Imron Rosadi untuk transport Tim A(BPPN) tanggal 02062003 sebesar satu jutarupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusansertifikat tanggal 12042003 sebesar dua jutalima ratus riobu rupiah, ditandatangani' oleh UH.Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untukrapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah,ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H.

Imron Rosadi untuk transport Tim A(BPPN) tanggal 02062003 sebesar satu jutarupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusansertifikat tanggal 24042003 sebesar dua jutalima ratus riobu rupiah, ditandatangani' oleh UH.Ach. Yunus,SH ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untukrapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah,ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H.

RajawaliPutusan Nomor 03/G/2018/PTUN.MTRHalaman 21Wira Bhakti Utama diambilalin oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) yang kemudian masuk menjadipemegang saham PT. Pengembangan Pariwisata Lombok /Lombok Tourism Development Coorporation (LTDC)menggantikan PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BadanPenyehatan Perbankan Nasional, masa tugas Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian PerusahaanPerseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Perusahaan PengelolaAset (Persero) maka pengelolaan aset yang berasal dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kemudian dilaksanakanoleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), termasuk pulaassetaset yang sebelumnya menjadi aset PT. PengembanganPariwisata Lombok / Lombok Tourism Development Coorporation(LITIDIC);Bahwa dalam perkembangannya Pemerintah RI kemudianmemutuskan menunjuk PT.

Bank Mandiri/BPPN,karenanya gugatan seharusnya dinyatakan error in persona, danseharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa demikian pula ditariknya pihak Turut Termohon Kasasi/Tergugat Il adalah suatu kekeliruan formal dan hal ini judex factimenutupi kesalahan hukum formal sebagaimana dinyatakan olehjudex facti dalam putusan a quo, padahal telah jelas berdasarkanrelaas, tempat tinggal pihak Turut Termohon Kasasi/Tergugat IItidak diketahui, dan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat oleh judexfacti

Foto copy Surat dari BPPN No. 570/CD BPPN/0102 tanggal 22 Januari 2002, yangdiberi tanda P3a ;10. Foto copy Akte Notaris (Pembaharuan Utang) dengan penggantian debitur baru No.120 tanggal 19 Desember 1995 dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo S Notaris, yangdiberi tanda P3b;11. Foto copy Salinan Pengikatan Perjanjian untuk Jual Beli No. 19 tanggal 19 Desember1995, dibuat dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo, SH., yang diberi tanda P3c ;12.

f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620Posita gugatan halaman 19 butir 9.1.3 :par pard Itrpars42qj 1i900ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin900itapOpararsid3678620 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 '93Bahwa di dalam Surat tanggal 23 Agustus 2006 (Bukti P4a & P4b) Marubeni Corporation (Tergugat 1) mendalilkan adanyatagihan piutang yang didasarkan pada perjanjian induk yang dibuat sesudah Pemerintah RI(BPPN

ltrchfcsOf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 Bahwa TERGUGAT35 dengan tegas menolak Gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karenajelasjelas PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukanGugatan a quo;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0O ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 hichaf1dbchafOlochf1 7.tabBahwa Gugatan a quo adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum sehubungandengan penyerahan aset oleh Salim Group (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4)kepada Pemerintah RI (BPPN

Oleh karena itu jika terdapat kerugiansehubungan dengan penyerahan aset oleh Salim Group kepada Pemerintah RI (BPPN/TERGUGAT 50) sebagai pembayaran atas utang BLBI kepada Pemerintah RI, maka jelasbahwa yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo adalah Pemerintah RI (BPPN)dan bukan PARA PENGGUGAT;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 hichaf1dbchafOlochf1 8.tabBahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai

uitvoerbaar bij voorraad);Subsidair: apabila pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bukan merupakan materi eksepsiakan tetapi telan memasuki pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium) karena tidakmengikutsertakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Bahwa dimana latar belakang belum diserahkannya sertifikat tersebutkepada Nyonya Wiwiek berada di luar kKemampuan Termohon,mengingat sampai saat ini Sertifikat tersebut masih dalam prosespengurusan di BPPN, sebagaimana dapat dibuktikan oleh SuratKeterangan No.

