sebagaimana termuat dalamberita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohonbersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;Bahwa, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi apabila terjadiperceraian, Termohon menuntut agar Termohon ditetapbkan sebagai pemeganghak asuh terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon, Termohon jugaHal. 3 dari 6 Hal.Penetapan Nmor 129/Pat.G/2020/PA.Bhnmenuntut agar Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah, mutah,kiswah dan maskan serta nafkah terhutang

Putusan Nomor 1135/B/PK/Pjk/2021hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada MajelisHakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP791/WBC.10/2014, tanggal 25 Juni2014, dan menetapkan bahwa tidak ada Bea Keluar yang terhutang ataunihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding, tanggal 9 September 2014;

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66818/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP763/WBC.10/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang

Sejalan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapatmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP1005/WBC.10/2014 tanggal 20 Agustus 2014, dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang atau nihil.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 November 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66863/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan tanggal O05 Januari 2010 tertulis atas nama SARKAWIP. SAIM, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya,diberi tanda. Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan tanggal O05 Januari 2010 tertulis atas namaCEMPLOK BU SATREM bermaterai cukup dan telah cocok denganaslinya, diberi tanda.

Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan tanggal O05 Januari 2010 tertulis atas namaJAMAK B.SULIANI, bermaterai cukup dan telah cocok denganaslinya, diberi tanda P.6;. Foto kopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK)Nomor Polisi L 1262 XO Nama Pemilik MARTEN SALOMO ,bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberitanda P.8;.

Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan tanggal O5 Januari 2010 Luas : 1.726 M2Tertulis Atas Nama : HARIAWAN PRIBADI Desa Krikilan,bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberitanda P15;16. Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan tanggal O05 Januari 2010 Luas 300 M2 TertulisAtas Nama : HARIAWAN PRIBADI Desa Krikilan, bermateraicukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tandaP.16;17.

.170.000.000, , padahal menurutketerangan saksi Tergugat rekonpensi bernama SUTIKNO danYOSO, dibagi 7 orang, bagaimana bisa Tergugat rekonepnsimendapat bagian sebesar itu, kesaksian yang hanya mendengardan diberitahu orang lain tanpa melihat dan mengetahuisendiri, maka kesaksian yang demikian adalah kesaksian yangTestimonium de auditu, sehingga keterangan yang merekaberikan tidak sah sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P3, P4 dan P6 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi atau Pemohon, sejakbulan Mei 2016 sampai dengan sekarang yaitu selama 5 bulantidak pernah memberikan nafkah wajib kepada PenggugatRekonvensi atau Termohon, maka Tergugat Rekonvensi harusmembayar = nafkah yang terhutang (madliyah) sebesarRp.100.000, / hari x 30 hari = Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)setiap bulannya, sehingga nafkah terhutang yang harus dibayar olehTergugat Rekonvensi atau Pemohon sebesar Rp.3.000.000 x 5Halaman 7 dari 28 halamanPutusan Nomor 2134/

Nafkah yang terhutang (madliyah) selama 5 (lima) bulan sebesarRp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar dengantunai dan seketika;c. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah) yangharus dibayar dengan tunai dan seketika;d.

Bahwa bulan September dan Oktober 2017, Tergugat tidak memberikannafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensimenuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhutang sebesarRp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan X 2 bulan= Rp. 12.000.000,00(dua belas juta rupiah);3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sejak bulan Nopember2017 sampai perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap, per bulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);4.

Bahwa bulan September dan Oktober 2017, Tergugat tidak memberikannafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensimenuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhutang sebesarRp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan X 2 bulan= Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sejak bulan Nopember2017 sampai perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap, per bulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);3.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Rekonvensi nomor 1dan 2 dari Penggugat Rekonvensi, yaitu mengenai nafkah terhutang, TergugatRekonvensi menyatakan dalam Repliknya, bahwa Penggugat Rekonvensi padaHalaman28dari33halamanputusan Nomor 1577/Padt.G/2017/PA.Smnbulan September dan Oktober 2017 masih membawa ATM gaji dari TergugatRekonvensi, dan untuk bulan Januari 2018, telah didalilkan sendiri olehPenggugat

. ; Dan membayar nafkah yang terhutang Rp. 50.000/hari x 9 bulan =13.500.000. ;Putusan Cerai Talak, nomor 0555/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 5 dari 28 Nafkah terhadap kedua anaknya, anggaran membeli susu, Sun,Pempers, Pakaian, sekolah, kesehatan dan kebutuhan yang lainnya,3.000.000/bulan x 9 bulan = 27.000.000. ; Nafkah iddah Rp. 10.000.000. ; Mut'ah Rp. 20.000.000.

Menghukum pemohon konpensi / tergugat rekonpensi untukmembayar nafkah terhutang terhadap saya sejak saya tidak dinafkahi hingga sekarang sebesar Rp 100.000.000; (seratus jutarupiah ) ;4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya susu, pampers,pakaian, sebesar Rp 27.000.000 ( dua puluh tujuh juta rupiah ) ;5. Membayar nafkah untuk anak yang belum pernah di berikan untuksegera di bayarkan sebelum jatuhnya ikrar talak karena hal tersebutdi lakukan demi kepentingan anak ;6.

Pada suatu hari saya / Termohon danPemohon berbicara baikbaik bahwa Pemohon mau menikah lagi, sayakira Pemohon bergurau, karena kami tidak ada masalah sama sekali dankami baru mempunyai anak yang kedua yang berumur 3 bulan ;DALAM REKONPENSI Pemohon harus membayar ganti rugi selama menikah dengan saya tidakpernah nafkai /blanjani selama 8 tahun dengan uang sebesar Rp.100.000.000. ; Dan membayar nafkah yang terhutang Rp. 50.000/hari x 9 bulan =13.500.000. ; Nafkah terhadap kedua anaknya, anggaran membeli

Felicia Alphia Rafanda, lahir tanggal 30 Agustus 2005;

selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bainatau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, selanjutnya Pasal 152Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapatkannafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;Menimbang, bahwa dari segenap fakta persidangan tidak ternyataPenggugat nusyuz dan Penggugat dalam keadaan tidak hamil, karena itutuntutan Penggugat tentang nafkah iddah beralasan dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang

Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidakmenanggapinya yang dapat dimaknai sebagai Tergugat mengakui atausetidaktidaknya tidak membantah bahwa Tergugat tidak lagi memberiPenggugat nafkah terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwaPenggugat tidak ternyata nusyuz dan telah terbukti bahwa Penggugat tidakdiberi nafkah terhitung sejak bulan Mei 2020, karena itu tuntutan Penggugattentang nafkah terhutang

perkawinannyadengan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 13 tahun(sejak bulan September tahun 2007 sampai sekarang) sejumlahRp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa dengan mengingat prinsip tasrihun bi ithsan(bercerai dengan cara yang ihsan) dan untuk menghindari kesulitan eksekusiakibat perceraian di kemudian hari yang kerapkali menyulitkan pihak mantanisteri, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwapembayaran nafkah madliah, nafkah iddah, dan mahar terhutang

Tergugat sudah tidaktinggal bersama, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama kurun waktu Januari2020 sampai dengan Juni 2020 Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untukmemberi nafkah kepada Penggugat sebanyak 5 (lima) bulan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kewajiban TergugatRekonvensi untuk memberikan nafkah selama pisah kepada PenggugatRekonvensi tidak menjadi gugur maka gugatan Penggugat Rekonvensi atasnafkah terhutang

dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah terhutang yangharus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalahdidasarkan atas kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi bahwapenghasilannya sebagai sopir angkot adalah sekitar Rp. 200.000, (dua ratus ribu)sampai Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai layakdan wajar apabila berdasarkan kepatutan dan keadilan

Tergugat Rekonvensidiwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonvensidengan membayar nafkah terhutang selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 200.000,(satu juta rupiah) perbulan sehingga jumlahnya sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Imam Malik, AsSyafii dan Ahmad sebagaimana dikutip oleh As.

Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNo.16/G/2014/PTUN.ABN tanggal 14 Agustus 2014;T.1 s/d T.75 : Fotocopy Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Juli 2011 ;T.1 s/d T.76 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 4 JanuariT.81T.91TS ~1T.161T.171T.181T.1911986 ;: Fotocopy Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun2018 atas nama Simon Adriansz ;: Fotocopy Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun2017 atas nama Izak Adriansz ;: Fotocopy Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

PajakBumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019, atasnama M.

Sahertian ;: Fotocopy Fotocopi Surat Setoran Pajak Bumi dan BangunanTahun 1988 s/d tahun 1999, Pembayaran PBB Tahun 2001 s/dtahun 2013 dan Tahun 2016 s/d Tahun 2018, 2019 atas namaChristofel Tatipata ;: Fotocopy Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019, sertaTanda Terima Pembayaran Pajak DaerahPBB Kota Ambon Tahun2018, atas nama

Pajak Bumidan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan SektorPedesaan dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama M.

