Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — I. PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA., II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA VS PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO;
201 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan mempedomani pasal 3 huruf f UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastianhukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksiPENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP OperasiProduksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 134/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
1.ACHMAD HORI
2.TUHA
3.JUMIATI
4.FADILAH
5.LATIFAH
6.MULHATI
7.NURHASANAH
8.MOCH. TOHIR
9.AMINAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
276 — 142
  • Putusan 134/G/2020/PTUN Sbykepala kantor pertanahan kabupaten bangkalan adalah pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusansertipikat obyek sengketa sehingga majelis hakim tidak akan mengujidan tidak akan mempertimbangkan terhadap kewenangan tergugattersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupunsubstansi dari penerbitan obyektum litis tumpang tindin secarahukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 13 ayat4, pasal 14, pasal 17 Peraturan Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) VS I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., II. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kartanegara Nomor: 503/50/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas ljin UsahaBudidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima MitrajayaMandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis,tanggal 26 Juli 2007; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUPP/SKBUN/XI/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUPP) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 21 Oktober 2015 — ENAN BIN MERAN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. PT. LIPPO CIKARANG Tbk
73 — 50
  • Penggugat tersebutdiatas dengan melakukan penelitian data fisik (pengukuran) sebagaimana ternyata danditerangkan dalam Surat No.452.1 ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.452.1 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Para PenggugatSesuai berkas permohonan Nomor 14965/2014 Register Daftar Isian 301 Nomor10806/2014 tanggal 25 Februari 2014 tidak dapat diproses lebih lanjut dengandalih/alasan bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah terbit(tumpang tindin
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 01-03-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Maret 2018 — AHMAD ANDRIONO lawan SUNTIRAH dkk
29 — 14
  • Terlawan melampirkan SURAT KETERANGANPENGUASAAN FISIK palsu yangbertentangan dengan fakta yangsebenarnya sehingga penerbitanSertifikat yang menggunakan SuratKetarangan Penguasaan Fisik palsuadalah perbuatan melawan hukumpidana;14.Bahwa Terlawan Il dan Ill melaksanakan lelang berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 yaitu PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dalampelaksanaannya terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bdw
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 37
  • Mismunalimin;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurutMajelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya,dan isinya tidak tumpang tindin serta bukan merupakan penetapan warismaupun pembagian waris, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktianlebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alatalat bukti sesuai ketentuanhukum yang berlaku, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 27-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon:
NIEHOFF SITZMOBEL GMBH
Termohon:
PT. MATAHARI TERBIT ELOK
132 — 37
  • dikabulkan , sebab sebagaimana telah dipertimbangkandiatas , bahwa jawaban / tanggapan Termohon PKPU , justru fokus pada adanyaPiutangnya Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU , dan bukti bukti dariTermohon PKPU pun fokus perihal itu , yang menurut pendapat Majelis Hakimselain tidak berkurelasi dengan dalilnya Permohonan PKPU ini , juga apabiladipertimbangkan tentang benar tidaknya adanya Piutang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU secara langsung maupun tidak akan berpotensimembawa pada kerancuan / tumpang tindin
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Putus : 23-03-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DEPOK Nomor 116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk
Tanggal 23 Maret 2015 — MAHYUDIN Bin H. UMAR GOUM Bin SABA vs. PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk, HAERUL AMINULLOH
106 — 50
  • Bahwa dalam gugatan Aquo terdahulu yangdimohon penetapannya eksikusi tersebut tidakdilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehinggakeputusan pengadilan Negeri Depok Menjadilain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684m?
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum
Register : 03-09-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 135/PID.SUS/2021/PT KDI
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YULIATININGSIH, S.H.