., yangmenerangkan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik SatuanRumah Susun atas Apartemen Belezza dengan jumlah kurang lebih1.200, masih sedang dalam proses pengurusan di BPPN setempat ;d.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal O06 Juli 2006, atas namaSUGIARTO ;. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)sebagai bukti telah mengikuti Bimtek ManajemenPelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei2006, atas nama SUGIARTO ;.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas namaTOHARUDIN, ST. ;6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama: ZULAMRI ;7.

Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/jasaTingkat Pertama KategoriL4 yang dikeluarkan olehKantor Kementerian272Negara PerencanaanPembangunanNasional/BPPN tertanggal31 Mei 2007, atas nama :TOHARUDIN, ST. ;. Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/jasaTingkat Pertama KategoriL4 yang dikeluarkan olehKantor KementerianNegara PerencanaanPembangunanNasional/BPPN tertanggal31 Mei 2007, atas nama :ZUL AMRI ;. Berita Acara Penjelasan(Aanwijzing) Nomor18/Lelang/Pan Setda/2008. tertanggal Kamis,8 Mei 2008 ;.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan Pembangunan290Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, atas namaSUGIARTO ;. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)sebagai bukti telah mengikuti Bimtek ManajemenPelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei2006, atas nama SUGIARTO ;.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas namaTOHARUDIN, ST. ;. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama: ZULAMRI ;.

Tjahja Sari kepada Bank Umum Nasionalyang kemudian diambil alin oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN)" dan bahwa "dengan demikian CV.

Tjahja Sarimempunyai satu utang kepada satu Kreditur yakni Bank umumNasional dan kemudian diambil alin oleh BPPN" adalah sangat tidakberdasar dan tidak beralasan karena Majelis telah mengabaikan faktafakta hukum dan buktibukti yang sah dan meyakinkan yang telahdiajukan dipersidangan, yang telah secara nyata membuktikansetidaknya ada 2 kreditur yang memiliki piutang kepada Termohon,termasuk salah satunya adalah Pelawan/Pembantah.Perlu ditambahkan disini bahwa adalah suatu hal yang sangat lazimdidunia

SITI ASTYAH menjadikan keduaSertifikat Hak Milik sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan melalui Bank Balitelah dilikuidasi, maka barang jaminan tersebut telah diserahkan ke Kantor BadanPenyehatan Perbankan Jawa Timur di Surabaya ( BPPN ). Karena Kantor BPPN telahdibubarkan, maka barang jaminan tersebut telah diserahkan ke Kantor PerusahaanPengelolaan Aset Surabaya ; 9.

Habibie tetapdiupayakan perbaikan ekonomi nasional antara lain melaluipenyehatan perbankan nasional dan atas Persetujuan DPR yang telahmenyempurnakan UndangUndang No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan, dengan UndangUndang No 10 tahun 1998 tanggal 10Nopember 1998, sehingga barulah pada bulan Pebruari 1999 BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai dapatdioperasionalkan.

Ratarata kebijakan Restrukturisasi pada BPPNmemberi keringanan pembayaran utang pokok kepada debiturbermasalah dengan hair cut hampir mencapai + 70 %, oleh sebab itudebiturdebitur macet yang direstrukturisasi pada BPPN dapat cepat diselesaikan ;B.4 Bahwa Tergugat sendiri juga termasuk salah satu Bank yang masuk kedalam program dan dibantu oleh BPPN yang dibentuk tersebutsampai dengan Tergugat menjadi Bank sehat setidaktidaknya sampaiHal 5 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 535/Pdt.

PSTdengan BPPN dibubarkan pada tahun 2004 ; B. 5 Bahwa Para Penggugat adalah debitur bermasalah sebagai korbankrisis moneter pada tahun 19971998 yang dibebankan kerugianselisih kurs karena turunnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadapmata uang Dollar Amerika oleh Bank, sehingga Para Penggugatmengalami kerugian mencapai sebesar setidaktidaknya Rp. 36.682Juta (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);B. 6 Bahwa berdasarkan kronologis krisis moneter tersebut diatas terlihatbahwa

Bank Surya dan telahmasuk sebagai asset dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (buktiT.ILi3, T.ULi4, T.ILi5 dan T.ILi6);5 Bahwa Turut Tergugat I Intervensi, membeli tanah a quo dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional bukan dari PT.

