Ditemukan 1377 data
85 — 6
Asas Preferen (Droit de Preference) yang menurut Pasal 27 ayat (1) UUNo. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, artinya Penerima Fidusiamemiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambilpemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda ObjekJaminan Fidusia;Satna Menimbang, bahwa didalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia, dinyatakan pembebanan Benda dalam Jaminan Fidusiadibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan AktaJaminan Fidusia
Terbanding/Tergugat II : PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS SILVIA ENY KRISTIAN,S.H.
Terbanding/Tergugat I : KADAPI SAPUTRA,
38 — 22
Tanggungan sesuai bukti Sertipikat Hak Tanggungan nomor422/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKota Bontang (bukti TII3).Bahwa dengan dijaminkannya TANAH DAN BANGUNAN tersebut secaraHak Tanggungan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT Il, makamengacu pasal 1 ayat 1 UndangUndang nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Berserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah (selanjutnya disebut "UNDANGUNDANG HAK TANGGUNGAN),TERGUGAT II memiliki kKedudukan yang diutamakan (hak preferen
119 — 10
ObjekJaminan Fidusia tergantung penghapusan perjanjian pokok;Asas Droit de Suite yang menurut Pasal 27 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999Tentang Jaminan Fidusia, artinya Jaminan Fidusia mengikuti benda yangjadi Objek Jaminan Fidusia, dalam tangan siapa pun benda itu berada,kecuali keberadaaan pada tangan pihak ketiga berdasarkan hak ataspiutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata atau denganperkataan lain hak atas Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan mutlakatau in rem, bukan hak in personam.Asas Preferen
AGUS SAHID, SE
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sari Sentosa
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor ATR Pertanahan kabupaten Klaten
3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
147 — 15
sesuai denganpasal 26 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan danuntuk itu pelaksanan eksekusi lelang harus berlandaskan pasal 224 HIR,258 RBg;:Bahwa menurut Tergugat Ill, dalil Penggugat yang demikian menunjukkankesesatan berfikir Penggugat dalam memahami suatu UndangUndangdengan mengambil ketentuan secara sepotongsepotong;Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen
132 — 8
Bahwa hak preferen dari Kreditur pemegangnya (KreditorPreferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat olehsuatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference).
214 — 29
Bahwa perlu Pelawan pahami UndangUndang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan BendaBenda yang BerkaitanDengan Tanah (UU Hak Tanggungan) merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/ciderajanji.2.
Pembanding/Penggugat II : JASEMI Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat III : SUGIMAN Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat IV : JASNI Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat V : AGUSTINAH Diwakili Oleh : MURNI
Terbanding/Tergugat V : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat VI : REKOWARNO, SH
Terbanding/Tergugat VII : PT. Bank Tabungan Negera (Persero) Kantor Cabang Pati
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Naional Pati
99 — 59
Bahwa mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI nomor419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan TanyaJawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yangdihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkanuntuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang haktanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan olehPengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin denganhipotik mempunyai hak preferen dan oleh karena itu mempunyalhak prioritas yang tinggi
Terbanding/Tergugat III : BUSTAMI YH Diwakili Oleh : SUHELA HERAWATY,SH
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA , Tbk. Kantor Cabang Kuala Simpang
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia,Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe.
60 — 29
ada maupun yang akan adamenjadi jaminan untuk perikatan perorangan Debitur Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa barangbarangitu. menjadi jaminan bersama bagi semua krediturterhadapnya,hasil penjualan Barangbarang itu dibagimenurut perbandingan piutang masingmasing kecuali biladiantara kreditur itu ada alasanalasan yang sah untukdidahulukane Bahwa meskipun ada gugatan perlawanan (verzet) seperti yangdiajukan oleh Pelawan, lelang tetap berkekuatan hukum,RisalahLelang adalah SAH,sebab hak kreditur Preferen
ENDANG MARDININGSIH
Tergugat:
1.KSP SAHABAT MITRA SEJATI
2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
100 — 25
., berartitelah lebih dari 1(satu) bulan dari dibuatnya SKMHT tersebut; hal itubertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) jo ayat (6) UU No.4 tahun1996 tentang Hak Tanggugang; sehingga berakibat batalnya pembebananhak tanggungan atas tanah Penggugat SHM no. 2605 luas 422 m2 tersebut;akibat hukumnya Akta Pemasangan Hak Tanggungan menjadi batal demihokum dan pembebanan hak tanggungan terhadap tanah Penggugattersebut tidak bersifat preferen lagi, namun bersifat konkuren; sehingga untukpelelangan
1.Doni Asrizal
2.Ermi Yenti
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cab.Bungo
2.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Pusat
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bungo
162 — 33
Karenanya, Para Tergugat selaku krediturmempunyai hak didahulukan atau diutamakan preferen atas hakhak dankepentingannya guna pemenuhan hutangnya serta harus dilindungi hakhakdan kepentingankepentingannya secara hukum ;14.
