luas areal atau luas tanah dimana mesjid itudibangun;Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan yang dilaksanakanpembangunannya tersebut;Bahwa saksi tidak tahu fisik pekerjaan pembangunan tersebut;Bahwa saksi tidak mendengar ada masalah tentang pembangunanmesjid tersebut;Bahwa yang pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi untukmelengkapi dokumen administrasi tentang pelaksana pekerjaansdr.Mange adalah dari BPK;Bahwa pemeriksaan BPK adalah dilakukan setiap tahun;Bahwa selama saksi di Dinas PU tidak ada temuan

Tri Wijokodengan memotong dari uang pencairan tahun 2010 yang diterimasaksi;Bahwa selama pekerjaan tersebut saksi memperoleh profit sebesarRp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);Bahwa benar sebagai Konsultan Pengawas seharusnya tidak bolehmenjadi Pelaksana pekerjaan namun karena saksi sudah mempunyaibendera yang berbeda yaitu memakai bendera PT.Mandiri WahanaLestari, Terdakwa menganggap hal tersebut bisa dilakukan;Bahwa terkait dengan temuan BPKP adanya kerugian keuangannegara atas pembangunan

Ahli kemudian diserahkan kepada Penyidik Poldadan Ahli tidak pernah memberikan Hasil temuan pemeriksaan tersebutlangsung ke BPKP lalu oleh Ahli ekspos bersamasama denganBPKP;Bahwa Ahli tidak menemukan pekerjaan yang ada di luar kontrak;Bahwa benar Ahli pernah membaca ada Addendum kontrak tahun2010 yaitu : ada Item pekerjaan Persiapan umum, pekerjaan dindingdan plesteran, Pekerjaan Plafon, Pek.

Finishing Lantai;Bahwa pekerjaan yang dialihnkan adalah Pek.Profil + FinishingEntrance, Profil Lisplank;Bahwa hasil temuan Ahli, untuk pekerjaan tambah kurang tersebuttidak ada perubahan biaya, biaya tetap;Ahli AMUS NUSSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli adalah sarjana dengan keahlian pendidikan di bidangAkuntansi dan Auditing;Bahwa Ahli pernah mempunyai pendidikan secara formal, mempunyaisertifikat : pernah mengikuti diklat auto control plan; diklat pengadaan nasional

Jadi data dicari sendiri,dan laporannya pun berbeda dengan penghitungan kerugian negara;Bahwa sedangkan untuk penghitungan kerugian keuangan negara,maka semua data, dokumen dan bukti harus diperoleh melaluiPenyidik, dan saat ke lapangan pun harus bersamasama denganPenyidik; Bahwa benar dalam perkara pekerjaan Pembangunan Mesjid ini Ahitidak melakukan pemeriksaan Investigatif tetapi langsung melakukanpenghitungan kerugian keuangan negara; Bahwa untuk kesimpulan temuan tentang pengadaan barang/jasa

sebesarRp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah itu di tambah sebesar (Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Rp7.900.000,00) = Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) karena Terdakwatelah menerima pembayaran biaya penunjang kegiatan Pelatihan Pilkada di DIYtanggal 06 08 Mei 2005, padahal Terdakwa sama sekali tidak berhak atas pembayarantersebut, karena Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut;Bahwa kemudian berdasarkan temuan

Sus/2012Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpanganterhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 20042009 tersebut selanjutnya Prof. Dr.Ir. HM.

September 2006;Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen yangdibuat oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur diSamarinda nomor: II/C/S/XIV.15/09/2006 tanggal 28 September 2006atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2005 dalam poin 2 dinyatakan realisasiBelanja Penunjang Kegiatan/Operasional DPRD sebesarRp12.635.000.000,00 tidak didukung bukti yang memadai termasuk didalamnya sebesar Rp2.676.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, danberdasarkan temuan

yaitu kekurangan volume dan kemahalan harga.Karena temuan tersebut, terdakwa meminta kepada DEVA dan WISNUHANDONO untuk mengganti kerugian negara.

Temuan awalnya adalahRp200.000.000,00;Setelah kasus bergulir ada audit lagi dari ITB. Terdakwa pernah turun kelapangan bersamasama dengan tim dari ITB pada tahun 2011 atau2012.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan dari BPKtahun 2014 ada keterlambatan pekerjaan listrik Rp2.759.340.000,00,kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp243 juta tahun sesualdengan temuan BPK tanggal 27 Juni 2013, terdakwa menerangkanbahwa pada saat itu tidak mengetahui adanya temuan tersebut.Terdakwa tidak mengecek secara langsung fisik rumah sakitnya;Sekitar tahun 2010 terdakwa bersamasama dengan MADE BAKTAtidak pernah datang ke kantor grup anugerah dan menerima uangsejumlah Rp 1 milyar sesuai dengan keterangan

DUTA GRAHA INDAH perihalHasil Temuan BPK beserta:d. 1 (Satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat SetoranBukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Maret 2012 untuk setoransejumlah Rp. 92.842.850, dengan keterangan Setoran DendaKeterlambatan Pek. Pemerinah (Kemahalan Harga)Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Unud. An.

DUTA GRAHAINDAH perihal Tindaklanjut Temuan BPK 2008, 2009 dan 2010 besertalampirannya.1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 352686sebesar Rp.1.016.500.000, (satu milyar enam belas juta lima ratus riburupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an.

pada tanggal 29 Desember 2009, seolaholan bersuratkepada MEILY HASAN (adik tiri terpidana HENDRA RAHARDJA) selakusalah satu ahli waris untuk menyelesaikan pembayaran uang penggantiterpidana HENDRA RAHARDJA dan surat tersebut diantar terdakwa kekantor saksi ARDI KUSUMA, kemudian sore harinya terdakwa bertemusaksi ARDI KUSUMA dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakanperihal surat tersebut tidak perlu direspon hanya untuk pegangan dansebagai pemberitahuan kepada ahli waris bahwa ada barang temuan

Terkait temuan asset HENDRA RAHARDJA di Jatinegara tersebut, terdakwaHal. 152 dari 226 hal Putusan No. : 24/Pid.SusTPK/2019/PN. Jkt. Pst.10.menyiapkan konsep surat yang ditujukan kepada saksi MEILY HASAN yangditandatangani TRIS SUMARDI selaku Kepala Kejaksaan Negeri JakartaPusat Nomor: B1441/0.1.10/Gph/12/2009 tanggal 29 Desember 2009perihal Penagihan Pembayaran Uang Pengganti atas nama terpidanaHENDRA RAHARDJA.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangansaksi ARDI KUSUMA yang bersesuaian satu sama lain dengan keteranganterdakwa.Terhadap adanya temuan asset berupa tanah milik SRI WASIHASTUTIyang merupakan isteri dari HENDRA RAHARDJA tersebut kemudiandiadakan pertemuan di Kantor PD. Pembangunan Sarana Jaya di JIn.AbdulMuis yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi ARDI KUSUMA, saksi ROLASSUPARJA, ADRIANTO alias APOY, dan dari pihak PD. PembangunanSarana Jaya diwakili oleh saksi PRABOWO dan WASITO.

Terhadap adanya temuan asset tanah milik SRI WASIHASTUTI selaku isteriterpidana HENDRA RAHARDJYA tersebut, kemudian diadakan pertemuan dikantor PD. Pembangunan Sarana Jaya di Jalan Abdul Muis Jakarta Pusatyang dihadiri oleh Terdakwa, saksi ARDI KUSUMA, saksi ROLASSUPARJA, ADRIANTO alias APOY, dan dari pihak PD. PembangunanSarana Jaya yang diwakili oleh saksi PRABOWO dan WASITO.

Dalam hal Terdakwa telahmenemukan dan menguasai asset terpidana HENDRA RAHARJAseharusnya Terdakwa menyerahkan temuan asset tersebut kepada KanitPenyelesaian Satgassus agar terhadap temuan asset tersebut dilakukanpenjualan melalui lelang atau dengan caracara lain yang berlaku diSatgassus.

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebutkemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Pembangunan GedungTerminal Reo yang terlampir dalam Berkas Pemeriksaan Penyidik perkara ini,dimana dari pemeriksaan tersebut terdapat temuan bahwa volume pekerjaan yangterpasang adalah sebesar 85,23 % ;Bahwa dari keterangan ahli Welem M. W. L. Daga ST. M. Eng.

Dimana semestinya yang dijadikan sebagai pembanding adalah gambarpelaksanaan pekerjaan (asbuild drawing) ;Bahwa hasil temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Tim Politeknik NegeriKupang sebagailama yang dikutip dari Laporan Hasil Investasi yang terlampir dalamBerita Acara Penyidikan Perkara ini adalah sebagai berikut : NoUraian Satuan Volume Volume Selisih BobotAdd. Periksa Volume2 3 4 5 6 (54) 7 Halaman 229 dari 396 Putusan Nomor 96/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg. 1 GEDUNG TERMINAL A.

Hasil pemeriksaan fisikpekerjaan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi PembangunanGedung Terminal Reo yang terlampir dalam Berkas Pemeriksaan Penyidik perkara ini,dimana dari pemeriksaan tersebut terdapat temuan bahwa volume pekerjaan yangterpasang adalah sebesar 85,23 % ;Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Welem M. W. L. Daga ST. M.

Dimana semestinya yang dijadikan sebagai pembanding adalahgambar pelaksanaan pekerjaan (asbuild drawing) ;Menimbang, bahwa hasil temuan dari investigasi yang dilakukan oleh TimPoliteknik Negeri Kupang sebagailama yang dikutip dari Laporan Hasil Investasi yangterlampir dalam Berita Acara Penyidikan Perkara ini adalah sebagai berikut : NoUraian Satuan Volume /Volume Selisih BobotAdd. Periksa /Volume2 3 4 5 6 (54) 71GEDUNG TERMINALA.

Kalau ada temuan BPKtolong segera dituntaskan karena temuan BPK sering diabaikan ;Sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa RIDWAN MUKTI sempatmengutarakan kekecewaannya kepada saksi dan yang lainnya.

Sekdabertanggungjawab kepada Gubernur tetapi hal tersebut tidak membatasilangsung koordinasi antara Gubernur langsung kepada Kepala Dinas ;Proyek pekerjaan yang menjadi permasalahan temuan BPK adalahProyek Enggano ;Saksi kenal dengan RICO DIANSARI tetapi tidak ada pembicaraanmengenai proyek pekerjaan ;Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.17.

Terkait dengan mandat,Saksi sering juga mewakili Gubernur pada rapatrapat di luar kota.Saksi pernah beberapa kali datang langsung menilai evaluasiPUPR, terkait kinerja Dinas PU dan kemudian Saksi laporkankepada Gubernur dan Terdakwa selaku Gubernur langsungmenegur KUNTADI terkait dengan hasil temuan BPK itu.

Melaksanakan pelayanan satu pintu.melaksanakan tata SDA yang efektif dan akuntabel.Melaksanakan temuan APIP sebagai bagian dari bagianimplementasi pengendalian intern pemerintah.6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melaluipembentukan komite integritas pengendalian gratifikasidan LHKBN.7. Membangun sinergisitas dan partisipasi seluruh kKomponenmasyarakat tentang penguatan tata kelola pemerintahan.8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan SDM danpenerapan perbaikan tunjangan penghasilan.9.

RIDWAN MUKTI menerangkantentang apa yang terdakwa paparkan di depan Presiden, dan Terdakwa I.RIDWAN MUKTI mengingatkan jika menjadi kontraktor di Bengkulu haruskerja dengan baik dan jika ada temuan dari BPK harus dipatuhi;Bahwa pada akhir pertemuan tersebut Terdakwa .

nomor : 20.C/ LHP/ XIX.JYP/09/ 2014 tanggal 23 September 2014 dalam rekomendasinya menyatakanadanya kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan Kantor DinasSKPDKD/ PPKAD Kabupaten Tolikara tersebut dengan nilai sebesar Rp.6.953.390.990,52 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tigaratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah koma limapuluh dua sen) belum termasuk PPN sebesar 10 % (Ssepuluh persen).Halaman 21 dari Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN JapBahwa terhadap temuan

Bahwaterhadap temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan PemeriksaKeuangan (BPk) R. sebagaimana tersebut diatas, terdakwa LEOFANDYTHEODORUS GOSAL, ST telah mengembalikan kerugian keuangannegara kepada kas umum daerah Pemkab Tolikara pada Bank PapuaCabang Karubaga dengan nomor rekening 703.21.1006.000193 yangdilakukan secara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagaiberikut : No. URAIAN TANGGAL NOMINAL PENGEMBALIAN (Rp)1. Pengembalian 19092014 1.000.000.000.(Pertama)2.

(dua miliar rupiah) ke rekening KasUmum Daerah Tolikara No. 703211006000193 pada tanggal 22September 2014;Bahwa sepengatahuan saksi, Leofandy Theodorus Gozal telahmengembalikan seluruh uang hasil temuan BPK RI PerwakilanProvinsi Papua, baik dalam pekerjaan pembangunan Kantor DinasSKPDKD/PPKAD maupun Kantor Dinas Kesehatan KabupatenTolikara TA. 2013 secara bertahap yang diangsur sebanyak 3 (tiga)kali, dan pengembalian kelebihan bayar ke Rek.

BPK RI Perwakilan Papua tersebut, KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tolikara (terdakwa Donny,S.Sos., MTP.) mendesak pihak penyedia jasa untuk mempercepatdan meyelesaikan pekerjaan struktur yang sedang dikerjakan sampaibulan Oktober 2014, dan segera mengembalikan kekurangan volumesesuai hasil temuan BPK RI Perwakilan Papua ke Rekening KasUmum Daerah (RKUD) Kabupaten Tolikara; BahwaLeofandy Theodorus Gosal, ST., selaku Direktur PT.

Bahwa terhadap temuan Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I sebagaimanatersebut diatas, Terdakwa LEOFANDY THEODORUS GOSAL telahmengembalikan kerugian keuangan negara kepada kas umum daerahPemkab Tolikara pada Bank Papua Cabang Karubaga dengan nomorrekening 703.21.1006.000193 yang dilakukan secara diangsur sebanyak3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut: NOMINALNo. URAIAN TANGGALPENGEMBALIAN(Rp)1. Pengembalian 19092014 3.000.000.000,(Pertama)2.

BRI Bukittinggi, tanggal 22 Maret 2017;

BRI Bukittinggi, tanggal 22 Maret 2017;Satu rangkap foto kopi legalisir Berita Acara Klarifikasi, tanggal 23 Maret2017, atas nama Yonna Syamda terhadap temuan pelanggaran disiplinpada Kanca PT.

BRI CabangBukittinggi, yang dilakukan karyawan bank;Bahwa hasil dari temuan tim ad hoc tersebut, Saksi tidak ingatsepenuhnya, tapi, Sesuai dengan keterangan Saksi sebagaimana yangtelah Saksi terangkan dalam BAP pada penyidik;Bahwa melihat alur transaksi (tanggal, lokasi ATM/TID, waktu), maka,diindikasikan yang melakukan transaksi rekening PUS atas nama RahmiIndah Permatasari dan Winda Trimadani, dilakukan pelaku yang sama,yaitu Terdakwa (FO Kantor Cabang PT.

BRI Bukittinggi, tanggal 22 Maret 2017;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi, tanggal 23Maret 2017 a.n YONNA SYAMDA terhadap temuan pelanggaran disiplinpada Kanca PT. BRI Bukittinggi;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Juklak EDC Collection di Unit KerjaOperasional, Nomor BPO/Juklak J.II/2016, tanggal 30 Maret 2016;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Laporan Transaksi No.

BRI Bukittinggi, tanggal 22 Maret 2017;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi, tanggal 23 Maret2017 a.n YONNA SYAMDA terhadap temuan pelanggaran disiplin padaKanca PT. BRI Bukittinggi;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Juklak EDC Collection di Unit KerjaOperasional, Nomor BPO/Juklak J.II/2016, tanggal 30 Maret 2016;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Laporan Transaksi No.

Pemerintah DaerahKabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2013 nomor : 20.C/ LHP/ XIX.JYP/09/ 2014 tanggal 23 September 2014 dalam rekomendasinya menyatakanadanya kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan Kantor DinasSKPDKD/ PPKAD Kabupaten Tolikara tersebut dengan nilai sebesar Rp.6.953.390.990,52 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tigaratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah koma limapuluh dua sen) belum termasuk PPN sebesar 10 % (Sepuluh persen).Bahwa terhadap temuan

BahwaHalaman 54 dari Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN Japterhadap temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan PemeriksaKeuangan (BPK) R.I sebagaimana tersebut diatas, saksi LEOFANDYTHEODORUS GOSAL telah mengembalikan kerugian keuangan negarakepada kas umum daerah Pemkab Tolikara pada Bank Papua CabangKarubaga dengan nomor rekening 703.21.1006.000193 yang dilakukansecara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut: NOMINALNo. URAIAN TANGGAL PENGEMBALIAN(Rp)1.

(dua miliar rupiah) ke rekening KasUmum Daerah Tolikara No. 703211006000193 pada tanggal 22September 2014;Bahwa sepengatahuan saksi, Leofandy Theodorus Gozal telahmengembalikan seluruh uang hasil temuan BPK RI PerwakilanProvinsi Papua, baik dalam pekerjaan pembangunan Kantor DinasSKPDKD/PPKAD maupun Kantor Dinas Kesehatan KabupatenTolikara TA. 2013 secara bertahap yang diangsur sebanyak 3 (tiga)kali, dan pengembalian kelebihan bayar ke Rek.

BPK RI Perwakilan Papua tersebut, KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tolikara (terdakwa Donny,S.Sos., MTP.) mendesak pihak penyedia jasa untuk mempercepatdan meyelesaikan pekerjaan struktur yang sedang dikerjakan sampaibulan Oktober 2014, dan segera mengembalikan kekurangan volumesesuail hasil temuan BPK RI Perwakilan Papua ke Rekening KasUmum Daerah (RKUD) Kabupaten Tolikara;Bahwa Leofandy Theodorus Gosal, ST., selaku Direktur PT.

Bahwa terhadap temuan Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPkK) R.I sebagaimanatersebut diatas, saksi LEOFANDY THEODORUS GOSAL telahmengembalikan kerugian keuangan negara kepada kas umum daerahPemkab Tolikara pada Bank Papua Cabang Karubaga dengan nomorrekening 703.21.1006.000193 yang dilakukan secara diangsur sebanyak3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut: NOMINALNo. URAIAN TANGGALPENGEMBALIAN(Rp)1. Pengembalian 19092014 3.000.000.000,(Pertama)2.

MEGA FINANCE KIOS KENDARIsehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dariJakarta. Bahwa Saksi mengetahui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalahperusahaan pembiayaan kendaraan motor secara diangsur/kredit tidakboleh dibayar cash(Lunas). Bahwa Saksi bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sejakbulan Maret 2019 sebagai karyawan kontrak kemudian bulan Juni 2019diangkat menjadi Admin Kredit (oleh Terdakwa Rastra) dan pada Februari2020 dinonaktifkan karena ada masalah.

MEGA FINANCE KIOS KENDARIsehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dariJakarta. Bahwa Saksi mengetahul PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalahperusahaan pembiayaan kendaraan motor secara diangsur/kredit tidakboleh dibayar cash(Lunas). Bahwa Saksi bekerja di PT.

MEGA FINANCE KIOS KENDARIsehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dariJakarta. Bahwa Saksi mengetahui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARIadalah perusahaan pembiayaan kendaraan motor secaradiangsur/kredit tidak boleh dibayar cash(Lunas). Bahwa Saksi bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI,awalnya sebagai karyawan kontrak sejak bulan September 2019kemudian pada Februari 2020 dinonaktifkan karena ada masalah.

MEGA FINANCE Kendariberjalan sesuai dengan SOP perusahaan namun dari temuan tim tersebutdi temukan hilangnya 108 (Seratus delapan) BPKB sehingga tim kemballidan merekomendasikan untuk dilakukan audit sehingga saya bersamadengan tim audit langsung turun dan melakukan pemeriksaan di Kios PT.MEGA FINANCE Kendari sejak tahun 13 Februari 2020 sampai dengantanggal 27 Februari 2020 dan dari hasil pemeriksaan baik di kantormaupun dilapangan di temukan hasil pemeriksaan seperti yang sayajelaskan di atas dan

Bahwa setelah adanya temuan tersebut, pernah ada wawancara yangdilakukan oleh tim Audit kepada para karyawan termasuk terdakwa danmereka mengakui perbuatanya. Bahwa tim Audit juga menemukan motor konsumen yang ditarik dandijual namun tidak di laporkan ke KANTOR PUSAT di Jakarta padahalHalaman 55 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN kKdiseharusnya motor dilelang secara resmi atas persetujuan KANTORPUSAT di Jakarta.

Kemudian saudara Drs.SYAKIRMAN menyampaikan tentang temuan BPK RI terhadap pinjamanpinjaman termasuk pinjaman terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M kepadaPemprov. Kalbar, kemudian terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M menanggapibahwa "itu yang pinjam banyak dan mengatasnamakan saya, nanti semuapinjamanpinjaman dikoordinasikan untuk dikembalikan dan terdakwa Ir.

Ilham Sanusi dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengetahui adanya penggunaan atau pinjaman dana padaDewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungopura Pontianaksetelah adanya temuan audit oleh BPKRI tahun 2008.Bahwa Universitas Tanjungopura Pontianak yang dipinjam oleh terdakwa Ir.H. ZULFADHLI, M.M dan mengatasnamakan beberapa anggota DPRDProv. Kalbar sebesar RP. 5.000.000.000.

Kalbar.Bahwa terdakwamemberitahukan kepada para anggota DPRD Prov.Kaloar yang belum mengembalikan dana dan terdakwa memberitahukanbahwa adanya temuan oleh BPKRI maka terdakwameminta segerakepada para anggota DPRD Prov.

Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UntanPontianak dan hal tersebut terdakwa ketahui setelah adanya temuan auditreguler oleh BPKRI pada tahun 2009.Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2008, pihakpenerima yang ditandatangani oleh terdakwa (Ir.

Iswanto dan saksi syakirman sedangkan Trianjasmoro tidak mau menandatanginya dengan alasan karena dokumen SPJuntuk Bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 telah dibuatdan dilaporkan.Menimbang bahwa salah satu temuan pada pemeriksaan BPK RIuntuk Koni TA. 2006 s/d 2009 ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.800.000.000, yang disebabkan karena tidak ada bukti pertanggungjawabanketika dilakukan pemeriksaan terhadap keuangan Koni.

Pemerintah dilakukan seharusnya dengan melibatkanpelaksana proyek (rekanan) dengan melihat barang yang diadakan ;Mengaku bahwa apabila Panitia Pemeriksa Barang telah melakukanpemeriksaan barang terhadap pengadaan barang dan jasa26pemerintah, kKemudian dalam pemeriksaan ditemukan jenis maupunspesifikasi barang yang disebutkan dalam kontrak ternyata jenismaupun spesifikasi lainnya tidak sesuai dengan kontrak maka, PanitiaPemeriksa Barang harus menyampaikan kepada Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan tentang temuan

Laporan tersebut menyatakanada kekurangan volume pekerjaan berupa 2 buah speed boat dan 6mesin 40 PK;Mengakui bahwa Sesuai dengan temuan BPK RI pada DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timurtahun anggaran 2009 yaitu ada 2 speed boat dan 6 mesin 40 PK ;Mengaku bahwa dari administrasi pengujian yang saksi sampaikanterdapat setoran uang ke kas daerah untuk nilai 1 unit soeed dan 3buah mesin temple saksi melihat pada administrasi adabuktidokumentasinya bahwa barang tersebut telah

Haltim TA 2009tersebut, tetapi berdasarkan temuan BPK RI perwakilan Provinsi56Maluku Utara adalah sebesar Rp.482.350.000, (Empat RatusDelapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;Mengaku bahwa Laporan hasil pengujian yang dilakukan padatanggal 13 Januari 2013 Nomor : 700/53/ITKABHT/2013 terdapatkekeliruan yaitu dengan melampirkan STNK dan BPKB mobil lainoleh karena itu pihaknya (Inspektorat) Kab.

Haltim di tahunanggaran 2009 untuk kegiatan pengadaan alatalat transportasi62pedesaan pada saat ada temuan BPK RI Perwakilan Provinsi MalukuUtara tentang pengembalian kekurangan volume pekerjaan dalampengadaan barang tersebut sehingga rekanan (CV Gamal Putra)mengembalikan dana atas kekurangan volume pekerjaan sebesarRp. 241.175.000, Bahwa sumber dana kegiatan pengadaan barang alatalattransportasi pedesaan pada Dishubtel Kab.

ABDURRAHMAN SOLEMAN selaku KabidAnggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Daerah akan tetapidia tidak melihat adanya 2 (2) unit speed boat dan 6 (unit) mesinYOM 40 Pk nanti setelah adanya temuan BPK RI perwakilan ProvinsiMaluku Utara untuk pemeriksaan tahun 2009 yang diperiksa tahun2010 ternyata ditemukan 2 (dua) unit soeed boat dan 6 (enam) unitmesin YOM 40 PK belum diadakan di DISHUBTEL Kab.

Terdakwa menunjuksaksi Fadli sebagai pelaksana lapangan dan pada tanggal 06 September 2012,ada temuan lapangan atas pekerjaan tersebut yaitu kondisi perencanaan tidaksesuail dengan disain perencanaan perihal penyatuan pekerjaan jackatingkolom ke pailkap/tapak pondasi ternyata setelah dilakukan penggalian tapakpondasi sampai 70 cm ternyata tidak ditemukan tapak pondasi sehinggauntuk pekerjaan jacketing tidak mungkin dilakukan menggantung.

ADIGUNA MANDIRI dinyatakan olehKonsultan Pengawas telah siap 100 % (seratus persent) dan Tim Pemeriksaandan Evaluasi Hasil Akhir Pekerjaan hanya mengecek laporan kemajuanpekerjaan tersebut dan Tim menyatakan telah lengkap dan sesuai denganlaporan kemajuan pekerjaan dengan mempertimbangkan temuan Tim bahwaada pekerjaan yang disempurnakan dan dirapikan. Drs. H.

Adiguna Mandiri) dan padatanggal 06 September 2012, ada temuan lapangan atas pekerjaan tersebutyaitu kondisi perencanaan tidak sesuai dengan disain perencanaan perihalpenyatuan pekerjaan jackating kolom ke pailkap/tapak pondasi ternyatasetelah dilakukan penggalian tapak pondasi sampai 70 cm ternyata tidakditemukan tapak pondasi sehingga untuk pekerjaan jacketing tidakmungkin dilakukan menggantung.

,Total Rp. 340.925.462.Jika di hitung kerugian Negara temuan BPKP dan Fakta persidanganRp.337.447.859, dikurangkan dengan dana yang telah dikembalikan olehBastian sinaga sebesar Rp. 340.925.462, terdapat selisin sebesarRp.2.477.603, yang merupakan kelebihan pengembalian dari BastianSinaga, Bahwa sesuai dengan fakta persidangan seluruh dana yang digunakanuntuk kegiatan tersebut telah distorkan kepada Bastian Sinaga sebagaiRekanan, dan tidak ditemukan adanya dana tersebut mengalir kepadapihak lain

Putusan Nomor 1203/B/PK/PJK/2016Masukan dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilaimaupun mekanisme pembebanan sebagai biaya dalam SPTTahunannya, hal ini sesuai dengan prinsip kesederhanan prosedurdalam rangka peningkatan pelayanan sebagai ciri dan tujuan sistemadministrasi perpajakan;bahwa terkait temuan Terbanding mengenai pengkreditan PajakMasukan atas perolehan TBS yang seharusnya tidak terutang sebesarRp314.653.410, yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PajakPertambahan Nilai Masa Pajak

pengertian bahwa:disamping menempuh jalur pengembalian pajak yangseharusnya tidak terutang melalui surat permohonan;permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidakterutang dapat juga difakukan melalui mekanismepengkreditan Pajak Masukan dalam pelaporan SPT MasaPajak Pertambahan Nilai maupun mekanisme pembebanansebagai biaya dalam SPT Tahunannya, hal ini sesuai denganprinsip kesederhanan prosedur dalam rangka peningkatanpelayanan sebagai ciri dan tujuan sistem administrasiperpajakan;bahwa terkait temuan

/PN Sagdidalam 1 (satu) buah tas berwarna coklat, ditemukan barang bukti berupa : 3(tiga) bungkus plastik merk GUANYIINNWANG berwarna hijau yangdidalamnya terdapat plastik transparan. berisikan butiran Kristal yangmerupakan jenis shabu, 10 (Sepuluh) plastik bening berisikan pil yangmerupakan narkotika jenis Ekstasi berwarna orange, 10 (Sepuluh) plastikbening berisikan pil yang merupakan narkotika jenis Ekstasi berwarna Pinkserta 40 (empat puluh) ikat obat merk ERIMIN 5 berwarna merah;Bahwa atas temuan

disimpandidalam 1 (Satu) buah tas berwarna coklat, ditemukan barang bukti berupa : 3(tiga) bungkus plastik merk GUANYIINNWANG berwarna hijau yangdidalamnya terdapat plastik transparan berisikan butiran Kristal yangmerupakan jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik bening berisikan pil yangmerupakan narkotika jenis Ekstasi berwarna orange, 10 (Sepuluh) plastikbening berisikan pil yang merupakan narkotika jenis Ekstasi berwarna Pinkserta 40 (empat puluh) ikat obat merk ERIMIN 5 berwarna merah;Bahwa atas temuan

sebanyak 7 (tujuh) lembar, Papan ukuran 1 x 12Inc, panjang 1,37 meter sebanyak 2 (dua) lembar, Papan ukuran 0,5 x 8 Inc,panjang 1,94 meter sebanyak 3 (tiga) lembar; Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, pukul 03.00 WIB,Saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa kayu olahan dan sepedamotor, mengambil koordinat dan dokumentasi lokasi ditemukannya orang yangmengambil kayu olahan, kemudian Ketua Tim melaporkan kepada PimpinanHalaman 12 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2021/PN Stbterkait temuan

) lembar, Papan ukuran 1x 9 Inc, panjang 2,18 meter sebanyak 7 (tujuh) lembar, Papan ukuran 1 x 12Inc, panjang 1,37 meter sebanyak 2 (dua) lembar, Papan ukuran 0,5 x 8 Inc,panjang 1,94 meter sebanyak 3 (tiga) lembar;Bahwa p ada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, pukul 03.00 WIB, Saksidan Tim mengamankan barang bukti berupa kayu olahan dan sepeda motor,mengambil koordinat dan dokumentasi lokasi ditemukannya orang yangmengambil kayu olahan, kemudian Ketua Tim melaporkan kepada Pimpinanterkait temuan

(hasil audit dan temuan sudah dilegalisir kembali sesuai permintaankami) (bukti R.1);Oleh karena itu kiranya pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan TinggiTipikor seharusnya memperhatikan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus yangterjadi di dalam perikatan perjanjian karena di dalam perikatan perjanjian (kontrakkerja) konstruksi tunduk pada Pasal 1313 KUHPerdata Jo Pasal 1320 KUHPerdata.Tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI dengan disetorkannya uang sebesar Rp.32.344.519,11 (tiga puluh

hasil perhitungan BPKP juga menjadi tidak benar, dengandemikian Surat BPKP Nomor : SR3492/PW06/5/2011 tanggal 15 Juli 2011yang berdasarkan ahli tersebut isinya merupakan perhitungan kerugian yanghanya didasarkan keinginan Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum;Bahwa kerugian Negara yang menurut Jaksa/Penuntut Umum sebesarsekitar Rp. 379.506.284,52, (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratusenam ribu dua ratus delapan puluh empat koma lima puluh dua), sebenarnyatidak ada karena kerugian Negara hasil temuan

Kepala DesaJaharun B, di Rumah Tergugat ke untuk menjelaskan temuan kejanggalan Penjualantanah oleh Penggugat tersebut kepada Para" tergugat , Il, Ill dan Ir.

Kepala DesaJaharun B, di Rumah Tergugat ke untuk menjelaskan temuan kejanggalan Penjualantanah oleh Penggugat tersebut kepada Para tergugat , ll, Ill dan Ir.

Sedangkan untuk membuat Laporan Kegiatan Tanam Borongandan Berita acara Klaim Tanam adalah merupakan tugas dan kewenangan Terdakwa.Bahwa sesuai hasil temuan saat diaudit oleh managemen di PT CAM danpengecekan langsung dilapangan bahwa datadata dilasukan atau ditambahkanoleh Terdakwa ke dalam surat Perintah Kerja dan Laporan Harian Borongan ManualTanam yaitu :1. Surat Perintah Kerja 28 07 2018 dengan kode kebun HGTO8S04 3002luas 3,02 Ha (ditambahkan)2.

CAM dilakukankoordinasi antara saksi dan beberapa staf di Divisi Plantation diantaranyaHARDAYANTO, MEILA SARI bahwa ada temuan dalam sistem komputer terhadapbeberapa petak kebun yang sudah diajukan klaim tanam ubi kayu sedangkansetelah dilakukanpengecekan di lapangan petak kebun dimaksud belum diolah danbelum ditanami ubi kayu.

Bahwa terkait dengan koreksi dan penyampaian Laporan Debitur, PBI SIDmengatur sebagai berikut:1) Apabila terdapat kesalahan datadata dalam Laporan Debitur yangdisampaikan pada SID, sesuai ketentuan Pasal 10 PBI SID diatur :Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telahdisampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atauatas temuan Bank Indonesia