Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA KOLAKA Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Klk
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
177
  • Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat rekonvensi pada jawabandalam rekonvensi poin 7 tentang rincian dan jumlah nafkah anak tertunggakplus biaya baby sister adalah terlalu mengadaada dan menjurus kepada14pemanfaatan anak tersebut sebagai penghasil uang yang diperoleh dariTergugat rekonvensi, karena alasannya sebagai berikut: Anak tersebut sejak bayi tidak menghabiskan susu 750 gram hingga 5dos perbulannya karena anak bayi belum membutuhkan minum sususebanyak itu.
Putus : 18-12-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SMELTING
34201 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selama Pemohon Bandingmemproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standar internasional, penentuanpremium akan didasarkan pada "annual benchmarking premium" yang dikeluarkan olehCodelco, sebuah perusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA
5417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena penyerahan dari unit penghasil Kecambah KelapaSawit dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awal berdirinyaKPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai denganketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporan kewajiban PajakPertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Register : 15-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 246/Pid.B/LH/2019/PN Gsk
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
THESAR YUDI PRASETYA, SH.MH
Terdakwa:
DOFIR ANWAR
51869
  • Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PPRI Nomor 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud denganPenyimpangan Limbah B3 adalah Kegiatan menyimpan limbah B3yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpansementara limbah B3 yang dihasilkan;.Berdasarkan Pasal 1 angka 34 PPRI Nomor 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalahOrang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukummaupun yang tidak berbadan hukum; Ketentuanketentuan
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara) a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
Register : 06-08-2007 — Putus : 12-05-2008 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Mei 2008 — PT. PRASETYA INDRABRATA >< PERUM PERHUTANI,Cs
13521
  • Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
    Industri Kayu antara Tergugat dan Penggugat No.108/SJ/DIR/20020153/30100/PIB/X2 tanggal 30 oktober 2002 untukmelaksanakan uji coba kerjasama usaha industri kayu dalam rangkapendirian perusahaan patungan (joint venture) ;Bahwa dalam perjanjian tersebut kewajiban Tergugat antara lain yaitumenyiapkan los pabrik untuk pemasangan mesin, menyediakan bahanbaku berupa kayu bundar minimal 500 m3 per bulan serta menguruspersetujuan pendirian pabrik patungan, sedangkan Penggugatberkwajiban menyediakan mesinmesin penghasil
    dari Tergugat Sehingga mengakibatkankerjasama tidak memperoleh keuntungan maksimal.Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama industri kayu danpemasarannya (Bukti P14, bukti P34 dan P57) disebutkan kewajiban masingmasing pihak antara lain bahwa Tergugat sebagai pihak pertama berkwajibanmenyediakan lokasi pelaksanaan uji coba pengolahan kayu dan menyediakanbahan baku kayu bundar dan olahan setara 500 m perbulan sedangkanPenggugat sebagai Pihak kedua, antara lain berkwajiban menyediakan mesinmesin penghasil
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH;
24295 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA LOKASI PERANAP;
3532 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;d.
Register : 15-11-2010 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 96/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juni 2012 — RAMIS HASMANA >< WIMFRIED MAX PAKASI
8823
  • Bahwa semua biayabiaya yang timbul untuk pengurusanpembuatanP2HP; perpanjangan hak atas sertifikat No. 12/Kebon Melati,pemecahan sertifikat, pembuatan akta jual beli; balik nama danPajak Penghasil (PPh) atas nama Penjual (Tergugat ) akandisiapkan oleh Penggugat yang akan diperhitungkan sebagai bagiandari harga transaksi jual beli tanah milik Tergugat ;23.
Putus : 03-01-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN SDA
Tanggal 3 Januari 2017 — Achmad Hadi Yanto, S.Pd
43049
  • sesuai dengan jenis limbah, rute dan masa berlaku yangtercantum dalam izin;Bahwa dokumen yang wajib disertakan saat pengangkutan limbah B3adalah dokumen manifest limbah B3 dan dokumendokumen lain yangdisyaratkan oleh pemberi izin pengangkutan;Halaman 15 dari 29 Putusan No. 648/Pid.Sus/2016/PN SDABahwa tidak dapat dibenarkan dalam melakukan pengangkutan limbahmedis dari beberapa tempat hanya mengunakan / digabungkan dalamsatu dokumen manifest, karena satu manifest hanya dapat diperuntukkanuntuk satu penghasil
Register : 24-07-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 17-09-2012
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 53-K/ PM.II-10/AD/VII/2012
Tanggal 13 Agustus 2012 — Koptu Nursalim
3830
  • (seratus lima puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp.250.000( dua ratus lima puluh ribu ) rupiah, dikurangi setoran ke DinasPerhubungan dan upah petugas dilapangan, maka penghasil bersihperhari paling banyak sekitar Rp 100.000 ( seratus Ribu ) rupiah. 11 Bahwa benar menurut Saksi 4 sdr Mujianto apabila hasil pengelolahanlahan parkir tersebut dengan sistem bagi hasil, maka setoran maksimumdari hasil pengeloahan parkir perbulannya adalah paling banyak Rp2,500.000 ( dua juta lima ratus) rupiah ,sehingga
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1201/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quokegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding adalahindustri penghasil
Putus : 01-07-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN.PYK.
Tanggal 1 Juli 2013 —
758
  • Benih / bibit unggul harus dikeluarkan oleh sumber benih yangtelah terdaftar dan dikeluarkan izin serta surat keputusansebagai penghasil sumber benih oleh Kementrian Pertanian.2. Benih / bibit unggul yang dikeluarkan oleh sumber benih harusmempunyai dokumen resmi dari Sumber benih.3.
Register : 13-03-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 14 Desember 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
226
  • (enam juta empat ratus dua ribu enam belasrupiah).Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mutah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan,oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, danberdasarkan bukti P.3 Tergugat mempunyai penghasil sejumlah Rp.6.402.016.
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Pyb
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3712
  • Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak; Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, akan tetapi yang Saksi tahu Pemohon danTermohon telah pisah rumah sejak 8 (delalapan) bulan yang lalu; Bahwa Saksi tidak tau apakah selama pisah rumah Pemohon adamemberi nafkah kepada Termohon atau anakanak mereka; Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai PeXXXXXX sembako diXXXXXX; Bahwa warung tempat usaha Pemohon tersebut berstatus Kontrak; Bahwa Saksi tidak tau berapa penghasil
Putus : 17-10-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMIPUTERA – BOT FINANCE
13182 Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentukusaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :(a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan ataujasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjanganyang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajakkecuali Pajak Penghasil
Register : 27-06-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 04-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 B/PK/PJK/2012
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
4234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selama Pemohon Bandingmemproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standar Internasional, penentuanpremium akan didasarkan pada "annual benchmarking premium" yang dikeluarkan olehCodelco, sebuah perusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negara Malaysia danThailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least Cost Formulationselalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Di suka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
Register : 18-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer pada Sekolah HarapanMulia dengan penghasil gaji Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) sebulan;e.
Register : 01-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan SuratIzZin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil