., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas artinyabahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair danbilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitusebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkandakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

lebin tepat ke PASAL 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Zeplin HermantoMopili,SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bukanlahsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaHalaman 197 dari 219 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN GtoKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka terdakwa Zeplin Hermanto Mopili,SH selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus dibebaskan dari

diajukan dalam tenggang waktu dan menurutCaracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingtertanggal 17 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :A.Bahwa di dalam pertimbangannya (putusan Nomor :12/Pid.SusTPK/2020/PN.Bna) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanda Aceh mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umumsebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacaptertanggal 11 April 2018, Nomor REG.PERK : PDS06/CILAC/04/2018,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;1) Menyatakan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMADAN BERLANJUT seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair;Halaman 21 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PTSMG2)3)7)8)Membebaskan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) dari dakwaanPrimair;Menyatakan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSISECARA BERSAMASAMA, seperti diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang

KintamaniBali Tours Dan Travel dan mark up yang dilakukan oleh ADE SUDIRMANbaik dalam rangka Penempatan maupun dalam rangka Penarikan PegawaiDepartemen Luar Negeri selama tahun 2006 sampai tahun 2009 telahmenimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar (US$ 137.283.63 + US$128.013.41) = US$. 265,297.04.Perbuatan Terdakwa HERRON DOLLF ANTON tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahaan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Jo. Pasal 64Ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HERRON DOLLF ANTON selaku Direktur UtamaPT.Kintamani Bali Tours & Travel bersamasama dengan ADE SUDIRMANHal. 29 dari 73 hal. Put.

Pemerintah Kota Bitung yaitu sebesarRp483.681.000, (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapanpuluh satu ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;SUBSIDER :Bahwa ia Terdakwa Drs.

Register Perkara : PDS01/ KNYAR/ Ft.1/ 01/ 2013,atas nama Terdakwa SUJADI ;Berkas perkara atas nama Terdakwa SUJADI ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan ahli serta Keterangan Terdakwa ;Telah melihat dan memeriksa surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan padatanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan Primair dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.

Menyatakan Terdakwa ABD MANAN.Spd bin ABDULLAH (alm) tidakterbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana tetah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danmembebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;2.

NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDAIR :wonnnnn= Bahwa ia terdakwa H. M.

No. 2481 K/Pid.Sus/2015pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umummelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yangpada pokoknya menuntut :deMenyatakan terdakwa LALU MARTADINATA, SE.terbukti secara sah danmenyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Barsamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bahwa judex facti Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalammenerapkan unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP..==+=250002==.2. Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam surat putusan atas diriTerdakwa sudah diuraikan dengan sangat jelas dan terperinci mengenaihalhal yang menjadi pokok keberatan penasehat hukum terdakwa.

Majelis hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni : Kesatu Primair melanggar Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang

BINWONGSOREJO .Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa Drs.

OKCM) Nomor : LHAI9641/PW10/5/2009 tanggal 22 Desember 2009; Perbuatan Terdakwa ACHMAD KUNTJORO, SE, MBA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; SubsidiairBahwa terdakwa ACHMAD KUNTJORO, SE, MBA selaku DirekturKeuangan

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RINo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 65 ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan tindak pidana pencucianuang sebagaimana doatur dan diancam dalam Pasal 3 Undangundang RI Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pemberantasan

ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP;Subsidiair : Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP, yang apabila terbukti maka dakwaaan selanjutnya tidak perludibuktikan lagiMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 65 ayat (1) KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan

BRAHMANTORY bersama sama saksiRINO LANDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1),jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsidiairwana nanan naan Bahwa Terdakwa DRS.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana telahdiungkap di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsurunsur dari peraturan tindakpidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atauGSI GIRVAN A RR RRMenimbang, bahwa Terdakwa Drs BRAHMANTORY diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar surat Dakwaan yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR :Melanggar pasal 2 ayat (1) jo

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang R.!

(tiga ratus dua puluhempat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu.Perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABA Alias ARENS sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

halhal yang sudah termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 119Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :PRIMAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahmenjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

disusun secara Subsidairitas Alternatif, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair.Apabila unsurunsur pasal dalam Dakwaan Pertama Primair semuanya terpenuhi, makaDakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila belumterpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal dalamDakwaan Pertama Subsidair atau Dakwaan Kedua ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair, Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(delapan ratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapanratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat1 ke1 KUHP.

terpenuhi dan Majelis meyakini adanyakesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkaraini tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupunkarena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 1.593.859.158,(SatuMilyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima PuluhSembilan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Atas KerugianNegara / Daerah Pada Komisi Pemilihnan Umum (KPU) Kota Banjar dariInspektorat Kota Banjar Nomor 700/02/LHPPKKNDInspektorat tanggal 12Pebruari 2015.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidiair Bahwa ia TerdakwaNUR RIFAI, SH.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.Setiap orang;2.