Ditemukan 894 data
209 — 170
Muladi S.H.dalam bukunya Sedikit Sejarahn Perkembangan HakHak Suku MelayuAtas Tanah Di Sumatera Timur (Tahun 18001975) yang diterbitkan olehpenerbit Alumni Bandung pada halaman 82 dan halaman 86 menyatakan :Halaman 199 dari 230 Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PTMDN Penguasaan tanah di Sumatera Timur terletak dalam tanganSultan/Raja; Sultan/Raja membuat penanjian dengan seorang pengusaha tentangpemakaian tanah untuk usaha cocok tanam; Sultan/Raja membuat retriksi, bahwa tanah kampung tidak termasukkedalam
65 — 9
., RESA OKTARIA, S.H.dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky dan telah diputus olehPengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 8 Mei 2013 dengan amar putusansebagai berikut (BUKTI T.57 1):83MENGADILLIDalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnyaDalam Pokok Perkara7. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II serta TergugatIntervensi adalah perbuatan melawan hukumo.
218 — 74
Nura Unggul Abadi) bersama PRANHARSADI (selaku Kepala BTNCabang Jambi) dihadapan Notaris Yel Zulmardi, S.H.dalam jangka waktu 12bulan atau batas waktu pelunasan 05 Oktober 2006. Karenanya saksi Drs. H.ADE LESMANA SYUHADA telah menerima pinjaman kredit pembiayaanpembangunan perumahan secara bertahap sebanyak 11 kali sebesar Rp.3.066.000.000, (tiga milyar enam puluh enam juta rupiah). Menurut saksiROGANDA SAHAT MANGAPUL SIAHAAN (selaku Branch Manager PT. BankTabungan Negara Tbk.
123 — 14
untuk menguntungkan anak, saudara, ataukronisendiri;Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarikkesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ataukedudukan dapat diartikan atau didefenisikan sebagai suatu perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapiperbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangandengan hukum atau ketentuanketentuan yang berlaku didalam kehidupanmasyarakat;Menimbang, bahwa menurut R.WIYONO, S.H.dalam
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
208 — 99
Loebby Luqman, S.H.dalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidanahalaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan PutusanMahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganutbahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikutserta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana, yang dapatdipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalahorang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan
111 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketujuh,halaman 108109 menerangkan sebagai berikut:"... Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan di luarpokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelahdipertimbangkan mengenai pokok perkara. ... Oleh karena putusanHalaman 223 dari 244 Hal. Put.
154 — 76
Pd selaku Kepala Sekolah SMP N1 Kota Lhokseumawe dan saksi Nurmalita, S.H.dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. BinaProgram Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKota Lhokseumawe menandatangani Surat perjanjianPemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember2009, dengan ketentuan dan syaratsyarat yang diaturdalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :Jenis Pekerjaan: Pihak Kedua (Ka.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bernard Arief Sidharta, S.H.Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ada dua nilai yang berada padatataran yang sama, yaitu tataran fundamental yang dalam situasi konkrit tertentusaling berhadapan, misalnya nilai kepentingan umum dan nilai kepentinganindividu. Kaitannya dengan masalah korupsi, semua sepakat bahwa korupsiharus diberantas.
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wiryono, S.H.dalam bukunya "Pembahasan UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi" Edisi Kedua), sehingga dengan nyata penerapan pasal inipada diri Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan suatukekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakm Agung pada tingkat Kasasi;.
523 — 1008 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam affidavitnya, bahwa pemeriksaan gugat provisi harus dilakukansecara contradictoir (counter examination), sesuai dengan asas audialteram partem:Hal ini berarti proses pemeriksaan gugat provisi harus sesuai denganproses berikut:e Pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara contentiosa, yakniharus dihadiri oleh para pihak yang berperkara, antara lainPenggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 125ayat (1) dan Pasal 127 HIR atau Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 151RBG;e Proses
125 — 24
Bahwa saksi serahkan honor penelitian data oleh lurah, saksi lupa honortersebut saksi berikan langsung atau saksi titipkan orang yang ada dilapangan, yang pasti saksi menemukan tanda tangan Saksi Sakina,S.H.dalam tanda bukti penerimaan. Bahwa besarannya honor Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perbidang dipotong pajak. Bahwa dengan honor pembantu ukur local saksi serahkan, saksi lupa. Bahwa besarnya Rp.6.600,00 (enam ribu enam ratus rupiah) per bidangdipotong pajak.
219 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 PK/PID.SUS/2016Terima Hasil Pekerjaan dan tidak didukung oleh sertifikat Depo H dan Kkarena sertifikat tersebut baru selesai dan diterbitkan BPN pada Tahun2008;Pada tanggal 26 Desember 2006, Pemerintah Provinsi DKI Jakartamembayar jasa kenotariatan atas jual beli Depo K dan H berupa AktePengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Depo H dan K,sebesar Rp 1.236.551.260,00 (setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 23sebesar Rp 233.942.132,00) kepada Notaris Kartono, S.H.Dalam periode bulan
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1412 — 983
Hal ini sesuai dengan DoktrinHukum dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, penerbitMandar Maju Bandung, tahun 2009 pada halaman 2 paragraf ketiga, yangmenyatakan:Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orangorangyang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untukmelakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harusdiikutsertakan.
617 — 617 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satrio, S.H.dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, HakTanggungan, Buku 2, terbitan Citra Aditya Bakti, 1998, halaman 205,yang menyatakan:Perjanjian accessoir adalah perjanjian yang mempunyai ciriciri: Tidak dapat berdiri sendiri; Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung dari perikatanpokoknya; Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accessoirnya turutberalih.Perjanjian accessoir adalah perjanjian yang bergantung darihubungan hukum yang ada di luar perjanjian itu sendiri. lamerupakanperjanjian