• Tergugat terlalu perhitungan dan kurang terbuka dalam hal keuangankepada Penggugat;d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathinPenggugat;HIm. 2 Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2018/PA.Sel.4. Bahwa perselisinan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknyapada bulan November 2014, yang berakibat Keluarga Tergugatmenyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu baikPenggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kemball;5.

  suami istri; Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal ciRen, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April2010 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubunganasmara dengan wanita lain sehingga menyakiti hati penggugat, Orang tuaTergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat, Tergugat terlalu perhitungan

  adalah suami istri;Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal ciRe Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1orang anak;Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April2010 mulai tidak tenteram dan teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubunganasmara dengan wanita lain sehingga menyakiti hati penggugat, Orang tuaTergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat, Tergugat terlalu perhitungan

• Untuk lembur hari biasa dengan ratarata kerja 2 (dua) jam perhari, makahitungan perhari sebagai berikut :perhitungan Lembur Biasa 600 (enam ratus) kali kerja lembur selama 728(tujuh ratus dua puluh delapan) hari masa kerja berlangsung, dengankerja lembur 2 (dua) jam perhari = 3,5 jam x 600 x Rp.5.202, perjam =10.924.000,Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 451 K /Pdt.Sus/ 20102.

  Untuk kerja lembur hari minggu selama masa kerja 28 (dua puluhdelapan) bulan atau 112 (seratus dua belas) minggu ditambah libur haribesar 8 (delapan) kali (112 + 8) 120 (seratus dua puluh) hari libur,dengan kerja lembur ratarata 9 (sembilan) jam perhari, sebagai berikut :Perhitungan kerja lembur hari minggu dan hari libur resmi kurang lebihsebanyak 50 (lima puluh) kali dari 120 (Seratus dua puluh) hari libur (hariMinggu dan hari besar resmi) dengan kerja lembur 9 (sembilan) jamperhari adalah : 21

  (lima jutaempat ratus enam puluh dim ribu rupiah) dari perhitungan di atas, makajumlah biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat sebagaiberikut :1. Uang Pesangon Rp. 6.200.000,2. Hak Cuti yang belum diambil Rp. 360.000,3. Jaminan Han Tim (JilT) Program Jamsostek(Nonnatif) Rp. 1.436.000.4. Uang upah kerja lembur Rp.16.386.000,TOTAL Rp.24.422.000.

• 1 (satu) buah bag (tas) anjungan tunai mandiri;
• 2 (dua) buah cassette anjungan tunai mandiri;
• 1 (satu) lembar checklist / faktur pengisian anjungan tunai mandiri;
• 1 (satu) lembar berita acara check list selisih perhitungan uang, anjungan tunai mandiri;

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. Citra Inti Garda Sentosa (CIGS) melalui saksi Thabrani Bin Romli.

6.

• Penggugat sebagai karyawan Tetap (PKWTT); Menyatakan telah terjadi Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ; Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Pengganti Hak sesuai dengan kententuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah bulan Maret 2015 dan Upah Proses selama 6 (enam) bulan sehingga diperoleh perhitungan

  bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 164ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaknimemerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugatberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuaidengan kententuan pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga diperoleh perhitungan

  Rp. 9.000.000, =Rp. 18.000.000,Uang pengganti hak; 15% x Rp. 18.000.000, =Rp. 2.700.000,Jumlah = Rp. 20.700.000,Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah Para Penggugat yang belumdibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada bulan Maret 2015, maka MajelisHakim berpendapat agar Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada ParaPenggugat berupa upah bulan Maret 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :e Penggugat I (ic. Roy Ferry) sebesar Rp. 8.000.000,e Penggugat II (ic.

  Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Jo Pasal 155ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugatberhak atas upah proses yang sebenarnya berdasarkan rasa keadilan bagi kedua belah pihaksebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyeselaian Perselisihan Hubungan Industrial, ditetapkan sebesar 6 bulan upah sehinggadiperoleh perhitungan

  Tergugat dengan Para Penggugat sebagaikaryawan Tetap (PKWTT);3 Menyatakan telah terjadi Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat secara tunai dansekaligus yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Pengganti Hak sesuai dengan kententuan pasal 156 ayat (4) UndangundangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah bulan Maret 2015 dan UpahProses selama 6 (enam) bulan sehingga diperoleh perhitungan

• Spice Lines International) untuk membayarkan hak hak Penggugat berupa 2 (dua) kali uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp.55.443.231 (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

• Uang Pesangon 6 x Rp 3.443.679,- x 2 = Rp.41.324.148

• Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal sejak tanggal 1 Juli 2019; enghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan THR 2019, total sejumlah Rp21.448.000,00

  jutasembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan juga Tunjangan Hari Rayat (THR)tahun 2020 sebesar 2 bulan gaji sejumlah Rp7.660.000 (tujuh juta enam ratus enampuluh ribu rupiah) kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena hubungankerja Penggugat telah diputus oleh Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2019 makapermohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan sebatas pembayaranuang pesangon dan THR yaitu menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlahuang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan

  Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besarperhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuaiketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuaiketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danTHR 2019, total sejumlah Rp21.448.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empatpuluh delapan ribu rupiah), yang perinciannya seperti berikut :

• Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/2017diandalkan dapat dilakukan seperti yang kami paparkan dalam tabel berikut ini:Table 4.Perhitungan CUP yang disesuaikanDalam Mata Uang USDPenyesuaian Penjelasan JumliahIndeks Fertecon Harga ratarata Indeks Fertecon Index berlaku untuk jumlah penjualan 131.290.212,00KPI.Penyesuaian untuk MC/PR mengakui biaya marketing dan biaya penjualan yang (6.120.000,00)perbedaan fungsi (peranan) besar/signifikan dalam melaksanakan fungsi marketing dan tradingamonia.Penyesuaian untuk

  Namun demikian, untuk penetapan harga jualuntuk kepentingan PPh Badan, Terbanding menggunakan harga indeksFertecon;Bahwa KEP861 merupakan produk hukum yang semestinyamemberikan kepastian mengenai hak dan/atau kewajiban wajib pajak.Oleh sebab itu, Pasal 12 ayat (8) UndangUndang KUP Nomor 16Tahun 2000 mengatur bahwa koreksi terhadap perhitungan pajak wajibpajak harus didasari oleh bukti dan dasar hukum yang kuat. Hal iniHalaman 25 dari 48 halaman.

  Perhitungan pajakmenurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Table 6.Perhitungan kewajiban pajak menurut Pemohon BandingDalam Mata Uang USD Keterangan Pemohon BandingPenyerahan Barang dan / atau Jasa Kena Pajak 123.701.657,91Harga Pokok Penjualan (107.005.273.39) Halaman 27 dari 48 halaman.

  Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/2017Terbanding) berkesimpulan bahwa perhitungan harga jual ammoniayang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak wajar, sedangkan koreksi Pemeriksa Pajakadalah telah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,sehingga keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat diterima;4.

  ; Dengan demikian, dengan tidak adanya dasar perhitungan yangjelas atas penyesuaian yang dibuat oleh Termohon PeninjauanHalaman 39 dari 48 halaman.

• Pospos yang dikoreksi Jumlah (Rp)1 Koreksi DPP penyerahan yang tidak terutang PPN 86.175.828.966,002 Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 46.643.576,00Pengenaan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP 46.643.576,00 Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan PPN untuk MasaPajak Oktober 2009 berdasarkan Pemohon Banding dengan SKPKB PPN yangditerbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut UraianPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak

  Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) (45.894.267.757,00) (45.820.807.581 ,00)Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 45.894.267.757,00 45.894.267.757,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ....... (karena pembetulan) 0,00 0,00c. Jumlah (a+b) 45.894.267.757,00 45.894.267.757,00PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00 73.460.176,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00 73.460.176,00c.

  Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.62 Perhitungan PPN Kurang Bayar Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 1935/B/PK/PJK/2017 a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 49.763.329,001.d.7)b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 45.944.031.086,00b.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 45.944.031.086,00c.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (45.894.267.757,00) 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ................ (karena pembetulan) 45.894.267.757,00c. Jumlah (a+b) 45.894 .267.757,004 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPh.

  Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel 3 di atas,Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Muliamengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding, sehinggajumlah kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp45.894.267.757,00 yangdikompensasikan ke masa berikutnya Rp45.894.267.757,00, dan jumlah yangmasih harus dibayar menjadi RpNihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor :

• Bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan dan Penetapan TersangkaAchmad Wardoyo dalam perkara korupsi aquo telah meminta bantuan TurutTERMOHON yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara(PKN), namun kemudian ternyata BPKP belum menyelesaikan audit dan belummenyerahkan hasil Perhitungan Kerugian Negara tetapi Termohon telahmenerbitkan SP3 atas Achmad Wardoyo. Jadi SP3 terbit tanpa adanya audit PKNBPKP ;6.

  Memerintahkan kepada Termohon melanjutkan penyidikan dan menerbitkanSurat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara korupsi aquo denganHal 8 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.Prap/2018/PN Smg.Tersangka Achmad Wardoyo berdasarkan ketentuan KUHAPdan UndangUndangyang berlaku; Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan data dan bukti yangdibutuhkan Turut Termohon (BPKP Propinsi Jawa Tengah) guna menyelesaikanaudit Perhitungan Kerugian Negara atas perkara korupsi aquo; Memerintahkan Turut Termohon

  (BPKP Propinsi Jawa Tengah) untukmematuhi putusan ini berupa segera menyelesaikan audit Perhitungan KerugianNegara atas perkara korupsi aqguo dan menyerahkan hasilnya kepada Termohon; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;SUBSIDAIR :Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini denganseadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Pemohon PraPeradilan, Termohon Pra Peradilan dan Turut

  Bahwa dalil PEMOHON pada angka 5 bahwa Termohon dalam melakukanPenyidikan dan Penetapan Tersangka Achmad Wardoyo dalam perkarakorupsi aquo telah meminta bantuan TURUT TERMOHON yaitu BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Tengahuntuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN), namunkemudian ternyata BPKP belum menyelesaikan audit dan belummenyerahkan hasil Perhitungan Kerugian Negara tetapi Termohon telahmenerbitkan SP3 atas Achmad Wardoyo.

  Bahwa dalil PEMOHON bahwa Termohon dalam melakukanPenyidikan dan Penetapan Tersangka Achmad Wardoyo dalamperkara korupsi a quo telah meminta bantuan TURUT TERMOHONyaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan audit Perhitungan KerugianNegara (PKN), namun kemudian ternyata BPKP belum menyelesaikanaudit dan belum menyerahkan hasil Perhitungan Kerugian Negaratetapi Termohon telah menerbitkan SP3 atas Achmad Wardoyo.

• No. 1539 K/Pid.Sus/2014Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku atas Dugaan PenyimpanganPenggunaan Dana Proyek Pembangunan Jalan SilaPoliuPilan diKecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran2010, surat Nomor : S1616/PW25/5/2010 tanggal 25 Mei 2010 yaituPembayaran yang telah dilakukan kepada Penyedia Jasa PembangunanJalan SilaPoliuPilan sebesar Rp. 622.316.197, (enam ratus dua puluh duaJuta tiga ratus enam belas ribu

  seratus sembilan tujuh rupiah) tidak sesuaidengan realisasi fisik yang sebenarnya yaitu sampai dengan berakhirnyamasa kontrak penyedia jasa sama sekali belum melakukan kegiatanPembangunan Jalan SilaPoliuPilan (0%) dan perhitungan kerugiankeuangan Negara dilakukan dengan metode membandingkan antara jumlahpengeluaran Negara dengan nilai manfaat yang diterima tidak meningkatkanpelayanan masyarakat sebagai berikut : 1.

  Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas kasuspenyimpangan Paket Pembangunan Jalan SilaPoliunPilan KecamatanMoa Lakor Tahun 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku terdapatkerugian negara sekurangkurangnya Rp. 622.316.197, (enam ratus duapuluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuhrupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut karena PaketPembangunan Jalan SilaPoliuPilan tersebut tidak dilaksanakan sesuaidengan kontrak.Perbuatan Terdakwa Ramena Florence

  No. 1539 K/Pid.Sus/2014Pembangunan Jalan SilaPoliuPilan (0%) dan perhitungan kerugiankeuangan Negara dilakukan dengan metode membandingkan antara jumlahpengeluaran Negara dengan nilai manfaat yang diterima tidak meningkatkanpelayanan masyarakat sebagai berikut : 1. Kontrak kontruksi :Nomor : 910.916/21/APBD/PEMB.JLNSPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010Pembangunan Jalan Sila Poliun Pilana. Uang muka Rp. 387.937.200,00b.

  Sehingga paraf yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanyasebatas untuk meneliti kebenaran perhitungan angka tapi paraf tersebutjuga mengandung pertanggungjawaban terhadap muatan materi, substansidan redaksi atau dengan kata lain paraf yang dilakukan oleh Terdakwa jugamempunyai peran dalam proses pencairan dana sehingga pada akhirnyadana bisa dicairkan.Jika memang maksud Terdakwa melakukan paraf pada MC 01 s/d MC 03hanya sebatas meneliti perhitungan angka seharusnya Terdakwa cukupdengan memberi tanda

• 425.060.0005 Bayar Sharp Apliance 8541000253 250405 1.057.500,00 9.786,72 9.24494 572.928.1946 Sayar Sharp Apliance 8541000253 250405 9.009,04 9.370,52 9.24494 1.131.3555.445.882.4115) Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding seluruh biaya selisin kursharusnya diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;Bahwa dengan penjelasan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding mohonagar seluruh koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak agardibatalkan;Bahwa berdasarkan dengan perhitungan

  berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP283/PJ.07/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan, Tahun Pajak 2005, Nomor: 00001/206/05/092/08 tanggal 28 April 2008,Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 1630/B/PK/PJK/2017atas nama: PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP 01.001.880.2092.000,beralamat di Jalan Swadaya IV RT 14/04, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur,sehingga perhitungan

  SPT Pemohon Banding (fiskal)Rp 268.591.542.713,00;Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 1630/B/PK/PJK/2017> Jumlah rabat yang diakui cfm Peneliti (cfm SPUH No.S1831/PJ.0711/2009 tanggal 4 Maret 2009) Rp254.096.270.503,00;> Koreksi rabat yang dipertahankan di tingkat keberatanRp14.495.272.210,00;Dari perhitungan koreksi tersebut di atas, dapat diketahui bahwaperhitungan koreksi didasarkan pada Laporan Keuangan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam hal ini LaporanKeuangan komersil

  Bahwa Majelis berpendapat dalam koreksi Pembelian sebesarRp23.608.966.248,00 terdapat bukti pembelian TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yang tidakmenggunakan faktur pajak standar sebesarRp19.329.893.852,00 sehingga berakibat tidak dimasukkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)dalam melakukan perhitungan nilai pembelian berdasarkanekualisasi dengan SPT Masa PPN;b.

  PPh Badan tahunPajak 2005 menjadi sesuai dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilanyang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas:adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang

• Aneka Bahari, Kelompok Tani Tani Usaha danKelompok Tani Serba Guna selaku kelompok tani yang mengajukanRUK, namun dimanfaatkan/dikelola secara pribadi oleh terdakwa untukmengembangkan usaha kripik pisang milik terdakwa namun ternyatausaha kripik pisang milik terdakwa tersebut tidak bisa berkembang sehinggadana sebesar Rp. 92.000.000, (Sembilan puluh dua juta rupiah) yangdikelola/dipinjam secara pribadi oleh terdakwa tersebut telah melewati jatuhtempo pengembalian pinjaman dan setelah dilakukan perhitungan

  Watulimo Trenggalek untuk melakukankonfirmasi kepada kurang lebih 15 (lima belas) orang meliputi pengurusGapoktan Langgeng, Ketua Kelompok Tani yang tergabung dalamGapoktan Langgeng juga pada beberapa anggota kelompok taniselanjutnya dibuatkan Berita Acara Konfirmasi sebagai mana terlampirdalam dokumen hasil audit perhitungan adanya kerugian keuangannegara/daerah atas pengelolaan keuangan Bantuan LangsungMasyarakat program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(BLMPUAP) Tahun Anggaran 2011 yang

