Jumlah Perhitungan PPN2.592.054.2023.816.433.8423.816.433.84202.592.054.2023.654.137.7123.654.137.712529.014.497162.296.130162.296.130529.014.497kurang bayar3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya4. Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar5. Sanksi Administrasia.

Sehingga telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 tentang PPN Pasal 9 (8) huruf b yang berbunyi "Yang dimaksud denganpengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalahpengeluaran untuk kegiatankegiatan produksi, distribusi, pemasaran, danmanajemen;Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas perhitungan yangdilakukan Pemohon Banding pada Tahun 2008 sudah sesuai dengan UndangUndang Perpajakan;Bahwa Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak dapat membatalkankoreksi

Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar 03. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 4. Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar 5. Sanksi Administrasia. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHIL Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put47584/PP/M.XV/16/2013, tanggal 30 September 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 3 dari 30 halaman.

Thamrin Kav.2830 Jakarta Pusat 10350, sehingga penghitungan PajakPertambahan Nilai menjadi sebagai berikut:Jumlah DPP Pajak Pertambahan Nilai hasil banding Rp38.404.115.133,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.840.411.513,00Dikurangi: Pajak Masukan Hasil Banding Rp 3.816.433.842 00Jumlah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) dibayar Rp 23.977.671,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar

Putusan Nomor 1682/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, KKPPemeriksa, dan Risalah pembahasan Akhir Pemeriksaan,perhitungan ulang nilai penjualan dilakukan sebagai berikut: Bahwa koreksi dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3)UndangUndang PPh karena penjualan CPO & IKSkepada pihak yang mempunyai hubunganistimewa.Penghitungan menggunakan harga (FOB Medan) yangdikeluarkan oleh Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi (Bappebti) dikurangi biaya ongkosangkut ke Medan; Bahwa

Pemohon Banding lampirkan produk Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Buku2004 oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta V , untuk meyakinkan bahwaPemohon Banding hanya menerima komisi saja;Bahwa dari hal di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untukmeninjau kembali SK Terbanding Nomor KEP248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal28 Juni 2007 dengan perhitungan sesuai perhitungan Pemohon Banding, yaitusebagai berikut: Uraian Cfm KEP248 Cfm WPPenghasilan neto 10.092.785.005 (3.151.196.5138)Koreksi biaya diluar usaha 5.644.379Penghasilan

TekindoKerjatama, NPWP: 01.399.176.5042.000, alamat: RukanNirwana Sunter Asri J1/1 Sunter Permai Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara14350 dengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:7.106.894.407,007.106.894.000,00Penghasilan Neto Rp.Penghasilan Kena Pajak Rp.Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/201 1Pajak Penghasilan terutang Rp. 2.114.568.200,00Kredit Pajak Rp. 917.500.065,00Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp. 1.197.068.135,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP

menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yangnyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yangbertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang undanganyang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapatmengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp.891.544.896,00yang diperoleh dari perhitungan

Pertamina dan terbuktibahwa pembatalan laporan keuangan yang diaudit oleh KAPYuwono H & Rekan tersebut setelah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) melaporkan SPT PPh Badan Tahun2003;Bahwa berdasarkan faktafakta dan berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku secara jelas dantegas, Pemohon Peninjuan Kembali (Semula Terbanding) tidakdapat meyakini kebenaran pelaporan SPT PPh Badan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena yangdigunakan sebagai dasar perhitungan

Pertamina dan terbuktibahwa pembatalan laporan keuangan yang diaudit oleh KAPYuwono H & Rekan tersebut setelah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) melaporkan SPT PPh Badan Tahun2003;Bahwa berdasarkan faktafakta dan berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku secara jelas dantegas, Pemohon Peninjuan Kembali (semula Terbanding) tidakdapat meyakini kebenaran pelaporan SPT PPh Badan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena yangdigunakan sebagai dasar perhitungan

;e Bahwa Peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan KeuanganDaerah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Dan BelanjaDaerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah DanPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.:; e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasberawal saat terdakwa

;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 Keputusan MenteriDalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan KeuanganDaerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah DanPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah dijelaskan : Uang milik Daerah yang sementara belumdigunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggulikuiditas keuangan Daerah dan Bunga Deposito, bunga

ataspenempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan pendapatanDaerah disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 42Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 TentangPedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan PengawasanKeuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaranmembayarh.......::005Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah dijelaskan Satuan Pemegang Kasdilarang menyimpan kas yang diterimanya

;e Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 KeputusanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 TentangPedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan PengawasanKeuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah dijelaskan : Uang milik Daerahyang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjangtidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah dan BungaDeposito, bunga

;e Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan KeuanganDaerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah DanPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah dijelaskan : Uang milik Daerah yang sementara belumdigunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggulikuiditas keuangan Daerah dan Bunga Deposito, bunga

KARYA CIPTA MANDIRI TA 2008.30.1 (satu) bendel Perhitungan Volume pekerjaan perencanaan teknispeningkatan jaringan irigasi dari CV. KARYA CIPTA MANDIRI Tahun 2008.31.1 (satu) bendel Gambar Perencanaan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaanjaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasiKabupaten Kudus tahun 2008 oleh Konsultan Perencana CV.

Kudus terhitungmulai peninjauan ke lokasi pekerjaan pertama kali pada hari Selasa 24November 2009 sampai penyerahan hasil pada 29 Desember 2009; Bahwa tim mempelajari dokumendokumen perhitungan volume pekerjaan,Melakukan pengukuran bangunan yang terletak dipermukaan tanah.mengamati pelaksanaan pembongkaran tiga titik bagian atas bangunan padadinding talud bagian utara.melakukan penggambaran hasil pengukuran.melakukan perhitungan estimasi volume pekerjaan talud berupa volumepasangan batu, volume siaran

dan volume plesteran berdasarkan justifikasi35hasil pengamatan, pengukuran, pembongkaran;Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan disebabkan ketebalan pasanganbatu tidak setebal pada gambar pelaksanaan;Bahwa perhitungan yang disampaikan tersebut diatas didasarkan atasestimasi ketebalan bangunan.

Hasil perhitungan pasangan batu terjadikekurangan yang diperkirakan karena ketebalan pasangan batu tidak sesuaidengan gambar rencana.

HERNAWAN F HIDAYAT Bin ENDIEFFENDI;36Bahwa ahli telah melakukan audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah sesuai dengan surat tiugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : S 8103/PW11/5/2009 tanggal 25November 2009 selama 15 hari kerja mulai tanggal 26 November 2009 sampaidengan tanggal 16 Desember 2009;Bahwa dasar pemberian keterangan ahli adalah: Surat permintaan auditinvestigatif dan perhitungan kerugian kKeuangan negara/daerah dari KepolisianWilayah Pati Nomor

Tergugat yang menguasai tanah aquo tanpa dasar hukum yangsah semenjak tahun 1997 hingga saat ini sangat merugikan Penggugat baiksecara Materiil karena tidak dapat menikmati tanah miliknya sendiri danimmateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, karena wajar bilaPenggugat menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat dengan perincian;Materiil : Bahwa bilamana tanah obyek sengketa tersebut di persewakan kepada pihakketiga, maka dapat di estimasi dengan sewa pertahun sebesar Rp.10.000.000, dengan perhitungan

Tergugat menyerobot sejak tahun 1997sampai sekarang tahun 2016 jadi sudah 19 ( sembilan belas tahun ) lamanyadikuasai oleh Tergugat, dengan perhitungan =19 x 10.000.000, = Rp.190. 000.000, ( seratus sembilan puluh juta rupiah) secara keseluruhansampai saat ini;Bahwa selain kerugian Materil tersebut diatas, akibat dari Perbuatan melawanHukum yang dilakukan langsung oleh Tergugat, maka Penggugat sangatdirugikan pula secara Moriil, karena akibat adanya pembangunan rumah dariTergugat tersebut secara

sengketa serta segala bentuk peralihan hak atas tanahobyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah atau setidaktidaknya tidak mengikat secara Hukum;Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT.MKS10.11.Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai gantikerugian Materiil dan Inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 290.000.000,(Dua Ratus sembilan puluh juta rupiah ) dengan perincian;Kerugian hak Sewa sebesar + Rp 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ) setiaptahunnya. dengan perhitungan

Tergugat menyerobot sejaktahun 1997 sampailsekarang tahun 2016 jadi sudah 19 tahun lamanya dikuasai oleh Tergugat,dengan perhitungan = 19 x 10.000.000, = Rp190. 000.000,( Seratus sembilanpuluh juta rupiah).Kerugian Inmateriil tersebut dapat di istimasikan sebesar Rp100.000.000,(Seratus juta rupiah);Menghukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000, (Seratus riburupiah) setiap hari keterlambatan dan lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejakdiucapkan hingga dilaksanakan;Menyatakan sah dan berharga

dan setiap perhitungan jampenanganan perkara oleh Para Penggugat itu berapa Jam yang sudahdilaksanakan dan berapa jam penanganan perkara itu harus diketahui dandisahkan oleh Tergugat sebagai yang punya perkara itu baru sah secarahukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Tapi disiniperhitungan Jam penanganan perkara oleh Para Penggugat itu dihitungsendiri oleh Para Penggugat dengan tanpa diketahui dan disahkan olehTergugat sebagai yang punya perkara,maka perhitungan jam penangananperkara oleh Para Penggugat tersebut adalah perhitungan JamPenanganan perkara yang secara sepihak yang dilakukan oleh ParaPenggugat sehingga Jasa Fee yang diminta oleh para penggugat sudahjelas sangat besar sekali yaitu sebesar USD 72.445 (tujuh puluh dua ribuempat ratus empat puluh lima

dollar amerika) sudah tidak sesuai denganPut No 45/PDT/2016/PT.DPS. hal12Porsi perkara yang ditangani Para Penggugat dan sekarang Jasa Fee ParaPenggugat sudah naik lagi menjadi lebih besar lagi yaitu sebesar USD123.320 (seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dollar amerika)dengan perhitungan sacara sepihak saja dari Para Penggugat yang tidakdiketahui dan disahkan oleh Tergugat sebagai yang punya perkara.

Bahwa, semula yang menjadi permasalahan utama adalah dasarperhitungan upah untuk menghitung pesangon bagi pekerja yangpensiun karena Tergugat memberlakukan dasar perhitungan upahsebesar UMK yang berlaku;3. Bahwa, masa kerja Penggugat 26 (dua puluh enam) tahun dengan rata rata upah selama 12 bulan terakhir sebesar Rp.1.646.548, (Satujuta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluhdelapan rupiah)4.

Bahwa hanya masalah waktu Penggugat akan memasukimasa pensiun dengan sendirinya, hal ini sudah ditentukanoleh alam dan tidak dapat diubah oleh siapapun, dalam artibila Penggugat telah memasuki masa pensiun dan telahmemenuhi kebijakan aturan sebagaimana yang ditetapkanoleh Tergugat sudah barang tentu hakhaknya akan dipenuhiseluruhnya tanpa terkecuali, perihnal pemenuhan hakterhadap pekerja pensiun sudah terbukti terhadap pekerjayang bernama Sutrisnadi, bukan seperti perhitungan jumlahpesangon yang

Tergugat berkewajiban melaksanakan Persetujuan Bersama yang dibuatpada tanggal 13 Pebruari 2013; nonn= Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatanPenggugat angka 2, yaitu menyatakan hubungan kerja Penggugat denganTergugat berakhir karena usia pensiun sejak dibacakannya putusan initanggal 23 Nopember 2015, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknyadikabulkan ; 922222 o nnn nn nonce nnn n en nn nen cn nn nc accessnonn= Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pekerja boronganmaka dasar perhitungan

Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : *Dalam hal upahpekerja / buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan /borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama denganpendapatan ratarata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, denganketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Provinsi atauKabupaten/Kotas =

Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensimasingmasing memperoleh 2 (seperdua) bagian harta bersamadengan perhitungan: No. Aktiva Pasiva (hutanghutang)1.

Nomor 53 K/Ag/2019 Dengan total perhitungan: Aktiva aktif sejumlan Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratussepuluh juta rupiah) masingmasing mendapatkan: @Rp905.000.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah); Aktiva pasif (piutang) sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus limapuluh juta rupiah) masingmasing mendapatkan: @ Rp275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Pasiva (hutanghutang) sejumlah Rp1.520.000.000 (satu miliar limaratus dua puluh juta rupiah) masingmasing mendapatkan

Nomor 53 K/Ag/2019Dengan total perhitungan sejumlah Rp497.000.000,00 (empat ratussembilan puluh tujuh juta rupiah);Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapatkan harta bersama hasilkonversi berupa: No. Aktiva Pasiva1.

Nomor 53 K/Ag/2019 sejumlah Rp380.000.000,00 (tigaratus delapan puluh jutarupiah)kepada atas nama Apip Rahmadianaberdasarkan surat hutang piutangtertanggal 13 Desember 2015Total aktiva Rp1.883.000.000,00 Total pasiva (utang)(satu miliar delapan ratus delapan Rp1.520.000.000,00 puluh tiga juta rupiah) (satu. miliar lima ratusdua puluh juta rupiah) Dengan total perhitungan Harta Bersama yang didapat oleh PenggugatRekonvensi : Aktiva sejumlah Rp1.883.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapanpuluh

;bahwa berdasarkan Pasal 5 junto Pasal Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor78/PMK.03/2010, kewajiban penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah palinglama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku, yaitu paling lambat pada Masa Pajak Maret 2012untuk penyerahan dan pengkreditan Pajak Masukan dalam 1 (satu) tahun buku;bahwa menurut Majelis, penghitungan kembali Pajak Masukan untuk periode Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011, diperhitungkan dalam perhitungan

PPN terutang pada Masa Desember 2011dengan pertimbangan Masa Pajak yang paling dekat dengan Masa Pajak Maret 2012 adalah Masa PajakDesember 2011 sehingga apabila perhitungan kembali PPN terutang tersebut berakibat Pemohon Bandingdikenakan sanksi berupa bunga yang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak, maka pengenaan sanksiadministrasi tersebut adalah yang terkecil jika dibandingkan apabila perhitungan sanksi administrasi tersebutdilakukan pada Masa Pajak lainnya;bahwa dengan demikian, untuk Masa

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2.a 2.d)17.367.94017.367.940 Kelebihan pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e 3.c)17.367.94017.367.940 Sanksi Administrasi : a. Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP6.252.4586.252.458 b. Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP c. Bunga Pasal 13 Ayat (5) UU KUP d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP e. Kenaikan Pasal 13C Ayat (5) UU KUP f.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas penyesuaianHarga yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT pada19Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambiadalah senilai Rp. 4.205,000,000. ( empat Milyar Dua ratuslima juta rupiah ), dengan tata cara penghitungan berdasarkanKeppres 80 tahun 2003 sisteimatika lampiran Bab II Huruf E.11.

Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuian hargasebagaimana ketentuan mengenai Penyesuian Harga dengantata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E; serta berdasarkan SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13Agustus 2008 perihal Penjelasan atas Pelaksanaan APBDsehubungan dengan kenaikan harga BBM yaitu.

(Empat milyar dua ratus lima juta rupiah ) dan In MaterilRp.1.000.000.000. ( satu milyar rupiah ) dengan alasan Penggugatdalam Surat Guagatanya tidak menguraikan secara jelas dan terinciserta perhitungan secara Yuridis kerugian dimaksud hinggamencapai nilai tersebut.2. Esepsi Van Beraad (Van Beraad exeptie )/ gugatan Prematur (belum waktunya diajukan ).1.

Bahwa hasil Perhitungan atas penyesuaian harga sepatutnya melaluiauditor independen atau sekurangkurangnya pihak ketiga yang dapatmenjadi acuan yang valid, tidak memihak, dengan kata lain kerugianTergugat Rekonpensi dhitung dan diterjemahkan di dalam internnyasendiri.6.

Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yang telahdilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketiga merupakankecerobohan dan berindikasi beritikad buruk.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar gantikerugian materil sebesar Rp. 20.000.000. ( dua puluh jutarupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah )5.