Terbanding/Terdakwa : LA UDIN BIN LA KEU
58 — 14
  • Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 24/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Sofian Diwakili Oleh : Jamaan Elvi Eluwis,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
99 — 25
  • pada angka 10 yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat ada mengajukan surat keberatan kepada TurutTergugat dan Turut Tergugat II karena telah mengeluarkan beberapa SKTdan 1 buah SHM diatas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalahhal yang benar karena para Tergugat (Tergugat s/d Tergugat XIX) jugamengetahui tentang hal tersebut;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 yang pada pokoknyamenyatakan obyek tanah Penggugat yang telah bersertifikat SHM No.123/Setapuk Kecil/1990 tumpang tindin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 22-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 77/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
H. ANWAR YUNUS, SH.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
106 — 63
  • Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGATpada halaman 10 dan 12 yang intinya :" eaeeaees bahwa PENGGUGAT merasa telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh TERGUGAT berupa SertipikatHak Milik Nomor 2170/Desa Sumi, Surat Ukur Nomor 01673/SUMI/2018tanggal 24 September 2018, Luas 32.008 M2 atas nama ILHAM yangditerbitkan pada tanggal 25 September 2018 dan PENGGUGAT jugamenyatakan bahwa telah tumpang tindin obyek sengketa dengan tanahPENGGUGAT serta PENGGUGAT menyatakan
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 25-11-2015 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN MANADO Nomor 415/Pdt.G/2015/PN.Mnd
Tanggal 19 Mei 2016 — - PT. MEGASURYA NUSALESTARI MELAWAN WALIKOTA MANADO
116 — 124
  • disebutkan pada petitum bagian Primardan Subsidair, dimana Penggugat memohon lagi hal yang sama dengantuntutan provisi tersebut yaitu memohon agar supaya tergugat menghentikanpembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di KawasanReklamasi Megamas Manado ;Menimbang, bahwa bila dikaji akan makna dan tujuan dari tuntutanprovisi Penggugat tersebut, ternyata tuntutan provisi tersebut telahmenyangkut pokok perkara, sehingga bila dipertimbangkan pada bagianeksepsi ini, akan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Lmj
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
MUHAMAD KARIYADI Bin TASRIPIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
155 — 24
  • M.H.Masa berlaku Surat Kuasa Substitusi :Surat Kuasa Substitusi ini berlaku untuk satu hari saja Karena Surat Kuasa Khusus maupun Surat Kuasa Substitsi yang dijadikandasar mengajukan permohonan dan pemeriksaan pra Peradilan initumpang tindin dan amburadul, sehingga tidak dapat dipastikan manaSurat Kuasa yang sah dan berlaku diantara 5 (lima ) Surat KuasaKhusus ditambah 1 ( satu ) Surat Kuasa Substitusi, makapermohonan pra Peradilan mohon dinyatakan tidak sah dan ditolakkarena penyusunan dan penanda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/Pdt/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — Ny. SUTILAH als. USREK als. Ny. IRAN HADISUNARTO, DKK., ;LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN (LPP) YOGYAKARTA dahulu bernama AKADEMI GULA NEGARA (AGN) Yogyakarta
24 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian Para Penggugat/PemohonKasasi melakukan penelusuran lebih dalam dan diperolehlah data yangmenunjukkan adanya peralihan yang janggal dari Hardjowijono kepada R.Sukarsono sehingga terjadi tumpang tindin bahkan hilangnyatanah.Seharusnya luas tanah yang ditinggalkan oleh Hardjowijono lebih besar darisisa tanah seperti yang tertera didalam Letter C Nomor 428, apalagiHardjowijono sampai dengan meninggal tidak pernah mengatakan bahwapernah menjual tanah kepada R.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Ngb
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
CH MIKIN
Tergugat:
PT. PILAR WANAPERSADA
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
124 — 90
  • Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanahg. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministratif.5.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
200 — 120
  • Bahwa dalam surat pengembalian berkas TERGUGAT,TERGUGAT menyatakan bahwa sesuai dengan data dan petayang ada pada TERGUGAT bidang tanah yang dimohonkan olehPARA PENGGUGAT terindikasi tumpang tindin dengan beberapaSertifikat Hak Milik sebagai OBJEK SENGKETA.
    Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat kepada Tergugat, telahdilaksanakan pengukuran atas tanah oleh petugas ukur dan dilanjutkandengan pemetaan, kemudian didapatkan hasil bahwa bidang tanahterindikasi tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objeksengketa sebagaimana termuat dalam surat pengembalian berkas sebagaiberikut :Halaman 148 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG.
    Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1103/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 127, 128, 129(vide bukti P.34);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1102/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131,132, 133 (vide bukti P.35);.
    Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1092/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 125, 126, 127(vide bukti P.37);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1093/316.07/VIII/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 138, 139, 140(vide bukti P.38);Halaman 149 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-10-2007 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — SUHELI, VS. TEDDY SUPRIYATNA
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini menimbulkan kerancuan dantumpang tindin suatu obyek tanah yang ditetapkan dalam SK tersebut.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 212/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 24 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat II : Jumiyati
Terbanding/Penggugat : MUJIYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. Amini
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. Hindun
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Salatiga
Turut Terbanding/Tergugat I : NY JUMILAH
22 — 23
  • Dimana sertifikat baru tersebut akanbertumpang tindin dengan SHM No. 351 yang dikuasai olen ParaTergugat; Bahwa uraian tersebut telah cukup menjelaskanbahwa gugatan Penggugat kabur dan membingungkan, serta tidakdapat dilaksanakan.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 407/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : SLAMET SISWOSUHARJO Diwakili Oleh : SLAMET SISWOSUHARJO
Terbanding/Penggugat : Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
95 — 54
  • Bahwa gugatan Penggugat terjadi tumpang tindin yangjustru mengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatanyaitu digabungnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum danPembatalan Sertifikat.Hal ini mempunyai konsekwensi putusan pengadilan, sehinggagugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan tidak Jjelas.apakah gugatan Penggugat adalah gugatan PerbuatanMelawan Hukum atau Pembatalan sertifikat?
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 30-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 91/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penggugat : HERRY N. SUMAMPOW
Terbanding/Tergugat I : P.T. ANDALAN TEKNO KORINDO
Terbanding/Tergugat II : AGUS
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
79 — 22
  • Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.