Bharatacakti, hal ini dapatdibuktikan dimana uang harga jual beli tanah Hak Guna bangunan No. 304/Kebon Sirih disetorkan ke dalam Rekening Escrow BPPN di Bank Danamon(vide bukti T.ILi3, T.Li4, T.i5, T.Li6 dan T.ILi7) namun sesuaidengan procedure yang ada di BPPN (bukti T.II.i8) dikarenakan tanah a quomasih atas nama PT. Bharatacakti, maka jual beli dilakukan antara TergugatII.Intervensi dengan PT. Bharatacakti (bukti T.I1.i9);Halaman 31 dari 53 halaman.

uraian diatas, terbukti Tergugat II Intervensi adalah sebagaipembeli yang beritikad baik, yang membeli tanah a quo secara procedure hukum,oleh karenanya secara hukum patut untuk dilindungi;6 Mengacu pada alasanalasan hukum sebagaimana terurai pada butir 3, 4 dan 5diatas, terbukti tanah a quo bukan lagi milik dari Ny.Dachniar,cs maupun PT.Bharatcakti akan tetapi milik sah secara hukum dari Tergugat II Intervensi,yang mana Tergugat II Intervensi peroleh dari Badan Badan PenyehatanPerbankan Nasional/BPPN

enam) bulan;

enam) bulan;

Hana Lines Nomor : O07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal : Penyesuaian BiayaOngkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yang ditandatangani olehAshar (Direktur Utama), ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.33.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga NomorHal. 19 dari 54 hal.

Hana Lines Nomor ; 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober2012 Perihal : Penyesuaian Biaya Ongkos Angkut VHS Total E&PIndonsie, yang ditanda tangani oleh Ashar (Direktur Utama) ditujukankepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga NomorLIPN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.

Hana Lines Nomor : 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal : PenyesuaianBiaya Ongkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yangditandatangani oleh Ashar (Direktur Utama), ditujukan kepadaDirektur Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor :L9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.

Hana Lines Nomor ; 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1Oktober 2012 Perihal : Penyesuaian Biaya Ongkos Angkut VHSTotal E&P Indonsie, yang ditanda tangani oleh Ashar (DirekturUtama) ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina PatraNiaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor :LOPN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 PerihalPersetujuan Perpanjangan Kontrak, yang ditandatangani olehFerdy Novianto (Direktur Utama PT.

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;Salinan / fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata dan /atau tuntutan pidana;.

Salinan / fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelangdilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalah merupakan BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; dan.

, yang telah dibatalkan objeknya,sudah tidak ada lagi karena itu tidak dapat dieksekusi;11.Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPPN Nomor1VII1999 tertanggal 12 Februari 1999, Penggugat Rekonvensi telahmengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara danberdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor024/G.TUN/1999/PTUN.

Jkt. tertanggal 26 April 1999 juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 156/B/1999/PTTUN.tertanggal 10 Desember 1999 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor 164 K/1999/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 juncto PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor O06 PK/TUN/2003tertanggal 18 Oktober 2004 yang telan mempunyai kekuatan tetap, makaSurat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPPN Nomor 1VII1999 tertanggal12 Februari 1999 tersebut telah dibatalkan dan dicabut:12.

kewajiban yang timbulberdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 68 Tanggal 17 juli 2003 tersebut;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Tergugat II dalamrangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawitpola kemitraan di lokasi Kecamatan Bathin XXIV, Tembesi, Maro Sebo Ulu,dan Tebo llir Tanggal 16 Desember 2002 dan Surat Kesepakatan BersamaTergugat dan Tergugat II dalam rangka melanjutkan pembangunan kebunplasma kelapa sawit berdasarkan keputusan hasil pelelangan yangdilaksanakan BPPN

Kabupaten Tebo dan Batanghari,dengan demikian Turut Tergugat Ill tidak berhak untuk menandatanganiPerjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Tergugat II dalam rangkapembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit polakemitraan di lokasi Kecamatan Bathin XXIV, Tembesi, Maro Sebo Ulu, danTebo llir Tanggal 16 Desember 2002 dan Surat Kesepakatan BersamaTergugat dan Tergugat II dalam rangka melanjutkan pembangunan kebunplasma kelapa sawit berdasarkan keputusan hasil pelelangan yangdilaksanakan BPPN

Kabupaten Tebo dan Batanghari, dengan demikian Turut Tergugat IVtidak berhak untuk menandatangani perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Tergugat Il dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyekperkebunan kelapa sawit pola kemitraan di lokasi Kecamatan Bathin XXIV,Tembesi, Maro Sebo Ulu, dan Tebo llir tanggal 16 Desember 2002 danSurat Kesepakatan Bersama Tergugat dan Tergugat dalam rangkamelanjutkan pembangunan kebun plasma kelapa sawit berdasarkankeputusan hasil pelelangan yang dilaksanakan BPPN

kemudian pada tanggal 12 Januari 2012 Penggugat mengajukanpermohonan kepada Dirjen Kekayaan Negara guna menerbitkan surat royaterhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Mariana a.n Penggugat (BuktiP1) tersebut, terhadap permohonan mana Dirjen Kekayaan Negaramenyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran I KMK Nomor428/KM.01/2009, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi olehPenggugat dalam rangka penerbitan surat roya (copy Surat KeteranganPelunasan Kewajiban/Surat Keterangan Lunas dari Bank Asal/BPPN

Bahwa Peralihnan Kepemilikan tanah Para Penggugat dariTergugat IV kepada Tergugat III dengan dasar pembelian Lelang BPPNtertanggal 19 Pebruari 2004 No.009/SKL/PPAP6/IIIPA/BPPN/0204 tanggal19 Pebruari 2004 adalah tidak sah dimana Sertifikat Hak GunaBangunan SHGB No. 2194 atas nama Tergugat IV terbit dengan dasaralas hak Sertifikat Hak Milik No.853 dan Sertifikat No.855 yang didugamenggunakan Surat Palsu dan Pemalsuan Surat adalah perbuatanOknumoknum yang tidak bertanggungjawab untuk dapat menikmati

Membatalkan Peralihan Hak atas Lelang yang diperoleh TergugatIll No.009/SKL/PPAP6/IIIPA/BPPN/0204 tanggal 19 Pebruari 2004 BatalDemi Hukum ;8. Memerintahkan Tergugat VIII untuk membatalkan Akta Jual BeliNomor 66/2014 tanggal 25 Juni 20149. Memerintahkan Tergugat VII untuk membatalkan Akta Jual BelliNo. Nomor 66/2014 tanggal 25 Juni 2014;10. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 66/2014 tanggal 25 Juni2014 atas nama Tergugat II (PT. Galaxy City) adalah tidak sah dan bataldemi hukum;11.

Bahwa Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik dengan membelltanah milik Tergugat IV melalui Lelang Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) Nomor 009/SKL/PPAP6/IIIPA/BPPN/O204 tanggal 19Februari 2004, sehingga dalam memperoleh bidang tanah dengan sertipikatHGB No.2194 telah dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur yangberlaku, sehingga sebagai Pembeli yang beritikad baik menurut hukumharuslah dilindung;Maka berdasarkan keseluruhan dari uraian tersebut diatas, dengan ini TergugatII mohon

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan Peralihan Hak atas Lelang atas nama Tergugat IllNomor:009/SKL/PPAP6/III/BPPN/0204 tanggal 19 Pebruari 2004 adalahsah berdasarkan hukum. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.Atau setidaktidaknya.

Membatalkan Peralihan Hak atas Lelang yang diperolehTergugat Ill No.009/SKL/PPAPG6/IIIPA/BPPN/O204 tanggal 19Pebruari 2004 Batal Demi Hukum ;8. Memerintahkan Tergugat VIIl untuk membatalkan AktaJual Beli Nomor 66/2014 tanggal 25 Juni 2014;9. Memerintahkan Tergugat VII untuk membatalkan AktaJual Beli No.Nomor 66/2014 tanggal 25 Juni 2014;10. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 66/2014 tanggal25 Juni 2014 atas namaiTergugat II (PT.