Ditemukan 1089 data
114 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkara aquo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatandari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenaisyaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehinggaTermohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan perjanjian kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon
21 — 3
bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telahmengajukan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa TergugatIV menyangkal dengan tegas dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang ;Bahwa TergugatlV selaku Notaris berwenang membuat Aktaakta otentik apabilapihakpihak yang menghendaki perbuatan hukumnya dibuat dan dinyatakandalam suatu Akta Otentik.Tergugat IV sebagai Notaris tidak dapat dengan inisiatifnya sendiri membuatsuatu Akta Notaril
NUR AINUN.SH
Terdakwa:
WAHYU RASASI PUTRI
503 — 389
Alat bukti sebagaimana dalam Pasal 5 UU ITE dapat di pergunakansebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tidak diatur dalam UU No.19tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 tahun 2008 apabila memenuhidua aspek yaitu Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4)UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:a)b)Surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk tertulis;danSurat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuatdalam bentuk akta notaril
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa aktaakta otentik notaril yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Tergugat dalam hubungan Ikatan Jual Beli antaraPemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi (Sumarli) denganTermohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Konvensi (Ong Melanie) berupaAkta Nomor 09 tanggal 18 April 2011 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, AktaNomor 10 tanggal 18 April 2011 tentang Kuasa Menjual dan Akta Nomor 11tanggal 18 April 2011 tentang Pengosongan Rumah adalah kesepakatanPara Pihak yaitu Penjual
66 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalamperkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredittelah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak adacatatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembalimengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut,sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujuiseluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnyaSPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon
105 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 124 K/Pdt.SusBPSK/2017akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskansecara rinci kewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehinggapertimbangan hukum Majelis BPSK Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidak berdasarhukum dan dibuatbuat.
139 — 69
Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelumpembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuanterhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenaisyaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut,sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupunmenyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yangmana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan PerjanjianKredit secara notaril;Selanjutnya hingga saat ini atas
71 — 108
Perjanjian kredit mana bersifat otentik karena dibuat baiksecara notaril maupun di bawah tangan atas kesepakatan bersamadan akan dijalankan atau dipatuhi isinya dengan itikad baik;b.
85 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perludibicarakan kembali mengenai syaratsyarat ketentuan yangterdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatansudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan perjanjian kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon
114 — 22
Winoto dan Sdr.Dwi Indawati ;Bahwa untuk proses penerbitan SK Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bina Ardi Abadisekaligus perubahan susunan kepengurusan dan pemegang sahamoleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, diperlukan adanyaAkta Notaril Jual Beli Saham, dan karena waktunya sangat mepetuntuk penyerahannya ke Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia,kalau tidak diserahkan maka proses tersebut batal dan harus diulangdari awal, maka saksi memerintahkan Dwi Indawati
129 — 148
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS1.Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam positanyaangka 8 dan 9 yang menyebutkan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT telah sepakat untuk membuat dan menandatangani suatuAkta Notaril atas fasilitas kredit yang diterima olen PENGGUGAT I, yakni :a.
168 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 001/1/2010 tanggal 29 Januari 2010;Asli Akta Notaril Perjanjian Yarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01 tanggal29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29Janurai 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;IV Data Pelengkap;1Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT.
97 — 38
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan secara hukum Akta-akta Notaril yaitu:
- Akte Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 5 September 2017 dan Akte Kuasa No. 2 tanggal 5 September 2017, keduanya dibuat dihadapan
64 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sukino Silalahi sudahmengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalamSPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan PerjanjianKredit secara notaril;Halaman 24 dari 57 hal. Put. Nomor 794 K/Padt.SusBPSK/2016Dengan telah disetujuinya SPPK tersebut di atas oleh Termohon Keberatanbeserta Alm.
153 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi sudah menyatakan, perjanjianjual beli terhadap obyek sengketa dilakukan secara terang dan tunai,yaitu dengan melibatkan semua pemangku hak (right holders), sertasemua pemangku kepentingan (stake holders) dalam hal ini pejabatpemerintah yang diberi wewenang untuk itu, dan segala sesuatunyadilakukan secara otentik, notaril, terbuka, terang dan tunai sertadidasari atas niat yang baik dan tulus dari pihak Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Il selaku Pembeli yang beritikad
77 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkaraa quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatandari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenaisyaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehinggaTermohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon
30 — 14
/Terbandingsesual kesepakatan bersama, seandainya saat sekarangPenggugat/Pembanding ingin menebus jaminan tersebut keseluruhan sesuaisaldo outstanding tertanggal 21 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 25.824.241.199,dan tidak dikenakan bunga lagi (bukti T52);Bahwa kenyataan yang sebenarnya sebagaimana amanat Perjanjian Kredit yangtelah ditandatangani bersama dan berlaku sebagai UndangUndang bagiPenggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding (Pasal 1338 KUHPerdata)dan perjanjian tersebut dilakukan secara notaril
1.I NYOMAN SUTARA
2.I MADE WIRAWAN
Tergugat:
2.ANNA LUKMAN
3.SURJADI.,SH.,MKN.,MM.,MH
Turut Tergugat:
3.NI WAYAN TRINADI.,SH.,MKN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
398 — 332
keadaan dibawah dari posisi ekonomi Tergugat yangberakibat tidak adanya kehendak bebas;Bahwa perbuatan Tergugat yang memberikan syarat tidak masuk akalyakni dengan memberikan syarat pinjaman kepada PARA TERGUGATberupa potongan administrasi diawal pinjaman sebesar 25 % ( dua puluhlima persen ), batas waktu pinjaman selama 3 ( tiga ) bulan, jaminan hutangberupa tanah SHM No 1533 seluas 500 meter persegi serta mengarahkanTergugat untuk menuangkan semua hal itu dalam kesepakatan perjanjianberbentuk akta notaril
serta mengarahkan Tergugat untuk menuangkan semua hal itu dalamkesepakatan perjanjain berbentu akta notaril dengan maksud agar asetjJaminan tersebut dapat seketika dikuasai oleh tergugat pada saatberkhirnya batas waktu penyelesaian hutang, Faktanya Terggugat tidakpernah meminta Penggugat untuk menjaminkan tanah dengan nomorSHM 1533/ Seminyak yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat Bali, Kab.Badung, Kec. Kuta, Kel.
115 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatanganipersetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam Surat Peringatan Pemohon
374 — 142
Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Notaril yang telahdi tandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT I;4.Menyatakan sah dan mengikat Hak Tanggungan membebaniObyek Sengketa;5.Menyatakan secara hukum PENGGUGAT telah lalai /wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepadaTERGUGAT ;. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang eksekusihak tanggungan atas Obyek Sengketa yang dilakukan olehTERGUGAT I;. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biayaperkara;.
Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan yang sudahsesuai menurut hukum (rechmatige daad) ;11.Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Notaril yang telah ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT I;12.Menyatakan sah dan mengikat Hak Tanggungan membebani ObyekSengketa;13.Menyatakan secara hukum PENGGUGAT telah lalai / wanprestasi dalampemenuhan kewajiban hutangnya kepada TERGUGAT ;14.Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan atas Obyek Sengketa yang dilakukan