Ditemukan 5465 data
129 — 51
,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada hari selasa tanggal02 Oktober 2018.
56 — 13
,masingmasing Hakim Adhoc sebagai HakimAnggota,penetapantersebut diucapkan pada hari itujuga dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh FONY ULOLI,SH.,sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo,dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;HAKIM KETUA,ttdARIS BAWONO LANGGENG, SH.,MHHAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,ttd ttdBAYU LESMANA TARUNA, SHI.
93 — 22
,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs: HONO SEJATI,S.H,M.Humdan MOHAMMAD MUSLIMIN,S.Ag, masing masing Hakim AdHoc sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor04/ Pdt.SusPHI/ 2015/ PN.Yyk tanggal 23 April 2015 putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terobuka untuk umumoleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu MARIA LUSIATI, S.H.
138 — 55
,masingmasingHakim AdHoc sebagaiditunjukberdasarkanSuratPenetapanKetuaPengadilanHubunganIndustrialbadaPengadilanNegeri TanjungpinangNomorPHV/2017/PNTpgtanggal23Hakim Anggota, yang14/Pdt.SusMaret 2017,Penetapantersebutdi ucapkandalampersidangante rouka untukumumpadaharidantanggalitujugaolehAnggotatersebut,dandihadiriolehnPenggugat, tanpadihadiriolehTergugat.Hakimhakim Anggota,Suhadmadiz, S.E., S.H.,Yasokhi Zalukhu, S.H.
122 — 27
JAMARIS, S.H, masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang NomorHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor 21/Padt.SusPHI/20 1 7/PN Pdg21/Pdt.SusPHV2017/PN Pdg tanggal 15 Maret 2017, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September2017 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantuoleh M.
63 — 25
Syukri,SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rustan Sinaga,SH dan MangarajaManurung,,S.H,.M.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang Nomor ;21/Pdt.SusPHI/2016/PN.PDG tanggal5 April 2016, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan dihadirioleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulizar,SH Panitera Pengganti serta KuasaPenggugat
89 — 46
., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hariHal 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN.Dps.itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Catra, SH.,Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri olehpihak Tergugat maupun Kuasanya.Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,Ir. Ketut Darmaya, SH.
79 — 25
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan melakukan pencoretanterhadap perkara tersebut dari register perkara perdata; Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.211.000 ( Dua ratussebelas ribu rupiah ) ;Demikian ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017oleh kami, Richard Silalahi ,S.H , sebagai Hakim Ketua, Dian Alifya, S.E . dan MingguSaragih, S.H,M.H H , masing masing Hakim Adhoc
90 — 25
Syukri,SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rustan Sinaga,SH dan HasnuldiMiaz,S.H,.M.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang Nomor ;20/Pdt.SusPHI/2016/PN.PDG tanggal 5 April 2016, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadirioleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulizar,SH Panitera Pengganti serta KuasaPenggugat
55 — 26
KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 textangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peri ayPasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentan SSO.anansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomo hun 2009tentang Perikanan. NATAUKEDUABahwa terdakwa HUA VAN VIET selak SD KM.
KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun ALLA dan saksi NOVEIN REPI, dari hasil pemeriksaandiket pal tersebut bernama KM.
KG. 94713TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa ;Halaman 8 dari 14 Hal PutusanNomor 89/PID.SUS/2017/PT.PBRPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 97 Jo.
Terbanding/Tergugat I : PT HUTAMA KARYA
Terbanding/Tergugat II : PT HK REALTINDO
226 — 149
di Jakarta terdaftar dalam No. 01/X/ADHOC/2001.
Dalampertimbangan Arbiter No. 0O1/X/ADHOC/2001 hal. 48 dinyatakanMenimbang, bahwa fakta yang terjadi dan tidak disangkal oleh PemohonDalam Konpensi/Termohon dalam Rekonpensi adalah bahwa ia telahterlambat menyelesaikan pembangunan proyek a quo.Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.10.11.12.Dalam pertimbangan Arbiter, hal. 53 (Perbedaan Pendapat Anggota Majelis)dinyatakan :Menimbang bahwa Arbiter Soegiharto, S.H telah mengajukan keberatanatas pertimbangan Majelis Arbitrase AdHoc
No. 01/X/ADHOC/2001 tanggal30 Januari 2002 Jo.
BANI No.01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 berikut segala akibat hukumnya termasuk segala upaya pihak (Tergugat) untuk melaksanakan sitaeksekusi dan lelang eksekusi Apartemen Rajawali Menara Chrysant.
Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2012, :Menimbang.....sehingga tidak dapat lagi Putusan Arbitrase No: 01/X/ADHOC/2001 tenggal 3 Oktober 2001 maupun pelaksanaan putusannyadijadikan dasar bahwa Pemohon PKPU memelliki tagihan kepadatermohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU tidak bisa disebut kreditur dariTermohon PKPU dengan mendasarkan atas Putusan adHoc No: 01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 karena telah terjadi Perdamaian.Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.Menimbang, bahwa sedangkan
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHal 8 dari 9 hal.Put.Nomor 356 K/Pdt.SusPHI/2015Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim AdHoc PHI , Ketua Majelis,ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Bernard, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
87 — 27
., ...............seseeeeseeeeeeeeeeeeseeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, Sls, seswxss + samme mewemsonnens Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................
Irwan effendi, SH., MH,, ..........ccccceeeseececececeeeenee Hakim Anggota;Denny Iskandar, SH., ................eseeesseeeseeeeseeeeeeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, SH., .........ccseeessscecsssseeseesseeeeenees Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................
Irwan effendi, SH., MH,, .........ccceeeesssccececeeeenes Hakim Anggota;Denny Iskandar, SH., ..............s:esseesseeeseeeeseeeseeeee, Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota;Enny Reswita, Sls, seswxss + samme mewemsonnens Panitera Pengganti;Hopplen Sinaga, SH., MHum., dkk, ..................
60 — 23
ikandidatangi oleh kapal KP HIU Macan 001 yang sedang berpatroli danmelakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565 TS yang diNahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapalterdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) serta ditemukan alat penangkap Pancing Rawai diatas palka serta ikan karang, ikan merah dan lainlain hasiltangkapan sebanyak + 80 Kg (Delapan puluh kilogram) ;Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TSbeserta alat tangkapnya dibawa/di ADHOC
ikandidatangi kapal KP HIU Macan 001 yang sedang berpatroli, danmelakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565 TS yang diNahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapalterdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pancing Rawai diatas palka serta ikan karang, ikan merah dan lainlain hasiltangkapan sebanyak + 80 Kg (Delapan puluh kilogram) ;Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TSbeserta alat tangkapnya dibawa/di ADHOC
114 — 61
., dan Asri Rahim, S.Kom,masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggotadibantu FransinaPalapessy, S.H., selaku PaniteraPenggantisertadihadirikuasaPenggugattanpadihadiri Tergugat;Halaman2 dari 4 halaman Penetapan No: 22/Padt.SusPHI/2019/PN.JapHakim Anggota, Hakim Ketua,tid tidMuhammad Nur Amin, S.H.,M.H. Dr.
39 — 16
., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari dantanggalitu juga oleh Ketua Majelis didampingi olehHakimHakim Anggota, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;Hakim Hakim Anggota Hakim KetuaTumpak Tinambunan, S.E. Astriwati, S.H.
44 — 41
Musyawir, MT Bin Basyaruddin ;Memperhatikan.............33Menimbang, bahwa Hakim AdHoc Drs. H. Rusydi, SH mengajukan pendapat yangberbeda (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa I, Ir.
Said Wazir bin Said Hamzah, dan Terdakwa I, Ir.Musyawir, MT bin Basyaruddin telah didakwa melakukan tindak pidana korupsisebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sebagaimanatercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalahdakwaan Subsidaritas, maka Hakim AdHoc Drs. H.
Rusydi, SH selanjutnyamempertimbangkan unsurunsur tersebut sebagai berikut;Tentang unsur pertama setiap orang, dan unsur kedua menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Hakim AdHoc menyetujui pertimbanganPengadilan Negeri tersebut. Karena itu unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi.Tentang unsur ketiga menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.
HARRIS MAKMUR SEJATI telah terlebih dahulu mengerjakan proyek tersebut.Dalam hal ini Hakim AdHoc melihat bahwa peran menentukan PT. HARRIS MAKMURSEJATI sebagai rekanan bukan pada Terdakwa I. Ir. Said Wazir bin Said Hamzah, tetapiada pada atasan Terdakwa I yaitu Akmal Ibrahim Bupati waktu itu. Akmal Ibrahim lahpenentu menjadikan PT. HARRIS MAKMUR SEJATI sebagai rekanan yang akanmengerjakan proyek.
Said Wazirbin Said Hamzah, tetapi menjadi tanggung jawab saksi Akmal Ibrahim Bupati waktu itu.Maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim AdHoc berpendirian, bahwa unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan ataukedudukan oleh Terdakwa I. Ir.
56 — 5
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 111.000,(seratus sebelas ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan pada hari Kamis, 06 April 2017, oleh kami MASRUL,SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIYONO, SH, MH dan DIAN ALIFYA,SE, masingmasing Hakim AdHoc selaku Hakim Anggota, penetapan mana padahari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum olehHalaman 2Penetapan No. 26/Pdt.SusPHI/2017/PN.MdnHakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotadengan
ZOHARI, SE
Tergugat:
PT. SETIA UTAMA SERVICE
59 — 17
., dan Herianto Sinaga,SH, masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LusiNurmadiatun, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugatmaupun Kuasa Tergugat:Hakimhakim Anggota; Hakim Ketua;Agus Susianto, S.H., M.H Richmond P.B Sitoroes, SH.
38 — 16
., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, Nomor 33/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2017 , putusantersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Panitera Pengganti dan Tanpa dihadiri KuasaPenggugat dan Tergugat .Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,Dian Alifya, SE Richard Silalahi, S.H.Minggu Saragih, SHPanitera