebut, SunardiSyahuri (Tergugat II/Terbanding II) selaku Nadzirtidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Rr.Hal. 12 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.Fatimah selaku wakif, pada saat itu (kata Drs.

Fatimahbeserta Nadzir Sunardi Syahuri dan saksi saksi dandiucapkan secara langsung oleh yang bersangkutansebagai wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimah membubuhkan~ capjempol dalam akta ? ; Apakah ikrar wakaf yang diucapkan Rr. Fatimahsecara langsung yang datang menghadap PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dapat dianggapsah, sementara Rr.

Fatimah serta Nadzir dan saksisaksi dan diucapkan secara langsung oleh yangHal. 14 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.bersangkutan sebagai wakif dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimahmembubuhkan cap jempol dalam akta? ; Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat/Pembandingmeragukan kebenaran ikrar wakaf itu dihadiri dandiucapkan langsung oleh Rr.

Fatimah/Wakif menurunkan capjempol di Akta Ikrar Wakaf, tetapi meterai tempelditempelkan diatas cap ibu jari. (Pasal 18 PP No. 28/1977jo.

Adapun nama Wakif (yang mewakafkan) adalah HajiIsmail sedangkan wakaf untuk keperluan Pendidikan BaitulHikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterimaoleh Nadzir Achmad M.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quotidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu) PP Nomor42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercantum pasal 1 ayat(5) yang berbunyi ....Mauguf alain adalah pihak yangditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan hartabenda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....Juga tidak sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) yangberbunyi sebagai berikutAyat (1) ....Wakif

wakif (hanya yangsemula Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah menjadi MAN 5Jombang) dan telah mendapat persetujuan dari BadanWakaf Indonesia sesual Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tanggal 8 Maret 2011.

BuktiTT=persetujuan dari ahli waris wakif (H.Ismail) atas perubahan peruntukan tanah wakafdari Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombangkepada MAN 5 Jombang (foto kopi dari foto4 : Surat keterangan / pernyataanpenyerahan tanah wakaf dari wakif (H.

;Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah PlandiJombang sekarang bisa menjadi MAN 5 karena Nazhir tidakbisa mencapai amanat wakif, maka dari tahun 1987 sampaidengan tahun 2005 ada dari Kepala Walima membicarakantanah wakif, karena kami selaku pengurus tidak mampumaka saksi berdasarkan forum tanggal 5 Agustus 2005dipanggil oleh Departemen Agama, dan ahi warisbermusyawarah' setuju bahwa wakaf tersebut diserahkankepada MAN 5 saat itu ;Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 142/G/2011/PTUN JKT.Bahwa

Kk.11.31.4/W.2/09/2011 tertanggal 14September 2011, jelas Penggugat adalah sebagai Wakif yang mewakafkanharta benda miliknya dengan diawali dengan ikrar sebagai bentukpernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya, videPasal 215 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat I, II dan Illadalah sebagai Nazhir yang juga merangkap sebagai saksi, yang ikutmenyaksikan atas ikrar yang dinyatakan oleh Wakif;Bahwa Tergugat I, Il dan Ill mensomir dan mohon akta terhadap tuduhanPenggugat

No. 41 Tahun2004 tentang Wakaf, tentunya ketika Penggugat mewakafkan harta bendamiliknya, maka kedudukan Penggugat sebagai Wakif yang diawali denganpembacaan ikrar wakaf di depan PPAIW, maka Sertifikat Hak Milik No. 1111dengan sendirinya berubah menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 denganalas hak Akte Ikrar Wakaf, dan sesuai Pasal 3 UndangUndang R.I.

Pernyataan kehendak wakif (Zaenab) yang diucapkan secara lisan dansecara tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan sebidang tanah danbangunan di atas tanah hak milik SHM No. 1111, seluas 294 M2 yangterletak di JI.

Khususnya Bab Pasal 215 ayat 6Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Petugas Pemerintahyang diangkat berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku,berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkan kepada Nadzirserta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan;c. Undangundang perwakafan Nomor 41 Tahun 2004;Hal 19 dari 31 hal Put. No.230/Padt.G/2018/PTA.Smg. Pasal 6: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagaiberikut : a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta benda wakaf, d.