ILV/217/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama APEP SUJANA;: Surat Keterangan Kerja No. 326/SKK/HRGA/ILV/VIII/2014 tanggal 18Agustus 2014, atas nama karyawan APEP SUJANA ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 15 Agustus 2014, atas nama Karyawan APEP SUJANA ;: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/199/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama YAN R SUBANDI ;: Surat Keterangan Kerja No. 299/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 07Juli 2014, atas nama karyawan YAN R SUBANDI ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 02 Juli 2014, atas nama Karyawan YAN R SUBANDI ;T10A : Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/212/HRD/SPHK/V/2014,tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama ASEP JAMAL ;T10B : Surat Keterangan Kerja No. 295/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014, atas nama karyawan ASEP JAMAL ;T10C : Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang PemutusanHubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 08 Juli 2014, atas nama Karyawan ASEP JAMAL ;63: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/215/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama TAUFIK HIDAYAT ;: Surat Keterangan Kerja No. 312/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, atas nama karyawan TAUFIK HIDAYAT ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 23 Juli 2014, atas nama Karyawan TAUFIK HIDAYAT ;: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

Iluva GravureIndustry tidak mengatur pemberian uang pisah terhadap pekerja yang Putus HubunganKerja karena melakukan kesalahan berat, maka Majelis Hakim berpendapat olehkarena para Penggugat sudah cukup lama bekerja pada Tergugat maka patut berhakmendapat uang pisah untuk masingmasing Penggugat sebesar 2 (dua) bulan upahdengan perhitungan sebagai berikut : 1. TUIKONG 2 x Rp.12.500.000,00 =Rp.25.000.000,002.

PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan mangaan yang dilakukan oleh PemohonBanding terhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Ro117.216.000,00 danJumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir HasilVerifikasi adalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkanPasal 36 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harusmelakukan pembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalahsebesar Rp0,00 untuk itu perhitungan

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 79.200.000,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 79.200.000,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 79.200.000,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 38.016.000,006.

Raya NikiNiki RT 016RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa TenggaraTimur, sehingga perhitungan pajaknya menjadi:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp0,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp0,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp0,00Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnRp0,00PPN yang kurang dibayar Rp0,00Menimbang

Raya NikiNiki RT 016 RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan,Nusa Tenggara Timur, sehingga perhitungan pajaknya menjadisebagaimana tersebut di atas (pada halaman 2), adalah tidak benar dannyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Latar Belakang:Bahwa pada tanggal 24 April 2013, KPP Wajib Pajak Besar Duamenerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00176/207/11/092/13 yang menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesarRp320.891.149,00 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Tabel 1 Perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2011 menurut Terbandingdan menurut SPT Pemohon Banding Jumlah Menurut Keterangan KoreksiNo Pemohon Banding Terbanding (Rp) Keterangan(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaa n Pajaka.

sebagai berikut:Tabel 4 Perhitungan jumlah PPN yang kurang dibayar menurut Pemohon BandingNo Keterangan Pemohon Banding(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketaa quo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo yang antaralain berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan sandingan perhitungan PeredaranUsaha dan DPP PPN hasil pemeriksaan sebagaimana digambarkandi atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam melakukanequalisasi untuk menetapkan nilai Peredaran Usaha memperlakukanNota Retur yang tidak sesuai PMK sebagai pengurang dari DPP PPNsehingga hal tersebut menunjukan sikap Terbanding

Hal ini juga berarti bahwa Nota Retur tersebuttidak memiliki substansi dari sisi arus uang maupun arus barangsehingga tidak berpengaruh pada perhitungan nilai Peredaran Usaha;Menimbang, bahwa Nota Retur tersebut tidak berpengaruh dalamperhitungan Peredaran Usaha telah didukung juga dengan LaporanKeuangan Pemohon Banding yang telah diaudit olen Akuntan PublikIndependen dengan pendapat Wajar Tanpa Persyaratan;bahwa pembuatan Nota Retur Internal oleh Pemohon Bandingdimaksudkan untuk mengadministrasikan

Haryono Kav. 3940, Jakarta 12770, sehinggajumlah PPN Masa Pajak Februari 2011 yang masih harus dibayardihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan pada halaman 3Romawi tersebut diatasAdalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena

Corolla Altis 1.6E warna silver tersebut,ditaksir sebesar Rp. 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Perkiraan harga second Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); Perkiraan harga second Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) =Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Total nilai barang = Rp. 195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah);Perhitungan

Pajak :Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %; Bea Masuk : 50% x Rp 195.000.000,00 = Rp 97.500.000,00;Nilai impor = Rp 195.000.000,00 + Rp 97.500.000,00 = Rp292.500.000,00; PPN = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00; PPh = 15% x Rp 292.500.000,00 = Rp 43.875.000,00; PPnBM = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00;Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara daripemasukan

2 (dua) unit dimaksud secara illegal adalah sebesar Rp199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah);(perhitungan menggunakan tarif advalorum atau menghitung tarif BeaMasuk megikuti tarif yang tertera pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Bea dan CukaiKalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan

Pajak :Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %;Bea Masuk : 50% x Rp 195.000.000,00 = Rp 97.500.000,00;Nilai impor = Rp 195.000.000,00 + Rp 97.500.000,00 = Rp292.500.000,00;PPN = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;PPh = 15% x Rp 292.500.000,00 = Rp 43.875.000,00;PPnBM = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00;Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara daripemasukan

Pajak :Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %;Bea Masuk : 50% x Rp 195.000.000,00 = Rp 97.500.000,00;Nilai impor = Rp 195.000.000,00 + Rp 97.500.000,00 = Rp 292.500.000,00;PPN = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;PPh = 15% x Rp 292.500.000,00 = Rp 43.875.000,00;PPnBM = 10% x Rp 292.500.000,00 = Rp 29.250.000,00;TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00;Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara daripemasukan

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Hasil PemilihanKepala Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang yang di tetapkan padatanggal 23 Oktober 2019 sehingga patut diduga ada kekeliruan yangbersifat SISTEMATIF, MASIF, dan TERSTRUKTUR dilakukan oleh PanitiaPUTUSAN No. 02/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 9 dari 82 halamandalam melaksanakan TAHAPAN PERHITUNGAN Pilkades Kebontunggul,sehingga begitu banyak suara tidak sah, terutama tidak sah karenacoblosan tembus yang seharusnya di hitung sah oleh panitia di anggap tidaksah sehingga

Padahal menurut perhitungan Penggugatapabila tidak terjadi kesalahan pelipatan suara dan penghitungan suaramaka perolehan suara calon No.

Maka dari itu, menurut pihak Tergugat dalam halini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebontunggul yang menyatakan suratsuara tersebut tidak sah karena coblosan lebih dari satu diluar kotak segiempat sebagaimana diatur oleh ketentuan PasalPasal diatas adalah benar.Dalil Penggugat Huruf E angka 5 22002 22222dawaban T erguQal:~ ~~~ nn nnn nnn nnn nnnBahwa Penggugat menyatakan berkaitan dengan perhitungan suaraObjek Sengketa adalah tidak sah karena terdapat kekeliruan.

Dikarenakan perhitungan suara harusdilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Perhitungan suara danpembuatan berita acara hasil pemilinan harus dilakukan secara terbuka danPUTUSAN No. 02/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 30 dari 82 halamandisaksikan oleh Saksi dari kedua Calon Kepala Desa yang ada hal manapanitia telah membuat berita acara perhitungan suara dan ditandatanganipanitia dan saksi calon kepala desa yang pada waktu perhitungan suaradengan membuat berita acara Perhitungan suara pemilihan Kepala DesaKebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tertanggal 23Oktober 2019

Dalam Keputusan Keberatan tersebut pihak Terbanding menolakpermohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor:00005/240/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP00162/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus2010;Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai: pemenuhanketentuan formal pengajuan banding, pokokpokok materi dan alasan pengajuanbanding, kesimpulan dan usul perhitungan pajak