Sahertian, T.16 1berupa Fotocopy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 s/dtahun 1999, Pembayaran PBB Tahun 2001 s/d tahun 2013 dan Tahun 2016s/d Tahun 2018, 2019 atas nama Christofel Tatipata, T.17 1 berupa FotocopiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan SektorPedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan PerkotaanTahun 2019, serta Tanda Terima Pembayaran Pajak DaerahPBB KotaAmbon Tahun 2018, atas

SIMON BATA;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alatbukti suratHalaman 38 dari 63 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN AtbTIIIII.1 tentang Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumidan bangunan tahun 1995 atas nama wajib pajak Yohanes Neno;TIL.II.2 tentang Foto copy Akta Permandian dari Paroki Sta.

Maria Fatima Betunatas nama Maria Goreti Balok;TIIIll.3 tentang Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Yohanes Neno,tertanggal 14072017;TIIIII.4 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 1995 atas nama wajib pajak Yohanes Neno;TIL.I.5 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2004 atas nama wajib pajak Yohanes Neno;TIL.11.6 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2014 atas

nama wajib pajak Yohanes Neno;TIIIII7 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2006 atas nama wajib pajak Yohanes Neno;TIIIII.8 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Maria Goreti Balok;TIIIII9 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Maria Goreti Balok;TII.II10 tentang Foto copy Foto Tanah dan bangunan rumah objek

PEM 425/WPJ.03/KP.05003/2007tanggal 15 Maret 2007 atas nama Warry, setelah dilihat tidak ada aslinyadan diberi materai secukupnya serta diberi tanda T.18 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahu 2004 tanggal 26Desember 2006 atas nama Warry, setelah dilihat sesuai aslinya dan diberimaterai secukupnya serta diberi tanda T.19 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahu 2005 tanggal 26Desember 2006 atas nama Warry, setelah dilihat sesuai aslinya dan

diberimaterai secukupnya serta diberi tanda T.20 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahu 2006 tanggal 26Desember 2006 atas nama Warry, setelah dilihat sesuai aslinya dan diberimaterai secukupnya serta diberi tanda T.21 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahu 2008 tanggal 2Januari 2008 atas nama Warry, setelah dilihat sesuai aslinya dan diberimaterai secukupnya serta diberi tanda T.22 dalam berkas ;Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang

Bahwa apabila tidak memberi nafkah/nafkah terhutang Tergugatkepada Penggugat tersebut apabila di rinci adalah sebagai berikut:1 (satu) hari Rp. 50.000, x 30 hari/1 (satu) bulan = 1.500.000 x 14tahun 168 bulan maka keseluruhan nafkah terhutang TergugatPutusan, xxxx/Pdt.G/2014/PA.Po., hal. 3 dari 69 hal.kepada Penggugat sebesar Rp. 252.000.000, (dua ratus lima puluhdua juta rupiah);11...

Kabupaten Ponorogo denganAkta Nikah Nomor: 21/08A//1995, PUTUS karena perceraiandengan segala akibat hukumnya;Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, hak asuh atas 2(dua) anakyaitu:ANAK PERTAMA Lahir pada tanggal 4 Februari 1996 berdasarkanAkta Kelahiran No. 474.1/19406/Terl/ 1997 tertanggal 24 Nopember1997;ANAK KEDUA Lahir pada tanggal 27 Juni 1998 berdasarkan Aktakelahiran No. 474.1/08552/Um/1998 tertanggal 8 Juli 1998; kepadaPenggugat dan Tergugat;Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang

selama14 tahun kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) hari Rp. 50.000, x 30 hari/1 (satu) bulan = 1.500.000 x 14tahun / (168 bulan) maka keseluruhan nafV ih terhutang Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 252.000.000, (dua ratus lima puluhdua juta rupiah);Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telahdiusahakan perdamaian namun tidak berhasil

Bahwa dari Faktafakta yang terungkap dipersidangan.tentunya tidaksalah apabila Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menuntutnafkah Terhutang yang semestinya menjadi haknya selama dilangsungkanPerkawinan yang selama ini tidak bisa di penuhi oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;6.

Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku sertifikat hak Milik No. 796/Gondangdia atas nama TEGUH WIJOYO 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WIJOYO ; 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGELINE HARIYONO ; 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WIJOYO ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan

SIT ROMLAH aliasLALA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwatetap ditahan ;cae Menayatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WWOYO ;e 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGELINE HARIYONO ;e 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WWUOYO ;Halaman 2dari 3/7 Halaman Nomor : 1635.Pid.B/2015/PN.JKT.PST.e 1(satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi danbangunan pedesaan dan perkotaan

nama sebenarnya adalah SitiRomlah alias Lala dan bukan isteri dari Teguh Wijoyo, Terdakwa 2diminta oleh Terdakwa 1 untuk mengaku sebagai isteri TeguhWijoyo yaitu Angeline Hariyono; Bahwa selain barang bukti sertifikat hak milik yang palsu dari tanganTerdakwa 1 Muljadi Lesmana alias Didi juga ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WWOYO 1 (satu)buah KTP atas nama ANGELINE HARIYONO 1 (satu) lembar KartuKeluarga atas nama TEGUH WIWOYO 1 (satu) lembar suratpemberitahuan pajak terhutang

mendampingi terdakwa 1 di kantor notarissebagai istri Terdakwa 1. yang saat itu mengaku sebagai TEGUHWWNOYO karena saat di Notaris untuk tandatangan harus didampingioleh istri;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa :1 (satu) buku sertifikat hak Milik No.796/Gondangdia atas nama TEGUHWIWJOYO;1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WWOYO;1 (satu) buah KTP atas nama ANGELINE HARIYONO;1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WUOYO;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang

, maka perlu ditetapkanagar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telahdiakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapbkan agar barangbukti tersebut yaitu :e 1 (satu) buku sertifikat hak Milik No. 796/Gondangdia atas nama TEGUHWIWOYOe 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WNUOYO ; 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGELINE HARIYONO ;e 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WUOYO ;e 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang

Memerintahkan agar Terdakwa dan Terdakwa Il tetap berada dalamtahanan;e Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buku sertifikat hak Milik No. 796/Gondangdia atas namaTEGUH WWUOYOe 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WUOYO ;e 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGELINE HARIYONO ;e 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama TEGUH WWUOYO ;Halaman 36 dari 37 Halaman Nomor : 1635.Pid.B/2015/PN.JKT.PST.e 1(satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi danbangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2015 untuk

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) tahun 2014 No. SPPT (NOP): 73.13.090.014.0200048.0 atasnama Wajib Pajak Drs. Suarthi Nyompa, M.Si, yang selanjutnya diberi tandaP5;6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) tahun 2014 No. SPPT (NOP): 73.13.090.014.0200043.0 atasnama Wajib Pajak: Andi Ilham, yang selanjutnya diberi tanda P6;7.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) tahun 2015 No. SPPT (NOP): 73.13.090.014.0200045.0 atasnama Wajib Pajak: Andi Nurfadhilah, yang selanjutnya diberitanda P7;8. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 30 September 2016 atasnama Drs. H. Andi Gusti, MP yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. AndiGusti, MP, yang selanjutnya diberi tanda P8;9.

pencetakan Tergugat sudah menegur, namunPenggugat masih terus bekerja, kemudian sawah tersebut belum sempatditanami, tibatiba diserobot oleh Tergugat; Bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa sampai sekarang denganmenanam padi;Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat maupun Tergugatmenyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut:1.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SPPT (NOP): 73.13.090.014.0200049.0 atasnama Wajib Pajak: Andi Bau Bakti Werang, yang selanjutnya diberitanda T1A;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) tahun 2015 No. SPPT (NOP): 73.13.090.014.0200049.0 atasnama Wajib Pajak: Andi Bau Bakti Werang, yang selanjutnya diberitanda T1B;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) tahun 2016 No.

SPPT (NOP): 73.13.090.014.0200049.0 atasnama Wajib Pajak: Andi Bau Bakti Werang, yang selanjutnya diberitanda T1C;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) tahun 2017 No.

Nafkah terhutang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama :3.1. GIO CANDRA FEBRIANTO, lahir tanggal 3 Nopember 2003 ;3.2. DIAN HANISA lahir tanggal 1 Juli 2010 ;diberikan kepada Penguggat Rekonpensi ;4.

kewajiban pemberiannafkah kepada PENGUGAT :e Sejak bulan Juni 2013 hingga perkara didaftarkan di PengadilanAgama Purwodadi (September 2014) atau selama 15 bulan sebesar Rp2.000.000, x 15 bulan = Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),ditambah :e Sejak perkara terdaftar dan berproses di Pengadilan Agama Purwodadi(September 2014) hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap(in kracht) sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya ;4 Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang

kewajiban pemberiannafkah kepada PENGUGAT :e Sejak bulan Juni 2013 hingga perkara didaftarkan di PengadilanAgama Purwodadi (September 2014) atau selama 15 bulan sebesar Rp2.000.000, x 15 bulan = Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),ditambah ;e sejak perkara terdaflar dan berproses di Pengadilan Agama Purwodadi(September 2014) hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap(in kracht) sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya ;4 Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang

maksud dan tujuan dari Gugatan Rekonpensi adalahsebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan dalamKonpensi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk pertimbangan dalamrekonpensi ini;Menimbang, bahwa dari pertimbangan dalam Konpensi di atas, makaMajelis berpendapat bahwa penyebab keretakan dan disharminisnya rumahtangga ini adalah lebih disebabkan oleh prilaku Tergugat Rekonpensi, bukandikarenakan oleh prilakunya Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah terhutang

Nafkah terhutang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama :3.1. ANAK KE 1, lahir tanggal 3 Nopember 2003 ;3.2. ANAK KE 2 lahir tanggal 1 Juli 2010 ;diberikan kepada Penguggat Rekonpens! ;4.

melalui surat PemohonBanding Nomor: 027/JKT/SMAPP/II/08 tanggal 20 Februari 2008, sehingga secaraformal banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3 bulan(sesuai dengan syarat pengajuan banding Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak2004 Nomor : 00023/201/04/072/06 tanggal 26 September 2006 menyatakan:Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp 35.755.086.375,00Pajak Terhutang

yangseharusnya menjadi kewajiban Pemohon Banding Domisili di Jakarta sesuai dengandasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00023/201/04/072/06tanggal 26 September 2006, sehingga menurut Pemohon Banding cara koreksi yangdilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan kurang bijaksana;Bahwa sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP1441/PJ.23/1988 tanggal 16November 1988, Pemohon Banding telah mendapat Surat Penetapan Daerah Terpencil,sehingga tunjangan yang dimaksud bagi karyawan tidak terhutang

pajak;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Pengadilan Pajak dapat meninjaukembali dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut yang tidakmendasar dan tidak berdasarkan fakta yang ada;Bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pemohon Banding adalah: Keterangan JumlahDasar Pengenaan Pajak Rp 524.189.846,00Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Terhutang Rp 109.178.996,00Kredit Pajak Rp 109.178.996,00Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Kurang Dibayar NIHILSanksi Administrasi: Bunga Pasal

Thamrin No.31,Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2004 terutang menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 524.189.846,00Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Terhutang Rp 109.178.996.00Kredit Pajak Rp 109.178.996.00Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Kurang Dibayar NIHILSanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP NIHILJumlah Yang Masih Harus Dibayar NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c.

PERSYARATAN FORMAL PENGAJUAN BANDINGbahwa mengenai pemenuhan persyaratan formal pengajuan Banding Pasal 36ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,berikut penjelasan dari Pemohon Banding : RupiahDasar Pengenaan Pajak 171.659.952.541PPN Terhutang (PPN Keluaran) 16.232.120.65150% Ketentuan Formal Pajak Terhutang 8.116.060.326Dikurangi : Kredit Pajak (PPN Masukan) (15.290.480.577)Ditambah : Dikompensasikan ke Masa berikutnya 346.287Jumlah Yang harus dibayar Pasal 36 ayat (4

jasaperdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean,sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan beradadiluar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidakmempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebutdilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepadapengusaha jasa perdagangan"Bahwa bahwa berdasarkan penjelasan aturan perpajakan diatasmaka komisi jasa perdagangan Rp5.034.306.823,00 yangTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terimatidak terhutang

Pada Asas Tujuanatau Asas Destinasi, perlakuan pajak terhadap ekspor termasukdalam asas atau sub asas nol perseratus (0%) untukpenyesuaian lintas batas wilayah pemajakan (suatu Negara)(zero rated application for the border tax adjustment principle).Penerapan prinsip destinasi dalam pengenaan PPN untuk baranghampir tidak terjadi permasalahan yang signifikan, hal ini berkaitdengan sifat barang yang nyata sehingga tempat terhutang PPNyaitu dimana barang tersebut di konsumsi dapat dengan mudahdiketahui