Ditemukan 1347 data
248 — 78
Pataya telahdijaminkan beberapa aset berupa beberapa bidang tanah dan bangunan PT.Pataya ke Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang kemudian perihalpenjaminan tersebut telah diambil alin oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), yang kemudian kepemilikan beralih mejadi atas nama PT.Meridian Capital Indonesia, yang kemudian beralin kepemilikan lagi menjadiatas nama Crystal Unicom Limited melalui pelelangan;39.Bahwa kemudian dalam rangka menyelamatkan dan mengambil alin asetaset PT.
Cigugur Tengah, No. 1159/CigugurTengah adalah TANAH HAK MILIK TERGUGAT IV adalah telah sah milikTergugat IV yang perolehannya dengan cara membeli dengan biaya /uangsendiri pribadi TergugatIV dari PT.Meredian Capital Indonesia yangHal 83 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pat.G/2017/PN Bdgberkantor di Jakarta dengan Cristal Unikom Limited yang berkartor pusatdi Robinson Road Post Office, P.O.Box 911 Singapura 901811selaku pemenang lelang atas tanah objek sengketa dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN
94 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pat.G/2017/PN Bdgsengketa dengan hak tanggungan dimaksud diatas adalah TANAH HAKMILIK TERGUGAT IV telah sah milik Tergugat IV yang perolehannyadengan cara membeli dengan biaya /uang sendiri pribadi Tergugat IV dariPT.Meredian Capital Indonesia yang berkantor di Jakarta dengan CristalUnikom Limited yang berkartor pusat di Robinson Road Post Office, PO.Box911 Singapura 901811 selaku pemenang lelang atas tanah objek sengketadari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
Telah sahmilik Tergugat IV yang perolehannya dengan cara membeli dengan biaya/uang sendiri pribadi Tergugat IV dari PT.Meredian Capital Indonesia yangberkantor di Jakarta dengan Cristal Unikom Limited yang berkartor pusat diRobinson Road Post Office, P.O.Box 911 Singapura 901811 selakupemenang lelang atas tanah objek sengketa dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) BUKAN BOEDEL WARIS alm. Luswati.
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) pernah mendapat Surat10.16Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPPN Pusat untuk mendapatkan sertifikat HGBatas tanah seluas 12.788 M? di Jl. Palasari 9/J1. Patuha 36 kota Bandung No. 780/HGB/BPN/97/A/30 tanggal 17 Juni 1998 dan harus membayar sekitar Rp200 jutadengan masa tenggang waktu selama 6 bulan di mana YPPM sampai habis waktutidak mampu membayar dan harus membuat permohonan baru;Bahwa dengan dikuasainya Komplek Muslimin Jl. Palasari 9/Jl.
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian padatanggal 12 Juni 2003 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) denganCessie, berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 21Juni 2000 No.SP/165/BPPN/0600. Dan kemudian selanjutnya dengan Cessie,berdasarkan Pengalihan Hak atas Tagihan tanggal 22 Desember 2000 No. 12yang dibuat oleh Moedjiati Soegito, SH.
80 — 17
Bank Modern/BPPN; PT. BankUmum Nasional/BPPN;c.
18 — 2
Pondok Gede, Bekasi, dengan Luas 225m3 Yang benar adalah pemohon danb termohon secara bersamasamamembeli rumah tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut : Harga rumah di XX, Jatibening Baru, Pondok gede, Bekasi dibeli dariBpk Sumardi seharga Rp. 375.000,(Tiga Ratus Tujuh Puluh LimaJuta Rupiah) dengan rincian Rp. 272.000.000, (Dua ratus TujuhPuluh Dua Ribu Rupiah) bersumber dari fasilitas rumah karyawanBPPN melalui kredit rumah Bank BCA atas nama pemohon(BAMBANG SURYANTO) selaku pegawai/karyawan BPPN
198 — 129
aset dalam restrukturisasidan atau kewajiban dalam restrukturisasi yang berupa hak atas tanah yang sudahbersertifikat dan hak milik atas satuan rumah susun dimana Pasal 14 ayat (1)tersebut menyebutkan bahwa Dalam hal aset yang berupa hak atas tanah atau hakmilik atas satuan rumah susun yang akan dialihkan masih dalam sengketa/perkara,Kantor Pertanahan tidak dapat melaksanakan pendaftaran peralihan hak mengenaiaset dimaksud, kecuali apabila aset tersebut diletakkan sita eksekusi untukkepentingan BPPN
96 — 23
Jkt.Sel di beri tanda TI 34 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 74/PDT/1999/PT.DKI diberi tanda TI 4.Hal 17 dari 35 Hal Putusan No. 301/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel5 Foto copy sertifikat hak milik 457/lebak bulus (Asli ada di BPPN) di beri tandaTHI 56 Foto copy yurisprudensi No. 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 di beritanda TIII 6Bahwa bukti surat yang di beri tanda TII1 s/d TII6 foto copy dari foto copy dan telahdi beri materai yang cukup.Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah
162 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
BTI (Lam.2);Pada waktu insolventie tersebut tagihan yang diakui berasal dari:a Departemen Keuangan RI DirjenBea Cukai Kanwil V Bandung;b Bank Dagang Nasional yangkemudian diambil alih oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional/BPPN dan kemudian di cessiekankepada PT. Putra Mandiri Finance/PT.PMF (20 Februari 2004);c PT. Pardie Jaya Chemical;d PT. Indo Summit Logistic (PT.Bekasi Container Terminal )sekarang PT. Sumisho GlobalLogistic Indonesia/PT. SGLI;e PT.
175 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),maka hak tagih atas piutang Bank Indonesia kepada PT.
253 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
YTG/PLTPCibuni) ditangani olen Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPNdalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK) telah menjual Hak Tagih ataskewajiban PT. YTG kepada PT. Bhinneka Makmur Investama, dan kemudiandibeli oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK)PT. PLN (Persero).Sejak diterbitkannya Keppres 15/2002 yang merupakan pencairan atas Keppres39/1997 PT. YTG mulai melakukan usahausaha untuk dapat meneruskankembali aktifitas operasional di lapangan.PT.
Bahwa besaran nilai Hak Tagih sebagaimana tercantum dalam dokumenHak tagih semenjak beralih dari Bank BIN ke BPPN dan ke BhinekaMakmur Investama dilanjutkan ke YPKPT. PLN (Persero) dan terakhir kePT. AIE adalah sebesar Rp 21.005.093.460, (dua puluh satu milyar lima jutasembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).. Bahwa ketika Hak Tagih masih ditangan YPKPT. PLN (Persero) dan belumberalih ke PT. AIE, PT. YTG pernah bernegosiasi untuk menyelesaikan Haktagih tersebut dengan YPKPT.
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (a+bPPN e+3.cSanksi Administrasia. Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 KUP.e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf.
127 — 23
Bank BPPN Tbk, beralamat di Jalan JalanMerdeka Timur No. 6, Kelurahan Simpang IVKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU.116/DIR/LTG/VV2015 tanggal 22 Juni 2015,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhoksukon
PT. Unit Pengelola Aset Properti,
Tergugat:
1.Tuan ERIC WIRAL,
2.Nyonya EMMY WIRAL KWAN
Turut Tergugat:
1.PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE
2.PT. GRAHA HEXINDO
3.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat,
84 — 23
Notaris di Jakarta ;
- Akta Perjanjian Jual-Beli dan Penyerahan Piutang Nomor: SP-78/BPPN/0600 pada tanggal 8 Juni 2000 dibuat dihadapan HASANAL YANI ALI AMIN, SH Notaris di Jakarta ;
- Akta Perjanjian Jual Beli Piutang (cessie) Nomor: 185/PPAK III/UKM/Tunai/0603 pada tanggal 17 Juni 2003 dibuat dihadapan Ny.
65 — 31
No. 98/G/2016/PTUNBDG9.10.11.12.13.14.Bukti T.ll Int 6Bukti T.ll Int 7Bukti T.lllInt 8.aBukti T.ll Int 8.6Bukti T.llInt 8.cBukti T.llInt 9kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional No. 2908300D.Il, tanggal 26 Agustus2008, Perihal Dukungan dalam proses penjualanasset Negara eks BPPN yang dikelola oleh PT.
115 — 59
Segala tindakan hukum apapun yang dilakukan untuk dan atas namaperseroan, hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dankapasitasnya sebagai legal mandatory. Eksepsi dibenarkan MA denganmenyatakan surat kuasa yang diterbitkan Direktur itu tidak sah karena diberikandan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang.".
Segala tindakan hukum apapun yang dilakukan untuk dan atas namaperseroan, hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dankapasitasnya sebagai legal mandatory. Eksepsi dibenarkan MA denganmenyatakan surat kuasa yang diterbitkan Direktur itu tidak sah karena diberikandan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang."e. Bahwa~ domisili hukum = atau alamat kantor kuasa hukumHalaman 44 Nomor 13/Padt.Sus Gugatan Lain Lain/2018.
103 — 72
tanah tersebut dijual lagi kepada saudaraCAHYONO GUNADI, dan karena adanya kewajiban saudara CAHYONOGUNADI kepada Bank Aspac atas fasilitas kredit yang diperoleh tanpaadanya jaminan , maka pada saat Bank Aspak menjadi bank beku makasaudara CAHYONO GUNADI melunasi pinjamannya terrsebut denganmembayar menggunakan beberapa sertifikat termasuk sertifikat yang dibelidari saudara JAENAL TAYEB sehingga asset Bank Aspac termasuk sertifikatsaudara CAHYONO GUNADI yang dibeli dari JAENAL TAYEB dikuasaiAset BPPN
PemerintahRepublik Indonesia Cq BPPN, Cq Perusahan pengelolaan asset, 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mentri keuangan republic Indonesia danI MADE GELAR.
46 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 739 PK/Pdt/2010ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus riburupiah);2 Kerugian Immateriil:Penggugat menderita kerugian immateriil yang besar sekali yang sulit dinilai karenasebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, Penggugatsebagai debitur Tergugat HI, oleh Tergugat III piutangnya telah dihibahkan kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), karena piutang tadi dianggapbermasalah oleh Tergugat HI (Bukti P.44).
118 — 39
Bank Modern/BPPN; PT. Bank Umum Nasional/BPPN;c.
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
AlamMulia Bina Pratama telah dijadikan jaminan atas hutanghutangnya terhadapBank Negara, dan karena Terlawan Ill tidak dapat memenuhi hutanghutangnya kepada Bank Tabungan Negara, maka asset tersebut selanjutnyaoleh Bank Tabungan Negara diserahkan kepada BPPN (Badan PenyehatanPerbankan Nasional), selanjutnya KP2LN Pekanbaru melakukan pelelangandan dimenangkan oleh Termohon Kasasi ;Bahwa jauh sebelum lelang dilakukan, Termohon Kasasi Ill telahmengadakan ikatan perjanjian penjualan cicilan tanah dan
686 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
;e Putusan Kasasi Niaga No. 018 K/N/2000 antara BPPN melawanPT Sumi Asih;Bahwa selanjutnya Termohon mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 704 K/Pdt.Sus/2012, antara PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) selakuTermohon Pailit dengan PT Prima Daya Informatika selaku Pemohon PernyataanPailit yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa PermohonanPernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit ditolak karenaPemohon Pernyataan Pailit melakukan pelanggaran perjanjian terhadap