  ;Rincian perhitungan jasa pinjaman kelompok tani untuk tambahanmodal di Gapoktan Langgeng( 1 % ) pada tahun 2017 terhadappinjaman kelompok tani yang tidak disalurkan kepada kelompoktani penerima dana pinjaman, sebesar Rp.7.680.000,00, yaitu :e Poktan Aneka Bahari (tenor 10 bin) sebesar Rp.4.900.000,00e Poktan Makmur (tenor 6 bIn) sebesar Rp.1.560.000,00e Poktan TaniUsaha (tenor 6 bin) sebesar Rp. 720.000,00e Poktan Serbaguna (tenor 10 bin) sebesar Rp. 500.000,00Rincian perhitungan jasa pinjaman kelompok

  Realisasi rekening yang masih dikelola kelompok tani dan perhitungan jasaatas pinjaman Rp. 194.640.000, (Seratus sembilan puluh empat juta enamratus empat puluh ribu rupiah);4.

  Bahwa akhirnya dana sebesar Rp. 92.000.000, (Sembilan puluh dua juta rupiah)yang dikelola/dipinjam secara pribadi oleh terdakwa tersebut telah melewati jatuhtempo pengembalian pinjaman dan setelah dilakukan perhitungan atas pinjamanditambah jasa atas pinjaman berjumlah Rp. 149.638.000, (Seratus empat puluhsembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);6.

• Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/OE pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 25 September 2007.
• Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 62 tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pemeriksa barang secretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Pebruari 2007.

  Bahwa menurut perhitungan ahli pakaian Dinas harian harga satuan yaitu sebesarRp. 30.000, 000, dikali 15.000 unit jumlah Rp. 450. 000.000, dan terdapat selisihRp. 667. 000.000,00,.

  Bahwa menurut perhitungan ahli untuk ikat pinggang korpri menurut ahli hargasatuan Rp. 37. 000.000, dikali 5.000,00, unit jumlah Rp. 185.000.000, dan terdapatselisih Rp. 41. 500.000,00, Bahwa harga satuan lambang korpri menurut ahli yaitu Rp. 15.000, sebanyak 5.000, jumlah Rp. 77. 500.000, selisih Rp. 42. 500.000, Bahwa menurut perhitungan ahli untuk harga satuan celana olahrga sebesar Rp.70. 500,00, sebanyak 5.000, jumlah Rp. 352. 500.000,00 dan terdapat selisih Rp.111. 500.000, Bahwa menurut perhitungan

  KORPRI dengan hasil perhitungan Auditor sebesar Rp. 41.500.000, Bahwa benar terdapat selisih antara nilai kontrak lambangKORPRI dengan hasil perhitungan Auditor sebesar Rp. 42.500.000, Bahwa benar terdapat selisih antara nilai kontrak celana olahragadengan hasil perhitungan Auditor sebesar Rp. 111.500.000, Bahwa benar terdapat selisih antara nilai kontrak baju kaos olahragadengan hasil perhitungan auditor sebesar Rp. 80.000.000, TOTAL Rp.932.500.000, PPN Rp.216.363.636, ONGKOS 1 % Rp.23.900.000,

  Seluma T.A 2007 dengantelah disetujui penunjukkan langsung, Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) telahmenetapkan harga perhitungan sendiri/HPS/OWNER Estimete pengadaan pakaian dinasPNS Pemda Kab.

  Copy Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Seluma Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Harga Perhitungan Sendiri(HPS)/OE pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran2007 tanggal 25 September 2007.6.

• Pasal 5 PP 57/2010, dimana pemenuhanunsur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dilakukan olehTermohon Keberatan tersebut didasarkan pada perhitungan nilai asetdan/atau nilai penjualan dari Badan Usaha pengendali berdasarkan LaporanKeuangan Konsolidasi dari Badan Usaha Pengendali, bukan daripenghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari badan usaha yangmelakukan kegiatan pengambilalihan (in casu Pemohon Keberatan/DahuluTerlapor).

  Lebihjauh, KPPU menyatakan bahwa jumlah akhir dari besaran denda dalamkeadaan apapun tidak boleh melebihi Rp. 25.000.000.000, (dua puluh limamiliar Rupiah), dan jika jumlah perhitungan perhitungan denda kurang dariRp. 1.000.000.000, (satu miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan aspekkeadilan, maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksilain (vide halaman 10 butir 3 Peraturan KPPU No. 4/2009).

  Hal tersebut juga yang menjadialasan Termohon Keberatan dalam Peraturan KPPU No. 4/2009dalam menyatakan bahwa jika perhitungan denda kurang dari Rp.1.000.000.000, (satu miliar Rupiah), (yang mungkin saja terjadidikarenakan nilai penjualan terlapor sangat kecil atau bahkan tidakada), maka dengan mempertimbangkan aspek keadilan, dendadapat dikenakan atau diganti dengan aspek yang lain.

  TENTANG PERHITUNGAN NILAI ASET DAN NILAI PENJUALAN1.1. Bahwa pada Pernyataan Pembuka (Opening Statement)Pemohon Keberatan menyatakan:a.Terdapat penafsiran yang berbeda mengenai unsur batasannilai aset dan/atau nilai penjualan;Badan Usaha Pengendali tidak dijadikan sebgai Pihak dalamPerkara aquo;Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 987/Pat.SusKPPU/2019/PN Jkt.Sel1.2.

  Bahwa masingmasing kasus memiliki dasar perhitungan dendayang tidak semata didasari pada pada halhal yang memberatkandan meringankan terlapor semata, namun didasari pada latarbelakang penyebab terjadinya pelanggaran, catatan riwayatpelaku usaha dan faktor lainnya.

• 1.042.549.317,00Koreksi Pegawai tidak tetap Rp 2.030.318.811,00Koreksi PPh Psl 21 terhutang Rp 667 .880.030,00 Tanggapan Pemohon Banding.Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi obyekPajak Penghasilan Pasal 21 (Dasar Pengenaan Pajak) yangdilakukan oleh Pemeriksa Pajak seperti yang tercantum didalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP115/WPJ.17/BD.06/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 danmengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikutKoreksi Pegawai tetapBahwa Pemohon Banding tidak setuju perhitungan

  koreksiyang dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan perhitunganrata rata dan menurut Pemohon Banding perhitungan PajakPenghasilan Pasal 21 seharusnya berdasarkan data danbukti yang ada dan Pemohon Banding telah melakukanperhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara benarberdasarkan aktivitas transaksi yang Pemohon' Bandingcatat di dalam pembukuan Pemohon Banding;Koreksi pegawai tidak tetap:Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Dirjen PajakNomor: KEP173/PJ/2002 tanggal 22 Mei 2002 dinyatakanbahwa :"

  (3) KUP menyatakan bahwa :"(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan buktibahwa = jumlah pajak yang terutang menurut SuratPemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidakbenar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlahpajak terutang yang semestinya";Bahwa berdasarkan pasal di atas, koreksi harusberdasarkan bukti, bukan berdasarkan rata rata atautendensi, dengan demikian seluruh koreksi obyek PajakPenghasilan Pasal 21 seharusnya~ dibatalkan karenaPemohon Banding telah melakukan perhitungan

  DasarRuang 89 Airport Ngurah Rai Kuta, Denpasar, Bali 80361,dengan perhitungan sebagai berikutPPh Pasal 21 terutang Rp.1.028.953.207,00Kredit Pajak Rp.217.874.086,00PPh Pasal 21 kurang dibayar Rp.811.079.121,00Sanksi Administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP Bp. 324.431 .648,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp.1.135.510.769,00 Menimbang, bahwa = sesudah putusan yangtelahmempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan PengadilanPajak Jakarta No.

  Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkanbukti bahwa jumlahpajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuansebagaimanadimaksud dalam ayat (2) tidak benar, makaDirektur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajakterutang yang semestinya".Bahwa koreksi seharusnya tidak dilakukanberdasarkan perhitungan rata rata ataupuntendensi, namun seharusnya berdasarkan data danbukti yang ada.Bahwa kami telah melakukan perhitungan PPhPasal 21 secara benar berdasarkan aktivitastransaksi yang kami catat di dalam pembukuankami.Bahwa

• .817, Bandung 40613,sehingga PPN Masa Pajak Oktober 2007 dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Ekspor Rp. 2.869.130.041.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut m/ Terbanding Rp.737.093.338.Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan :(Rp. 2.060.995.183 : 12 bulan) Rp.171.749.599.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut hasil persidangan Rp. 565.343.739.Jumlah Dasar Penganaan Pajak Rp. 3.434.473.780.PPN yang harus dipungut Rp. 56.534.374.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 44.342.414.Jumlah Perhitungan

  Jumlah Dasar Penganaan Pajak 171.749.599, Rp. 565.343.739,PPN yang harus dipungut Rp.3.434.473.780,Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 56.534.374,Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar Rp. 44.342.414,Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 12.191.960,Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.608.302,Rp. 17.800.262,Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut akan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan halhal sebagaiberikut:2.1.

  .,.Adapun perhitungan koreksi berdasarkan perhitungan arus uang danpiutang adalah sebagai berikut:Halaman 7 dari 21 halaman.

  Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi DPP atas penyerahan yang terutang PPNdalam tahun 2007 sebesar Rp. 3.622.944.399,, selanjutnya dalampermohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mengajukan keberatan atas sebagian koreksipemeriksa sehingga sengketa sampai dengan tingkat keberatanmenjadi sebesar Rp. 3.118.691.557, Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagian dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp3.118.691.557, adalah merupakan perhitungan

  permohonan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tidakmempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp 171.749.599,00 tidakdidukung dengan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan 78Undangundang Pengadilan Pajak dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, dengan demikianatas keputusan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)ajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sehinggaperhitungan pajak sesuai dengan perhitungan

• Bahwa perhitungan kerugian kKeuangan yang ditujukan kepada PemohonPraperadilan hanya merupakan merupakan temuan sepihak dan tidakmemenuhi standar audit kKeuangan yang diatur dalam Undang UndangPerbendaharaan Keuangan Negara. Demikian Pemohon Praperadilan belumHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Polpernah diperiksa menyangkut perhitungan kerugian keuangan yangdibebankan kepadanya.2. Bahwa menyangkut kerugian yang dimaksud sementara dalam upayadan penanganan oleh APIP .

  DEMIANUS;Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah dilakukanpemeriksaan fisik pekerjaan di Desa Tamalantik, Kecamatan Tondokkalua,Kabupaten Mamasa, yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi/tim teknis dari DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa yaitu Sdr.ANDARIAS, S.T., dengan cara membandingkan volume pekerjaan yangterpasang dengan volume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasilperhitungan secara teknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisikadapun kegitan fisik yang

  Surat (T7):> Lapaoran Hasil Perhitungan dan pengukuran tenaga AhiKegiatan Pembangunan fisik dana Desa Tamalatik Tahun 2018Nomor 050/183.a/IX/DPUPR/M/2020 Tanggal 28 September 202013.3. Ahli (T8):ANDARIAS, ST13.4. Barang Bukti, diantaranya:1. 1 (Satu) Exampler Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Tamalantik JembatLekkong Dusun T.

  Bahwa Termohon sudah mendapatkan beberapa alat buktiterhadap tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Pemohondiantaranya keterangan saksisaksi, keterangan Ahli, hal tersebut diperkuatdan didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Hasil perhitungan fisikyang dilakukan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupten Mamasa.

  Fotocopi Lapoaran Hasil Perhitungan dan Pengukuran untuk kegiatanpembangunan fisik Dana Desa Tamalantik TA. 2018 #Nomor050/183.a/IX/DPUPR/M/2020 tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberitanda T7.8. Fotocopi BAP Ahli, selanjutnya diberi tanda T8.9. Fotocopi Surat Penetapan tersangka An. CAKRABUANA Nomor Print40/P.6.13.4/Fd.1/11/2020 tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tandaT9.10.

• Putusan Nomor 641 /B/PK/PJK/2015atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00143/207/09/092/11 tanggal 20 April 2011yang menyatakan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanjumlah Pajak Pertambahan WNilai yang Kurang dibayar sebesarRp.392.143.559,00;bahwa adapun Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima padatanggal 9 April 2012;bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai Pokok Sengketa, AlasanPemohon Banding dan Perhitungan

  Oleh karena itu, Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniuntuk mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding denganmembatalkan seluruh koreksi Terbanding atas Objek Pajak PertambahanNilai Masa Mei 2009 sebesar Rp.2.685.914.790,00;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 641 /B/PK/PJK

  Graha Pena Lt.5,RT.001/009, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : No. Uraian Jumlah Rp. 1. Dasar pengenaan Pajak 45,697,838,682 2. Penghitungan PPN kurang bayar a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4,569,783,866 b.dikurangi: b.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 4,569,783,866 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 3. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan >PPN yang kurang bayar 5.

  Graha Pena Lt.5,RT.001/009, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagaimana perhitungantersebut diatasAdalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlakuPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkanseluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding

• Desember 2007 Nomor 00061/207/07/308/09 yang menyatakanbahwa terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp17.665.809.934,00dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Cfm SPT Cfm SKPKB Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)Penyerahan Ekspor 32.195.922.105 32.195.922.105 Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri 283.323.847.347 419.214.692.996 135.890.845.649Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 225.593.362.109 225.593.362.109 Jumlah seluruh penyerahan 541.113.131.561 677.003.977.210 135.890.845.649

  Dengan demikian, koreksi atas DPP PPN yang terkait dengankoreksi peredaran usaha pada PPh Badan harus dibatalkan dengan sendirinya apabilapermohonan Banding Pemohon Banding atas PPh Badan diterima oleh Majelis;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding:Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Banding di atas, maka perhitungan PPNyang terutang untuk Masa Pajak JanuariDesember 2007 menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut: Keterangan dunia(Rp)Penyerahan Ekspor 32.195.922.105Penyerahan yang PPN nya

  Bahwa untuk mengetahui jumlan CPO dan PK yang diproduksi, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukan perhitungan rataratarendemen (kadar minyak yang terdapat dalam setiap TBS) tahun 2002 s.d.2006;Hal tersebut dilakukan karena pada saat pemeriksaan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkanbuku produksi yang sah (telah dilakukan peringatan dan Il), dimana dariperhitungan tersebut diperoleh persentase ratarata rendemen tahun 2007untuk CPO adalah 21,92%

  Sampoerna AgroTbk, NPWP: 01.598.906.4308.000, Alamat: Jalan Basuki Rahmat, Nomor 788,RT.015, RW.004, Talang Aman, Palembang, 30127, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak JanuariDesember 2007 yang masih harusdibayar menjadi sebagaimana perhitungan di atas;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa

• enam puluh ribu rupiah) namun dalampelaksanaannya dana tersebut tidak seluruhnya habis dipergunakan dalamtahun 2002 maka sisanya senilai Rp. 2.828.159.313,90, (dua milyar delapanratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tigabelas rupiah, sembilan puluh sen) menjadi dana luncuran pada tahun 2003sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor :KPTS.11/SPTL/DIPDA/IV/2003 tanggal 5 April 2003 tentang pengesahanproyek yang dibiayai dari dana sisa perhitungan

  A.Rafles selaku Pemimpin Proyek ;Bahwa dengan dicairkannya dana proyek 100 % untuk pekerjaanpenanaman kepada Terdakwa sedangkan pekerjaan penanaman tidak selesaidilaksanakan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugiankeuangan Negara ;Bahwa berdasarkan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi RiauNomor : S439 PW.04/5/2006 tanggal 17 Juli 2006 dalam

  No. 151 PK/Pid.Sus/2009Selanjutnya dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yangdilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : S439PW.04/5/2006 tanggal 17 Juli 2006 tersebut dihubungkan dengan kontrak yangditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Karya RiauSejahtera Prima dengan Drs. A.

  Syahril Hamid) ;Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :954/TU/99.03, tanggal 17 Februari 2003, perihal usulan Calon Pimprodan Bendpro T.A 2003 ;Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.60/EKBANG/IV/2003tanggal 04 April 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemimpindan Bendaharawan Proyek Sisa Perhitungan Tahun lalu (STPL)Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2003 beserta satulembar Daftar Lampirannya ;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Sumber Dana DAKDRTahun

  Syahril Hamid) ;Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :954/TU/99.03, tanggal 17 Februari 2003, perihal usulan Calon Pimprodan Bendpro T.A 2003 ;Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.60/EKBANG/IV/2003tanggal 04 April 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemimpindan Bendaharawan Proyek Sisa Perhitungan Tahun lalu (STPL)Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2003 beserta satulembar Daftar Lampirannya ;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Sumber Dana DAKDRTahun