Pasal 7 :Wakif meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. BadanHukum;. Pasal 9 : Nazhir meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. BadanHukum;. Pasal 17 (1) : lkrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.(2) : Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansecara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrarwakaf oleh PPAIW;.

Wakif, adalah orang / pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya ;b. Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah hartabenda yang memiliki manfaat jangka panjang sertamempunyai nilai ekonomi menurut syariah ;c. Maukuf alaihi, adalah tujuan wakaf ;d. Shighat, yakni Tkrar Wakaf , adalah pernyataankehendak wakif yang diucapkan secara lisan atautulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta bendamiliknya ;e.

Jadi, K.H.Ardjo Usmanbukan Wakif dari obyek sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ( bukti P.Int la / bukti P3.) yang berupa Surat Pernyataan ( kesaksian ) P. SARIdan JAIS dihadapan Kepala Lingkungan Pacar Kembang,Surabaya pada tanggal 15 April 1950, dan ( buktiHal. 12 dari 25 hal.Put.

MUZAYIN dan SAIFUR RAHMAN( bukti P12 ), yang kemudian~ ditindak lanjuti olehTurut Tergugat / Turut Terbanding II yang bertindak atasnama Wakif almarhum K.H. Ardjo Usman dengan Ikrar WakafBISMILLAHIRRAHMANIRAHIM tertanggal 17 Maret 2009, danditujukan kepada NADZIR yang diwakili oleh H.MOCHAMADTOHA, SH ( Tergugat I / Pembanding )( bukti' T5 )adalah tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum.

Olehkarena sejak Ikrar wakaf terhadap obyek wakaf ( hartawakaf ) a quo dinyatakan oleh Wakif ( almarhum K.H.ArdjoUsman ) maka obyek wakaf a quo telah terpisah dari hartapeninggalan almarhum K.H.Ardjo Usman untuk selamanya dantidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan seluruh ahliHal. 15 dari 25 hal.Put.

Oleh karena ituberdasarkan bukti bukti tersebut maka Pengadilan TinggiAgama menemukan fakta bahwa tanah wakaf yang berasaldari Wakif K.H. Ardjo Usman a quo diwakafkan / ditujukankepada Sekolah / Madrasah Nahdlatul Ulama = PacarKembang ;B. Tentang Nadzir tanah wakaf a quo :Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (4)Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafdinyatakan, Nadzir adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya.

wakaf dilaksanakan oleh wakif kepadaNadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

HUSEIN bin AWAD Selaku wakif kepada Nadczir(Penggugat) adalah sah menurut hukum;4.

Bahwa berdasarkan rangkaian proses pewakafan objek harta bendamilik wakif (H. HUSEIN bin AWAD) berupa bidang tanah beserta bangunandiatasnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik secara formilmaupun materil sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penggugat selaku Nadzir telahmelaksanakan amanah dari wakif (Tergugat III) untuk memanfaatkandengan sebenarbenarnya objek tanah wakaf tersebut sesualperuntukannya yaitu untuk kepentingan umat Islam, tempat beribadah,sarana pengembangan ilmu agama islam melalui dakwah dan kajiankajiankeislaman secara rutin, pengembangan pondok Tahfiz TK Islam sertakegiatan kegiatan keagamaan lainnya ;6.

Kdi tanggal 13 Februari 2019 yang dalampertimbangan hukumnya pada halaman 5 putusan a quo dinyatakansebagai berikut :bahwa tidak dimasukkannya wakif sebagai pihak dalam perkara a quomenjadikan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yangmengakibatkan gugatan cacat formil dan oleh karenanya gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) .

Solehmasih hidup, karena yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1993,yang berarti pada saat akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibuat, orang tuapara Penggugat selaku wakif mengetahui tentang pembuatan akta tersebut,dan orang tua Penggugat selaku Wakif tidak pernah menolak ataumembatalkan Wakaf sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaftersebut, dengan alasan yang diwakafkan adalah hasilnya bukan tanahnya,maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwakedudukan para Penggugat untuk

mengajukan gugatan dalam perkara inisudah lewat waktu ( kadaluarsa ) karena wakaf tersebut sudah selesai danhartaharta tersebut belum berpindah menjadi harta warisan tetapi adalahharta milik Wakif (H.

