Ditemukan 9408 data
74 — 43
ditetapkan dari suatu konstruksi pemikirandan ijdihadMenimbang bahwa pada saat sidang pemeriksaan lokasi, orang tua tergugatmenawarkan konvensasi tanah mahar dan harta bersama kepada penggugat, sebesar Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi ditolak penggugat karena penggugattelah berkorban banyak banyak hal, dan orang tua penggugat pun telah bekerja berbulabulan bahkan tahunan untuk menyelesaikan rumah tersebut tanpa digaji, sehinggapenawaran konvensasi tersebut dinilai sebagai penghinaan
122 — 94
tersebut dikuasai Turut TERGUGAT II Nurdin Banteng;Kemudian pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 07.30 witTurut TERGUGAT Il (Nurdin Banteng) dengan kelompoknya datangmembersihkan rumah milik PENGGUGAT (Hj Husna Muhiddin) dan mengangkutsebagian barang milik PENGGUGAT dan dibuang ke tempat sampah(keterangan dari tetangga rumah Hj lisa), hal ini sangat tidak manusiawi danmenjatuhkan Harga Diri Kehormatan/penghinaan terhadap PENGGUGAT(Hj Husna Muhiddin) dan keluarga;c.
112 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diatur dalam Undangundang Fidusia tersebutdiatas maka dapatdisimpulkan kedudukan kepolisian dalam pelaksanaaneksekusijaminan fidusiahanya sebagai pengamanan saja bukan pelaksanaekseksusi dan bantuan pengamanan tersebut bukan merupakan keharusan/kewajiban tetapi merupakan alternatif/pilinan yang diberikan oleh undangundang;Pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyatakanKepolisian merupakan pelaksana eksekusi jaminan fidusia merupakanpertimbangan yang salah dan absurd, merupakan penghinaan
485 — 440
Bahwa kemudian Penggugat membuat Laporan Polisi No.LP/ 2229/V1/2012/PMJ/Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 28 Juni 2012 dalam perkaratindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP, Penganiayaan Pasal 351 KUHP,Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 KUHP, Laporan Palsu 317KUHP, Penghinaan / Fitnah Pasal 310, 311 KUHP dan Perusakan BarangPasal 406 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdri. Safersa (vide bukti P. 15)5. Bahwa pada bulan September 2012, Sdri.
11 — 1
Jadi apabila Pemohonmendalilkan dalam Kompensi seakanakan Termohon mengabaikan Pemohondalil tersebut mohon untuk ditolak, yang benar adalah Pemohonmenelantarkan, membuat sakit hati, melakukan penghinaan karena Termohontidak mempunyai keturunan dan juga tidak memberi nafkah kalau Termohoningin menuntut Pemohon dapat melakukan pengaduan ke POLRES Jombangkarena Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas didalam jawaban Termohonmohon kiranya kepada Majelis
102 — 51
Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) per bulan = x 17 bulan =Rp.34.000.000, (Tiga puluh Empat Juta Rupiah);2.4 MUTAH sebesar Rp.85.000.000, (Delapan puluh lima juta Rupiah),oleh karena oleh karena Perceraian ini terjadi atas kehendak suami(Termohon Rekonvensi) yang bersumber dari KESALAHAN danKEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) yang dilakukan olehTermohon Rekonvensi selama kurang lebih 21 (dua puluh satu tahun)yang tak lain adalah merupakan PENODAAN terhadap KESUCIANPERKAWINAN serta merupakan Bentuk PENGHINAAN
CHRISTIAN WINATA
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON CAB. MAKASSAR
2.Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Cabang Sulawesi Selatan
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
106 — 15
Mks11.12.lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pulapangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan padakeadaanProf.
RICHARD KRISTIAN,SH
Terdakwa:
KURNIAWAN ESA PUTRA Pgl. WAWAN Bin ASRIL SAHAR
319 — 281
lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan sebelumjalan bypass Kotamadya Bukittinggi dan daerah Sawahan Kotamadya Padangatau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dengan sengaja dantanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan
Terbanding/Penggugat : Bryan Sutedjo
115 — 73
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.650/PK/Pdt/1994 menyatakan: Pedoman yang isinya BerdasarkanPasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanyadapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara kematian,luka berat dan penghinaan;33.3.
27 — 29
Sedangkangugatan dalam perkara ini jelasjelas masalah wanprestasi, yangdi dalamnya tidak pernah ada penghinaan diantara TergugatdenganPPSUGQUG IL, feet area rere rr ener14.
176 — 126
Kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 319, 320, 321, 335 ayat 1angka 2, Pasal 369 ;.3. Kejahatan membuka rahasia (schending van geheimen), yang diatur dalam Pasal 322dan Pasal 323 ;4.
1.MARIA SUSANTI KLAU
2.ALBERTHA LOUK
3.HENDRIKUS KLAU
4.EDMUNDUS SERAN KEHI
Tergugat:
1.NOVI WILFRIDUS TAE BRIA, SE. MM
2.MARTHA LURUK, alias BET LAK
3.ALFONS TAE BRIA
4.WIHELMINA BANO BRIA
5.FRANSISKUS DAO
230 — 199
Tergugat membantahdengan keras dan tegas Sebab persoalan adatistiadatsesuai hukum adat Wesei wehali adalah urusan adatbukan urusan pemerintahan.2) Tergugat membantah secara keras dan tegas atasdalil para Penggugat yang menerangkan paraTergugat mengakui perbuatan Tergugat dan anakbiologis, namun setelah memberi sanksi adat we wehalliPara Tergugat meninggalkan pemeriksaan dengan itikadburuk tanpa pamit Bahwa yang sebenarnya para Tergugat meninggalkanpemeriksaan karena Penggugat V, mengeluarkan kata kata Penghinaan
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : PT. MARDOHAR CATUR TUNGGAL GAYA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : PT. DI GARMENTECH
429 — 259
danmerugikan bagi nama baik, martabat, kehormatan serta privacy dariPenggugat Rekonvensi, juga mengakibatkan pikiran Penggugat Rekonpensijuga menjadi tidak menentu/tidak tenang;Bahwa tindakantindakan yang merugikan kehormatan dari PenggugatRekonvensi tersebut, mengakibatkan kerugian imateriil bagi PenggugatRekonvensi yang apabila diukur secara uang adalah sebesarRp10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah), hal tersebut Sesuai denganPasal 1372 KUHPerdata, yang berbunyi :Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Hakim19pada Peradilan Pidana, akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi telahmenyebarluaskan peristiwa yang belum tentu kebenarannya;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam Rekonvensi tersebutjelas membuat Penggugat dalam Rekonvensi merasa hak hukumnyadilanggar oleh Tergugat dalam Rekonvensi, dan jelas telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi besertakeluarga Penggugat dalam Rekonvensi;Bahwa berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata (BW) menyatakanbahwa, "Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan
54 — 18
tidak dapatmelunasi utangnya kepada Penggugat;Bahwa terhadap masalah ini Penggugat telah mendatangi Tergugat padatanggal 2 Juni 2015 untuk menanyakan Pelunasan utang Tergugat maupunTergugat Il tersebut, akan tetapi Tergugat malah memperlihatkan sikapyang tidak baik dan mengeluarkan katakata penghinaan kepada Penggugat;Bahwa akibat tidak dibayarnya utang tesebut oleh Tergugat maupunTergugat Il kepada Penggugat, maka Penggugat merasa telah sangatdirugikan karena Pengugat tidak dapat memanfaatkan uang
86 — 58
4 beralasan hokum untukdikabulkan.Bahwa majelis hakim tidak menjelaskan dan menerangkan kerugian apayang sebenarnya dialami oleh Terbanding/dahulu Penggugat, sehingga jika kitamelihat Pedoman dalam pemebuhan gugatan Immateril, Mahkamah Agungdalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 telahmenerbitkan pedoman yang isinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371. 1372KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu saja seperti perkara Kematian, Iluka berat dan penghinaan
23 — 10
dr / Tergugat II d.k dengan ini mengajukan gugatan rekonvensiterhadap Penggugat d.k / Tergugat d.r berdasarkan alasan alasan sebagai berikut.e Bahwa Penggugat d.r / Tergugat II d.k sebagaimana yang diuraikan dalam dalil konvensisama sekali tidak pernah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugatd.k / Tergugat d.r.e Bahwa atas gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat d.r / Penggugat dk yang sedangdiperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo adalah merupakansuatu penghinaan
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
nyatanyata melanggar Pasal 3ayat (3), ayat (18) huruf (g) Peraturan Disiplin Pegawai yang menyebutkan:e Pasal 3 ayat (38):Melakukan halhal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabatbank dan atau pegawai;e Pasal 3 ayat (18) huruf (g):Melakukan halhal yang bertentangan dengan norma hukum dan ataumelanggar hukum dalam kehidupan bersama pegawai lain dalam bank ataudalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, antara lain salah satu ataubeberapa hal di bawah ini: Melakukan penganiayaan, penyerangan,penghinaan
74 — 20
baiknya akibat perbuatan TERGUGATREKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang secara sembarangan telahmengajukan gugatan dengan register perkara No. 475/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTdi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak berdasar hukum terhadapPENGGUGAT REKONPENSI, gugatan mana dibacakan dalam sidang yangterbuka untuk umum sehingga diketahui oleh khalayak ramai sehingga mencemarinama baik PENGGUGAT REKONPENSI sebagai pelaku usaha;Bahwa menurut Pasal 13872 KUHPerdata yang berbunyi Tuntutan perdata tentanghal penghinaan
FRIZA ADI YUDHA.SH
Terdakwa:
HAMDANI Bin SUHDI
122 — 20
(Mudzakkir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers MengenaiPejabat Publik, jurnal Dictum, LelP, Jakarta, 2004, hlm. 1011). Dalammenentukan unsur kesengajaan ini, Majelis Hakim sependapat denganpandangan Mudzakkir, bahwa teori pengetahuan adalah yang palingtepat diterapkan di Indonesia, sebagai standar minimum dalam praktikhukum. Sebab, secara moral yuridis, teori pengetahuan dapatdipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah diterapkan.