Pembanding/Penggugat II : ANDI NURHAYANI CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat III : ANDI SRI MULYANI JAFAR, S.Sos Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat IV : ANDI CITRA DEWI CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat V : ANDI GATOT CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat VI : ANDI ELVIS CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat VII : ANDI ZAENAL CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat VIII : ANDI FARAH EKA RO CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG MAKASSAR PANAKKUKANG
Terbanding/Tergugat II : ANDI AHMAD CAMMI
Terbanding/Tergugat III : NUR SYAMSIA
71 — 40
Dengan status sebagai Pemegang Hak Tanggungan makaTergugat Imemiliki hak Preferen yang dijamin oleh hukum positif Indonesia melaluiUU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
176 — 126
Tergugat memiliki kepentingan diutamakan atas objek sengketa karenaTergugat merupakan pemegang hak tanggungan, yang merupakan hakdidahulukan (preferen);Pasal 1 ayat 1 UU Hak Tanggungan:Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah, yang selanjutnya disebut HakTanggungan, adalah hakJaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yangmerupakan
79 — 29
Bahwa karena atas Tanah Sengketa pada waktu itu telah dibebani haktanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat! sebagai Kreditur yangberitikad baik yang telah memberikan kredit kepada Penggugat selakuDebitur dengan persetujuan Jumadi Parmin selaku Suaminya denganjaminan Tanah Sengketa sehingga karenanya secara hukum Tergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya;.
92 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas, pertimbangan hukumJudex Facti telah mengenyampingkan hak preferen Pemohon Kasasisebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama yang dijaminoleh undangundang untuk melakukan penyelesaian hutang piutangDebitur melalui lelang eksekusi atas SHM Nomor 518 atas namaAlfonso Joni Harda (objek sengketa);2.
1.Adi Pratama
2.Ny. Yuni Nur Fatmawati
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Klaten
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara KPKNL
46 — 7
pasal 224 HIR, 258 Rbg;Bahwa menurut Tergugat II dalil Para Penggugat yang demikianmenunjukkan kesesatan berfikir Para Penggugat dalam memahami suatuUndangUndang dengan mengambil ketentuan secara sepotongsepotongsekedar untuk memberikan keuntungan kepada Para Penggugat agar dapatmengulurulur pemenuhan kewajibannya terhadap Tergugat II;Bahwa perlu Pengugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen
157 — 44
Sertifikat Hak Milik Nomor : 777, Kalurahan Pleret Dusun VII,Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi D.I.Y dan telahdiikat denganSertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1447/2012 ;Sehingga dengan telah dilekatkan hak tanggungan terhadap kedua agunantersebut, maka TERGUGAT I mempunyai Hak Preferen atas pelunasan /penyelesaian kewajiban kredit dari Para PENGGUGAT jika Para PENGGUGATdikemudian hari melakukan Wanprestasi ;TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI;5.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
82 — 49
Adapun tindakan Penggugat yang seolaholahmenentang hak preferen Tergugat dalam melakukan eksekusi HakTanggungan melalui pelelangan umum, telah pula menentangi ketentuanperundangundangan, khususnya isi Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan..
Justru tindakan Penggugat yang berkeberatandengan pelaksanaan hak preferen dari Tergugat tersebut yang sejatinyatelah menentang!
156 — 10
56.250.000, (limapuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 01134/2009 tertanggal 1Oktober 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor286/20/HT/BWR/IX/2009 tertanggal 10 September 2009 dibuat oleh dandihadapan Catur Noviyanti, SH Notaris/PPAT di Pekalongan;sehingga olehkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkirikarena atas Obyek Sengketa dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka telahmemberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen
1.Indra Jaya Tarigan, SE
2.Putri Armolta Beru Ginting Ditulis Dan Disebut Juga Putri Amolta Beru Ginting
Tergugat:
P.T. BANK UOB INDONESIA, TBK CQ. P.T. BANK UOB INDONESIA CABANG MEDAN
32 — 29
Februari 2017 JoPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 02/Pen AAN.HT/2016/PnStb tertanggal 21 November 2016 sampai dengan perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa permohonan eksekusi hak tenggungan yangterlawan ajukan kepada Pengadilan Negeri Stabat terhadap hartaharta jaminanmilik para pelawan telah dilaksanakan sesuai dengan prosudur dan ketetuanhukum yang berlaku, dan terlawan selaku pemegang hak tanggungan atashartaharta jaminan milik para pelawan tersebut mempunyai hak preferen
276 — 90
Kreditor Jumlah Kreditor Jumlah Piutang(Rp) Jumlah kewajiban Debitor setelah Perdamaian diterima1 Konkuren 10 195.474.646.413 126.435.897.2472 Preferen 1 2.104.419.039 2.097.549.0943 Separatis 6 171.549.114.771 131.973.067.238Total 17 369.128.180.223 260.506.513.579j.