Mamad ) dengan demikian kedudukan para Penggugatuntuk membatalkan wakaf tersebut error inpersona dan gugatan parapenggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugatharus dinyakan tidak dapat diterima.Menimbang bahwa para Penggugat menyatakan dalam positagugatannya bahwa harta yang diwakafkan oleh Wakif adalah hasil dari objekwakaf berupa hasil dari 3 ( tiga ) sawah, dan para Penggugat dalampetitumnya juga memohon agar ditetapkan sebabai ahli waris dari alm H.Mamad, maka Pengadilan

tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 5 Desember 2018 Nomor1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telahdiberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), akan tetapi sampaidikirimkannya berkas perkara a quo Para Terbanding tidak memeriksaberkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawitanggal 23 Januari 2019 Nomor 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa Tergugat atas nama Hasan Alwini selaku Wakif

Pelaksaan ketentuan ini diperjelas oleh Pasal 4 dan 5Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 antara lain menyebutkanbahwa Nazhir perseorangan yang ditunjuk oleh Wakif berhenti dariHim. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgkedudukannya apabila : meninggal dunia, berhalangantetap,mengunaurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgorganisasi dianggap tidak mewakili Nazhir yang lain, hal ini dapatdifahami bahwa Para Nazhir sebagai suatu kelompok melakukantindakan dengan sendirinya diwakili olen seorang Ketua, hal ini jugasebagaimana Ketua Nazhir menerima tanah wakaf dari Wakif secaraformal tidak ada kuasa dari Nazhir lainnya kepada Nazhir Ketua untukmenerima tanah wakaf, selain itu kKeberadaan Wakif dalam hal ini ikutmengajukan permohonan pergantian nazhir ;Bahwa keberadaan tanah wakaf meskipun

telah terpisah dari orangyang mewakafkannya yaitu Wakif, akan tetapi menurut peraturan yangberlaku Wakif tetap diikutsertakan dalam mengawasi pengelolaantanah wakaf, hal itu tersirat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwadalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti, maka Nazhir yangada memberitahukan kepada Wakif atau ahli warisnya, dan Pasal 6ayat (4) menyatakan bahwa Wakif atau ahli warisnya berhakmengusulkan pergantian Nazhir ;Menimbang

tanggapi;Bahwa dalil Penggugat angka 03 sepanjang mengenai Tanah Pekarangandengan sertifikat HM No 1193 Desa Kwarasan seluas 285 M2 Surat UkurNo : 15721/1993 tanggal 20121993 yang terletak di Desa Kwarasan KecJuwiring, Klaten adalah benar Milik dan atas nama MUHAMMADIYAH;Bahwa dalil Penggugat angka O04 sampai dengan 06 tidak adarelevansinya dengan Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;Bahwa dalil Penggugat angka 07 sampai dengan angka 16 adalah tidakbenar karena wakaf telah dilaksanakan oleh Wakif

yang Asli dan selakupihak yang paling berhak dibuat berdasarkan IKRAR WAKAF dari NYKARTINAH ALI PURWA SUNARYO, umur ; 45 Tahun, Agama : Islam,Pekerjaan :Dagang, tanggal 1 9 1993 selaku WAKIF dengan NADZIRyang diwakili oleh : H.

ABU YAZID, umur : 54 Tahun, Agama : Islam,Pekerjaan Sekretaris Desa Jabatan dalam Nadzir : Ketua dengan 2 orangsaksi yang jujur dan Cakap, sehingga sah dan mempunyai kekuatanmengikat;Bahwa Kemudian dibuat Akta IKRAR WAKAF Nomor : W 2 /K11/108Tahun 1993 pada hari Rabu tanggal 1431414H atau 191993.M oleh dan dihadapan ABDUL BASHOR, BA Kepala KUA KecamatanJuwiring selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dengan WAKIF :NY KARTINAH ALI PURWA SUNARYO, Umur : 45 Tahun, Agama :Islam, Pekerjaan: Dagang

Klaten adalah benar milik dan atas namaMUHAMMADIYAH;5Bahwa dalil penggugat angka O04 sampai dengan 06 tidak adarelevansinya dengan tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;Bahwa dalil penggugat angka 07 sampai dengan angka 16 adalah tidakbenar karena wakaf telah dilaksanakan oleh wakif yang asli dan selakupihak yang paling berhak dibuat berdasarkan IKRAR WAKAF dari NYKARTINAH ALI PURWA selaku WAKIF dengan NADZIR yangdiwakilioleh : H. ABU YAZID umur: 54 Th.

Jabatan dalam Nadzir : ketua dengan 2 orang saksiyang jujur dan cakap, sehingga sah dan mempunyai kekuatan mengikat;Bahwa kemudian dibuat akta IKRAR WAKAF nomor : W2/K11/108 tahun1993 pada hari Rabu tanggal 1431414 H atau 191993 M oleh dandihadapkan ABDUL BASHOR, BA kepala KUA kecamatan Juwiring selakupejabat pembuat akta ikrar wakaf dan dengan Wakif NY KARTINAH ALIPURWA SUNARYO, umur : 45 Th. Agama: Islam, Pekerjaan : Dagang,Dengan NADZIR : H.

ACANG (Wakif)juga mengajukan usulan pembaharuan pengurus nazhir yang baru;b. Agar tidak menimbulkan dualisme pembentukan pembaharuanpengurus nazhir yang baru, kami menangguhkan kedua usulantersebut;c.

) kartukeluarga a/n Endu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif), akta kelahiran a/nEndu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif) yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T13);Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/30Pem/2006, a/nHj.sane surat keterangan kematian nomor 474.3/29Kem/2006, a/nH.Acang, foto H.Hasan alias H.Acang yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T14);Fotokopi

No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.kepengurusan nazhir jika tidak menjalankan tugas dan pokoknya denganbaik sebagai nazhir kemudian disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)sebagaimana ketentuan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa saksi mengetahui proses pembentukan nazhir yaitu: KUA memanggilahli waris Wakif untuk membuat nazhir baru, kemudian KUA mengusulkanke BWI untuk disahkan dan ditetapkan kepengurusan nazhir tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari Wakif boleh menjadi nazhirsedangkan

;Bahwa mengenai kenazhiran diatur dalam pasal 6 ayat 4 UU Nomor 41tahun 2004;Bahwa seorang wakif dapat mengusulkan nazhir secara lisan ataupuntertulis;Bahwa seorang wakif dapat secara langsung mengganti nazhir yang lalaidengan nazhir baru;Bahwa keanggotaan nazhir terdiri dari 6 orang, yaitu: ketua, sekretaris,bendahara dan 3 orang anggota dan batas minimal adalah 3 orang;Bahwa seorang nazhir harus amanah, ketika ada keuntungan dari tanahwakaf tersebut, nazhir harus memberikan 90% untuk pengembangan

Hasan sebagai Wakif, sementara ParaPenggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Wakif. (2). Sesama nazhirtidak memiliki dasar hukum untuk saling menggugat.

No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 19 hal. 23012.13.14.15.kakek Penggugat, orang tua Penggugat maupun Penggugatsendiri sebagai salah satu ahli waris;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yangkemudian dicatatkan dalam buku register khusus wakaf diKantor Kementerian Agama Cilegon (Tegugat III) denganNomor W3/288/6/1992, wakif Muhtadi:Bahwa Penggugat telah menanyakan perihal Akta Ikrar W3/288 /6/1992, wakif Muhtadi baik kepada Tergugat ,maupun Tergugat Il untuk memastikan apakah terhadapAkta

Bahwa dalildalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugatdalam angka 10 halaman 5 tidak benar, sesuai yang ditegaskan padaPasal 18 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut UndangUndang Wakaf) berbunyisebagai berikut:*Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisanatau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasanyang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanyadengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.Berdasarkan

dan / atau tulisan yangdituangkan dalam Akte Ikrar Wakaf oleh PPIAW) Pasal 18 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secaralisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksaan ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2(dua) orang saksi ;Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas

Marjuk Bin Misja;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yangkemudian dicatat dalam buku regiater knusus wakaf di KantorKementerian Agama Cilegon (Tergugat III) dengan NomorW3/288/6/1992, wakif Muhtadi tercatat seluas 4.000 m7?

yangdituangkan dalam Akte Ikrar Wakaf oleh PPIAW)*.Pasal 18 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secaralisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksaan ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuatoleh 2 (dua) orang saksi;Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataukuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikanatas harta benda wakaf kepada

Yangmenjadi pertanyaan adalah mengapa Muhammadiyah ingin merubahkeinginan wakif untuk menjadikan tanah wakafnya ini yang seharusnyadijadikan Masjid justru ingin dirubuhkan dan harus diserahkan dalamkeadaan kosong? Mengapa Muhammadiyah tidak mau menjalankanamanah dari wakif?

Padahal disisi lain Muhammadiyah mengatakaningin membela tanah wakaf dan menghargai keinginan si wakif, yangparahnya lagi bahwa jika primair poin 5 Penggugat dikabulkan olehMajelis Hakim, maka akan terjadi penghianatan amanah yang besaryang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap wakif dan ahli warisnya.5. Bahwa dalam UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakafHaim. 45 dari 43 hal. Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA Lot.

Scanned by CamScannerbahwa ahli waris diberikan hak mengawal pengelolaan tanah wakaf.Sehingga kami nazhir yang juga sebagai ahli waris tidak akan pernahsetuju jika terjadi alih fungsi wakaf karena jelas keinginan wakif adalahuntuk didirikan Masjid sesuai yang tertera dalam salinan aktapengganti akta ikrar wakaf, dan bukan yang lain.

Bahwa selain ingin menghianati keinginan wakif yang tertuang dalamSalinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W.30/017/Tahun1990, Muhammadiyah juga telah melanggar kesepakatan mediasiyang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo tanggal 20Juni 2016.

Sebab Akta Ikrar Wakaf hanya akanditerbitkan jika wakif datang langsung mendaftarkan harta wakafnya,sehingga mustahil Kau Magia yang meninggal dunia tahun 1966mendaftarkan langsung tanahnya pada tahun 1990. 3. Bahwa legalitas kepengurusan Tanah Wakaf Masjid Nurul Falah yangsah adalah yang sesuai dengan Salinan Akta Pengganti Akta IkrarWakaf nomor W.3a/017 tahun 1990 yang menyatakan bahwa SudeKau sebagai wakif untuk menggantikan orang tuanya yang sudahmeninggal dunia.

Bahwa Wakif dan Nadzir tidak saling mengenal dan tidak pernahbertemu serta Wakif tidak pernah menguasakan kepada siapapununtuk mewakafkan tanahnya;9.2.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas + XX M2 yangmerupakan tanah milik lou XXXXXXXXXXX (Wakif) telah mewakafkantanah tersebut untuk kepentingan sarana dan kegiatan pendidikan(bangunan Sekolah Dasar Negeri XXX Kecamatan XXX) sesuai denganketentuan pasal 8 huruf d UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, Wakif perseorangan dalam hal ini XXXXXXXXXXX dapatmelakukan atas tanah miliknya sendiri seluas + XX M2 untuk digunakansarana dan kegiatan pendidikan (bangunan Sekolah Dasar Negeri XXXKecamatan

Wakif;Hal. 10 dari 39 hal. Putusan No. 2167//Pdt.G/2017/PA. Smdg.Nadzir ;Harta benda wakaf ;Ikrar wakaf ;Peruntukan harata wakaf ;7 o9 29 5Jangka waktu wakaf ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, ikrar wakaf Nomor 229/W/2/XTahun 2002 telah memenuhi unsur wakaf sesuai dengan ketentuanyang berlaku :1. Selaku Wakif adalah lbu XXXXXXXXXXX;2. Selaku Nadir adalah lou Yeyet XXXXXXXXXXX ;3.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 686/K/AG/2012,bahwa harta yang telah diwakafkan berarti tidak ada ikatan hukum lagidengan Wakif , oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik harta wakafmerupakan perbuatan yang keliru, sudah selayaknya perbuatan ParaPenggugat dapat dinyatakan error in persona, gugatan haruslah ditolak ;6.

louXXXXX dan Nadzir Kepala SDN XXX bernama lbu XXXXXXXXXXX.dengan Kepala KUA Kecamatan XXXi sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf/PPAIW bernama XXXXX, dokumen tersebut syah dandilengkapi oleh persyaratan administrasi yang diperlukan dalampembuatan Akta lkrar Wakaf ;Bahwa sepengetahuan PPAIW/Kecamatan XXX antara wakif dan nadzirsaling mengenal ;Bahwa penandatanganan/cap jempol wakif dilakukan di rumah wakifkarena untuk menghormati orang tua yang sedang sakit dan berniat baikakan mewakafkan tanahnya

Bahwa Penggugat adalah perkumpulan yang berdiri sejak tanggal 12Desember 2010 menggunakan bangunan wakaf yang diberikan secaralisan oleh wakif Anmad Bacroh (almarhum)yang bemama LembagaPendidikan Islam As Salim. Kemudiantepatnya pada hari Selasa,Him. 2 dari 14 him.Pent.No1727/Pdt.G/2019/PA.Bjn2.tanggal 20 Desember 2011 Penggugat datang menghadap keReza P. Kalia, S.H. Notaris yang berkedudukan di KabupatenBojonegoro untuk dibuatkan Akta Pendirian yang memiliki Ssusunan pengurussebagai berikut:i.

Bahwa dikarenakan Wakif (Ahmad Bacroh) sudah meninggal dunia(almarhum) untuk meneruskan (wasiat) proses pewakafan tersebutdilanjutkan Penggugat II selaku ahli waris dari Wakif.4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum (wakaf) yang dilakukanPenggugat II sebagai ahli waris dari Wakif (almarhum) yang mendapatwasiat untuk mewakafkan sebidang tanah pekarangan kepadaPenggugat . Maka, Penggugat II pada hari Selasa tanggal 09 April2013 M (28 J.

Wakif : Dr. Pulan Imbhara (Penggugat II)ii. Nadzira. Ketua : Tergugat , S.Pd. (Tergugat II)b. Sekretaris : Titin Muryatic. Bendahara : Hj. Siti Muryatiiii. Saksi : Moch. Ikhwan, Puji Harnoiv. Peruntukan Wakaf :Lembaga Pendidikan Islam As SalimHim. 4 dari 14 him.Pent.No1727/Pdt.G/2019/PA.Bjn5.

Bahwa Penggugat II sebagai ahli waris dari Wakif (almarnum AhmadBacroh) mewakafkansebidang tanah pekarangan kepada Penggugat dengan Luas Tanah 341 mdengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1638, yangterletakdi Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegorodengan batasbatas sebagai berikut:& Sebelah Timur > H.

Nama Wakif: Paulan Imbhara, Dr CS. (4 orang)SURAT UKURTgl. : 01042013No. :518/ Padangan/2013Luas 341mNAMA NAZHIRNama : Lembaga Pendidikan Islam As SalimKetua : TergugatSekretaris : Titin MuryatiBendahara: Hajjah Siti UnsiatunBahwa oleh Penggugat objek wakaf tersebiut saat ini dipergunakan untuk:Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA(TPQ);Roudlotul Athfal Bachroh Zaid (RA/TK);Madrasah Diniyah AS SALIM (Madin);.

gugatan Para Penggugatdibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat terlebin dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran daligugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannyakepada nadzir perseorangan.

Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihakdiwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan; Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalahHj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, EndangSukanda, lim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;Halaman 15 dari 32 hal. Pts. No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs.

Sedangkandalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseoranganberhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepadaWakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir hartabenda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenanaan dengan SuratPengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana

Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahiwarisnya dengan persyaratan menurut UndangUndang sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf;5.

Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.