Pengajuan BandingBahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis, berikut PemohonBanding sampaikan kronologi terbitnya Keputusan Keberatan;Bahwa Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2)Final Nomor: 00005/240/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00162/WPJ.19/KP.0203/2010tanggal 26 Agustus 2010 dengan jumlah koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2)Final sebesar Rp. 9.282.034.018,00 sehingga perhitungan

faktafakta di atas, maka diusulkankepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP192/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentangtentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2)Final Nomor: 00005/240/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00162/WPJ.19/KP.0203/2010tanggal 26 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding NPWP:01.543.132.3092.000, dengan perhitungan

Rasuna Said,Kuningan, Jakarta, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 22.601.591.582,00PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang Rp. 1.142.465.937,00Kredit Pajak Rp. 1.142.465.937,00PPh Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put44034/PP/M.1I/25/2013, Tanggal 26 Maret 2013, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 April 2013, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

Majelis Hakim juga tidakmempertimbangkan fakta bahwa perhitungan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) yang memperhitungkan nilaitransaksi seluruhnya sebesar USD 19.060,00 ke dalam perhitunganequalisasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) telah benar karena seluruhnilai transaksi sebesar USD 19.060.00 telah dibebankan dan jugadibayarkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2008.3.14.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan seacra tersmenerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secraproporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan :Masa kerja x 1 (satu) bulan upah.(2) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahupah pokok ditambah tunjangantunjangan tetap.bahwa untuk perhitungan pembayaran THR Tahun 2013 bagi seluruhKaryawan PT.

Kesepakatan Bersama antara Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI)dengan Tergugat tertanggal 11 Pebruari 2013 dan sudah menjadi kebiasaan diPerusahaan Tergugat dasar perhitungan Bantuan Biaya Pendidikan terdiridariUpah Pokok (Base Pay) ditambah dengan Tunjangan Tetap dan tidak termasuktunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran sebagaimana bukti T13 s/d T17berupa Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan tahun 2008 berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT.

Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor :SKEP/526/030.20/DUOOOO/PTD/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 sebagaimana bukti T11 ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 46 Perjanjian Kerja Bersama tahun2008 tidak berlaku lagi , maka yang menjadi dasar perhitungan dalam pemberianTunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 adalah Pasal 3 huruf a SuratKeputusan Direksi PT.

Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/377/030.20/DU0000/PTD/07/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Pemberian Tunjangan Hari83Raya Keagamaan Tahun 2013, maka dasar perhitungan pemberian Bantuan BiayaPendidikan tahun 2013 dan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun2013 dengan dasar perhitungan Upah Pokok (Base Pay) ditambah denganTunjangan Tetap dan tidak termasuk tunjangan tidak tetap seperti tunjangankehadiran sedangkan tunjangan keluarga diberikan apabila kondisi keuanganperusahaan sudah

memungkinkan, oleh karenanya pembayaran Tergugat kepadaPara Penggugat tidak terbukti adanya kekurangan pembayaran pemberian BantuanBiaya Pendidikan tahun 2013 dan kekurangan Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2013 maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena dasar perhitungan Tergugat telahberdasarkan hukum yang mana telah sesuai dengan dasar perhitungan pemberianbantuan biaya pendidikan tahun 2013 dengan mengacu pada Surat KeputusanDireksi PT.

TanahDatar tanpa melakukan perhitungan dan pengukuran kembali dilapangan, yang mana berdasarkan perhitungan kembali ternyatanilaipekerjaan tambah hanya sejumlah Rp. 2.190.394.649,78 (dua milyarseratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enamratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen), sehinggaterdapat selisin sejumlah Rp. 9.159.350,22 (sembilan juta seratus limapuluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh dua sen) yangtidak didukung oleh bukti perhitungan

rupiah dua puluh dua sen) yangtidak didukung oleh bukti perhitungan addendum yang dibuat olehrekanan CV.

Perencanaan Teknis, yaitu Pra Rencana, Pembuatan Gambar,Perhitungan Design, Struktur dan Biaya ;d.

Perhitungan RAB dilakukan oleh saksi langsung di kantor.Bahwa Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate)dilakukan dengan cara mempedomani gambar rencana, harga standarHalaman 66 dari 139 Putusan Nomor 44 /Pid.SusTPkK/2014/PNPdq;satuan bahan dan upah yang dikeluarkan Dinas PU Kab.

