Asri Cipta Tenaga Karya dalambentuk tulisan dan lisan;e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit knusus pada PT.Asri Cipta Tenaga Karya pada tanggal 2 Desember 2013 s/d 25januari 2014 didapat temuan sebagai berikut :Laporan kas opname perusahaan PT.

berniat untuk mengembalikan denganmenyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000, kepada RaymonBintoro, akan tetapi ditolak olen Raymond Bintoro;Bahwa terdakwa merasa tertekan oleh penyidik sehinggadalam berita acara penyidikan no.18 terdakwa telah membuatpernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa yangdidalamnya berisi terdakwa sanggup mengembalikan uangperusahaan sebesar Rp. 700.000.000, namun sebenarnyauang yang dipakai terdakwa hanya sekitar Rp. 45.000.000,;Bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang temuan

pengeluaranyang cukup besar, lalu saksi Raymond Bintoro melakukan pengecekan sendiridari nota yang dibuat terdakwa dan menghitung pemasukan serta pengeluaranperusahaan dimana seharusnya bulan April 2013 ada kelebihnan dana kasperusahaan sebesar Rp. 52. 310.450, , namun faktanya uang yang terdapatpada terdakwa hanya Rp. 4.768.000, setelah saksi Raymond Bintoromenanyakan selisih tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab tidak tahu;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan laporan keuangan,ternyata ada temuan

ada uangangsuran dari sejumlah KSM dengan nominal angsuran Rp.71.673.200, yang tidak dibuku dan diduga uang tersebut diambil /digunakan oleh terdakwa Sri Rahayu dan Norma Eka Setyaningrum,setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap buku angsuran setiapKSM dengan transaksi yang ada dibuku kas, terdapat beberapaangsuran yang tidak dicatat dalam buku kas sebagaimana daftarangsuran per buku tahapan yang saksi serahkan kepada pemeriksa,sehingga ditemukan selisih sebesar Rp. 71.673.200.Bahwa adanya temuan

WIYONO.Atas laporan tersebut, pihak Pengurus melakukan kKlarifikasikepada pihakpihak terkait melalui rapatrapat pengurus.e Bahkan khusus untuk menangani temuan ini pihak pengurusmembentuk panitia kecil untuk penyelesaian atas kasus ini yangdiketuai Sdr. Drs.

NORMA EKA, dimana menurut penjelasanaduitor ternyata ada selisih keuangan yang ada di Buku Harianbuku Angsuran sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) dan setelah itu pengurus dalam hal ini adalah ManajerUPK yaitu Pak WIYONO dan Auditor melacak pembukuantersebut dan pada saat itu NORMA mengakui bahwa uangtersebut dipergunakan sendiri.Dengan berjalannya waktu ternyata jumlah temuan itu bertambah besaryaitu sekitar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnyadilakukan rapat pengurus

Selanjutnya saksi tidakmembayar uang BKM tersebut karena BKM memintapengembalian semuanya.e Bahwa dari penghitungan dari akuntan Publiksebesar Rp 110.856.698, setelah setelah adanyapenolakan dari Surat pernyataan yang saksi buattanggal 17 Februari 2014, saksi menyanggupi hanyamembayar uang sebesar Rp 47.000.000,00, namunsampai saat ini saksi belum membayar.e Bahwa berdasarkan hasil temuan dari AkuntanPublik kemudian saksi mencocokkan antara bukukas tahun 2012 dan buku tahapan tahun 2012ternyata ada

selisin sebesar Rp 90.000.000,00kemudian saksi dan Sri Rahayu sepakat untukmengganti uang tersebut.e Bahwa saksi pernah dipanggil pak Wagiran denganadanya temuan hasil dari Akuntan Publik tersebutuntuk menyelesaikan selisih uang tersebut.e Bahwa Buku Angsuran Tahap sampai denganTahap VIIl saksi bukukan berdasarkan slip setoranmasuk (Bukti kas masuk) kemudian saksi masukkanke dalam jurnal harian yang berasal dari slip setoranmasuk, kemudian dari jurnal harian saksi masukkanke dalam neraca bulanan

(3) UndangUndang KUP, sebagaipihak yang menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dariSurat Pemberitahuan, Terbanding harus dapat menunjukkan bahwatemuan pemeriksaan yang mengungkapkan ketidakbenaran tersebut,telan didasari pada bukti Kompeten yang cukup dan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c PeraturanMenteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 (selanjutnya disebutdengan PMK199) yang selengkapnya menyatakan bahwa:"Temuan

Dengan demikian, bebanpembuktian yang ditanggung oleh Terbanding merupakan bebanpembuktian atas temuan pemeriksaan yang didasarkan pada buktikompeten yang cukup serta berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan;Halaman 8 dari 96 halaman. Putusan Nomor 490/B/PK/PJK/2015Bahwa ketentuan mengenai penentuan pihak yang menanggungbeban pembuktian juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP.

PemohonPeninjauan Kembali, sebagaimana diamanatkan dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang KUP, yangberbunyi:Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusurikebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan,dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkandengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari WajibPajak;Namun faktanya, Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali)tidak melakukan pengujian tersebut, sehingga temuan

Bahwa atas dasar penentuan pihak yang menanggung bebanpembuktian dalam Pasal 12 ayat (3) UndangUndang KUP, sebagaipihak yang menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dariSurat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak harus dapatmenunjukkan bahwa temuan pemeriksaan yang mengungkapkanketidakbenaran tersebut, telah didasari pada bukti kKompeten yangcukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.

PERBUATAN PARA TERDAKWATERBONGKAR AKIBATDARI ADANYA TEMUAN AUDIT ATAU LAPORAN DARI SATUANAUDIT INTERNAL TERGUGAT39. bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan dibagian pendahuluan serta berdasarkan keterangan para saksi saksi dalam perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf, awal mulaperbuatan pidana Farrahdhiba Jusuf terbongkar dikarenakanadanya hasil temuan audit atau pemeriksaan dari Satuan AuditInternal TERGUGAT.40.

Bahwa berdasarkan hasil temuan audit atau pemeriksaantersebut ditemukan terdapat selisin uang kas fisik dengan systemICONS yang ada di beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP)dengan nominal Rp. 58. 950.000.000, (lima puluh delapan milyarsembilan ratus lima puluh juta rupiah).41. Bahwa diketahui selisin uang kas fisik dengan systemICONS terjadi dikarenakan adanya transaksi yang dilakukan olehFARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I!)

Bahwa terkait putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukumtetap JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA dalam pertimbangannya padaHalaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT AMBhalaman 5960 Putusan Perdata Nomor: 110/Pdt.G/2021/PN.Amb,menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Bukti P.15, P.29, P.33dan bukti surat T7 diketahul jika Farrahdhiba Jusuf dkk telahdiproses secara pidana atas perbuatan korupsi dan perbuatanpencucian uang pada Bank BNI karena adanya temuan satuan auditinternal

NCR tidak mampumelaksanakan pembangunan BSB sesuai denganskedul waktu yang telah ditetapkan dan membuatlaporan kemajuan pekerjaan tidak sesuai denganrealisasi fisik sebenarnya ; Terdapat pembayaran kontrak yang melebihi fisikpekerjaan ;Terdapat beberapa item pekerjaanyang tidak diketahui kepastian volumenya,pekerjaan yang seharusnya tidak ada serta pekerjaanyang tidak jelas ;Terdapat temuan lain :a. Terdapat kelebihan nilai kontrak atas biayalangsung personil dan biaya Non Personil ;b.

Oleh karena itu pelaksanaanPembangunan Bandar Udara Samarinda tersebut, terdapatfaktafakta) hukum dan temuan adanya menyimpangandalam pelaksanaan pembangunan BSB, sehingga tidakada alasan hukum yang dapat membenarkan untukdilakukannya pembayaran tuntutan ganti rugi sebesar Rp.37.566.741.338 kepada Termohon yang didasarkan putusanBANI Nomor 431/X1/ARBBANI/2011 tanggal 3 Agustus2012 tersebut.Berdasarkan pada halhal dan fakta fakta hukum yang telahTurut Termohon uraikan tersebut, maka Turut Termohon

Nuansa Cipta Realtindo tidak mampumelaksanakan pembangunan BSB sesuai dengan skedul waktuyang telah ditetapbkan dan membuat laporan kemajuan pekerjaantidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya; Pembayaran kontrak yang melebihi fisik pekerjaan; Beberapa item pekerjaan yang tidak diketahui kepastianvolumenya, pekerjaan yang seharusnya tidak ada sertapekerjaan yang tidak jelas; Terdapat temuan lain :a. Terdapat kelebihan nilai kontrak atas biaya langsung personil danbiaya non personil;b.

Oleh karena pelaksanaan Proyek Pembangunan Bandar Udara BaruSamarinda (BSB) di Sungai Siring Kota Samarinda Propinsi KalimantanTimur tersebut terdapat faktafakta hukum dan temuan adanyapenyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan BSB sehingga tidak adaalasan hokum yang dapat membenarkan untuk dilakukan pembayarantuntutan ganti rugi sebesar Rp. 137.566.741.338, kepada Termohon yangdidasarkan putusan BANI Nomor : 481/X1/ARBBANV2011 tanggal 3Agustus 2012 tersebut;Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami

Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,173. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember 2014,174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,175. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,176. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan

Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari AuditorIndependen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selakupembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasiOJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaiantanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta olehsaksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M.

dari hasil pemeriksaan KAP.Bahwa hasil temuan KAP telah diberikan kepada PT Bank Maluku.Bahwa PT Bank Maluku telah membahas hasil temuan KAP.

Dari 10 temuan yang telah dibahas adalah 5 temuan.Bahwa ada temuan KAP mengenai pembelian lahan dan gedung di jalanDarmo No. 51.Bahwa Hasil temuan KAP, mengenai pembelian lahan dan gedung di jalanDarmo No. 51 menyatakan tidak ada kerugian pada PT Bank Maluku.Tetapi hanya ada prosedur yang belum dipenuhi sesuai dengan SOPbank.Bahwa Hasil audit belum disikapi oleh divisi terkait yakni divisi umum danhukum.Bahwa Hasil temuan dari KAP disampaikan kepada PT Bank Maluku padabulan April tahun 2015.Bahwa

Hasil temuan dari KAP tidak pernah semua disampaikan di annualreport.Bahwa Ada perikatan jual beli pada pembelian tanah dan gedung di JalanDarmo No. 51.Bahwa Pajak pembeli yang sudah dibayar oleh PT Bank Maluku sebagaipihak pembeli kepada Notaris sebesar Rp. 2.994.760.000,00 (dua milyarsembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh riburupiah).Bahwa Ada kelebihan pembayaran pajak.Bahwa Kelebihan pembayaran pajak berjumlah Rp. 262.600.000,00.

BANK MALUKUMALUTsebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015,perihal penyampaian temuan pemeriksaan dan laporan keuangan PT.BANK MALUKUMALUT pada akhir tahun 2014 dan akhir tahun 2015,dimana PT. BANK MALUKUMALUT tidak mengalami kerugian dalampelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan KantorCabang PT.

Nomor 2282 K/PID.SUS/2017dengan mengabaikan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RItentang Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi Dan EfektifitasProgram Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku2014 dan Semester Tahun 2015 pada PT.

BankMalukuMalut di Surabaya tahun 2014 ;Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti tersebutbertentangan dengan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RItentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan EfektifitasProgram Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TahunBuku 2014 dan Semester Tahun 2015 pada PT BANK MALUKUMALUT sebagaimana tertera pada surat Nomor23/KINERJABPD/1 1/2015, Perihal Penyampaian TemuanPemeriksaan dimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RITerkait Pelaksanaan

Nomor 2282 K/PID.SUS/2017Bahwa selain bertentangan dengan hasil audit dari Badan PemeriksaKeuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas EfisiensiDan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka PeningkatanPerekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester Tahun 2015 padaPT.

Bank Maluku Malut sebagaimanatertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, perihalPenyampaian Temuan Pemeriksaan Dan Laproran Keuangan PT.Bank Maluku Malut Pada Akhir Tahun 2014 dan Akhir Tahun 2015,dimana PT. Bank Maluku Malut tidak mengalami kerugian dalampelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan KantorCabang PT.

RAYMOND KARYAPERDANA, akibatnya terjadi kelebihan bayar yang menurut temuan hasil perhitungan339BPK Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 46.000.000, (empat puluh enam jutaRupiah). Atas temuan BPK tersebut, maka pada tanggal 29 Maret 2011 saksiHARTONO TAULA telah mengembalikan atau menyetorkan dana sebesar Rp.46.000.000, (empat puluh enam juta Rupiah) ke kas daerah.

RAYMOND KARYAPERDANA, akibatnyaterjadi kelebihan bayar yang menurut temuan hasil perhitunganBPK Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 46.000.000, (empat puluh enam jutaRupiah). Atas temuan BPK tersebut, maka pada tanggal 29 Maret 2011 saksiHARTONO TAULA telah mengembalikan atau menyetorkan dana sebesar Rp.46.000.000, (empat puluh enam juta Rupiah) ke kas daerah.

Sementara itu berdasarkanhasil temuan perhitungan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwapelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Tahap II dikerjakan sesuaidengan kontrak artinya tidak ada kelebihan pembayaran kepada PT.

Sementara itu berdasarkan temuan hasil perhitungan BPK PerwakilanSulawesi Tengah terdapat kelebihan pembayaran kepada PT.

Yamin Kota Palu yang telahmenandatangani dokumendokumen yang merupakan salah satu persyaratan agar dapatdicairkannya atau dibayarkannya dana kepada Kontraktor selaku Pelaksana dalampekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dimana dalam dokumen tersebutmenerangkan mengenai bobot hasil pekerjaan yaitu bahwa pekerjaan telah selesai 100%padahal berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Tim Ahli dari Fakultas TeknikUniversitas Tadulako dan hasil temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tengahmenunjukkan bahwa

. dan jaringannya di PuskesmasPemuar, beserta kelengkapannya (asili);23. 1 (Satu)rangkap SP2D Nomor : 900/0473/SP2DLS/2014 tanggal25 April 2014 sebesar Rp. 93.650.000 (Sembilan puluh tiga jutaenam ratus lima puluh ribu rupiah) keperluan sosialisasi danpembekalan JKN atau BPJS ditingkat puskesmas/polindes/pustudan jaringannya, beserta kelengkapannya(asli);24.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor900/147/KEU/2016 tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), untuk pengembalian Temuan

pemeriksaan khusus tahap kegiatansosilisasi VU ASN tahun 2014.o Pada tanggal 25 januari 2017 sebesar Rp 333.767.545, TahapIl hasil temuan inspektorat kab.

Melawi sebesar Rp 338.767.545 dengantujuan transaksi adalah setoran pengembalian temuan inspektoratKabupaten Melawi atas kegiatan sosilisasi UU ASN Tahun 2014melalui Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh No rekening giro BUDKabupaten.

(lima juta rupiah), untukpengembalian Temuan Pemeriksaan Khusus Tahap atas Keg.Sosialisasi UndangUndang ASN di Tingkat Puskesmas pada DinasKesehatan Kab. Melawi T.A. 2014 sesuai LHP Khusus No.700/05/LHPITKAB/KHUSUS/2014 tanggal 15 Desember 2014,(asli);25. 1 (Satu) Lembar Setoran BANK KALBAR tanggal 7 April 2016 dariDinas Kesehatan Kab. Melawi kepada rekening BUD Kab. MelawiNo.

Ptk26.27.28.29.30.31.32.33.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap II atas Keg. Sosialisasi UndangUndang ASN diTingkat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.

saksi Johanes Pardede yang mengetahuihal tersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistemaplikasi keuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untukmelakukan pemeriksaan sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalaryang hasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistemaplikasi nomor XXBA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yangmenyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar,permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir.Atas temuan

AndiZaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau ResponcibilityCenter Keuangan (RC Keuangan)tidak dapatmempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesarRp. 1.548.603.000, (satu milyar lima rartus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga ribu rupiah) ;Hal tersebut tidak sesuai dengan :1.

Atas temuan tersebut, saksi JohanesHal 43 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.

Audit/Pemeriksaan yang tidak dilakukan Auditor yang independensaat melakukan audit/pemeriksaan;2) Auditor tidak melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada Auditi terkaitkelengkapan maupun kebenaran bukti/dokumen yang diterima dariPenyidik, dengan kata lain Auditor percaya saja dengan bukti/dokumenyang diterima Auditor dari Penyidik, padahal bukti/dokumen yang diterimaAuditor tersebut belum tentu cukup kompeten dan relevan;3) Auditor tidak memberi kesempatan kepada Auditi untuk menyanggah/menjawab temuan

audit secara komperehensif, hal ini disebabkan Auditorterkesan otoriter sehingga menganggap temuan Auditnya sudah benarpadahal tidak benar; Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dankemanfaatan, dan hanya mempertimbangakan kepastian hukumnya saja.

kerugian keuangan negara berdasarkan alatalat bukti sah yang diajukan dipersidangan; Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, instansi atau penegakhukum dapat juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 tangal 23 Oktober 2012, yang merumuskan: Menurut Mahkamah, KPKbukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangkapembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan

Bahwa dalam pertimbangan putusan praperadilan pada halaman 70 sampaidengan halaman 71, hakim praperadilan sudah secara expresis verbismenyebutkan bahwa :Walaupun temuan indikasi Kerugian Negara sebesar Rp. 495.407.872.00 padabulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2014 adalah yangdimaksud kerugian Negara, maka pertanggung jawaban pidana hanyadibebankan kepada subjek hukum in casu PPTK yang menjabat pada periodebulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2014 tersebut, sehinggaPemohon

hukum, demikepatuhan hukum, demi objektifitas hukum, Jaksa Penuntut Umummemohon kepada pihak Pengadilan untuk menarik kembali berkas perkara incasu disertai surat dakwaannya, karena itu berkenaan dalam putusan61eksepsi menyatakan surat pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaantidak dapat diterima karena cacat dan tidak berdasar atas hukum.Bahwa dalam pertimbangan putusan praperadilan pada halaman 70 sampaidengan halaman 71, hakim praperadilan sudah secara expresis verbismenyebutkan bahwa:Walaupun temuan

membebaskanterdakwa dari perbuatan pidana yang kami dakwakan, akan tetapi hanya kepadaformil dari penanganan perkara, sedangkan terkait dengan kebenaran alat buktibukanlah domain sidang Praperadilan, melainkan kKewenangan dari Majelis Hakimyang mulia yang memimpin jalannya persidangan pokok perkara terdakwa.Demikian juga terhadap keberatan Penasehat Hukum terkait dengan hasil LHPBPK RI Perwakilan Sulut Hal. 75 alinea IV dan V tidaklah membatasi Penyidikuntuk melakukan penyidikan sebagaimana hasil temuan

Pegadaian yang memeriksa danHalaman 51 dari 66 Putusan Nomor 47/PDT/2016/PT DPSmenaksir ulang atas Temuan Taksiran Tinggi dan saksi Para Pembanding(dahulu Tergugat Tergugat Il dan Tergugat Ill), yaitu: IDA HERLINA, PegawaiMediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar.Bahwa dari ketiga saksisaksi ini diperolah fakta hukum benar adanya telahterjadi Pelanggaran Standar Operasional Prosedur yang dilakukan olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yaitu adanya Taksiran Tinggi atasBarang

Pegadaian yangmemeriksa dan menaksir ulang atas Temuan Taksiran Tinggi dansaksi Para Tergugat, yaitu: IDA HERLINA, Pegawai Mediator padaDinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar.Bahwa dari ketiga saksisaksi ini diperolah fakta hukum benar adanyatelah terjadi Pelanggaran Standar Operasional Prosedur yangdilakukan oleh para Pembanding (dahulu Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill) yaitu adanya Taksiran Tinggi atas Barang Jaminan dikantor cabang Kreneng milik Penggugat.Bahwa keteranganketerangan

7Januari 2011; adalah hasil dari pemeriksan yang dilakukan oleh TimSPI; Bukti P2 Pelimpahan LHPP No. 01/08//2011 Tertangal, 19 Januari2011; adalah produk dari tim Satuan Inspektorat Perusahaan untukmelakukan audit secara idenpendent terhadap adanya laporan dantemuan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill; Bukti P3 Surat Pernyataan, Tertanggal, 7 Januari 2011; yang dibuatoleh para Pembanding (dahulu Tergugat , Tergugat Il, dan TergugatIll) atas tindak lanjut dari temuan

;Bahwa atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebutkemudian dilakukan pengembalian / penyetoran ke kas daerah yang diambil darianggaran 2008 sesuai SP2D tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp.5.750.000.000. ( lima miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :e Uang sebesar Rp. 5.750.000.000. disetorkan ke kas daerah sebesar Rp.5.022.225.731.

;Bahwa atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebutkemudian dilakukan pengembalian / penyetoran ke kas daerah yang diambil darianggaran 2008 sesuai SP2D tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp.5.750.000.000. (lima miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu : Uang sebesar Rp. 5.750.000.000. disetorkan ke kas daerah sebesar Rp.5.022.225.731. (menutup ketekoran kas sisa UYHD tahun 2007) sementarasisanya sebesar Rp. 727.774.269. dipergunakan untuk keperluan Setda.

telah membuktikan bahwasanya pengeluaran dan pembayaranyang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berdasarkan atas adanya niatjahat (mens rea) dalam diri terdakwa dan atau atas inisiatif Terdakwa/Pemohon Kasasiyang berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh adanya PERINTAH DANPERMINTAAN DARI PIHAKPIHAK TERTENTU DAN ATAU DARI OTORITASPEMEGANG KEKUASAAN agar Terdakwa mengeluarkan pembayaranpembayaranatas beberapa kegiatankegiatan tertentu (sebagaimana terlihat dan terekam dalamdaftar dan atau temuan

teliti ember tersebut seperti terdapat rendaman pakaian kemudian Saksimenyelakan penerangan dari lampu senter yanga da di handphone Saksi danSaksi melihat bahwa air tersebut berwarna merah kehitaman dan mengeluarkanbau busuk; Bahwa kemudian Saksi memindahkan Kasur yang saat itu disandarkan padadinding, Saksi menemukan ada seperti bercak darah yang mengalir dari Kasurdan menetes ke lantai; Bahwa setelah melakukan penggeledahan kemudian Saksi melapor kepimpinan Saksi yang kemudian berdasarkan hasil temuan

tetapipenghuninya sudah beberapa hari tidak kelihatan dan selanjutnya Saksi pergi kerumah kos yang dicurigai lalu pemilik kos yang bernama Ibu Marlinamenyampaikan bahwa kamar itu dihuni oleh lakilaki dengan perempuan danpemilik kos pernah melihat perempuannya dalam keadaan sakit; Bahwa Saksi Styier Pattiruhu dan temannya kemudian melakukanpenggeledahan pada kos milik Saksi Marlina Alias Ibu Leni di kamar yangditempati Terdakwa menemukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargayang kemudian berdasarkan hasil temuan

sudah beberapa hari tidak kelihatan dan selanjutnya Saksi pergi kerumah kos yang dicurigai lalu pemilik Kos yang bernama Ibu Marlina menyampaikanbahwa kamar itu dihuni oleh lakilaki dengan perempuan dan pemilik kos pernahmelihat perempuannya dalam keadaan sakit;Menimbang, bahwa Saksi Styier Pattirunu dan temannya kemudianmelakukan penggeledahan pada kos milik Saksi Marlina Alias Ibu Leni di kamaryang ditempati Terdakwa menemukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargayang kemudian berdasarkan hasil temuan

Jombang adalahmasingmasing bidang dan disini pihak KONI wajib membuatrekapannya untuk dilaporkan ke Bupati sebagai pemberi hibah;Bahwa jika terjadi temuan adanya penyimpangan maka yangbertanggungjawab adalah Top Manager dan juga yang ikutmenandatangani dan sebagai penyelenggara kegiatan dalamlaporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah;Bahwa secara administratif terdakwa tidak boleh melaksanakantugas sebagai bendahara organisasi Pengcab PSSI Kab.Jombang, karena sudah ada bendaharanya yaitu Fauzi,

danterdakwa juga tidak memiliki surat tugas untuk menggantiposisi bendahara yaitu Fauzi maupun wakil bendahara yanglainnya;57tidak memberikan komentar;Bahwa hasil audit penyelewengan terjadi pada pendistribusiananggaran yang dilaksanakan oleh H.Lukman Oesin danterdakwa;Bahwa berdasarkan temuan hasil audit tahun 2008 s/d 2009yang menerima hibah Pengcab PSSI untuk tahap I diterimalangsung oleh H.

Jombang juga terdapat selisih anggaran yaitu di LPJtertulis Rp. 132.000.000, sedangkan dana yang diterimakanhanya sebesar Rp. 102.000.000, sehingga temuan ini dapatdikategorikan sebagai mark up;Bahwa selain itu untuk kompetisi liga divisi II/b faknya fiktifnamun terdapat di LPJ;Bahwa penandatanganan kwitansi kosong yang diserti meteraiadalah tidak benar karena penandatangan meterai tersebutharus juga disebutkan jumlahnya berapa dan untuk apa;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa

Amir Yusuf naik ke dalam perahumemeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam,karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (Satu)pucuk senjata laras panjang model lipat.Bahwa karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tastersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib,namun salah seorang pelaku yang turun dari atas perahu mengejar dan mintaagar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak.

Amir Yusuf naik ke dalam perahumemeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam,karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (satu)pucuk senjata laras panjang model lipat.Bahwa karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tastersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib,namun salah seorang pelaku yang turun dari atas perahu mengejar dan mintaagar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak.

Karena mendapatkan temuan yangmembahayakan kemudian tas tersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkankepada pihak yang berwajib, namun salah seorang lakilaki / pelaku yang turundari atas kapal mengejar dan minta agar tas tersebut dikembalikan, namunpermintaan tersebut ditolak. Ketika sudah berhasil lepas dari kejaran, kemudiansaksi M. Amir Yusuf menelpon anggota Polsek Seunuddon untuk mengabarkantentang penemuan senjata api tersebut.

KOSTER SILAEN, MT dan PARMAN, ST, MT terdapat temuan sebagaiberikut :1) Terdapat penyimpangan dalam Aspek Perencanaan. Gambar hasilperencanaan kurang representatif yang mengakibatkan kurangnyapemahaman dalam proses pelaksanaan. Akibatnya hasil pekerjaan galiandan timbunan (cut and fill) tanah tidak dapat dihitung volumenya.

Hasil Uji Lab dari Ahli Teknik Mekanikal dan Elektrikal Universitas Riau atasnama Ahli AMIR HAMZAH, ST.MT terdapat temuan sebagai berikut :1) Pekerjaan Gambar dan Konsuil tidak ada dokumennya.2) 1set Selector Switch (auto/manual) tidak ada.Halaman 31 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

ARMAINI,M.Si terdapat temuan sebagai berikut :Halaman 307 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

BPK untuk pekerjaan PembangunanWater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.Bahwa saksi tahu ada temuan BPK untuk pekerjaan PembangunanWater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru karena pada saat BPK turunmelakukan pemeriksaan pekerjaan saksi juga dipanggil oleh BPK diKantor Bupati dan BPK menyampaikan kepada saksi bahwa adakekurangan timbunan.Bahwa hasil temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water

Aego Media Pratama telahmengerjakan kekurangan Volume timbunan untuk pekerjaanPembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tersebut sesuaidengan hasil temuan BPK tersebut atau belum karena pada saat BPKmemanggil saksi dan menyampaikan bahwa ada kekurangan volumetimbunan saat itu saksi langsung menyampaikan kepada saudaraSahran Umasugi.

Nurdin Lamatokan :10.Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Penerima hasil PekerjaanPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran2015, pernah mendengar di kantor Dinas PU Kabupaten Buru terkaitdengan adanya temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan WaterFront City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 namun Saksitidak mengetahui apakah temuan tersebut mengenai administrasi atauterkait kekurangan volume pekerjaan ;Bahwa CV.

No.05.C/HP/XIPAMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, olehkarena masih dalam masa tenggang waktu pemeliharaan disarankankepada pelaksana untuk segera melaksanakan hasil temuan BPK RIPerwakilanProvinsi Maluku dimaksud.Bahwa benar yang membuat konsep surat pemberitahuan untukmelaksanakan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku adalah PPKibu Sri Jauranty kemudian saksi tandatangan surat pemberitahuanuntuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi dan yangmeneruskan surat pemberitahuan tersebut kepada

pelaksanapekerjaan dan saksi tidak tahu disampaikan kepada siapa dan saksitidak menanyakan disampaikan kepada siapa.Bahwa benar atas temuan dimaksud PPK memerintahkan pelaksanapekerjaan untuk menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Malukudimaksud dan setahu saksi sudah ditindak lanjuti temuan BPKPerwakilan dimaksud.Bahwa benar pada saat pelaksana menindaklanjuti pekerjaan kurangyang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku saksibersama Bupati Buru, sebagian SKPD Kabupaten Buru datang kelokasi

Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yangmenanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari SuratPemberitahuan, Terbanding harus dapat menunjukkan bahwa temuanpemeriksaan yang mengungkapkan ketidakbenaran tersebut, telah didasaripada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan;Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c PeraturanMenteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 (selanjutnya disebut dengan PMK199) yang selengkapnya menyatakan bahwa:"Temuan

Dengan demikian, bebanpembuktian yang ditanggung oleh Terbanding merupakan beban pembuktianatas temuan pemeriksaan yang didasarkan pada bukti kompeten yang cukupserta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/2015Bahwa ketentuan mengenai penentuan pihak yang menanggungbeban pembuktian juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1)UU KUP, yang berbunyi:Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SuratPemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajibanperpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usahasebenarnya dari Wajib Pajak.Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/20154.Les8.6Namun faktanya, Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali) tidakmelakukan pengujian tersebut, sehingga temuan

4Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pembentahuan tidak benar maka DirekturJenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya Se cele ee Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Pemeriksa) selaku pihakPoteet ee tee Ree eRe eg clei li gece rainy Bahwa atas dasar penentuan pihak yang menanggung bebanpembuktian dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yangmenanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari SuratPemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak harus dapat menunjukkanbahwa temuan