Tanah Datar tanoa melakukan perhitungan danpengukuran kembali ;Menimbang, bahwa saksi dr.

(Vide : Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Bank IndonesiaNomor: 11/ 25 /PBI/2009Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia Nomor5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan ManajemenRisikoBagi Bank Umum)Bahwa selain itu, sebagaimana berdasarkan perhitungan berdasarkanPerjanjian Kredit maupun Perjanjian Kredit yang dibuatkan di dalamAkta Notaris, bahwa hutang yang dimiliki oleh PEMBANTAH kepadaTERBANTAH 1, baik pokok, bunga, maupun dendanya sesuaiPerjanjian Kredit dengan perhitungan sebagai berikut :PERHITUNGAN

Tunggakan Bunga : Rp 92.685.428, 37 Denda dan Biaya : Rp 28.532.645,52Total > Rp 1.520.931.378,88Sehingga total jumlah perhitungan hutanghutang dari PARA PELAWANkepada TERLAWAN sampai perhitungan tanggal 14September 2018adalah sejumlah : Rp 1.520.931.378,88 (satu milyar lima ratus dua tsembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuhpuluh delapanpoindelapan puluh delapan rupiah).

Dan perhitungan tersebut akan berjalanterus secara tersistem, baik bunga maupun denda sejak tanggal 14September 2018, sampai dengan pembayaran lunas dan tuntas atashutang PEMBANTAH kepada TERBANTAH sebagaimanaberdasarkan Perjanjian Kredit.Bahwa berdasarkan alasanalasan dari perincianjumlah hutang tersebut, maka PEMBANTAH masih memiliki hutangkepada TERBANTAH dan belum dilunasi hingga sampai saat ini, sertatidak ada cacat hukum dalam perbuatan hukum dan perhitungan atashutanghutang tersebut, karena

Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)Jumlah pajak yang dapatdiperhitungkanJumlah perhitungan PPN KurangBayar(2.ab.6)b.2.b.3.b.4.3. Kelebihan pajak yang sudah:a.b.Cc4. PPN yangDikompensasikan ke masa pajakberikutDikompensasikan ke masa pajak ...karena pembetulanJumlah (a+b)kurang dibayar (2.e+3.c)5. Sanksi Administrasi:e@roagogoph.Bunga Pasal 13(2) KUPKenaikan Pasal 13(3) KUPBunga Pasal 13(5) KUPKenaikan Pasal 183A KUPKenaikan Pasal 17C(5) KUPKenaikan Pasal 17D(5) KUPBunga Pasal 13(2) KUP jo.

Pendapat dan Alasan Pengajuan Permohonan BandingB.1.Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.890.962.834,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanoleh Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp1.890.962.834,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding denganalasan sebagai berikut:Menurut Terbanding:Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak MasukanRp1.986.774.247,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:Rp 11.559.521Rp 1.975.214.7261.986.774.247Menurut

Pemohon Banding telah membayar pajakganda, satu sisi dibayar kembali Pajak Masukan pada Masa November2010 dengan Penghitungan Kembali Pajak Masukan, dan di lain sisiHalaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 632/B/PK/PJK/201 7dengan dilakukan koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding pada tiapMasa Pajak mulai dari Oktober 2009 sampai dengan September 2010;Bahwa dalam penghitungan kembali Pajak Masukan untuk Masa PajakOktober 2009 sampai dengan Masa Pajak September 2010, Terbandingmenggunakan angkaangka perhitungan

Perhitungan PPN yang Kurang Bayar Rp7. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp1.225.726.483,000,00 berikutnya8. PPN yang Kurang Bayar Rp9. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp10.

dan pendapat Majelis atas perhitungan kembaliPajak Masukan karena keseluruhan koreksi Masa Pajak Oktober 2009sampai dengan September 2010 berdasarkan hasil evaluasi seluruhnyatelah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sehinggakoreksi atas Pajak Masukan dan koreksi atas hasil Penghitungan KembaliPajak Masukan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telahHalaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 632/B/PK/PJK/201 7benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan